Pengembang Real Estate Indonesia (REI) telah menyiapkan program untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan pihaknya siap untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan tanpa bantuan anggaran negara yakni APBN.

"Hari REI me-launching Propertinomic 2.0. REI siap bangun 1 juta rumah di desa tanpa APBN. Kami berharap apa yang kita sampaikan, nanti dokumennya kita serahkan, ini cara kita untuk sama-sama mendorong program mulia, Program 3 Juta Rumah untuk segera bisa berjalan," kata Joko kepada awak media saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menyampaikan dalam dokumen Propertinomic 2.0 terdapat empat poin penting yang didorong oleh REI kepada pemerintah, yakni mengenai pertanahan, perizinan, perbankan atau pembiayaan, dan pengawasan.

"Membutuhkan 4 kebijakan, pertama adalah mengenai pertanahan, kebijakan perizinan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya, pertanahan berarti sertifikat dong, Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) dong. Ketiganya adalah kebijakan pembiayaan atau perbankannya. Yang keempat adalah kebijakan pengawasan," sebut Joko.

Pria yang juga sering disebut sebagai Crazy Rich Grobogan ini menjelaskan Propertinomic 2.0 dapat berjalan apabila pemerintah telah mengeluarkan mengesahkan kebijakan untuk mendukung program ini. Ia berharap lewat kebijakan tersebut tertera jelas mengenai target pasar konsumen rumah di desa, luas rumahnya, batasan penghasilan konsumen, dan lain-lain.

"Kalau sudah ada kriterianya, sudah ada kebijakan ini, kita tinggal bangun. Kita biasa bangun. Ketika bangun itu (Propertinomic 2.0 berjalan) karena sudah ada kriteria, batas pendapatannya, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menilai dengan adanya program ini perekonomian di desa akan berjalan. Lalu, akan muncul pengusaha-pengusaha baru yang mendukung pasokan kebutuhan pembangunan seperti pengusaha batu bata, kusen, kayu, dan lain-lain.

"Karena kita tahu bahwa properti itu kan padat karya. Industri yang related ke sana (properti) itu 180 industri. Karena rumah itu kan hilir, bukan hulu. Hulunya pabrik-pabrik sama sumber daya alam," ujarnya.

Seusai acara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dukungan untuk program yang diusung REI tersebut.

"Bagus dong. REI ini kan organisasi tertua, dan terbesar dari pengembang. (Apakah akan ada bantuan dari pemerintah agar program ini berjalan?) Sudah saya bilang, kami ini sudah punya track record. Kalau soal mendukung pengembang, misalnya soal ke OJK, saya bantu nggak ke OJK? (Iya). Saya berani ngomong bukti-bukti yang sudah saya dukung untuk pengembang," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Gubernur Banten Andra Soni mengecek uji coba makan bergizi gratis (MBG) yang digelar Grup Hotel Aston di Anyer, Kabupaten Serang. Andra berharap program Aston ini terus berlanjut.

Andra, didampingi istrinya Tinawati, mengunjungi SMKN 1 Anyer pada Selasa (15/4/2025). Dalam kegiatan itu, siswa antre untuk mendapatkan makanan dengan sistem prasmanan.

Andra dan istri sempat membagikan makanan dengan menu nasi, sayur, dan ayam. Mereka juga sempat mengecek ke dalam kelas saat para siswa sedang makan.

Di SMKN 1 Anyer, terdapat sekitar seribu siswa. Mereka antusias saat mendapatkan porsi makan bergizi gratis.

"Metodenya di sini terlihat prasmanan karena memang dimasak di dapur hotel dan memang bersih, serta ada ahli gizi berpengalaman," ucap Andra kepada wartawan di SMKN 1 Anyer.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Archipelago International selaku induk dari Aston. Dia berharap program ini terus berlanjut.

"Terima kasih kepada Hotel Aston yang berkenan terlibat aktif dalam program nasional ini, program makan bergizi gratis. Kami akan laporkan dan kami akan monitor juga kegiatan ini," ujarnya.

"Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan penuh, dan mudah-mudahan nanti ada perkembangan, sehingga bisa dilanjutkan seterusnya," katanya.

Andra pun menyebut para siswa menyantap dengan lahap menu yang disediakan. Hal tersebut karena koki hotel yang langsung memasak makanan.

"Karena yang masak kan koki hotel, dan terlihat kasat mata mereka lahap, karena habis. Mereka juga menyediakan buah," ujarnya.

