Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," katanya.

Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," katanya.

Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan tidak diberikannya susu secara serentak ke semua program makan bergizi gratis. Dadan mengatakan hal itu lantaran 80 persen susu masih impor.

Hal itu disampaikan Dadan dalam diskusi acara Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025). Dadan mengaku tidak ingin angka impor meningkat dengan pemberian susu ke program makan bergizi.

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor. Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan 60 persen masyarakat tidak mampu membeli telur dan ayam. Dadan mengatakan kondisi itu mendorong pihaknya memperbanyak stok telur dan ayam, untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Sementara 60 persen itu kekurangan gizi. Ketika Badan Gizi hadir di tengah-tengah, kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu. Kami salurkan kepada yang tidak mampu," ungkapnya.

"Sehingga nanti kalau sudah berjalan, ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar. Jangan sampai kemudian terjadi impor," imbuh Dadan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal tidak adanya menu susu di program makan bergizi gratis yang dimulai hari ini. Hasan mengatakan keberadaan susu memang tidak diwajibkan setiap hari.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan menjelaskan susu memang tidak masuk dalam menu wajib di program ini. Sebab, susu belum merata di setiap daerah.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan sekitar sepekan. Namun, kini ada rencana penambahan anggaran MBG mengemuka.

Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Kementerian Pertanian sudah menyatakan akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejauh ini memang cakupan MBG belum menyentuh target besar yang dicanangkan.

Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

Wacana penambahan anggaran MBG sendiri pertama kali diungkapkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Pasok Susu Makan Bergizi Gratis

Kembali ke Sudaryono, dia juga buka-bukaan soal rencana mengimpor sapi perah untuk produksi susu dalam negeri. Rencananya, susu dari sapi impor ini dipasok untuk kebutuhan program MBG.

Dia bilang, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto untuk melandasi langkah impor sapi perah ke Indonesia.

Pasokan sapi perah, dalam catatan detikcom, akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko. Hanya saja dengan PP nanti, pemerintah bisa memperluas negara asal impor sapi perah selama dibutuhkan.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," papar Sudaryono.

Totalnya, akan ada 1,3 juta ekor sapi perah yang mau diimpor hingga 2029. Hanya saja khusus tahun ini, ada 200 ribu ekor terlebih dahulu yang masuk ke Indonesia. Sejauh ini ada 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Sebanyak 200 ribu sapi perah impor akan masuk ke Indonesia tahun ini. Sapi perah ini diimpor dalam rangka produksi susu untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan aturan untuk impor sapi perah itu menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," ujarnya dikutip detikFinance, Selasa (14/1/2025).

Impor sapi perah itu rencananya akan dilakukan hingga 2029 mendatang dengan jumlah 1,3 juta ekor. Namun, untuk tahun ini hanya 200 ribu ekor.

Menurutnya sudah 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga bicara soal banyaknya keluhan soal susu belum masuk dalam menu MBG. Menurutnya, Indonesia tidak ingin impor susu, maka dari itu untuk yang belum ada susu, sumber proteinnya diganti dengan bahan lain.

Yang jelas, pemerintah sudah mengupayakan mendatangkan sapi perah impor untuk menggenjot produksi susu dalam negeri. Dengan begitu susu untuk menu MBG bisa tersedia lebih banyak di Indonesia.

"Susu itu kan sebetulnya maunya pak presiden semua dikasih susu, cuma kita susu masih impor semua. Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi susu bisa dilakukan di dalam negeri," tutupnya.

Dalam catatan detikcom sapi perah impor itu akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko.

Video: Celios Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Sapi Perah untuk MBG

Video: Celios Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Sapi Perah untuk MBG

Kebutuhan susu dalam negeri saat ini 80% masih dipenuhi secara impor. Pemerintah dan industri perlu kerja keras untuk mendorong produktivitas seiring kebutuhan susu yang meningkat akan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peneliti senior sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, impor sapi perah untuk meningkatkan produksi.

