Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara bakal berkolaborasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membangun satuan pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan transmigrasi. Jumlah yang akan dibangun mencapai 154 satuan pelayanan.

Iftitah menyampaikan pembuatan satuan pelayanan ini dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia dan Dadan juga akan meneken MoU mendukung program tersebut.

"Sepakat berkolaborasi dalam pembangunan Satuan Pelayanan di 154 kawasan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis, untuk tindak lanjutnya akan ada MoU dengan BGN." kata Iftitah dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Iftitah mengatakan anggaran pembangunan satuan pelayanan itu ditanggung BGN. Dia menyebut tenaga kerjanya bisa berasal dari transmigran yang mendiami kawasan.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," sambungnya.

Iftitah menerangkan Kementrans ingin membuat satuan pelayanan yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi. Pembuatan SPPG yang dilengkapi rumah makan itu diharapkan membuat masyarakat tak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, melainkan juga makanan yang telah diolah untuk menunjang program Makan Bergizi Seimbang.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat Satuan Pelayanan di kawasan transmigrasi," kata Iftitah.

"Jadi masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," sambungnya.

Terkait ini, Kepala BGN Dadan mengapresiasi gagasan besar Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. Dia mengatakan BGN akan membangun SPPG sebanyak 1.542 unit ke depannya.

"Jika transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan sejumlah menteri teknis menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. AHY mengatakan pihaknya diundang makan siang oleh Presiden Prabowo Subianto sekaligus rapat terbatas (ratas).

Pantauan detikcom di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/2/2025), terlihat AHY tiba di Istana bersama Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman pada pukul 12.40 WIB. Kemudian, disusul Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri PU Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara).

"Ya saya dapat undangan dari presiden untuk hadir makan siang sekaligus ratas. Saya sebagai Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan bersama lima menteri yang ada dalam koordinasi kami, termasuk Menteri Transmigrasi, Menteri ATR/BPN, Menteri Perhubungan, Menteri PU, dan Menteri PKP," kata AHY.

AHY menyampaikan pembahasan ratas itu berkaitan dengan bidang infrastruktur. Dia mengatakan akan menjembatani para menteri teknis yang dibawahinya dalam ratas bersama presiden.

"Tentunya membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur. Dan kita ingin sampaikan apa yang menjadi prioritas yang harus kita kawal bersama-sama. Tentu saya ingin menjembatani, termasuk koordinasikan 5 kementerian, termasuk ada lembaga-lembaga lain yang tentunya sangat terkait dengan infrastruktur," ujarnya.

Ditanya soal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, AHY membuka peluang hal itu juga akan dibicarakan.

"Ya tentu kita akan bahas dengan berbagai isu yang terkait ya apa pun itu," katanya.

Sementara Dudy Purwagandhi mengatakan kedatangan pihaknya merupakan lunch meeting. Dia membuka kemungkinan persiapan mudik juga akan dibahas.

"Lunch meeting, sih. (Soal mudik) mungkin salah satunya," kata Dudy seraya masuk ke area Istana.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama para menteri infrastruktur. Rapat ini digelar dalam rangka pembahasan Rencana Kerja 2025.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Dalam sambutannya, AHY mengingatkan bahwa dalam transisi pemerintahan di setiap negara kerap dipenuhi dengan dinamika. Ini juga termasuk dengan adanya hal-hal yang belum berjalan ideal di awal pemerintahan, salah satunya anggaran.

AHY mengatakan, pemerintah dihadapkan pembatasan anggaran. Sebab, menurutnya prioritas pembangunan juga sangat luas. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar perencanaan dibuat dengan rapi.

"Beliau (Prabowo) mengingatkan kepada kita kalau di awal-awal masa pemerintahan ini ada hal-hal yang belum sangat ideal. Termasuk kita semua harus meyakinkan agar segala perencanaan itu benar-benar bukan hanya rapi tapi benar-benar prudent. Mengapa? Karena kita juga selalu dihadapkan pada budget constraints, limitasi anggaran. Karena tentu prioritas bangsa ini juga begitu luas, spektrumnya luas," kata AHY, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

AHY juga menyampaikan, pihaknya punya tanggung jawab besar untuk meyakinkan pembangunan infrastruktur ke depan semakin tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Inilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," imbuhnya.

Selain itu, meski penuh dengan dinamika dan tantangan di awal masa jabatan, AHY juga mengingatkan pesan dari Prabowo agar para menteri bisa langsung bekerja fokus. Dengan demikian, hasil kerja nyata bisa terlihat.

"Transisi di setiap negara, di setiap pemerintahan tentu penuh dengan dinamika dan kita semua, seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto Pemerintahan Kabinet Merah Putih ini bisa benar-benar fokus, langsung serius dan bekerja secara utuh untuk masyarakat. Karena kita harus segera memberikan bukti kerja nyata dan output-nya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar dia.

Jajaran menteri infrastruktur menggelar Rapat Koordinasi bersama di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). Rapat ini membahas tentang Rencana Kerja Tahun 2025 dan evaluasi jelang 100 hari kerja.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Ditemui sebelum rapat, Menteri Koordinator IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, rapat ini digelar dalam rangka persiapan untuk menyongsong 2025. Nantinya, sejumlah menteri memaparkan persiapan masing-masing kementeriannya.

"Saya ingin mendengarkan paparan dari para menteri termasuk wakil menteri, sekjen, eselon I untuk menyamakan frekuensi sekaligus kita wrap up 2024 yang sudah kita lalui. Ada outlook yang harus kita putuskan bersama untuk 2025," kata AHY, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas evaluasi jelang 100 hari kerja pemerintahan. AHY mengatakan, pihaknya ingin pembangunan infrastruktur semakin berdampak tepat sasaran untuk berkontribusi makin signifikan ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi nanti akan kita bahas beberapa hal strategis, tapi juga ada yang mungkin teknis bernilai strategis yang akan kita bahas," ujarnya.

AHY mengatakan, infrastruktur memiliki spektrum yang luas, bukan hanya yang besar atau megah, tapi banyak juga mendasar dan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Ia ingin agar infrastruktur tersebut bisa mendapat prioritas.

"Kita tahu di masa awal tahun ini kita semua masih menentukan program-program yang harus diutamakan karena selalu dihadapkan pada budget constraint (batasan anggaran). Selalu ada limitasi dalam hal anggaran pendanaan dan harus kita pikirkan dengan baik," kata dia.