Sementara itu, Regional General Manager Archipelago International Banten Area, Doddy Fathurahman, mengatakan pihaknya siap untuk ikut berpartisipasi membantu program MBG.

Diketahui, selain di Anyer, Hotel Aston juga melakukan uji coba MBG di salah satu SD di Kota Serang dan Kota Cilegon.

"Dengan trial ini, ini tanda-tanda yang bagus. Kita sesuaikan dengan kemampuan hotel dan jumlah siswanya," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenalkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada pengusaha Rusia. Beberapa yang disebut oleh Airlangga adalah program makan bergizi gratis, swasembada pangan hingga swasembada energi.

Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian global, sektor pangan menjadi sektor yang krusial. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Rusia.

"Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia memiliki berbagai program strategis. Makan bergizi gratis misalnya untuk semua pelajar Indonesia. Kedua ada ketahanan pangan dan ketahanan energi," ujarnya dalam The Russia-Indonesia Business Forum di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

"Tiga program itu adalah prioritas Indonesia, dan di bawah ketidakpastian global menurut saya yang paling penting bagi orang-orang adalah ketercukupan pangan. Dalam hal itu Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan kerja sama, serta membuat mega proyek ini bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membutuhkan investasi US$ 800 miliar atau Rp 13.360 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam hal ini sektor yang bakal menjadi andalan adalah investasi di bidang hilirisasi yang juga terbuka untuk dikerjasamakan.

Hilirisasi tidak hanya menyasar sektor mineral penting seperti nikel atau bauksit, tapi juga menjamah sektor agrikultur seperti minyak kelapa sawit. Nantinya produk-produk mentah akan diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah sebelum diekspor ke negara lain.

Airlangga juga memamerkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan spesialisasi yang berbeda-beda. KEK diharapkan bisa mendukung iklim berusaha di Tanah Air.

"Sumatera ada kelapa sawit, beberapa area lain ada yang fokus ke minyak dan gas, kalau di Kalimantan tambang batu bara juga dengan perkebunan, lalu di Timur ada mineral processing, nikel, tembaga, emas, dan termasuk bauksit di Kalimantan Barat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady menilai Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Ia juga menyebut Indonesia menawarkan banyak peluang bagi Rusia, namun kurang dikerjasamakan secara optimal.

"Kita butuh banyak B2B engagement, dan kita belum cukup banyak membawa pebisnis Indonesia ke Rusia, begitu pula membawa pengusaha Rusia ke Indonesia. Kita akan melihat peluang ini serta memberikan dukungan, dan akan berpartisipasi lebih aktif untuk itu," tutup James.

Grup Hotel Aston di Serang menggelar uji coba makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Banten. Kegiatan tersebut disambut baik oleh pemerintah daerah setempat.

Pada Rabu (9/4/2025), Archipelago International, induk dari Hotel Aston, menggelar MBG (Makan Bergizi Gratis) di SDN Singapadu, Kota Serang. Sebanyak 267 siswa mendapat makan bergizi gratis.

Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, dan didampingi oleh Regional General Manager Archipelago International Banten Area, Doddy Fathurahman.

Mereka pun sempat membagikan makanan secara prasmanan. Siswa yang telah membawa piring antre untuk mendapat makanan yang telah disiapkan. Menu pada hari itu adalah nasi, sayur, dan daging ayam.

Para siswa lahap memakan makanan yang disiapkan. Saat ditanya soal rasa makanan, seluruh siswa kompak mengatakan makanan tersebut enak.

Foto: Aston gelar uji coba makan bergizi gratis di Serang (Arief Ikhsanudin/detikcom)

Doddy menyampaikan, uji coba ini akan dilakukan selama sebulan. Ada tiga lokasi pelaksanaan, yaitu di Kota Serang, di Anyer (Kabupaten Serang), dan Kota Cilegon.

Ide kegiatan ini berasal dari Presiden Archipelago International, John M. Flood, yang melihat program MBG harus melibatkan pihak swasta.

"Beliau, Pak John Flood, melihat program ini bagus, tapi kemungkinan berhasilnya akan lebih besar jika melibatkan pihak swasta karena jumlah siswa di Indonesia sangat banyak," ujarnya.

Menurut Doddy, Flood berpikir satu hotel bisa menangani dua atau tiga sekolah untuk program MBG.

