Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada kemungkinan program Makan Bergizi Gratis melibatkan kantin sekolah. Hal itu bertujuan agar semakin banyak anak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut.

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Hal ini disampaikannya usai rapat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (14/4).

Ketua Umum PAN ini mengatakan konsep hybrid nantinya bakal melibatkan kantin sekolah untuk program tersebut. Hal itu diharapkan mampu mempercepat cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Menurutnya, kantin sekolah bisa menjadi dapur sehat.

"Terkait dengan MBG, kita sebetulnya punya ruang untuk melakukan percepatan secara lebih masif karena anggarannya juga ada. Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," tutup Khofifah.

Simak juga Video: Respons Pemerintah soal Omzet Pedagang Kantin Menurun Imbas MBG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Hujan deras mengguyur sejumlah perumahan di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, Banten. Imbasnya terjadi genangan air di beberapa titik pada malam ini.

Seperti yang dilaporkan Bhabinkamtimbas Polsek Pondok Aren Aiptu M Soleh terkait situasi banjir di Perumahan Maharta RW 09-10, dan 11, Kavling Pondok Kacang Permai, Pondok Aren, Tangsel. Dia menyebut genangan air di titik ini setinggi 60 cm hingga 70 cm.

"Melaporkan situasi di Komplek Maharta, terjadi genangan air setinggi kurang lebih 60 hingga 70 cm yang mengakibatkan warga Perumahan Maharta tergenang," kata Soleh dalam sebuah video diunggah akun Instagram Polsek Pondok Aren, Minggu (6/4/2025).

Bhabinkamtibmas Polsek Cilegug, Aipda Suhaedi, juga tengah melakukan pemantauan titik banjir di Kampung Duren Sawit, Jl Kavling Brebes, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Suhaedi melaporkan ketinggian banjir di lokasi mencapai 50 cm.

Sementara itu, Bhabinkamtimbas Polsek Ciledug Aiptu Nawawi memantau titik banjir di Perumahan Mahkota Simprug, Ciledug, pada malam ini. Nawawi turun langsung ke lokasi banjir bersama Lurah Paninggilan Utara Bapak Agus Lesmana.

"Melaporkan dari Perumahan Mahkota Simprug, Kelurahan Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang. Kami berada di lokasi banjir di mana ketinggian air kurang lebih 20 cm," ucap Nawawi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan layanan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) baru bisa dimulai pada Agustus.

Hal ini, kata dia, disebabkan pencairan anggaran yang baru akan tersedia pada akhir Juli, sehingga pembangunan satuan layanan di wilayah-wilayah tersebut masih dalam tahap perencanaan.

"Jadi untuk APBN ini akan kita targetkan di daerah-daerah yang tidak menarik untuk investor. Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu?' Tidak di daerah yang terpencil dulu?. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa dilaksanakan, dan baru akan selesai di akhir Juli," ujar Dadan dalam acara CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

"Jadi pelayanan-pelayanan di daerah-daerah seperti itu baru akan bisa kita laksanakan mulai Agustus," imbuhnya lebih lanjut.

Sementara itu, Dadan menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto itu saat ini telah berjalan di 38 provinsi dan telah melayani lebih dari 3 juta orang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Awalnya, program ini hanya mencakup 26 provinsi dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi kini telah berkembang menjadi lebih dari 1.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua dan wilayah terpencil lainnya.

Namun, hingga kini, SPPG yang beroperasi masih didukung oleh mitra karena dana pemerintah belum tersedia. Dadan menjelaskan satuan layanan yang dibiayai langsung oleh BGN harus berbasis APBN, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan dan tender.

"Dan belum satupun SPPG yang dibangun oleh BGN. Karena kalau yang dibangun oleh BGN itu kan harus berbasis APBN. Nah, sekarang baru dalam perencanaan, sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor," jelasnya.

