Bisnis.com, PURWAKARTA — Badan Karantina Indonesia (Barantin) membuka peluang untuk impor sapi hidup dari Brasil, selain dari Australia.

Kepala Barantin Sahat M Panggabean mengatakan peluang importasi sapi hidup asal Brasil dilakukan untuk mendukung program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Paling tidak Brasil salah satunya kan yang sudah ada pembicaraan. Kita sudah pastikan juga Brasil salah satu negara yang potensial untuk kita jadikan mitra untuk mendatangkan sapi ke Indonesia,” kata Sahat saat ditemui seusai meninjau di PT Lembu Jantan Perkasa, Jawa Barat, Selasa (25/2/2025).

Terlebih, Sahat menuturkan, Brasil dan Indonesia memiliki iklim yang sama, yakni merupakan negara dengan iklim tropis. Sehingga, dia menyebut sapi hidup asal Brasil juga akan lebih mudah dipelihara di Tanah Air. Meski begitu, dia menjelaskan bahwa masuknya Brasil sebagai salah satu importir sapi hidup masih sebatas rencana.

“Karena iklimnya kan hampir sama, sama-sama tropis. Lebih mudah kalau kita datangkan juga dari sana. Tapi ini masih rencana. Tapi saat ini yang masuk semuanya dari Australia,” terangnya.

Untuk itu, Barantin belum mengetahui berapa banyak kuota impor sapi hidup yang didatangkan dari Brasil. “Tapi yang jelas salah satu potensi yang akan datang itu dari Brasil. Ini nanti bicara B2B saja sih nanti sebenarnya. Tapi darigovernmentsih sudah ada kesepakatan,” ujarnya.

Dalam pemenuhan MBG, Sahat menuturkan Barantin memastikan semua komoditas ternak, termasuk sapi, aman secara standarbiosecurityuntuk kebutuhan MBG.

“Kami memastikan semua komoditas ternak ini aman, sehat. Karena masing-masing punya kewenangan, pokoknya tugas kami memastikan ini aman,” ujarnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Australia menjadi satu-satunya negara pemasok sapi hidup impor untuk Indonesia. Pada Januari 2024, Indonesia menerima 1.853 ton impor sapi hidup dengan nilai US$4,17 juta atau Rp68,19 miliar (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS).

Sementara pada Januari 2025, impor sapi hidup dari Australia mencapai 3.802 ton dengan nilai US$10,62 juta atau sekitar Rp173,53 miliar. Ini artinya, volume importasi sapi hidup melonjak 105,14% secara tahunan (year-on-year/yoy). Bahkan, nilai pengadaan importasinya juga naik lebih dari dua kali lipat.

Sebelumnya,Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Indonesia akan menerima importasi sapi dari Australia, Brasil, hingga Selandia Baru.Namun, Arief memastikan pemerintah tidak akan membuka keran impor pangan selain gula, daging kerbau, dan daging sapi pada 2025.

“Nggak [ada impor lagi], cuma gula, kerbau, sapi. Sapi dan kerbau karena produksi dalam negeri, sapi hidupnya hanya sekitar 60% sapi bakalan yang bisa dipotong. Sapi bakalan itu sapi datang, kecil, terus digemukin,” ungkap Arief saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Jakarta: Dirjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Fauzan Adziman, mengungkapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih mengandalkan produk pendukung yang berasal dari luar negeri alias impor. Produk yang dimaksud adalah alat penyimpanan makanan hingga pengolahan makanan.

"Ini juga sangat penting karena biasanya alat-alat ini kita supply dari luar negeri," kata Fauzan di Kantor Kemendiktisaintek, Selasa, 11 Februari 2025.

Ia ingin alat-alat tersebut dihadirkan lewat inovasi dari perguruan tinggi, utamanya perguruan tinggi vokasi. "Jadi, supaya bisa dikembangkan kerja sama antara perguruan tinggi, perguruan tinggi vokasi dengan UMKM," jelas dia.

