Ular hitam berbisa jenis black boiga kerap memasuki permukiman warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Fenomena itu diduga karena habitat ular terganggu.

"Biasanya kalau ular muncul di permukiman warga akibat habitat sudah terganggu. Mungkin karena sumber makanannya juga sudah berkurang pada habitatnya," ujar Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Parepare, Fransiscus kepada detikSulsel, Selasa (29/4/2025).

Fransiscus mengungkapkan tim damkar telah mengevakuasi 3 ular black boiga di Kecamatan Bacukiki. Dia menyebut permukiman di Kecamatan Bacukiki memang dekat dari kawasan hutan.

"Sudah 3 ular Black Boiga itu di wilayah Bacukiki. Biasanya (dari) daerah hutan," kata dia.

Pihaknya mengimbau warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah munculnya ular. Fransiscus juga meminta warga menghindari tumpukan barang dan menutup lubang di tanah.

"Tutup lubang pembuangan air, lubang tanah, dan jaga jarak antara rumah dengan sawah. Kebun dan pepohonan itu biasanya dekat dari habitat ular," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Damkar Parepare mengevakuasi ular jenis black boiga berukuran 1,5 meter di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, pada Minggu (27/4). Ular itu dievakuasi di pohon setelah sempat masuk ke dalam rumah warga.

"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4).

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), menyebut masih ada 7 ekor buaya yang berada di Sungai Desa Manakku setelah penangkapan seekor buaya muara berukuran 4 meter. Warga sekitar pun diimbau untuk menghindari area sungai setelah seekor buaya yang masuk permukiman warga dievakuasi.

"Menurut laporan warga ada sekitar 8 ekor buaya di sana," kata Korlap Dinas Damkar Pangkep Hizbul Wathan kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Buaya berukuran 4 meter sebelumnya telah ditangkap di Kampung Kokoa, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Setelah penangkapan itu, petugas memperkirakan masih ada 7 ekor yang berada di sungai.

"Masih ada 7 ekor," ujar Hizbul.

Dia menambahkan, buaya tersebut sudah kerap muncul di sungai sejak sebulan terakhir. Meski begitu hingga saat ini belum ada laporan serangan buaya ke warga maupun hewan ternak.

"Kemunculannnya sudah hampir sebulan. Sampai saat ini belum ada laporan buaya menyerang manusia atau hewan," ujarnya.

Ia pun mengimbau kepada warga untuk menghindari beraktivitas di sekitar sungai karena buaya yang kerap berpindah-pindah. Dia juga berharap agar warga segera melaporkan ke Damkar jika melihat kemunculan buaya.

"Kami imbau hindari beraktivitas di sekitar sungai dan kalau melihat buaya segera laporkan ke kami," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Damkar Pangkep mengerahkan 9 petugas ke lokasi untuk menangkap buaya. Buaya itu memberontak ketika petugas melakukan penangkapan bermodalkan seutas tali.

"Ada 9 orang yang menangkap buaya. Kita pakai alat seadanya, pakai tali," ujar Hizbul.

Selama 30 menit, buaya itu akhirnya dikendalikan. Beruntung tidak ada petugas Damkar Pangkep yang terkena serangan buaya agresif tersebut.

"Cukup agresif, buayanya melawan," kata Hizbul.

Aksi Warga di Sulteng Gotong Royong Tangkap Buaya 4 Meter Pemangsa Kambing

Aksi Warga di Sulteng Gotong Royong Tangkap Buaya 4 Meter Pemangsa Kambing

Yayasan Media Berkat Nusantara menyampaikan klarifikasi soal tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan sendiri telah dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menyampaikan beberapa poin klarifikasi. Pertama, ia menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Kedua, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan yayasan, Mei Imaniar, mengatakan pihaknya akan mencairkan uang pembayaran mitra tersebut sesuai dengan arahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan hindayana.

"Kami akan cairkan, dari Yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira. Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara itu, kami serahkan kepada pihak lain. Begitu arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei.