Ia mengatakan wilayah 3T seperti Kepulauan Seribu, pedalaman Papua, dan daerah dengan jumlah anak sedikit menjadi prioritas pembangunan SPPG baru. Namun, karena wilayah-wilayah tersebut dianggap kurang menarik bagi investor, BGN mengandalkan dana APBN untuk mendanai program di sana.

Saat peluncuran MBG pada Januari lalu, ia menjelaskan seluruh pembiayaan masih berasal dari mitra karena anggaran pemerintah belum tersedia.

Dengan lebih dari 1.000 satuan layanan yang sudah beroperasi, Dadan mengatakan program ini terus berkembang dan ditargetkan menjangkau lebih banyak wilayah setelah pencairan anggaran dilakukan.

"Alhamdulillah sekarang seribu satuan pelayanan sudah berdiri, dan sudah melayani lebih dari 3 juta, dan itu berkaitan dengan rantai pasok tangan," ujarnya lebih lanjut.

Banjir menerjang permukiman warga di wilayah Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Perumahan Puri Harmoni 8.

"Data sementara Perumahan Puri Harmoni 8, jumlah KK 880, jiwa 1.890. Ketinggian air untuk saat ini kira-kira 135 cm," kata Danki Anggota BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin kepada wartawan, Senin (3/3).

Jalaluddin mengatakan imbas banjir tersebut ratusan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah titik pengungsian.

"Jumlah pengungsi ada beberapa titik, Masjid Al ikhlas 85 KK dan Aula Blok I 120 KK," ucap dia.

Banjir yang merendam permukiman warga tersebut terekam video dan beredar di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @bogor_update, terlihat banjir hampir merendam seluruh wilayah di perumahan itu.

"Kali ini perumahan Puri Harmoni yang berada di Parungpanjang terendam banjir pada 3 Maret 2025. Terlihat dari pantauan udara seluruh area perumahan terendam banjir akibat diguyur hujan deras," demikian keterangan dalam unggahan itu.

Manajemen perumahan di Manggala Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku akan menyiapkan skema untuk menggantikan kerugian akibat banjir yang dialami warga usai didemo. Pihak developer juga menyiapkan solusi jangka panjang mengatasi banjir agar tak terulang.

"Kami sudah sampaikan dan sudah sepakat karena hal ini harus kita koordinasikan dengan pihak manajemen sehingga untuk mekanisme dan besaran ganti rugi kepada warga insyaallah minggu ini akan kita susun yang nantinya akan kami sampaikan ke pertemuan warga berikutnya atau pertemuan ketiga hari Jumat 22 Februari," kata Chief Operating Operation (COO) perumahan, M Natsir Mardan kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

Dia berharap agar warga bersabar menunggu skema ganti rugi yang disiapkan oleh manajemen. Pasalnya, kejadian banjir ini tak hanya merugikan warga tetapi juga pengelola perumahan.

"Saya harap semua bersabar dengan kondisi yang ada saat ini karena sebenarnya dari pihak perumahan pun tidak menghendaki kejadian ini. Betul-betul kejadian ini bukan korbannya warga saja tetapi ke kami juga. Kami harus keluarkan biaya tambahan untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa," jelasnya.

"Makanya kami atas nama manajemen menyampaikan beribu maaf atas kejadian ini dan mohon sabar untuk menunggu hasil pertemuan kita dengan manajemen nanti hari Jumat (21/8) kami akan sampaikan hasil pertemuan tersebut," sambungnya.

Setelah skema ganti rugi disepakati, pihaknya akan langsung melakukan inventarisasi kerugian warga. Dia juga menyebut penggantian kerugian akan dihitung secara detail.

"Setelah pihak perumahan menentukan bentuknya seperti apa (skemanya), besarannya seperti apa, nanti kita list. Saya belum bisa memutuskan untuk itu, itu harapan, makanya kalau ini ternyata ada akan ada inventarisasi karena tidak semua warga memiliki kerusakan yang sama," jelasnya.

