Para pengembang perumahan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkumpul di kantor Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan tersebut membahas terkait ketersediaan lahan dari BUMN untuk pembangunan rumah.

Ara mengungkapkan, dalam rapat singkat tersebut sudah dipaparkan lokasi-lokasi yang dapat dibangun hunian, baik hunian tapak maupun hunian vertikal, di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nantinya, para pengembang bisa melakukan survei sebelum dilakukan pembangunan.

"Teman-teman pengusaha akan survei, kemudian nanti dilihat mana yang bisa buat komersial, mana yang bisa buat rumah subsidi, mana yang bisa buat ke atas, mana yang bisa buat rumah landed," kata Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Dalam waktu dekat, kata Ara, lokasi tersebut sudah bisa dilakukan survei. Ia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan kepastian hukum tanah-tanah tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kemudian juga saya minta, mohon Pak Erick, untuk kepastian hukum didampingi BPKP, supaya semua prosesnya juga benar. Kemudian juga harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," ujar Ara.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan, pertemuan antara pengembang dengan BUMN merupakan yang pertama. Pihaknya juga mengapresiasi kepada Kementerian BUMN yang sudah terbuka terkait aset-aset yang bisa digunakan untuk membangun hunian.

"Ini adalah sebuah hal yang positif bagi kami, dan kita apresiasi betul. Kalau boleh lagi adalah apa yang sudah dimulai ini, segera bisa terlaksana, terukur timeline-nya, apalagi untuk bidding-nya nanti juga bisa transparan," harapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi langkah Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dalam menyediakan hunian untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Artinya saya sepakat bahwa rakyat kecil harus diperhatikan dalam memiliki rumah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono berpendapat dengan adanya kerja sama ini, pihaknya tidak perlu lagi pusing-pusing mencari tanah untuk membangun rumah. Sebab, Kementerian BUMN sudah menawarkan aset-aset miliknya untuk dibangun hunian.

"Saya pikir belum pernah ada ya, kita dipertemukan secara langsung, BUMN membuka seluruh asetnya yang memungkinkan dibuat perumahan, tadi yang sudah Perumnas, kemudian KAI. Otw (on the way) mungkin BUMN lainnya seperti PTPN, mungkin Inhutani atau Perhutani, kemudian Sang Hyang Sri ya, beberapa yang lainnya," ungkapnya.

"Dan beliau berdua telah menyepakati, terutama Pak Erick ya, bahwa yang sudah ditawarkan nanti beliau juga sudah menunjuk ini timnya, untuk itu semua boleh dikerjasamakan dengan swasta. Saya pikir ini hal luar biasa," tambahnya.

Dengan demikian, menurutnya Program 3 Juta Rumah bukan tidak mungkin bisa tercapai.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Kata Pengamat soal Pengembang Perumahan yang Suka Obral Janji Fasilitas

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu diungkapkannya dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing.

Dalam paparannya, ada 32.130 unit rumah yang masih dalam proses persetujuan akad kredit tetapi rumahnya belum jadi. Lalu, rumah yang ready stock tetapi belum diakadkan berjumlah 11.7.83 unit. Sementara rumah yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.232 unit.

"Nah, jadi ada lima tahap nih, realisasi artinya yang udah sampai kepada masyarakatnya. Realisasi akad ini khusus ASN juga udah sampai. Kalau akad tuh berarti udah selesai. Kalau proses persetujuan akad, dalam proses berarti belum tuntas," jelasnya.

Realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.306 uni, BTN Syariah 5.100 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.935 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 10.088 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 15.294 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.158 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.728 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 6.321 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) masih mendengarkan ide baru untuk dimasukkan dalam peta jalan Program 3 Juta Rumah. Menurutnya, terburu-buru memutuskan peta jalan tersebut, maka akan melewatkan terobosan yang menguntungkan masyarakat.