Namun demikian, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana tersebut. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar seperti yang digugat Ira. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama. Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsignasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira, kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," imbuh Timoty.

Sebagai informasi, sebelumnya mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons dugaan penggelapan dana tersebut. Prabowo mengatakan dirinya akan menelusuri secara langsung hal ini. Ketika ditanya, Prabowo nampak kaget dengan adanya penggelapan dana yang terjadi. Dia mengaku belum tahu dan akan mengecek secara langsung kasus ini.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada kemungkinan program Makan Bergizi Gratis melibatkan kantin sekolah. Hal itu bertujuan agar semakin banyak anak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut.

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Hal ini disampaikannya usai rapat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (14/4).

Ketua Umum PAN ini mengatakan konsep hybrid nantinya bakal melibatkan kantin sekolah untuk program tersebut. Hal itu diharapkan mampu mempercepat cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Menurutnya, kantin sekolah bisa menjadi dapur sehat.

"Terkait dengan MBG, kita sebetulnya punya ruang untuk melakukan percepatan secara lebih masif karena anggarannya juga ada. Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," tutup Khofifah.

Simak juga Video: Respons Pemerintah soal Omzet Pedagang Kantin Menurun Imbas MBG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Hujan deras mengguyur sejumlah perumahan di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, Banten. Imbasnya terjadi genangan air di beberapa titik pada malam ini.

Seperti yang dilaporkan Bhabinkamtimbas Polsek Pondok Aren Aiptu M Soleh terkait situasi banjir di Perumahan Maharta RW 09-10, dan 11, Kavling Pondok Kacang Permai, Pondok Aren, Tangsel. Dia menyebut genangan air di titik ini setinggi 60 cm hingga 70 cm.

"Melaporkan situasi di Komplek Maharta, terjadi genangan air setinggi kurang lebih 60 hingga 70 cm yang mengakibatkan warga Perumahan Maharta tergenang," kata Soleh dalam sebuah video diunggah akun Instagram Polsek Pondok Aren, Minggu (6/4/2025).

Bhabinkamtibmas Polsek Cilegug, Aipda Suhaedi, juga tengah melakukan pemantauan titik banjir di Kampung Duren Sawit, Jl Kavling Brebes, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Suhaedi melaporkan ketinggian banjir di lokasi mencapai 50 cm.

Sementara itu, Bhabinkamtimbas Polsek Ciledug Aiptu Nawawi memantau titik banjir di Perumahan Mahkota Simprug, Ciledug, pada malam ini. Nawawi turun langsung ke lokasi banjir bersama Lurah Paninggilan Utara Bapak Agus Lesmana.

"Melaporkan dari Perumahan Mahkota Simprug, Kelurahan Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang. Kami berada di lokasi banjir di mana ketinggian air kurang lebih 20 cm," ucap Nawawi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan dirinya berkomitmen menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTT. Di sisi lain, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT meminta agar program MBG dikaji lagi.

"Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen penuh untuk mensukseskan program makan bergizi gratis," kata Melki Laka Lena saat memberi sambutan perdana sebagai gubernur NTT di hadapan jajaran DPRD dan Forkopimda NTT, Senin (3/3/2025).

Menurut Melki, program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup demi tumbuh kembang yang optimal. Ia menilai program tersebut bermanfaat, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Gizi yang baik adalah fondasi utama bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi masa depan. Anak-anak yang terpenuhi nutrisinya akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, kemampuan belajar yang lebih baik, serta peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang cerah," imbuh politikus Partai Golkar itu.

Program MBG, dia berujar, akan diintegrasikan dengan sektor pertanian dan peternakan lokal. Ia berharap penggunaan bahan pangan yang berasal dari produk unggulan lokal memberi dampak bagi perekonomian warga NTT.

Anggota DPRD NTT Minta Program MBG Dikaji Lagi

Anggota DPRD NTT Fraksi Hanura, Refafi Gah, meminta program MBG kembali dikaji. Ia menilai masih ditemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan program MBG selama ini.