"Itu meringankan beban pemerintah tanpa harus membangun dapur umum, karena di hotel sudah ada," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis, berharap program ini terus berlanjut. Ia mengaku Aston dan hotel lain bisa membangun dapur untuk MBG.

Agis menyebut, saat ini ada lima dapur untuk makan bergizi gratis. Angka tersebut sangat kurang dibandingkan dengan jumlah siswa yang mencapai 120 ribu orang.

"Ini harus terus dilanjutkan. Yang kedua, dorong juga Aston jadi dapur umum, barangkali bisa buka di pinggiran juga sebagai prioritas, karena memang harus segera supaya seluruh siswa bisa menerima manfaat," kata Agil.

"Saya harap Aston buka satu. Kita akan support selama itu mendorong program dari Pemerintah Kota Serang," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sekitar 20 warga Perumahan Lavida di Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengadu ke kantor DPRD Lombok Barat, Rabu (12/3/2025). Mereka mengadukan soal perumahan mereka yang kerap dilanda banjir. Komisi III DPRD Lombok Barat juga menghadirkan perwakilan PT Meka Asia Property selaku pengembang perumahan hingga lembaga perlindungan konsumen.

Apipudin, warga perumahan Lavida milik PT Meka Asia mendesak perusahaan bertanggung jawab atas musibah yang telah dialami 230 kepala keluarga (KK). Perumahan Lavida terendam banjir pada Senin, 10 Februari 2025 lalu.

"Kami adalah korban banjir beberapa waktu lalu. Ketika hujan dengan intensitas tinggi sekitar 5 jam, perumahan kami tergenang dan membuat perabotan kami terendam," ucap Apipudin.

Dia berharap ada solusi dari pengembang perumahan. "Banjir telah meluluhlantahkkan perabotan rumah tangga kami. Lumayan kerugian yang kami hadapi," ungkap dosen UIN Mataram itu.

Bersama 230 kepala keluarga, Apipudin mendesak pengembang mengganti kerugian materi yang dialami warga. "Kami juga meminta perbaikan fasilitas, drainase, hingga jalur evakuasi agar banjir tidak terulang," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Operasional Legal PT Meka Asia Property, Diegas Bulan Pradhana, menyampaikan kompensasi tidak bisa diberikan sebelum adanya pengecekan.

"Tidak mungkin langsung kami berikan kompensasi sebelum dilakukan pengecekan. Kami saat ini sedang fokus terhadap perbaikan persoalan teknis penyebab banjir," ucapnya.

Diegas menegaskan pengembang saat ini tengah mengerjakan saluran sebagai upaya mencegah luapan air masih ke Perumahan Lavida.

"Kami sudah membangun banyak perumahan, hanya satu ini (yang terdampak banjir)," ucapnya.

Menurut Diegas, dari sejarahnya, lokasi kawasan Desa Telagawaru, Labuapi, memang rentan terjadi banjir. Sebab, wilayah ini dilintasi oleh Kokok atau Sungai Babak. Ketika belum dibangun tanggul di kawasan sungai tersebut oleh Balai Wilayah Sungai (BWS), air pasti akan meluap.

"Satu yang harus digarisbawahi, bukan hanya Perumahan Lavida yang terdampak banjir kemarin, hampir semua perumahan di Labuapi mulai dari Desa Telagawaru hingga Perampuan juga terdampak," urainya.

Namun pihaknya di perumahan juga mengaku siap bertanggungjawab. Sebagai bentuk tanggung awab, pihak perumahan, semua warga yang mau mengungsi saat terjadi banjir, mereka menyiapkan lokasi mengungsi di Hotel Mataram Square.

"Ini sebagai bentuk tanggungjawab pengembang perumahan," tegasnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat Fauzi menduga banjir yang terjadi di perumahan tersebut bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, tetapi ada pil banjir atau konstruksi teknis yang tidak dipenuhi pihak perumahan.

"Senin pekan depan kami akan turun kembali sidak ke perumahan untuk mengecek langsung pil banjir yang ditandatangani pengembang tahun 2023 apakah sudah dijalankan atau tidak?" ujar Fauzi mempertanyakan.

Dalam sidak yang direncanakan, DPRD akan memeriksa seluruh dokumen pie banjir semua perumahan dalam tahap konstruksi satu per satu apakah dilaksanakan sesuai rekomendasi teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) atau tidak.

"Terutama yang sedang dalam proses pembangunan. Agar tidak terjadi hal yang sama di perumahan lain," katanya.