Natsir mengungkapkan sebanyak tiga klaster di perumahan terdampak banjir yang terjadi 12 Februari lalu. Pihaknya berkomitmen agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

"Kami akan melakukan tindakan teknis agar ada rasa aman bagi warga untuk ke depan tidak terjadi hal yang serupa yang terjadi seperti kemarin," ujarnya.

Untuk solusi jangka panjang, kata Natsir, pihaknya berencana akan membuat parimeter galian agar genangan tak terjadi jika sungai di sekitar meluap. Pihaknya juga akan membuat tanggul mengelilingi tiga klaster tersebut.

"Beberapa hal yang kami rencanakan pembuatan parimeter baru yang mengelilingi 3 klaster yang terdampak kemarin. Kemudian kedua membuat tanggul di sepanjang kanal yang berada di antara klaster yang elevasinya kurang lebih 80 sampai 90 cm di atas jalan yang ada," ujarnya.

"Dengan elevasi yang ada, ini akan memberi rasa aman agar tidak terjadi lagi dampak banjir yang dirasakan seperti sekarang," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, warga perumahan di Manggala Makassar menuntut ganti rugi terhadap kerugian yang dialami imbas banjir. Jika tidak, warga mengancam akan menuntut hingga ke ranah hukum.

"Kami demo hari ini karena biar bagaimana pun kami butuh kenyamanan karena pertamanya kami dijanji bebas banjir nyaman, asri, harmoni segala macam tapi buktinya ini sudah ketiga kalinya banjir. Ini paling parah, pertama kedua itu cuma di jalan aja," ujar warga bernama Hijriani kepada wartawan di lokasi.

Dia menilai kerugian yang dialami warga kali ini akibat kelalaian pengelola perumahan. Pasalnya, dua kali banjir sebelumnya bisa diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kerugian.

"Harusnya developer saat itu mengantisipasi banjir karena pertama saya pindah rumah pada 2022 memang sudah banjir," kata pemilik rumah.

Hijriani mengaku membeli rumahnya dibeli seharga Rp 1,2 miliar. Akibat banjir, satu unit mobil, 3 motor, furniture dan struktur rumahnya mengalami kerusakan.

"Semua, mobil saya rusak, motor terendam 3, semua furniture saya di bawah terendam. Rumah saya sekarang kosong. Mobil saya lagi dibongkar sekarang, tidak tahu berapa nanti ongkosnya," katanya.

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Lahan seluas 3.100 meter persegi di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menjadi sengketa. Di atas lahan tersebut saat ini telah dibangun beberapa properti yakni 19 unit rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 dan 8 unit ruko di depan perumahan tersebut.

Pada akhir pekan lalu, terjadi keributan di lahan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS menyatakan pemilik tanah yang sah adalah Hj. Mimi Jamilah, bukan pengembang perumahan dan ruko tersebut.

Semua warga yang membeli properti di lahan 3.100 meter persegi itu diminta untuk mengosongkan rumah karena bangunan tersebut akan dihancurkan.

Keputusan ini menimbulkan perlawanan dari pemilik properti. Mereka menolak adanya penggusuran karena mereka juga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang sah atas kepemilikan properti tersebut.

Di tengah deretan ruko dan rumah yang kosong, ada salah satu ruko yang terlihat masih beroperasi saat tim detikcom berkunjung ke lokasi. Ruko tersebut merupakan milik PT Java Nara Ichi Seiko.

Direktur PT Java Nara Ichi Seiko, Nina, mengungkapkan ia bertahan di sana karena memegang SHM yang sah atas properti tersebut. Selain itu, sebagai pelaku usaha, tentu tidak mudah untuk pindah tempat, apalagi kantornya baru saja menempati tempat tersebut selama 3 bulan.

Ia bersama pemilik ruko lainnya, warga perumahan, dan pihak pengembang saat ini telah mengajukan gugatan balik kepada Pengadilan Negeri Cikarang terkait putusan penggusuran properti mereka.