"Persoalan makan bergizi gratis ini di mana-mana ada problemnya. Menurut saya, makan gizi gratis ini sebaiknya dikaji dulu supaya tepat sasaran," kata Refafi.

Refafi mengungkapkan program MBG merupakan program yang baik. Namun, dia melanjutkan, program itu perlu dijalankan agar tepat sasaran. Misalkan dengan memberikan anggaran makan bergizi itu kepada orang tua siswa yang membutuhkan.

"Sebenarnya program MBG ini program yang sangat bagus, tetapi tidak lewat kajian yang mendasar," imbuhnya.

Anggota DPRD NTT Fraksi PKB, Ana Waha Kolin, setali tiga uang. Menurut Ana, pelaksanaan program MBG harus tepat sasaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini.

"Program MBG kami pikir harus bisa diperhatikan dengan baik sehingga bisa tepat sasaran. Hal ini perlu karena tidak semua anak-anak itu orang tuanya tidak mampu, tetapi (justru) menerima bantuan MBG," pungkas Ana.

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Video: BPOM Jelaskan Tujuan Program Makan Bergizi untuk Anak

Kapolsek Candi Kompol Eka Anggriana bersama jajarannya meninjau kondisi genangan air yang melanda Perumahan Sentra Alam, Wedoro Klurak, Candi, Sidoarjo, pada Minggu (2/3/2025) malam.

Dalam pengecekan tersebut, Eka didampingi Wakapolsek, Kanit Reskrim, serta anggota kepolisian dan perangkat desa setempat. Mereka berkoordinasi untuk menyiapkan langkah antisipasi jika volume air kembali meningkat, termasuk mengaktifkan pompa diesel untuk penyedotan air.

"Saat ini genangan air sudah mulai menyusut. Namun, sebagai langkah antisipasi jika hujan deras kembali turun, kami telah menyiapkan pompa air," kata Eka Anggriana, Minggu (2/3/2025).

Selain memastikan situasi terkendali, kepolisian juga mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga keselamatan anak-anak agar tidak bermain di dekat sungai.

"Warga juga diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan agar aliran air tetap lancar," imbuh Eka.

Eka menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati selalu kordinasi dengan aparat pemerintah dan unsur terkait agar mudah komunikasi sewaktu-waktu adanya banjir susulan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Polsek Candi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di tengah musim penghujan.

"Kepada masyarakat diharapkan agar selalu waspada dan berhati-hati, mengingat intensitas curah hujan tinggi. Untuk itu kita harus saling komunikasi dalam menjaga kondisi Kamtibmas agar tetap berjalan dengan kondusif," pungkasnya.

Video: Banjir Surut, Warga Lampung Bersih-bersih Sisa Lumpur

Video: Banjir Surut, Warga Lampung Bersih-bersih Sisa Lumpur

Manajemen perumahan di Manggala Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku akan menyiapkan skema untuk menggantikan kerugian akibat banjir yang dialami warga usai didemo. Pihak developer juga menyiapkan solusi jangka panjang mengatasi banjir agar tak terulang.

"Kami sudah sampaikan dan sudah sepakat karena hal ini harus kita koordinasikan dengan pihak manajemen sehingga untuk mekanisme dan besaran ganti rugi kepada warga insyaallah minggu ini akan kita susun yang nantinya akan kami sampaikan ke pertemuan warga berikutnya atau pertemuan ketiga hari Jumat 22 Februari," kata Chief Operating Operation (COO) perumahan, M Natsir Mardan kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Dia berharap agar warga bersabar menunggu skema ganti rugi yang disiapkan oleh manajemen. Pasalnya, kejadian banjir ini tak hanya merugikan warga tetapi juga pengelola perumahan.

"Saya harap semua bersabar dengan kondisi yang ada saat ini karena sebenarnya dari pihak perumahan pun tidak menghendaki kejadian ini. Betul-betul kejadian ini bukan korbannya warga saja tetapi ke kami juga. Kami harus keluarkan biaya tambahan untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa," jelasnya.