"Mungkin ini juga kesalahan dari PUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman yang lemah. Maka fungsi pengawasan ini jadi perhatian kami," lanjut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Nanti, Fauzi melanjutkan staf di komisi III DPRD Lombok Barat akan minta semua dokumen pil banjir perumahan yang sedang dibangun di Dinas PUPR.

"Jadi dokumen itu dasar kami untuk turun sidak nanti," katanya.

Setali tiga uang dengan Fauzi, Lalu Irwan, Anggota Komisi III DPRD Lombok Barat mengatakan pihaknya tidak antipati terhadap pengembang. Pemerintah siap bekerja sama dengan pengembang untuk membangun perumahan bagi warga.

"Tolong pengembang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya sesuai aturan," pintanya.

Jika dalam hasil sidak ditemukan ada sejumlah pengembang nakal yang tidak taat aturan, dewan siap memberikan sanksi kartu merah.

"Sesuai arahan ketua dewan, kami Komisi III akan membuatkan rekomendasi diberikan rapor merah ke pengembang nakal yang tidak taat aturan. Perusahaan tersebut nanti tidak boleh lagi membangun perumahan di Lombok Barat," tandasnya.

Video: 'Mungkin Banjir Ini Teguran'

Video: 'Mungkin Banjir Ini Teguran'

Program makan bergizi gratis digulirkan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun. Dengan program ini Presiden Prabowo Subianto berharap bisa menangani masalah stunting di Indonesia.

Indonesia saat ini memiliki lebih dari 150.000 sekolah dasar, jadi menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak setiap hari adalah tantangan besar. Namun, ada solusi inovatif datang dari sektor hospitality, yang mencakup sekitar 25.000 hotel dan 125.000 restoran di seluruh negeri.

Bayangkan jika dapur hotel dan restoran yang biasanya tidak terpakai di malam hari dimanfaatkan untuk memasak makanan sehat bagi siswa sekolah dasar.

Dengan keahlian dalam kebersihan, manajemen makanan, dan standar kuliner, industri perhotelan bisa membawa standar baru dalam penyediaan makanan sekolah yang lebih berkualitas dan higienis.

Satu Sekolah, Satu Mitra Kuliner

Konsep ini bukan sekadar memberikan makanan gratis, tetapi menciptakan sistem adopsi sekolah oleh hotel dan restoran.

Setiap sekolah bisa bekerja sama dengan satu mitra kuliner tetap, yang bertanggung jawab menyediakan makanan sehat bagi siswa setiap hari.

Model serupa sudah terbukti sukses di Amerika Serikat melalui program farm-to-table, di mana sekolah bekerja sama dengan petani lokal dan chef untuk menyediakan makanan segar sekaligus mengedukasi siswa tentang gizi dan pertanian.

Manfaat untuk Sekolah dan Industri Hospitality

Di Indonesia, sinergi ini bisa diatur melalui pertemuan bulanan antara pihak sekolah dan mitra kuliner untuk menyusun menu yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak. Alih-alih memberikan kotak makan siap saji, konsep kantin dengan sajian langsung bisa meningkatkan pengalaman makan siswa agar lebih menarik dan sehat.

Bagi industri hospitality, program ini bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga membuka peluang bisnis baru.

Dengan memanfaatkan dapur dan tenaga kerja di luar jam sibuk, hotel dan restoran bisa mendapatkan pendapatan tambahan serta memperkuat citra positif di mata publik.

Jika diterapkan dengan baik, model ini bisa merevolusi pola makan sekolah di Indonesia, menghadirkan makanan berkualitas lebih baik, meningkatkan kesadaran gizi, serta mempererat hubungan antara sekolah, komunitas, dan dunia usaha.

Makan siang sekolah bukan sekadar kebutuhan, tetapi bisa menjadi peluang besar untuk membangun generasi yang lebih sehat dan kuat.

---

John Flood

CEO Archipelago, mengelolalebih dari 45.000 kamar dan residence di seluruh Asia Tenggara, Karibia, Timur Tengah, dan Oseania.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim telah membayar semua mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana di tengah beredar kabar banyak mitra yang mengaku belum dibayar.

Dadan mengatakan pihaknya telah mempunyai data-data mitra yang sudah dibayar. Dia juga menyebut pembayaran kepada mitra MBG berjalan dengan lancar.