Di samping itu, ia mencari solusi lain bagaimana kantornya tetap dapat beroperasi serta listrik dan airnya tidak dipadamkan. Sebab, imbas dari perintah eksekusi yang terjadi pada Kamis (30/1/2025) lalu, air dan listrik di properti mereka mati.

Ia mendapat penawaran dari perwakilan pihak Hj. Mimi Jamilah, jika ia bisa membeli lahan rukonya Rp 2,5 juta per meter sebagai syarat rukonya tidak digusur.

"Saya bertahan karena SHM. Dari sana (pihak Mimi Jamilah) ngasih toleransi, menawarkan harga ke saya (untuk membeli lahan). Saya dikasih waktu (untuk mempertimbangkan penawaran tersebut)," kata Nina kepada detikProperti Rabu (5/2/2025).

Ia mempertimbangkan tawaran tersebut asalkan kantornya dapat beroperasi. Namun, transaksi biaya pembelian lahan tersebut belum terjadi. Sebab, penawaran tersebut termasuk dalam langkah mediasi dan harus dihadiri oleh seluruh pemilik ruko dan pemilik rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2. Untuk jadwal pertemuannya Nina mengatakan belum ditentukan.

Setelah ia menyatakan minat, pihak Hj. Mimi Jamilah membiarkan listrik dan air di rukonya berfungsi.

"Kalau ada penambahan biaya, saya siap. Walaupun baru 3 bulan, tapi karena ini tempat usaha dan saya bilang tadi ini milik sendiri, saya pikir, saya tidak mau ribut-ribut sampai mengganggu aktivitas kegiatan usaha saya," jelasnya.

Ruko di Cluster Setia Mekar Residence 2, Bekasi Foto: Sekar Aqillah Indraswari

Ada pun nilai satu unit ruko yang ditempati Nina menurut Ketua RT 8 Ririn, sekitar Rp 1,2-1,5 miliar. Nina menambahkan seluruh ruko hanya bisa dibeli. Namun, ada ruko yang dibeli untuk disewakan kepada orang lain.

Nina juga menceritakan awal mula ia mendengar kabar bahwa lahan kantornya merupakan lahan sengketa. Ia mengetahuinya dari Ririn yang mengirimkan surat resmi dari pengadilan. Pada saat menerima kabar tersebut, ia tidak percaya karena pihaknya memiliki sertifikat hak milik atas properti tersebut.

"Dia kasih tau, 'Tanggal 20 siap-siap barang-barang (pindahan)'. Saya bilang, 'Saya tetap bertahan'. Tapi tanggal 20 tidak ada (penggusuran). Tanggal 30, jam 6 pagi saya lihat ruko saya memang sudah banyak (datang) aparat satu per satu. Ternyata eksekusi tanggal 30, 10 hari setelahnya," tutur Nina.

Ia berharap secepatnya masalah ini bisa selesai agar tidak mengganggu aktivitas bisnis kantornya. Ia berkomitmen akan melakukan negosiasi dengan membayar kembali nilai lahan yang ditawarkan oleh pihak Hj. Mimi Jamilah.

Simak juga Video 'AHY Beberkan Pesan Penting dari Jokowi soal Lahan IKN':

Sejumlah video bernarasi banyak mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial. Kepala BGN Dadan Hindayana pun merespons hal tersebut.

Dadan memastikan hingga kini tidak ada mitra MBG yang menyatakan mundur. Dadan menyebut, pihak-pihak yang mendaftar dan tidak memenuhi syarat setelah diverifikasi yang menyatakan mundur.

"Sampai sejauh ini yang sudah menjadi mitra Badan Gizi tidak ada yang mundur. Yang mundur itu, yang mendaftar ketika diverifikasi, itu tidak memenuhi syarat, nah itu yang mundur," kata Dadan saat ditemui Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025), melansir detikFinance.

