Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan...,

Jambi (ANTARA) - Melanjutkan komitmennya dalam mendukung program pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG), PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan survei bakal lokasi untuk pembangunan dapur MBG di Provinsi Jambi.

"Survei dilakukan pihak Kementerian PU serta EVP Divisi Perencanaan Jalan Tol Hutama Karya, Iwan Hermawan di Komplek PU Pasir Putih, Provinsi Jambi, pada Senin (14/4) dimana survei lokasi ini merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepakatan untuk Program Makan Bergizi Gratis pada beberapa waktu lalu antara Kementerian PU dan Hutama Karya," kata Staf Ahli Menteri PU, Triono Junoasmono, di Jambi Selasa.

“Kami telah melihat lokasinya dimana cukup relatif bagus tanahnya dan sudah ditunjukkan draft desain dari denah lokasi dapur yang nantinya desain hingga perizinan kepada pemerintah daerah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman balai disini dan harapan kami setelah perizinan selesai, bisa segera dilaksanakan pembangunan oleh Hutama Karya," katanya.

Walikota Jambi juga mendukung dan berharap dapur ini menjadi percontohan untuk dapur MBG di wilayah lainnya.

Sementara itu Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa Dapur MBG akan dibangun di atas tanah seluas 28 x 70 meter di Kelurahan Pasir Putih, Kota Jambi, Provinsi Jambi dimana lahan itu milik Kementerian PU dengan dilengkapi akses jalan selebar 3,9 meter.

Setelah di survei, lokasi bakal dapur MBG ini cukup strategis dimana hanya sekitar lima menit dari Bandara Sultan Thaha Saifuddin di Jambi dan 50 menit dari Gerbang Tol Muaro Sebapo Tol Bayung Lencir – Tempino yang akan mempermudah akses distribusi bahan pangan.

Lebih lanjut Adjib menambahkan bahwa Dapur MBG akan dilengkapi dengan dua area yakni area dapur yang meliputi area loading bahan makanan, Gudang bahan makanan, area produksi, hingga area pencucian bahan maupun alat makan dan produksi, serta area staf seperti ruang kerja, area sterilisasi, hingga area loker dan toilet, termasuk dilengkapi dengan halaman dan area parkir.

“Dengan peninjauan langsung kesiapan lokasi serta pemetaan kesiapan fasilitas pendukungnya ini, kami berharap pembangunan dapur umum dapat segera dikerjakan sehingga dapat memberikan manfaat langsung atas Program Makan Bergizi Gratis,” kata Adjib Al Hakim.

Pada Maret 2025, Hutama Karya menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis yakni dengan Kementerian PU untuk pembangunan dapur dan fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis senilai maksimal Rp3,6 miliar, serta dengan Badan Gizi Nasional untuk penyediaan peralatan dapur umum dan kendaraan pengangkut senilai Rp835 juta.

Sinergi antar lembaga ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu Program Hasil Terbaik Cepat dalam RPJMN 2025-2029.

Jambi terpilih sebagai salah satu lokasi pilot proyek bersama Jawa Tengah dan Jawa Barat karena memenuhi kriteria pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan memproduksi bahan pangan utama seperti singkong, padi, jagung, dan ternak.

Pasca survei lokasi, Hutama Karya akan intensif melakukan koordinasi perizinan hingga konstruksi serta menganalisis skema penyaluran program TJSL dan kebutuhan peralatan agar tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana meminta pelaku pembuangan limbah medis yang berceceran di Karawang diusut tuntas. Pasalnya, hal itu membuat dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan.

"Iya kejadian ini sangat memprihatinkan, dan kami mengecam keras perbuatan dari oknum yang melakukan hal tersebut. Pastinya banyak regulasi yang dilanggar dengan adanya peristiwa hari ini," kata Cellica saat dihubungi detikJabar, Kamis (10/4/2025).