"Semuanya sudah dibayar. Datanya ada di kami dan semua berjalan lancar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Kendati demikian, Dadan belum bisa memastikan terkait yang mengaku belum dibayar itu oknum atau bukan. "(Yang mengaku oknum?) Saya nggak tahu kalau itu," tambah Dadan.

Berdasarkan catatan detikcom, saat awal pelaksanaan MBG, para mitra menggunakan modal pribadi terlebih dulu. Selanjutnya, modal itu diganti oleh BGN. Dadan menyebut pembayaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse pada Februari.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Beberapa waktu lalu, viral banyak mitra MBG yang belum dibayar. Kemudian para mitra tersebut dikabarkan banyak mundur. Kabar tersebut sempat viral di media sosial, termasuk X.

"Perusahaan temen gw jadi salah satu mitra program MBG ini, udah keluar budget 3M belum dibayar sama pemerintah," tulis aro*****.

"Nahhh lhoo baru berapa hari sudah banyak masalah, banyak mitra program MBG Mundur tak dibayar BGN," tulis akun @mata_ne*****.

"Banyak Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Lho...," cuit akun @Alw******

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tugas yang mudah. Ia mengibaratkannya seperti menggelar hajatan atau pesta pernikahan setiap hari selama satu tahun penuh.

Sri Mulyani mengatakan jika pesta pernikahan dipersiapkan dari jauh-jauh hari, program Makan Bergizi Gratis dilakukan dalam lima hari setiap minggunya.

"Jika Anda akan mengadakan pernikahan untuk anak-anak Anda, Anda mempersiapkannya selama 1 tahun atau 6 bulan. Kalau MBG, kami menyediakan makanan untuk 5.000 di setiap fasilitas (dapur) setiap hari. Jadi Anda merasa seperti memiliki pesta pernikahan setiap hari selama setahun," kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

Sri Mulyani menyebut pemerintah tidak hanya akan terus mendukung program MBG dari segi anggaran, melainkan juga dari kapasitas Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan eksekusi.

Melihat manfaatnya, program MBG diklaim dapat berkontribusi 0,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dalam paparan Sri Mulyani, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu melibatkan sekitar 185.000 pekerja dan berpotensi mengurangi kemiskinan 0,19%.

"Itulah sebabnya ini adalah area yang akan kita terus berikan prioritas yang lebih tinggi bukan hanya dalam hal budget, tetapi yang paling penting dalam pelayanan," pungkas Sri Mulyani.

Masih dalam paparannya, Sri Mulyani membeberkan terdapat tiga skema dari penyaluran MBG yakni yang saat ini berlaku, target awal dan opsi ekspansi.

Skema Makan Bergizi Gratis:

Skema Saat Ini (existing):

Timeline: Januari 2025
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG): 220
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 589.902 siswa, ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Target Awal (initial target):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 5.000
Cakupan SPPG: 3.000-4.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 15,5 juta siswa, 2,4 juta ibu hamil dan balita
Anggaran: Rp 71 triliun

Skema Ekspansi (expansion options):

Timeline: Desember 2025
SPPG: 15.000 (moderat), 28.000 (optimistik)
Cakupan SPPG: 3.000 penerima manfaat
Penerima manfaat: 40 juta siswa, ibu hamil dan balita (moderat), 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita (optimistik)
Anggaran: Rp 71 triliun + Rp 100 triliun

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kerja sama Polri dengan Nahdlatul Ulama (NU) akan terus berlanjut. Jenderal Sigit menyebut Polri dan NU telah memiliki rekam jejak kerja sama yang panjang di banyak bidang.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit usai menghadiri acara Munas dan Konbes NU di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). Kapolri mengatakan salah isu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) menjadi hal yang sering melibatkan kerja sama Polri dengan NU.

"Ya, saya kira tadi saya sampaikan di depan seluruh sahabat-sahabat NU, ada Rais Aam ada Ketua Umum, bahwa Polri dari dulu selalu bekerja sama dalam hal menjaga harkamtibmas," ucapnya.

Jenderal Sigit mengatakan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama akan terus dikembangkan. Perluasan kerja sama itu meliputi bidang kemandirian pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

"Tentunya ke depan, di samping menjaga harkamtibmas, di samping melakukan kegiatan bersama dalam hal menghadapi berbagai macam ancaman kejahatan, Polri dengan NU juga akan bekerja sama mendukung program-program pemerintah," katanya.

