Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut ada potensi kuota rumah subsidi kembali bertambah 90 ribu unit.

Subsidi berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema yang ditawarkan adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang saat ini kuotanya baru resmi bertambah menjadi 350 ribu rumah.

"Berarti ada tambahan 130 ribu rumah (dari kuota FLPP awal sebesar 220 ribu unit), sudah ada uangnya," jelas Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Dan ada lagi potensi untuk menambah (kuota FLPP) 90 ribu rumah," ungkapnya.

Pada bahan paparan Kementerian PKP, kuota awal rumah subsidi di 2025 adalah 220 ribu unit. Kemudian, Ara Dkk mendapatkan tambahan kuota sekitar 130 ribu rumah.

Di lain sisi, Menteri Ara menjelaskan APBN cuma mampu membiayai 9 persen dari total kebutuhan program 3 juta rumah. Ini sama dengan 270 ribu unit rumah yang mampu dibangun menggunakan kas negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya masih harus putar otak mencari uang untuk membangun 2,7 juta rumah sisanya. Akan tetapi, ia menegaskan optimistis program ini tetap bisa tercapai berbekal kerja keras, jujur, dan transparansi.

"Mungkin selama ini teman-teman di Komisi V tidak menghadapi situasi seperti yang saya hadapi. Mungkin selama ini menteri terdahulu tidak perlu mencari investasi, pembiayaan, dari Bank Indonesia (BI), corporate social responsibility (CSR) seperti yang kami alami," tutur Ara.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapan pun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tandasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan hingga kini struktural pegawai di institusinya belum mendapat gaji. Ia mengatakan, dari anggaran senilai Rp 71 triliun bagi BGN, penyerapannya baru di angka Rp 2,386 triliun.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran BGN baru di angka 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen terkait dengan pegawai baru 0,11 persen," ujar Dadan dalam rapat.

"Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," sambungnya.

Dadan menyebut penyerapan anggaran untuk pegawai masih rendah. Adapun yang diprioritaskan oleh Badan Gizi untuk gaji pegawai baru di ranah Badan Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ungkapnya.

Dadan mengatakan, untuk Makan Bergizi Gratis, penyerapan anggaran baru 4,16 persen atau senilai Rp 2.386.275.222.490 (triliun). Sedangkan penyerapan anggaran untuk pegawai di persentase 0,01 persen atau Rp 386.873.982 (juta).

"Kemudian untuk Makan Bergizi Gratis sendiri ini baru 4,16 persen, untuk modal masih 0 persen, karena kami masuk dalam tahap perencanaan," imbuhnya.

'Simak juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

TANGERANG, iNewsTangsel.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., menyampaikan optimisme bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 18 persen pada 2025.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung pelaksanaan program di Desa Kampung Tegal Baju, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (5/5/2025). Dalam kesempatan itu, Menteri Wihaji juga memberikan santunan kepada keluarga penerima manfaat.

"Program ini kami rancang agar benar-benar menyasar ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Mereka adalah kelompok yang berada pada masa-masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang sangat menentukan tumbuh kembang anak," ujar Wihaji.

Ia menegaskan, distribusi MBG harus diawasi secara ketat oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh daerah agar bantuan tidak salah sasaran. "Kami tidak ingin makanan bergizi ini justru dikonsumsi oleh anggota keluarga lain yang tidak termasuk target program," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji meninjau beberapa penerima MBG, termasuk ibu menyusui berusia 42 tahun, ibu hamil dengan usia kehamilan 30 minggu, serta balita berusia 10 bulan. Program ini sudah mulai dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah dan didukung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat.

Turut mendampingi kunjungan, Bupati Tangerang Drs. Moch Maesyal Rasyid, M.Si., menyatakan komitmennya dalam mendukung program penurunan stunting. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk mendata penerima manfaat secara akurat dan menyeluruh.

Pemerintah melalui Kemendukbangga/BKKBN menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis keluarga, dan berkelanjutan.

Editor : Hasiholan Siahaan

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pencapaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau 3 juta penerima. Prabowo pun menargetkan program andalannya itu dapat mencapai 82,9 juta penerima per November mendatang.

