Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan pihaknya ingin dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Dia mengatakan PBNU punya UMKM untuk mengerjakan program itu.

"Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu. Nah, tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ," ujar ujar Gus Yahya di acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

"Kami sadar bahwa UMKM ini menjadi salah satu arena hikmah strategis bagi NU," tambahnya.

Gus Yahya mengatakan pesantren-pesantren milik PBNU telah dihubungi oleh pemerintah untuk menjadi lokasi pilot project makan bergizi gratis. Dia mengatakan program itu akan dilaksanakan dengan koordinasi pemerintah bersama NU.

"Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project. Dijadikan tempat pembangun pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini semuanya nanti akan dijalankan dengan koordinasi dengan NU," ujarnya.

Yahya mengatakan PBNU masih menunggu finalisasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengatakan PBNU siap berkontribusi.

"Nah kami sekarang sudah menunggu bagaimana konstruksi yang dibangun pemerintah untuk pengelolaan program makan siang ini. Kita sekarang respons itu sesuai dengan apa yang (nanti) sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi," ujarnya.

Muhammadiyah mengingatkan agar program makan bergizi gratis yang akan dijalankan Presiden Prabowo Subianto jangan sampai seperti pemberian bantuan sosial (bansos).

Menurut Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Busyro Muqoddas, seharusnya anggaran makan gratis diberikan langsung ke sekolah-sekolah di daerah.

"Kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, agar penyaluran ini (makan bergizi gratis) tidak mengalami nasib yang sama dengan penyaluran bansos," kata Busyro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan 'Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis' secara daring, Senin (30/12).

Busyro sepakat dengan usul yang disampaikan Center of Economic and Law Studies (Celios). Ia pun mencontohkan penyaluran bansos selama periode Pemilu 2024.

Ia berpendapat pembagian bansos itu sembrono dan dilakukan dengan cara yang tak senonoh. Selain itu, banyak data yang dipalsukan.

"Bukan saja sembrono, tapi merupakan penistaan riil terhadap rakyat. Dibagikan dengan cara-cara yang tidak senonoh dan menghinakan rakyat, ada juga data yang dipalsukan," tuturnya.

Pria yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011 itu menilai sekolah, baik negeri maupun swasta, sebetulnya sudah punya jaringan nasional. Karena itu, Busyro yakin pihak sekolah mampu mengurus langsung makan bergizi gratis.

Bertalian dengan itu, Busyro mengkritisi kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab program ini. Ia sangsi pejabat-pejabat yang mengisi posisi di badan baru itu sudah teruji kemampuannya untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis yang masif.

"Apakah orang-orang (pejabat Badan Gizi Nasional) yang direkrut itu punya pengalaman? Track record yang terbuka (dan) teruji (dapat) dibaca oleh siapa saja, untuk menyalurkan kebijakan yang mencapai dana Rp71 triliun dibagi untuk 19,47 juta rakyat Indonesia?" tanya Busyro.

"Apakah akan diandalkan aparat pemerintah saja, percaya kita?" imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menegaskan Presiden Prabowo memang tidak seharusnya menjalankan program makan gratis secara terpusat.

Ia mengusulkan anggaran Rp71 triliun ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke sekolah-sekolah di daerah.

Wahyudi melihat skema yang akan dijalankan pemerintah mulai 2025 itu melibatkan banyak pihak. Ia menilai ini justru berpotensi membuat anggaran negara bocor lebih besar.

"Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi. Bahkan, bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah," kata Wahyudi.

"Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah," tambahnya.