Fauzan menekankan ketergantungan produk impor pada program MBG mesti dikurangi. "Kita berdiskusi bagaimana riset dan pengembangan membantu program makan bergizi gratis. Karena banyak produk yang dipakai di MBG masih produk impor," ujar dia.

Pihaknya bakal bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pangan untuk membantu logistik dalam program Makan Bergizi Gratis. Perguruan tinggi akan membantu pengembangan pertanian untuk ketersediaan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.

"Jadi fungsi dari kampus adalah meningkatkan pendampingan dengan baik itu pertanian dan juga perkebunan sehingga solusi yang dibuat secara lokal itu bisa mengatasi masalah-masalah atau distribusi di desa-desa itu," kata Fauzan.

(REN)

Indonesia bakal mendatangkan dua juta sapi dari Brazil dalam lima tahun ke depan untuk mendukung Indonesia menuju swasembada daging dan susu serta memenuhi kebutuhan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Dari tahun lalu, ya saya jadi Wamen di periode Pak Jokowi, kita sudah mencanangkan dan insya Allah ya, ini peraturan pemerintahan sudah diteken oleh Presiden, maka kita akan mendatangkan sapi hidup," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran di Youtube Garuda TV, Selasa (28/1).

"Pemerintah dalam lima tahun ke depan, sudah dicanangkan, akan mendatangkan sapi hidup totalnya 2 juta," imbuh dia.

Ia menjelaskan dua juta sapi itu terdiri dari 1,2 juta sapi perah dan 800 ribu sapi pedaging.

"Dengan begitu, maka kita insya Allah swasembada daging, swasembada susu dan bisa memenuhi kebutuhan untuk makan bergizi gratis," kata Sudaryono.

Ia mengatakan pemerintah akan mendatangkan sapi ke Indonesia tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sudaryono mengatakan pemerintah membuka kesempatan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut.

"Maksudnya bukan APBN kemudian kita impor, pemerintah impor, bukan. Tapi kita membuka ruang investasi yang besar kepada siapapun. Entitas private sector, baik itu di dalam maupun luar negeri, kooperasi, perorangan," ujarnya.

Ia mengatakan sudah ada lebih dari 160 perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut.

"Komitmennya sudah ada 160 sekian perusahaan. Dari pemerintah fasilitasi lahannya kita siapkan, kemudian nanti komitmen dengan makan bergizi gratisnya kita siapkan, sehingga investor itu mendatangkan sapi hidup itu juga ada jaminan pembelian daging maupun susunya," katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim tingkat impor yang masih tinggi menjadi alasan susu tidak diberikan secara serentak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia karena susu kita masih 80 persen impor," ujar Dadan dalam acara Rapimnas Pira Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan mengaku tidak ingin program MBG menjadi penyebab tingkat impor makanan dan minuman di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan.

Oleh karena itu, Dadan mengaku ingin menu susu dalam program MBG bukan disuplai oleh produsen dari luar negeri melainkan dari produsen susu lokal.

"Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar dia.

Di sisi lain, Dadan mengklaim sebanyak 60 persen masyarakat Indonesia yang tidak mampu membeli ayam dan telur mengalami kekurangan gizi.

Kondisi itu, kata Dadan, mendorong BGN membeli stok ayam dan telur sebagai bahan untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Kami beli itu ayam dan telor yang kelebihan itu kami salurkan kepada yang tidak mampu sehingga nanti kalau sudah berjalan ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar jangan sampai kemudian terjadi impor," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan 160 perusahaan berencana mengimpor 200 ribu sapi demi memenuhi menu susu untuk program MBG.

"Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu [sapi] sampai akhir tahun," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Ada 160 (perusahaan) berapa ya yang sudah komitmen," sambungnya.

Ia mengatakan perusahaan itu ada yang dari Indonesia dan luar negeri. Untuk mengakomodasi impor itu, pemerintah akan memfasilitasi penyediaan lahan peternakannya.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan tidak diberikannya susu secara serentak ke semua program makan bergizi gratis. Dadan mengatakan hal itu lantaran 80 persen susu masih impor.