Ia menuturkan bahwa, limbah medis tergolong dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), karena mengandung potensi bahaya yang signifikan bagi kesehatan manusia secara fisik maupun lingkungan.

"Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 harus dikelola penanganannya juga harus secara khusus karena menyebabkan resiko kontaminasi, penularan penyakit dan pencemaran lingkungan. Karena itu seharusnya pengelolaan limbah media B3 sesuai dengan standardisasi dan regulasi yang berlaku," kata dia.

Selain itu, kata Cellica, pembuangan limbah B3 sembarangan juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Teknis pengelolaan diatur dalam Permen LHK Nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan imbah bahan berbahaya dari fasilitas kesehatan, selain limbah medis juga ada pembalut yang dibuang sembarangan di lingkungan yang padat penduduk. Besar harapan saya agar segera ditelusuri oknum pengelola limbah medis B3 yang melakukan hal tersebut, dan diproses sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

Cellica Berbagi Pengalaman Capaian Kesehatan di Karawang Foto: Andhika Prasetia

Mantan Bupati Karawang dua periode itu, juga meminta agar dinas terkait baik DLHK maupun Dinkes, dapat memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pengelola limbah medis dan B3, agar berjalan baik dan benar.

"Saya harapkan agar dinas terkait, seperti DLHK, Dinkes, agar memperketat pengawasan terkait pengelolaan limbah medis dan B3. Semoga persoalan ini segera ditindaklanjuti, dan dikomunikasikan untuk memberikan solusi agar tidak terjadi lagi hal seperti ini," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, limbah medis di Karawang ditemukan bercampur limbah domestik di pemukiman warga, di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, yang diduga berasal dari salah satu rumah sakit swasta.

Berdasarkan pantauan detikjabar di lapangan, pada Kamis (10/4/2025), selain bekas jarum suntik, alat infus serta bekas kemasan obat, juga ditemukan glukometer atau alat tes darah, hingga multiparameter yang di dalamnya juga terdapat noda darah, dengan kemasan berlogo salah satu rumah sakit swasta di Karawang.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu (22/3/2025).

“Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan [kekurangan gizi] ini [dengan hanya memberikan pekerjaan saja]," kata Rachmat dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025).

Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG.

Menurutnya, Presiden sedang mengajak seluruh elemen masyarakat membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas 2045.

"Setiap presiden punya sejarahnya sendiri, punya catatan sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama-sama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun [ke depan] sedang membuat sejarah baru dan sejarah inilah akan terjadi [pemberian makan bergizi],” ujar Menteri PPN.

Salah satu upaya penting dalam membangun manusia adalah memberikan makan bergizi. Saat menjadi mahasiswa, ujar dia, sering terdengar ungkapan: "tell me what you eat and I will tell you who you are".

Dia menilai ungkapan ini menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan, serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak.

“Sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum menyehatkan anak-anak kita, sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk jadi apa ini dan itu, berilah makan bergizi yang cukup,” kata Rachmat.

Berdasarkan penelitian terbaru yang ia baca, disebutkan makanan mempengaruhi kecantikan dari wajah manusia. Menteri PPN menilai, perubahan penampilan orang Jepang dan kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih baik adalah bukti nyata pengaruh makanan.

Riset lain yang dikemukakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia mencatatkan makanan berpengaruh terhadap perilaku manusia.

“Jadi, jangan-jangan manusia baik atau buruk ada hubungan dengan manusia dengan makanan yang kita makan,” ungkap dia.

Rachmat Pambudy menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu pekerjaan mulia.

Karena itu, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.

JAKARTA, investor.id – Keputusan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran disejumlah kementerian dan lembaga (K/L) dari berbagai bidang membuat geger banyak kalangan, salah satunya kalangan di sektor konstruksi yang anggarannya dipangkas besar-besaran.