Dadan kembali menegaskan tidak ada mitra MBG yang sudah mengikuti program tersebut mundur. Soal pembayaran, Dadan menerangkan pihaknya memproses semua pembayaran.

"Jadi nggak ada yang sudah berjalan itu mundur, nggak ada. Kami semua proses pembayarannya ya," jelas Dadan.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Viral di media sosial banyak mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN Dadan Hindayana buka suara terkait kabar tersebut.

Dadan menegaskan sejauh ini tidak ada mitra MBG yang mundur. Menurut Dadan, pemunduran tersebut terjadi pada pihak-pihak yang mendaftar dan tidak memenuhi syarat setelah diverifikasi.

"Sampai sejauh ini yang sudah menjadi mitra Badan Gizi tidak ada yang mundur. Yang mundur itu, yang mendaftar ketika diverifikasi, itu tidak memenuhi syarat, nah itu yang mundur," kata Dadan saat ditemui Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025).

Dadan menegaskan tidak ada mitra MBG yang sudah mengikuti program tersebut mundur. Terkait pembayaran, Dadan menerangkan pihaknya memproses semua pembayaran.

"Jadi nggak ada yang sudah berjalan itu mundur, nggak ada. Kami semua proses pembayarannya ya," jelas Dadan.

Kabar terkait banyaknya mitra MBG yang mundur ini ramai di media sosial, termasuk X. Kabar itu heboh lantaran mundurnya mitra MBG disebut tidak dibayar oleh BGN.

"Nahhh lhoo baru berapa hari sudah banyak masalah, banyak mitra program MBG Mundur tak dibayar BGN," tulis akun @mata_ne*****.

"Banyak Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mundur karena tak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Lho...," cuit akun @Alw******

Simak Video: Syarat Gabung Mitra Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol hingga gang perumahan di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau, sudah sepekan tak kunjung diangkut dan menimbulkan bau busuk. Pemkab Pelalawan lalu mengungkap alasannya.

Mereka mengaku tumpukan sampah itu terjadi imbas akses jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera banjir sejak sepekan ini.

Pantauan detikSumut, sampah-sampah itu berserakan mulai dari Jalan Protokol Pangkalan Kerinci atau Jalan Maharaja Indra, Jalan Akasia, Jalan Pemda hingga ke gang perumahan. Terlihat sampah-sampah bertumpuk karena lama tak diangkut.

Tepat depan Jalan Sakura misalnya, terlihat tumpukan sampah menggunung karena tak diangkut. Bahkan, sampah berserakan ke jalan karena lapak pembuangan sampah di lokasi penuh.

"Sudah sepekan sampah tak diangkut. Kami di perumahan juga sama, tak diangkut," kata warga bernama Rio, Senin (27/1/2025).

Rio mengatakan tumpukan sampah terjadi diduga karena masalah angkutan. Sebab, sudah 1 pekan terakhir sampah tidak diangkut yang menyebabkan tumpukan di sejumlah titik.

"Biasa diangkut rutin. Tapi memang akhir-akhir ini sering terlambat, makanya pada bertumpuk semua sampai ke gang-gang," tegas Rio.

Hal senada juga disampaikan Aan, ia menyebut sampah mulai menimbulkan aroma tidak sedap. Bagaimana tidak, tumpukan sampah terjadi di banyak titik dan terus diguyur hujan.

Selain itu, tumpukan sampah juga disebut sangat mengganggu pedagang. Khususnya yang berjualan dekat tempat penampungan sementara.

"Ini di Pelalawan beberapa hari hujan, jadi memang basah-basah sampah. Kalau ada panas sedikit saja, sudah bau itu," katanya.

Aan berharap pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat mengambil tindakan cepat. Terutama di titik-titik yang sudah semakin menggunung.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pelalawan, Eko Novitra mengatakan tumpukan sampah itu terjadi imbas jalan di Pelalawan terendam banjir. Sehingga, kendaraan angkutan sampah di daerah itu tak bisa maksimal.