Hal itu disampaikan Dadan dalam diskusi acara Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025). Dadan mengaku tidak ingin angka impor meningkat dengan pemberian susu ke program makan bergizi.

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor. Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan 60 persen masyarakat tidak mampu membeli telur dan ayam. Dadan mengatakan kondisi itu mendorong pihaknya memperbanyak stok telur dan ayam, untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Sementara 60 persen itu kekurangan gizi. Ketika Badan Gizi hadir di tengah-tengah, kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu. Kami salurkan kepada yang tidak mampu," ungkapnya.

"Sehingga nanti kalau sudah berjalan, ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar. Jangan sampai kemudian terjadi impor," imbuh Dadan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal tidak adanya menu susu di program makan bergizi gratis yang dimulai hari ini. Hasan mengatakan keberadaan susu memang tidak diwajibkan setiap hari.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan menjelaskan susu memang tidak masuk dalam menu wajib di program ini. Sebab, susu belum merata di setiap daerah.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

(amw/maa)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan sekitar sepekan. Namun, kini ada rencana penambahan anggaran MBG mengemuka.

Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Kementerian Pertanian sudah menyatakan akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejauh ini memang cakupan MBG belum menyentuh target besar yang dicanangkan.

Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

Wacana penambahan anggaran MBG sendiri pertama kali diungkapkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Pasok Susu Makan Bergizi Gratis

Kembali ke Sudaryono, dia juga buka-bukaan soal rencana mengimpor sapi perah untuk produksi susu dalam negeri. Rencananya, susu dari sapi impor ini dipasok untuk kebutuhan program MBG.

Dia bilang, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto untuk melandasi langkah impor sapi perah ke Indonesia.

Pasokan sapi perah, dalam catatan detikcom, akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko. Hanya saja dengan PP nanti, pemerintah bisa memperluas negara asal impor sapi perah selama dibutuhkan.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," papar Sudaryono.

Totalnya, akan ada 1,3 juta ekor sapi perah yang mau diimpor hingga 2029. Hanya saja khusus tahun ini, ada 200 ribu ekor terlebih dahulu yang masuk ke Indonesia. Sejauh ini ada 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

(hal/hns)

Medan -

Sebanyak 200 ribu sapi perah impor akan masuk ke Indonesia tahun ini. Sapi perah ini diimpor dalam rangka produksi susu untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan aturan untuk impor sapi perah itu menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," ujarnya dikutip detikFinance, Selasa (14/1/2025).

Impor sapi perah itu rencananya akan dilakukan hingga 2029 mendatang dengan jumlah 1,3 juta ekor. Namun, untuk tahun ini hanya 200 ribu ekor.

Menurutnya sudah 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga bicara soal banyaknya keluhan soal susu belum masuk dalam menu MBG. Menurutnya, Indonesia tidak ingin impor susu, maka dari itu untuk yang belum ada susu, sumber proteinnya diganti dengan bahan lain.

Yang jelas, pemerintah sudah mengupayakan mendatangkan sapi perah impor untuk menggenjot produksi susu dalam negeri. Dengan begitu susu untuk menu MBG bisa tersedia lebih banyak di Indonesia.

"Susu itu kan sebetulnya maunya pak presiden semua dikasih susu, cuma kita susu masih impor semua. Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi susu bisa dilakukan di dalam negeri," tutupnya.

Dalam catatan detikcom sapi perah impor itu akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko.

(astj/astj)

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mewanti-wanti supaya tak ada bahan impor dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Nah itu juga ditegaskan oleh Pak Presiden bahwa jangan ada barang impor dalam program makan bergizi gratis ini supaya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Budi saat meninjau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1).

Budi mengatakan kunjungannya ke SPPG Halim Perdanakusuma tak menemukan bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang berasal dari hasil impor.

Ia mengatakan kondisi ini penting lantaran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di level terbawah.