"Sapi yang untuk perahnya, indukan sapi yang buat perah itu kita impor. Pola itu yang kemudian mungkin dilakukan karena kita memang existing sekarang impornya sudah besar, ke depannya memang harus dikurangi," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/12/2024).

Tauhid menyebut kondisi eksisting produksi susu sapi Tanah Air kini berada di kisaran 1 juta ton atau setara dengan 21%. Sedangkan, impor susu sapinya ada di kisaran 3,7 juta ton atau setara dengan 79%.

"Padahal sampai 2029, kebutuhannya (susu sapi) bisa dua kali lipat, sekitar 8,5 juta ton. Ini bertahap tentu saja ya, karena kita kan bertahap 8,5 juta ton di mana susu segar itu dari dalam negeri mungkin 4,9 juta ton sampai 2029, dan impor itu 3,6 juta ton. Artinya, dengan situasi ini, ketergantungan impornya masih tinggi," bebernya.

Kedua, industri dalam negeri harus memperluas skala bisnisnya. "Mulai dari tempat untuk rumputnya, tempat untuk ternaknya, membangun infrastruktur dan sebagainya," ucapnya.

Ketiga, dari sisi pemerintah harus memberikan dorongan fasilitas pembiayaan bagi industri susu sapi dalam negeri.

"Karena begini, untuk menambah kapasitas susu dalam negeri tidak mudah, ini butuh sekian (anggaran). Itu kan bisnisnya peternak juga menanggung, misalnya peternak butuh indukan, dia harus siapkan uangnya. Uangnya dari mana? Itu juga tidak gratis. Pemerintah bisa datangkan (indukan sapi perah impor), tapi peternak harus beli indukan sapi perahnya," jelasnya.

Menurut Tauhid, butuh waktu untuk Indonesia memenuhi kebutuhan susu di dalam negeri. Untuk itu, di tahun-tahun pertama diyakini masih akan ada impor susu untuk mensukseskan program MBG.

"Itu butuh waktu, jadi mungkin di tahun pertama hingga tahun kedua itu belum cukup, pasti kita masih ada importasi susu. Akan tetapi mungkin kalau ada dukungan anggaran untuk infrastruktur, mungkin saja itu bisa dilakukan," terangnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menambahkan bahwa susu bisa diganti dengan protein hewani atau nabati bagi daerah yang sulit dijangkau peternak susu.

"Daerah pesisir kan ada ikan laut dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Menghadirkan ekosistem pelayanan digital pemerintah yang berkualitas, inklusif, dan berdampak adalah sebuah proses yang dinamis. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan perlunya sinergitas dan koordinasi yang baik antara semua pihak. Dengan begitu, layanan publik bisa lebih cepat, tepat, dan dapat hadir serta diakses oleh seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil.

"Selain menghindari tumpah tindih kebijakan, kolaborasi juga bertujuan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian PANRB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) harus bersatu dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

Dengan koordinasi yang kuat dan ekosistem kolaboratif, Rini percaya pemerintah dapat mengatasi berbagai kendala. Misalnya seperti kapasitas ASN yang terbatas, infrastruktur dan anggaran yang tidak memadai, dan proses bisnis yang kompleks dan tidak terintegrasi.

Pasalnya, era digital adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah terus berbenah, beradaptasi, dan maju untuk menghadapi tantangan pemerintahan modern. Pemanfaatan transformasi digital seperti SPBE dan INA Digital memungkinkan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil.

"Reformasi birokrasi tidak akan bermakna jika layanan yang kita hasilkan hanya menjangkau sebagian kecil masyarakat. Layanan publik harus merata dan adil, sehingga setiap warga negara merasa dilibatkan dan dilayani," imbuhnya.

Oleh karena itu, Rini menyampaikan sejumlah arahan kepada jajaran Paguyuban PANRB. Pertama, BKN diminta untuk memastikan implementasi manajemen ASN berbasis merit terus berjalan dengan optimal serta meningkatkan efisiensi proses rekrutmen, penempatan dan pengembangan karier ASN melalui pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, Rini juga meminta BKN fokus pada pengembangan sistem data ASN terintegrasi, yang mampu memberikan gambaran real-time untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

Kedua, LAN diminta menjadi leading sector yang memotori pendidikan dan pelatihan ASN agar memperkuat inovasi dalam pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan berbasis teknologi dan pengembangan model pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan reformasi birokrasi berbasis digital. Serta, menjadi motor penggerak untuk menciptakan ekosistem pengembangan kompetensi yang inklusif dan menjangkau ASN di wilayah terpencil.