"Makanya kami atas nama manajemen menyampaikan beribu maaf atas kejadian ini dan mohon sabar untuk menunggu hasil pertemuan kita dengan manajemen nanti hari Jumat (21/8) kami akan sampaikan hasil pertemuan tersebut," sambungnya.

Setelah skema ganti rugi disepakati, pihaknya akan langsung melakukan inventarisasi kerugian warga. Dia juga menyebut penggantian kerugian akan dihitung secara detail.

"Setelah pihak perumahan menentukan bentuknya seperti apa (skemanya), besarannya seperti apa, nanti kita list. Saya belum bisa memutuskan untuk itu, itu harapan, makanya kalau ini ternyata ada akan ada inventarisasi karena tidak semua warga memiliki kerusakan yang sama," jelasnya.

Natsir mengungkapkan sebanyak tiga klaster di perumahan terdampak banjir yang terjadi 12 Februari lalu. Pihaknya berkomitmen agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Kami akan melakukan tindakan teknis agar ada rasa aman bagi warga untuk ke depan tidak terjadi hal yang serupa yang terjadi seperti kemarin," ujarnya.

Untuk solusi jangka panjang, kata Natsir, pihaknya berencana akan membuat parimeter galian agar genangan tak terjadi jika sungai di sekitar meluap. Pihaknya juga akan membuat tanggul mengelilingi tiga klaster tersebut.

"Beberapa hal yang kami rencanakan pembuatan parimeter baru yang mengelilingi 3 klaster yang terdampak kemarin. Kemudian kedua membuat tanggul di sepanjang kanal yang berada di antara klaster yang elevasinya kurang lebih 80 sampai 90 cm di atas jalan yang ada," ujarnya.

"Dengan elevasi yang ada, ini akan memberi rasa aman agar tidak terjadi lagi dampak banjir yang dirasakan seperti sekarang," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, warga perumahan di Manggala Makassar menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang dialami imbas banjir. Jika tidak, warga mengancam akan menuntut hingga ke ranah hukum.

"Kami demo hari ini karena biar bagaimana pun kami butuh kenyamanan karena pertamanya kami dijanji bebas banjir nyaman, asri, harmoni segala macam tapi buktinya ini sudah ketiga kalinya banjir. Ini paling parah, pertama kedua itu cuma di jalan aja," ujar warga bernama Hijriani kepada wartawan di lokasi.

Dia menilai kerugian yang dialami warga kali ini akibat kelalaian pengelola perumahan. Pasalnya, dua kali banjir sebelumnya bisa diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kerugian.

"Harusnya developer saat itu mengantisipasi banjir karena pertama saya pindah rumah pada 2022 memang sudah banjir," kata pemilik rumah.

Hijriani mengaku membeli rumahnya dibeli seharga Rp 1,2 miliar. Akibat banjir, satu unit mobil, 3 motor, furniture dan struktur rumahnya mengalami kerusakan.

"Semua, mobil saya rusak, motor terendam 3, semua furniture saya di bawah terendam. Rumah saya sekarang kosong. Mobil saya lagi dibongkar sekarang, tidak tahu berapa nanti ongkosnya," katanya.

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak masyarakat untuk memiliki rumah dengan memanfaatkan insentif pemerintah. Terutama saat ini sudah ada kebijakan yang membebaskan biaya ketika membeli rumah.

Ara menyebutkan pajak untuk membeli rumah seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak pertambahan nilai (PPN) saat ini gratis. Retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB) juga sudah gratis.

"Di tengah begitu banyaknya ada judi online atau belanja-belanja yang tidak produktif, tolong sampaikan kepada mereka, ini saatnya buat rumah, ini saatnya punya rumah," ujar Ara pada Grand Launching Super Apps by BTN di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Ia menjelaskan tarif BPHTB yang semula lima persen kini menjadi nol persen. Kemudian, ada pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen yang berlaku dari Januari hingga Juni 2025.