"Sampah menumpuk karena biasa 1 hari itu main 2 kali, pagi-siang dan siang-sore untuk angkutan seluruh Kota Pangkalan Kerinci. Ya ada 10 mobil atau 20 kali trip dalam sehari," kata Eko, Senin (27/1).

Eko mengaku karena banijir, truk angkutan tidak bisa maksimal. Bahkan, angkutan di Kota Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan sempat berhenti dan tidak beroperasi.

Selain itu, lokasi TPS di daerah Kemang mewajibkan kendaraan melewati lokasi banjir. Eko mengaku tidak mungkin truk membuang sampah sembarangan.

"Kita sempat ada berhenti karena air tinggi, baru 2 atau 3 hari ini bisa jalan. TPA kita di Kemang sana, sampah kita angkut ke sana lewat KM 83 (lokasi banjir). Kan kita tidak bisa buang sembarangan sampah ini, jadi itu alasan sampah tertumpuk," kata Kadis.

Untuk itu, Eko memastikan angkutan akan kembali lancar jika air surut. Sebab, dalam sehari kini kendaraan hanya bisa berjalan sekali dari biasanya 2 kali trip.

"Biasa aman, tak pernah ada tumpukan. Ya karena kondisi alam, kita tidak bisa karena yang berangkat pagi tadi saja belum balik malam ini ke Kerinci. Itu yang buat kendala. Insyaallah selama tidak ada banjir sampah aman karena ada 20 mobil atau 20 trip kita mainkan," katanya.

Pemandangan Miris Tumpukan Sampah Busuk di Jalanan Pekanbaru

Pemandangan Miris Tumpukan Sampah Busuk di Jalanan Pekanbaru

Dandim 0422 Lampung Barat Letkol Inf Rinto Wijaya meminta sikap Kementerian Kehutanan terhadap konflik manusia dan hewan di Suoh, Lampung Barat. Dia menyarankan pemerintah tegas terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Lindung (HL).

Menurut Rinto, kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang seharusnya menjadi teritori hewan-hewan kini banyak ditinggali oleh manusia. Hal ini mengganggu ekosistem satwa liar.

"Sudah terlalu banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung ini. Hewan tidak bisa disalahkan karena kawasan itu teritori mereka, itu jalur mereka," katanya, Jumat (15/11/2024).

"Jangan sampai dicampuradukkan kepentingan-kepentingan golongan atau perorangan sehingga satwa liar kita terganggu," lanjutnya.

Rinto berharap adanya ketegasan dari pemerintah kabupaten dan Kementerian Kehutanan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jika tidak, maka konflik antara manusia dan hewan akan terus berulang.

"Ini nggak ada ketegasan dari Kementerian Kehutanan, ini bakal terus berulang kalau mereka ini nggak tegas. Ada bahasa kemitraan, oke nggak apa-apa, semua pihak harus duduk bersama. Tapi tolong tegas, kasihan satwa-satwa kita ini," tutur Rinto.

Dia menegaskan pihaknya bersama Polri bersedia mengawal pemerintah untuk menertibkan warga yang berada kawasan hutan.

"Saya siap, kami siap bersama Polri untuk mengawal penertiban kawasan ini, nggak apa-apa. Asalkan tanahnya satwa-satwa ini bebas, artinya tidak ditanami kopi, lada, dan sebagainya. Terutama tidak dijadikan permukiman warga," tandasnya.

Sebelumnya, kawanan gajah liar memasuki pemukiman warga di perbatasan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Akibatnya, 15 rumah warga rusak.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat (15/11/2024) dini hari pukul 01.00 WIB di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Dalam peristiwa tersebut, lima rumah di antaranya mengalami rusak berat.

Video Belasan Rumah Dirusak Kawanan Gajah Liar di Lampung

Video Belasan Rumah Dirusak Kawanan Gajah Liar di Lampung