"Saya berterima kasih makan bergizi gratis sudah terus dilaksanakan lebih dari 3 juta dan dilaporkan kepada saya. Sasaran kita November 2025 akan mencapai seluruh 82,9 juta penerima manfaat anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima MBG tiap hari," kata Prabowo dalam sambutan acara peluncuran PHTC bertepatan Hardiknas 2025 di SDN 05 Cimahpar, Bogor Utara, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

Prabowo mengatakan program itu meningkatkan peredaran uang di masyarakat bawah hingga 400-500%. Menurutnya, fenomena peningkatan ini belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ini juga akan mendorong roda ekonomi karena dana yang beredar akan naik 4-5 kali lipat peningkatan 400%, 500%. Belum pernah terjadi," ujarnya.

"Ini adalah hal yang penuh dengan cita-cita, ini membutuhkan tekad semangat dan itu akan kita lakukan bahwa kita mampu hal-hal yang besar, hal-hal yang strategis, hal-hal yang bisa mengubah nasib suatu bangsa," lanjut Prabowo.

Prabowo menegaskan pemerintahannya tak akan menjalankan program yang biasa-biasa saja. Dia pun mengutip istilah Sunda 'kumaha engke'.

"Kita tidak mau meneruskan business as usual. Kita tidak mau melaksanakan kumaha engke," katanya.

Simak juga Video: Prabowo Sebut Produksi Jagung-Beras Melimpah, Tapi Gudang Terbatas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto mengatakan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menembus 82,9 juta orang per November 2025.

Prabowo mengatakan saat ini penerima bantuan itu sudah di angka 3 juta per hari. Dia optimistis target 82,9 juta orang akan tercapai tahun ini.

"Sasaran kita November 2025 ini akan mencapai seluruh 82,9 juta penerima manfaat anak-anak dan ibu-ibu hamil akan menerima makan bergizi," kata Prabowo saat menghadiri perayaan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat (2/5).

Prabowo mengatakan MBG akan mendorong roda perekonomian sampai ke desa dan kelurahan. Dia mengklaim MBG bisa meningkatkan perputaran uang di daerah hingga lima kali lipat.

Menurut Prabowo, hal ini belum pernah terjadi di negara mana pun. Namun, dia yakin Indonesia bisa membuktikan kepada dunia bisa menggelar program yang besar dan mendasar seperti MBG.

"Kita tidak mau melaksanakan hal-hal yang biasa, kita tidak mau meneruskan business as usual, kita tidak mau melaksanakan dengan semangat kumaha engke, semangat itu kita harus hilangkan," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka menjadikan MBG sebagai salah satu program unggulan. Mereka berjanji memberi makan anak seluruh Indonesia setiap hari.

Pemerintahan Prabowo menyiapkan anggaran Rp71 triliun untuk pelaksanaan MBG di tahun pertama. Akan tetapi, anggaran MBG ditambah Rp100 triliun setelah Prabowo melakukan efisiensi anggaran di awal 2025.

Sejumlah masalah timbul dalam pelaksanaan MBG. Ada sejumlah kasus keracunan yang dialami siswa gara-gara menyantap makanan MBG.

Salah satu yang terbaru terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Rabu (23/4). Puluhan siswa muntah-muntah setelah mengonsumsi MBG.

Ada pula kasus tunggakan MBG hingga Rp975 juta. Hal itu diungkap mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka menghentikan operasi dan melapor ke kepolisian karena Yayasan Media Berkat Nusantara tak kunjung membayar biaya produksi makanan.

Sebuah ledakan di kompleks perumahan di Tiongkok utara menewaskan satu orang dan melukai 21 orang. Insiden ini terjadi sehari setelah kebakaran restoran yang menewaskan hampir dua puluhan orang.

Dilansir AFP, Rabu (30/4/2025), ledakan itu terjadi di kompleks perumahan di Taiyuan, ibu kota provinsi Shanxi, China, sekitar 500 kilometer dari Beijing.

"Ledakan itu menewaskan satu orang dan melukai 21 orang, enam di antaranya luka serius. Dua orang lagi masih hilang," menurut laporan stasiun televisi lokal, CCTV.

Departemen pemadam kebakaran menerima laporan ledakan di lokasi sekitar pukul 1:00 siang waktu setempat.