Di samping itu, ia memaparkan realisasi KPR subsidi sejak 20 Oktober 2025 hingga 5 Februari 2025. Sebanyak 37.945 unit rumah tersalurkan dalam program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sementara 1.384 unit untuk program tabungan perumahan rakyat (Tapera) khusus pegawai negeri sipil (PNS). Dengan begitu, jumlah rumah subsidi yang sudah disalurkan sebanyak 39.399 unit.

Adapun KPR subsidi yang masih dalam proses pembangunan dan penyaluran berjumlah 54.145 unit. Angka tersebut terdiri dari pembangunan rumah yang masih berjalan sebanyak 10.292 unit. Lalu, rumah yang sudah ready stock tetapi belum akad 11.783 unit. Persetujuan kredit sebelum akad sejumlah 23.413 unit dan akad kredit sebanyak 8.717 unit.

"Artinya dari 20 Oktober (2024) pada saat Presiden Prabowo dilantik sampai 5 Februari (2025), jumlah (realisasi dan propses penyaluran KPR subsidi) totalnya 93.484 (unit rumah)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan apresiasi kepada BTN (Persero) Tbk karena membantu masyarakat mempunyai rumah. Dari data realisasi rumah subsidi FLPP, BTN telah berkontribusi menyalurkan kredit untuk 23.313 unit rumah, sementara BTN Syariah 5.529 unit.

Dengan demikian, total kontribusi kredit untuk rumah subsidi FLPP sebesar 75,98 persen atau setara 28.842 unit dari BTN dan BTN Syariah.

"Saya sudah lihat di banyak daerah bagaimana tukang sayur, bagaimana tukang jual, guru, bagaimana penjaga Alfamart bisa dapat rumah dan dipercaya untuk membeli rumah," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Talut di kawasan Perumahan Beringin Asri, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, longsor. Longsor yang cukup besar itu merobohkan gubuk dan menimpa motor warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Pantauan detikJateng siang tadi, lokasi longsor di permukiman itu masih tampak berantakan. Saat itu warga bergotong royong memangkas pohon dan membersihkan sisa longsor.

Tampak gubuk hancur, menyisakan kayu serta atap seng. Salah satu warga sekaligus saksi mata kejadian, Subarjo (58), mengatakan longsor terjadi sekitar pukul 07.30 WIB pagi.

"Saya lagi mau ngantar putu (cucu), posisi ada hujan dikit, terus rasanya kayak ada gempa," kata Subarjo kepada detikJateng di Perumahan Beringin Asri, Kamis (6/2/2025).

Ternyata getaran itu karena ada batuan dan tanah di samping perumahan tersebut longsor.

"Longsornya itu batu-batu, tanah, kena rumah gubuk, nggak ada orangnya. Tapi ada motor di bawahnya," tuturnya.

"Itu longsornya jatuh dan jalan kira-kira 12 meteran, sampai mengenai ayunan. Melewati sampai tiga rumah," lanjutnya.

Longsor itu juga mengakibatkan kerusakan pada beberapa infrastruktur. Kabel-kabel hingga lampu jalanan juga terkena longsor yang terjadi begitu cepat.

"Pohon-pohonnya juga langsung tumbang. Kerugiannya ada gubuk, motor, sama ayunan. Lampu-lampu kena, mati juga, kabel juga kena," tuturnya.

Pemilik gubuk, Arif Puji (55) mengatakan saat itu dia berada di rumahnya di seberang gubuk tempatnya menyimpan perkakas dan kayu.

"Awalnya saya tidak tahu, tiba-tiba saja langsung fondasi yang bawah itu yang dari rumah Mas Hartanto (tetangga) mbledos. Mau tidak mau akhirnya yang fondasi atas ikutan juga," jelasnya.