"Ya, nanti pada waktunya saya jelaskan. Tadi kan kita lagi bicarakan setiap ketemu orang ada ide baru. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, ide barunya terakomodir nggak?" ujar Ara di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

Ara mengatakan ada banyak hal baik yang menguntungkan rakyat kalau berjuang dan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbankan, pengembang, dan Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menyebutkan beberapa ide yang diterimanya untuk meningkatkan permintaan dan persediaan rumah subsidi. Salah satunya dari pengembang, ia mendapat ide mensosialisasikan rumah subsidi kepada masyarakat luas.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan jasa brand ambassador dan mengumpulkan data masyarakat yang masih mengontrak. Lalu, persediaan rumah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan kepada pengembang.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai Menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," ucapnya.

Sebelumnya, Ara sempat mengungkapkan progres pembuatan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Peta jalan tersebut diharapkan dapat selesai pada awal Desember 2024.

"Peta jalan yang saya katakan tadi kita usahakan. Saya usahakan awal Desember ya," kata Ara kepada awak media seusai menghadiri acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Ara mengatakan masih ingin bertemu dengan berbagai pihak untuk mendapat hasil rancangan yang objektif. Ia sudah bertemu dengan pengembang properti, seperti Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

"Kita dengerin semua kok. Jadi kita dengerin semuanya ya. Kita kemarin rapat cukup lama kok. Jadi supaya objektif dengerin semua," ucapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Sejumlah asosiasi pengembang bersatu dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) untuk membantu mendorong program 3 juta rumah. Gabungan asosiasi ini berharap usulan dan aspirasi para pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat lebih didengar oleh pemerintah.

GASPERR terdiri dari empat asosiasi pengembang, yakni Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS), dan Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA).

"Di sini kami ada empat asosiasi dan semua itu sudah sepakat, kita bersama-sama mendukung pemerintah dengan mensukseskan program 3 juta rumah," kata Ketua Umum APERNAS Jaya Andriliwan Muhamad dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Ketua Panitia Acara GASPERR Muhamad Syawali Pratna mengatakan asosiasi pengembang bergabung untuk menciptakan gebrakan terhadap kebijakan terkait perumahan rakyat. Menurutnya, gabungan asosiasi dapat memberi pengaruh lebih besar dalam menyampaikan ide dan harapan pengembang.

"Kami berharap GASPERR ini tentunya akan menjadi ujung tombak dari kebijakan-kebijakan yang akan kita usulkan kepada pemerintah baru ini. Tentunya keempat asosiasi di sini ingin Bapak Ibu mudah dalam berjualan, pencapaian, akad tentunya," ujar Syawali.

Pria yang juga Ketua Umum Asprumnas itu mengatakan sejumlah usulan yang ingin disampaikan ke pemerintah antara lain penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menurunkan bunga bank. Lalu, GASPERR juga akan mengusulkan pengurangan atau penghapusan Pajak Penambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"GASPERR ini tentunya ingin membuat suatu dorongan moril insyaallah yang akan kita menggabungkan kerja sama, antara pihak perbankan dan kelembagaan keuangan lainnya untuk teman-teman kami bantu atau kita bantu bersama untuk permodalan kemudian penambahan kuota," katanya.

Kemudian, Koordinator GASPERR Junaidi Abdillah mengungkapkan gabungan asosiasi ini berawal dari melihat asosiasi pengembang kecil yang kurang dilibatkan dalam diskusi soal perumahan masyarakat. Padahal, pengembang perumahan masyarakat yang telah memberi kontribusi besar dalam pengadaan rumah MBR di Indonesia.

"Dalam rangka menyambut 3 juta rumah program Bapak Presiden Prabowo ini kita patut dukung karena bagaimana pun 3 juta rumah ini pasti akan melibatkan asosiasi yang bergerak di bidang perumahan rakyat," ucap pria yang juga Ketua Umum APERSI itu.

Sementara itu, Ketua Umum HIMPERRA Ari Tri Priyono mengatakan asosiasi pengembang yang tergabung dalam GASPERR akan menginisiasi ide-ide yang dapat membantu pemerintah mewujudkan program 3 juta rumah.

"Kalau bareng-bareng apalagi nanti makin membesar, semoga kebersamaan di Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat ini bermanfaat menjadi mitra terbesar pemerintah," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah

Video Asosiasi Pengembang Berkumpul Siap Bantu Program Prabowo 3 Juta Rumah