"Pusat komando penyelamatan telah didirikan di tempat kejadian dan penyelamatan di tempat, perawatan korban luka, dan pekerjaan penempatan personel saat ini sedang dilakukan," kata CCTV.

Sementara itu, kebakaran restoran di provinsi timur laut Liaoning diketahui menewaskan 22 orang dan melukai tiga orang pada Selasa (29/4).

China telah menyaksikan serangkaian insiden mematikan dalam beberapa bulan terakhir. Dua puluh orang juga tewas dalam kebakaran di panti jompo di provinsi Hebei, China utara, bulan ini.

Pada Januari lalu, kebakaran di pasar sayur di kota Zhangjiakou menewaskan delapan orang dan melukai 15 orang.

Sembilan orang lainnya tewas dalam kebakaran di lokasi konstruksi di kota Rongcheng, China timur, sebulan sebelumnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 40.000 orang. Sebagian besar yang bekerja di SPPG merupakan perempuan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan saat ini ada sekitar 1.081 SPPG untuk melayani program MBG. Dari total tersebut, sebanyak 40.000 orang telah bekerja di SPPG.

"Dan ini adalah peluang bagi ibu-ibu untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi dan kami punya data bahwa yang terlibat sekarang di program makan bergizi itu sudah ada 40.000 orang yang bekerja dengan 1.081-an SPPG dan 55%-nya adalah ibu-ibu. Jadi yang bekerja di program makan bergizi sekarang itu 55% ibu-ibu," kata Dadan dalam acara Kongres Pejuang Perempuan di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025)

Menurut Dadan, program MBG membutuhkan perempuan karena dapat memperhatikan nilai gizinya sedari awal. Jika program ini dapat berjalan dengan target sasaran 82,9 juta penerima dengan 30.000 SPPG, dapat membuka peluang lapangan pekerjaan hingga 1,5 juta orang.

"Perempuan sudah memberikan kontribusi 55% lebih dari para laki-laki, karena yang masak, ahli gizi, kemudian pimpinan SPPG itu 55% perempuan. Bahkan kami merekrut sarjana penggerak perempuan Indonesia tahap 1 dan tahap 2, 65% itu perempuan," jelas Dadan.

Dadan menerangkan 65% petugas di BGN merupakan perempuan. Meski begitu, saat ini dia membuka lowongan pekerjaan untuk sarjana penggerak laki-laki agar seimbang.

"Makanya jangan heran kalau sekarang pergi ke mana-mana ada petugas Badan Gizi di daerah yang 65% itu perempuan. Nah, baru yang tahap ketiga karena tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, akhirnya ada emansipasi laki-laki. Jadi ada pembatasan perempuan di dalam rekrutmen sarjana perempuan Indonesia tahap 3 karena perempuan sudah terlalu dominan," imbuh dia.

Sebelumnya, BGN menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di SPPG mendapatkan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa mendapatkan penghasilan.

Dadan menyebut IRT yang berusia 40-45 tahun dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program MBG.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melayat dan menghadiri pemakaman ibunda Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tiobonur Silalahi. Selain Gibran, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) juga ikut melayat dan hadir di pemakaman.

Berdasarkan rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Wapres Gibran melayat dan menghadiri pemakaman ibunda KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Tiobonur Silalahi, di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Kamis (24/04/2025). Prosesi pemakaman berlangsung khidmat dan penuh haru.

Gibran tiba di lokasi pemakaman sekitar pukul 09.30 WIB. Ia disambut oleh sejumlah pejabat, antara lain Wakil Menteri Pertanian Doni Hermawan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Panglima TNI Agus Subiyanto, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpusenif) Iwan Setiawan.

Pada kesempatan ini, Wapres mendoakan agar mendiang mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Ia menyampaikan bahwa figur seorang ibu adalah fondasi utama dalam membentuk nilai, keteguhan, dan integritas anak-anaknya.

Sebelum meninggalkan lokasi pemakaman, Wapres ikut melakukan prosesi tabur bunga di atas pusara, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan ungkapan belasungkawa yang mendalam.

Selain Wapres Gibran, Menteri PKP Ara juga ikut melayat. Menteri Ara juga hadir di pemakaman.

Dalam unggahan akun Instagram Kementerian PKP, Menteri Ara juga memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Tiobonur Silalahi. Menteri Ara juga memberikan dukungan kepada Jenderal Maruli agar tetap tabah.