"Longsornya kecepatan tinggi. Sepeda motor di bawah itu kena, tapi alhamdulillah terhadang kayu, jadi masih bisa dipakai motornya," imbuh dia.

Ketua RW 6 Perumahan Beringin Asri, Muhammad, mengatakan tanah longsor itu bukan yang pertama kali terjadi. Dia bilang sudah terjadi tiga kali longsor, dua di antaranya terjadi dalam seminggu ini.

"Di sini sudah (longsor) beberapa kali. Empat tahun kemarin ada longsor di RT 4 tapi di sebelah barat. Satu minggu yang lalu di sebelah barat juga terjadi longsor. Belum satu minggu longsor terjadi di sebelah timur," tuturnya.

Muhammad sudah menghubungi dinas-dinas terkait untuk penanganan bencana yang sering terjadi di wilayahnya. Warga RW 6 pun terus waspada lantaran perumahan mereka yang berada di dekat tebing.

"Penanganan sementara kami trucuk dulu, kami sudah menyiapkan bambu-bambu sembari menunggu bantuan dinas terkait. Kami telah mengajukan bantuan ke dinas-dinas terkait, terutama yang bertanggung jawab atas masalah kebencanaan," terangnya.

"Harapan kami inginnya ditalut ulang dengan diberi tulangan agar lebih kuat. Karena kan itu masih talut perumahan awal, tahun 1995 belum diperkuat dengan tulangan dan pengecoran," jelasnya.

Panjang tebing di RW 6 diperkirakan sekitar 125 meter. Muhammad mengimbau warga untuk tidak membiarkan anak-anak bermain di dekat tebing.

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Video: Truk Trailer Ringsek Tergencet Besi 52 Ton di Pantura Rembang

Lahan seluas 3.100 meter persegi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi sengketa. Di atas lahan tersebut saat ini telah dibangun beberapa properti yakni 19 unit rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depan perumahan tersebut.

Pada akhir pekan lalu, terjadi keributan di lahan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS menyatakan pemilik tanah yang sah adalah Hj. Mimi Jamilah, bukan pengembang perumahan dan ruko tersebut.

Semua warga yang membeli properti di lahan 3.100 meter persegi itu diminta untuk mengosongkan rumah karena bangunan tersebut akan dihancurkan.

Keputusan ini menimbulkan perlawanan dari pemilik properti. Mereka menolak adanya penggusuran karena mereka juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan properti tersebut.

Di tengah deretan ruko dan rumah yang kosong, ada salah satu ruko yang terlihat masih beroperasi saat tim detikcom berkunjung ke lokasi. Ruko tersebut merupakan milik PT Java Nara Ichi Seiko.

Direktur PT Java Nara Ichi Seiko, Nina, mengungkapkan ia bertahan di sana karena memegang SHM yang sah atas properti tersebut. Selain itu, sebagai pelaku usaha, tentu tidak mudah untuk pindah tempat, apalagi kantornya baru saja menempati tempat tersebut selama 3 bulan.

Ia bersama pemilik ruko lainnya, warga perumahan, dan pihak pengembang saat ini telah mengajukan gugatan balik kepada Pengadilan Negeri Cikarang terkait putusan penggusuran properti mereka.

Di samping itu, ia mencari solusi lain bagaimana kantornya tetap dapat beroperasi serta listrik dan airnya tidak dipadamkan. Sebab, imbas dari perintah eksekusi yang terjadi pada Kamis (30/1/2025) lalu, air dan listrik di properti mereka mati.

Ia mendapat penawaran dari perwakilan pihak Hj. Mimi Jamilah, jika ia bisa membeli lahan rukonya Rp 2,5 juta per meter sebagai syarat rukonya tidak digusur.

"Saya bertahan karena SHM. Dari sana (pihak Mimi Jamilah) ngasih toleransi, menawarkan harga ke saya (untuk membeli lahan). Saya dikasih waktu (untuk mempertimbangkan penawaran tersebut)," kata Nina kepada detikProperti Rabu (5/2/2025).