"Mulai dari mewujudkan kemandirian pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam program dan juga meningkatkan kualitas-kualitas SDM yang dimiliki, termasuk juga mendorong program makanan bergizi.

Jenderal Sigit menekankan kerja sama dengan Nahdlatul Ulama akan terus ditingkatkan. Dia menilai Nahdlatul Ulama merupakan sahabat dan mitra utama bagi Polri.

"Mungkin itu ke depan yang akan bersama-sama kita laksanakan, yang jelas bagi kepolisian, NU adalah sahabat dan mitra utama," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Partai Demokrat mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) bisa menjadi peluang ekonomi baru. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan peluang ekonomi tercipta dari permintaan pasokan bahan baku.

"Ini kan peluang. Kenapa kemudian Pak Prabowo juga selalu menyampaikan bahwa MBG ini bukan hanya untuk memenuhi rasa lapar atau memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi. Kemudian ada harapan jangka panjang bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, tetapi bisa menciptakan ekonomi baru," kata Herman di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Herman mencontohkan, pemenuhan telur untuk program MBG bisa mencapai hingga 82,9 butir per hari. Dia mengatakan kebutuhan itu bisa membuka peluang ekonomi baru.

"Seperti sekarang juga kan telur pasti kekurangan. Bayangkan kalau sudah 82,9 juta sesaran terpenuhi, satu hari butuh satu telur saja per orang, berarti butuh 82,9 juta telur. Ini harus disiapkan," katanya.

"Disiapkan kan bukan hanya di Jawa, harus disiapkan di seluruh wilayah. Nah ini menjadi potensi ekonomi baru di wilayah-wilayah tertentu yang memang belum ada produksinya," ucapnya.

Dia mengatakan, pemenuhan pasokan bahan baku untuk program MBG juga memberikan dampak ekonomi. Herman meyakini target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bisa tercapai dengan dampak ekonomi dari program MBG.

"Nah ini menurut saya, di sinilah memang kecerdasan dan kehebatan Presiden Prabowo, untuk bisa bagaimana men-trigger keinginan pertumbuhan 8 persen dari berbagai sisi, termasuk makan bergizi gratis juga bisa untuk menopang terhadap pertumbuhan 8 persen," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap daerah yang masyarakatnya terbiasa mengonsumsi serangga. Ia pun membuka peluang menjadikan serangga hingga ulat sagu sebagai menu makanan bergizi gratis (MBG) di daerah tertentu.

"Sebagian masyarakat Gunung Kidul biasa mengkonsumsi belalang. Masyarakat Papua biasa makan ulat sagu," kata Dadan, Sabtu (25/1/2025), seperti dikutip dari detikNews.

Dadan mengatakan beberapa jenis serangga layak untuk dikonsumsi. Misalkan jangkrik yang kini sudah dijual-belikan. "Snack jangkrik sekarang sudah dijual komersial," imbuhnya.

Sebelumnya, Dadan membuka peluang serangga dijadikan menu makanan bergizi gratis. Namun, hal itu hanya bisa diterapkan di daerah tertentu yang masyarakatnya sudah terbiasa memakan serangga.

"Itu salah satu contoh ya (menu serangga), kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, itu bisa menjadi menu di situ," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu.

Badan Gizi Nasional, dia berujar, tidak menetapkan standar menu nasional untuk makan bergizi gratis. Namun, dia memastikan makan bergizi gratis tetap berlandaskan standar komposisi gizi.

Menurut Dadan, isi protein di berbagai daerah bergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Dia pun meminta semua pihak tidak mengartikan lain tentang kemungkinan ini.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu," ujarnya.

"Sama juga dengan karbohidratnya, kalau orang sudah terbiasa makan jagung, ya karbohidratnya jagung. Meskipun nasi mungkin diberikan juga. Tapi di daerah-daerah yang memang tidak terbiasa makan jagung, ya makan nasi," sambung dia.

Dadan lalu memberikan contoh, ada pula beberapa wilayah yang tidak terbiasa makan nasi. Ia menyebut nasi di wilayah-wilayah akan diganti dengan singkong atau pisang rebus, sesuai dengan sumber daya lokal yang dimiliki.

"Ada misalnya di Halmahera Barat itu, orang biasa makan singkong dan pisang rebus, itu kan karbohidrat juga," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun

Video: BGN Buka Suara soal Tambahan Anggaran Makan Gratis hingga Rp 100 Triliun