Adapun mendiang Tiobonur Silalahi wafat pada Senin (21/04/2025) pukul 15.15 WIB di Rumah Sakit Kawaluyan, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Jawa Barat.

Lihat juga Video: Momen Wapres Gibran Ikut Salat Jenazah Titiek Puspa

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku belum dibayar hampir Rp 1 miliar oleh yayasan program makan bergizi gratis (MBG) berinisial MBN. Mereka justru ditagih oleh Yayasan MBN senilai Rp 400 juta.

"Sudah (komunikasi dengan yayasan). Kita malah ditagih Rp 400 juta. Suruh bayar ompreng," ujar kuasa hukum korban Danna Harly, kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Saat ini, jelas Danna, pihaknya masih menunggu itikad baik yayasan. Bila tak ada itikad baik, pihaknya siap membawa masalah ini ke ranah hukum.

"Minggu depan kita sudah langkah hukum. Gugatan," jelas Danna.

Per kemarin, mitra dapur MBG Kalibata telah beroperasi kembali. Operasional menggunakan duit pribadi Ira Mesra Destiawati selaku pemilik mitra dapur MBG.

"Masih pakai pribadi bu Ira karena BGN (Badan Gizi Nasional) masih berikan (dana kepada) yayasan sesuai aturan," imbuh Danna.

Danna merasa prihatin dengan keuangan kliennya itu. "Uangnya habis betul ini bu Ira," lanjutnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Simak Video: Kronologi Mitra Dapur di Kalibata Diduga Tak Dibayar Yayasan Makan Gratis

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut regulasi terkait Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Keputusan tersebut dirilis di situs resmi Kementerian PU. Melansir dari belied tersebut, Satgas Pembangunan IKN dibentuk dalam rangka mempersiapkan infrastruktur IKN. Dalam perjalanannya, pemerintah telah membentuk Otorita IKN.

"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis, (17/4/2025).

Untuk itu, Menteri PU Doddy Hanggodo menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara dan diteken pada 26 Maret 2025. Melalui aturan tersebut, Satgas Pembangunan IKN tidak diperlukan lagi.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid tersebut.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021. Pembentukan Satgas tersebut melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

Saat ini, jabatan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN diemban oleh Danis H. Sumadilaga. Sebelumnya, Danis pernah menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Simak juga Video: Gubernur Kaltim Tepis IKN Mangkrak: Hari Ini Sudah Luar Biasa

Mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara, Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000.

Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun rumah subsidi bagi warga yang tak memiliki penghasilan tetap, seperti tukang bakso dan sayur.

Ara sapaan akrabnya, menyebut hal itu merupakan bagian dari program alokasi rumah subsidi untuk rakyat.

"Di antaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Seperti tukang bakso, tukang sayur, ya seperti itulah, itu harus diberikan," tutur Ara kepada wartawan, Rabu (2/4).

Di sisi lain, Ara mengaku masih membahas soal syarat rumah subsidi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan Rp7 juta.

Kata dia, pembahasan itu akan dilakukan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nanti kita bicarakan ya, nanti dengan Bappenas dan BPS. Kan yang mengeluarkan data kan BPS. Jadi Presiden arahkan itu harus tepat sasaran, dan harus berkualitas," ucap Ara.

Sebelumnya, Ara mengatakan pemerintah bakal menyerahkan 25 ribu rumah untuk warga yang tak memiliki gaji tetap pada April 2025.

Program itu, ditujukan untuk kelompok pekerja informal yang tidak punya selip gaji sebagai bukti penghasilan bulanan, tetapi sebenarnya mampu memiliki rumah.

"Mereka tidak punya gaji, tapi punya usaha dan penghasilan. Karena itu, kami menyiapkan sekitar 25.000 unit rumah untuk mereka, yang akan diserahkan pada akhir April," kata Maruarar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3), diberitakan Antara.

Penyerahan rumah itu rencananya terjadi pada 25 April 2025 serempak di berbagai daerah , termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Maruarar menyebut paling tidak 1.000 rumah akan diserahkan secara simbolis. Sementara secara keseluruhan dia mengatakan tersedia 29 ribu rumah yang bakal disalurkan bertahap.