Ia mempertimbangkan tawaran tersebut asalkan kantornya dapat beroperasi. Namun, transaksi biaya pembelian lahan tersebut belum terjadi. Sebab, penawaran tersebut termasuk dalam langkah mediasi dan harus dihadiri oleh seluruh pemilik ruko dan pemilik rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2. Untuk jadwal pertemuannya Nina mengatakan belum ditentukan.

Setelah ia menyatakan minat, pihak Hj. Mimi Jamilah membiarkan listrik dan air di rukonya berfungsi.

"Kalau ada penambahan biaya, saya siap. Walaupun baru 3 bulan, tapi karena ini tempat usaha dan saya bilang tadi ini milik sendiri, saya pikir, saya tidak mau ribut-ribut sampai mengganggu aktivitas kegiatan usaha saya," jelasnya.

Ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun nilai satu unit ruko yang ditempati Nina menurut Ketua RT 8 Ririn, sekitar Rp 1,2-1,5 miliar. Nina menambahkan seluruh ruko hanya bisa dibeli. Namun, ada ruko yang dibeli untuk disewakan kepada orang lain.

Nina juga menceritakan awal mula ia mendengar kabar bahwa lahan kantornya merupakan lahan sengketa. Ia mengetahuinya dari Ririn yang mengirimkan surat resmi dari pengadilan. Pada saat menerima kabar tersebut, ia tidak percaya karena pihaknya memiliki sertifikat hak milik atas properti tersebut.

"Dia kasih tau, 'Tanggal 20 siap-siap barang-barang (pindahan)'. Saya bilang, 'Saya tetap bertahan'. Tapi tanggal 20 tidak ada (penggusuran). Tanggal 30, jam 6 pagi saya lihat ruko saya memang sudah banyak (datang) aparat satu per satu. Ternyata eksekusi tanggal 30, 10 hari setelahnya," tutur Nina.

Ia berharap secepatnya masalah ini bisa selesai agar tidak mengganggu aktivitas bisnis kantornya. Ia berkomitmen akan melakukan negosiasi dengan membayar kembali nilai lahan yang ditawarkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

Simak juga Video 'AHY Beberkan Pesan Penting dari Jokowi soal Lahan IKN':

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan saat bulan Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan selama para siswa masih masuk sekolah, tetap menerima MBG. Hanya saja, pola pemberiannya berbeda saat bulan Ramadan.

"Untuk Ramadan, kita (program MBG) tetap. Selama sekolah itu masuk, maka semua anak akan diberi makan bergizi, meskipun polanya beda," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025) malam.

Dadan menerangkan nantinya siswa dapat membawa pulang jatah mereka. Pihaknya akan menyediakan menu tahan lama hingga jam buka puasa tiba. Dengan begitu, siswa masih dapat menikmati MBG.

Bagi siswa nonmuslim dan tidak berpuasa, Dadan menyebut tetap diberikan MBG. Dengan catatan, menghormati yang sedang berpuasa.

"Jadi nanti anak-anak masuk sekolah kemudian pulang membawa makanan yang tahan untuk dibuka pada saat buka puasa kalau bagi yang muslim. Bagi yang tidak mungkin ya makan di rumah. Jangan di situ karena harus menghormati," imbuh Dadan.

Seperti diketahui, pembagian Makan Bergizi Gratis telah dimulai secara bertahap pada 6 Januari 2024. Sebanyak 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur telah dioperasikan. Dapur-dapur MBG ini tersebar di 26 provinsi Indonesia.

Menurut informasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, program Makan Bergizi Gratis ini dilakukan bertahap. Pada tahun 2025 ini akan berjalan sekitar 40%, kemudian tahun berikutnya naik menjadi sekitar 80%, dan target pada tahun 2029 sudah mencapai 100%.

Fokus awal program Makan Bergizi Gratis adalah untuk anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Makan Bergizi Gratis akan diberikan dua kali, yakni pagi dan siang. Adapun pembagian Makan Bergizi Gratis dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.