Diketahui, usai efisiensi anggaran ditetapkan secara resmi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang memiliki fokus dalam pembangunan dan menyediakan infrastruktur nasional mengalami refocusing anggaran hingga 80%. Sebelumnya Kementerian PU memiliki anggaran Rp 110,95 triliun, kemudian dipangkas menjadi Rp 29,57 triliun sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Ketua Umum BPP Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman Karumpa menyayangkan langkah pemerintah untuk memangkas anggaran pada sektor konstruksi. Sebab, saat ini Indonesia memiliki banyak proyek yang vital bagi pembangunan bangsa ke depan.

“Pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti walaupun cadangan dana APBN kita sangat terbatas. Ada banyak proyek-proyek yang diprioritaskan pembangunannya yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu tidak boleh terhenti,” ucap Andi saat dihubungi, pada Senin (10/2/2025).

Menurut Andi, proyek-proyek nasional yang telah digodok pemerintah adalah dimaksudkan untuk mendukung kemajuan berbagai sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Pada ujungnya, pembangunan proyek-proyek tersebut akan membantu masyarakat pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi atensi tersendiri bagi BPP Gapensi, mengingat 80% anggotanya berasal dari kalangan pelaku UMKM.

Andi mengetahui bahwa efisiensi anggaran sektor konstruksi dimaksudkan untuk memuluskan proyek unggulan pemerintah lainnya, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Namun menurutnya, pemerintah tetap tidak bisa mengorbankan sektor infrastruktur demi program lainnya.

Menurut dia, sampai saat ini masih banyak infrastruktur pendukung sektor pendidikan yang belum mumpuni. Apalagi, pengalihan anggaran ini memiliki potensi PHK bagi para pekerja sektor konstruksi.

"(Program MBG) ini mudah-mudahan menjadi berkah buat teman-teman pelaku UMKM. Tapi kita juga harus memikirkan pekerjaan perbaikan sekolah, perbaikan puskesmas, membuat jembatan-jembatan gantung yang masih banyak tersebar di seluruh pelosok. Bagaimana anak-anak kita yang pergi sekolah dengan infrastruktur yang menurut saya belum tercapai sasarannya, bagaimana begitu banyak central kitchen itu dibangun,” beber Andi.

Dia menuturkan, infrastruktur yang terbatas malah akan menyulitkan implementasi makan bergizi gratis dan berbagai program lain. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan menata ulang rencana efisiensi anggaran dan belanja, baik dalam APBN maupun APBD. Selain itu, pemerintah perlu memerhatikan dampak lanjutan atas efisiensi itu ke sektor-sektor UMKM.

“Jangan kita fokus kepada makan bergizi, tetapi kita tidak sadar besok bapaknya yang dikasih makan itu di-PHK,” pungkas Andi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkap ada 17 masalah yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Belasan masalah itu akan menjadi perhatian khusus dan ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Pemerintah sebagai pelaksana urusan-urusan rakyat telah dibekali regulasi, aparatur sipil negara (ASN), anggaran dan program kementerian/lembaga. Oleh karena itu menjadi fungsi DPR RI memastikan kinerja regulasi, ASN, kelembagaan, program serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI, Selasa (21/1/2025).

Puan merinci, masalah yang akan ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan dewan yakni, pertama program makan bergizi gratis (MBG), kedua penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, ketiga perizinan penggunaan senjata api oleh aparat.

Kemudian, keempat penanganan berbagai permasalahan bencana alam, banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, kelima stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

"Enam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Tujuh penanganan kasus HMPV, delapan penaganan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, sembilan penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi PP3K," ungkapnya.

Lebih lanjut, kesepuluh DPR akan menindaklanjuti permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah. Kesebelas, rencana penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA) minimal satu tahun di dalam negeri.

Keduabelas penanganan kasus perdagangan orang terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, tiga belas penanganan kasus kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual terhadap anak, empat belas rencana pelaksanaan ujian nasional 2026.

"Lima belas upaya mewujudkan swasembada energi, enam belas meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tujuh belas bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," pungkasnya.