Sementara ANRI didorong untuk meningkatkan digitalisasi arsip agar lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui integrasi dengan SPBE serta memastikan pengelolaan arsip yang inklusif untuk melindungi sejarah bangsa dan menjadi sumber data bagi pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, ANRI juga diminta memperkuat edukasi kepada instansi pemerintah agar lebih sadar akan pentingnya pengelolaan arsip yang modern dan terstandar.

Mengakhiri arahannya, Rini turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian PANRB.

"Arahan yang sudah disampaikan Pak Ketua Komisi II akan menjadi pedoman bagi Paguyuban PANRB dalam melaksanakan apa yang menjadi goals Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentunya untuk menghadirkan transformasi birokrasi yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat," pungkas Rini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menguraikan setidaknya ada dua hal penting yang menjadi 'PR' birokrasi. Pertama, sistem merit birokrasi yang merata secara nasional agar antara kapasitas birokrasi di pemerintah daerah dan pusat tidak jomplang.

"Selain itu kita ingin memastikan dan mengikhtiarkan politisasi terhadap birokrasi yang selama ini terus terjadi terutama di daerah pada momen-momen menjelang Pemilu dan Pilkada bisa kita reduksi. Mungkin menghilangkan sulit, tapi ikhtiar kita mereduksi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Rifqinizamy menilai ASN merupakan pionir dalam mendorong reformasi birokrasi dan layanan publik. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN harus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang relevan dengan tuntutan zaman.

"Tanpa adanya reformasi birokrasi dan pelayanan publik, seluruh ide, gagasan dan visi kita untuk menghadirkan Indonesia Emas 2045 sulit kita wujudkan karena tulang punggung dari pelaksanaan visi itu adalah birokrasi itu sendiri," tutup Rifqinizamy.

Biaya per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) turun dari Rp 15 ribu menjad Rp 10 ribu. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penyebabnya.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat seperti dikutip dari detikNews, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menjelaskan bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Menu makan bergizi gratis Foto: detikcom/Retno Ayuningrum

Nah, bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

Makan Bergizi Gratis Awalnya Rp 15.000

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Dadan menyebut, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Soal menu, Dadan bilang, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi, pihaknya cuma menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan

Artikel ini telah tayang di detikFinance

Simak juga Video DPR Apresiasi Prabowo Gaet Investor Makan Bergizi Gratis dari LN

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa kemarin.

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa kemarin.

Dadan menyebut jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," ucapnya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelasnya.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apa saja menunya?

"Menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tetapi Badan Gizi menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Dadan menyebut anggaran MBG setiap daerah bersifat fleksibel. Jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," bebernya.

Dadan mengingatkan bahwa dalam program MBG ini pihaknya tidak membeli paket makanan, melainkan membeli bahan baku yang akan dimasak di setiap satuan pelayanan di daerah. Terkait menunya juga tergantung masing-masing daerah.

Dalam program MBG, Dadan memastikan akan mengedepankan produk bahan pangan berbasis lokal. Pemerintah juga sudah membahas tentang ketahanan pangan terutama untuk menambah pasokan MBG.

"Ini akan menambah kebutuhan dari yang sudah ada sekarang, makanya kita harus siapkan agar adanya program MBG ini dapat dipasok secara cukup terutama dari pasokan lokal. Tentu saja butuh beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, kayak gitu, ikan, atau bahan-bahan pangan lainnya misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi dari makanan sehari-hari," imbuhnya.

Sebagai informasi, program MBG akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Tahap pertama akan menyasar 3 juta anak sebagai penerima, dan ditambah dua kali lipat pada 3 bulan berikutnya.