"Nasinya pasti dari Indonesia. Enggak tahu dari mana, Cianjur atau mana. Ayamnya pasti dari peternak kita. Sayurnya buncis dari kebun sayur mana di Bandung mungkin atau Cianjur. Pisangnya pasti buatan Indonesia," kata dia.

Budi menjelaskan hari pertama pelaksanaan MBG Dapur Sehat Anak Bangsa SPPG Halim Perdanakusuma memproduksi 1.500 porsi. Nantinya makanan akan disalurkan ke lima sekolah yang berada di dekat lokasi, salah satunya SD Negeri Angkasa 5 Halim Perdanakusuma.

Ia pun memastikan menu makanan program akan berganti-ganti setiap harinya. Meski begitu, menu makanan itu harus berdasarkan standar yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Patokan gizinya, kesehatannya, itu kan dari Badan Gizi Nasional. Standar-standarnya ya. Jadi tadi bisa diceritakan dapur di sini mengajukan usulan, menu ini gimana, dikalkulasi oleh Badan Gizi, oke, yang approve Badan Gizi," kata dia.

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan rencana impor 2 juta sapi hidup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan susu, termasuk program makan siang bergizi gratis di Indonesia.

Saat ini, sekitar 80 persen kebutuhan susu di Indonesia masih bergantung pada impor.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jateng, Sudaryono menegaskan, impor ini tidak akan mengganggu anggaran APBN.

"Kementerian Pertanian dari tahun lalu telah menginisiasi untuk penyediaan susu dan daging sapi dengan cara mendatangkan indukan hidupnya. Tidak menggunakan APBN dengan membuka kesempatan bagi sektor swasta, apakah swasta, BUMN, koperasi baik di dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di peternakan sapi itu di Indonesia," ujarnya pada Selasa (31/12/2024).

Dia menambahkan, pada 2025 akan ada peningkatan jumlah sapi perah dan sapi pedaging yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging.

Dari total 2 juta sapi hidup yang direncanakan, 1,2 juta di antaranya adalah sapi perah, dengan 141 pelaku usaha yang telah berkomitmen.

Untuk sapi pedaging, targetnya adalah 800.000 ekor, dengan 70 pelaku usaha yang sudah terlibat.

Sudaryono menjelaskan pentingnya upaya ini mengingat Indonesia telah mencapai swasembada telur dan daging ayam, sehingga fokus saat ini adalah pada pemenuhan kebutuhan susu dan daging dari peternakan sapi domestik.

"Di semua menu yang akan kita makan di (program) makan bergizi gratis, selain ikan dan garam menjadi domain kementerian pertanian. Hanya untuk kebutuhan daging dan susu memang kita masih cukup besar kebutuhan impornya," tambahnya.

Impor sapi hidup ini direncanakan berasal dari beberapa negara, termasuk Brasil, yang memiliki populasi sapi terbesar di dunia.

Sapi dari Brasil dianggap cocok untuk diimpor karena dapat beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia.

Sudaryono mengungkapkan, regulasi untuk mendatangkan sapi hidup telah diajukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan sudah ditandatangani, tinggal menunggu pengundangan.

"Sudah kami ajukan ke presiden dan sudah ditandatangani, tinggal nunggu diundangkan sehingga kami bisa mendatangkan sapi hidup dari Brasil dengan total 5 tahun ini kita dapatkan 2 juta ekor," jelasnya.

Untuk mendukung rencana ini, dibutuhkan total 1,7 juta hektar lahan, dengan lahan terbesar berada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

"Totalnya sudah kita identifikasi ada 1,7 juta hektar di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Tengah ini ada di Blora, kemudian ada di beberapa kabupaten yang lain, nanti kami bisa berikan," imbuh Sudaryono.

Kebutuhan lahan seluas 1,7 juta hektar ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menarik investasi di sektor peternakan sapi hidup.

"Kebutuhan akan bahan pangan itu sudah ada jaminan pasarnya, sehingga ini yang membuat banyak pengusaha baik dalam maupun luar negeri mau dan berkeinginan untuk berinvestasi di Indonesia, untuk mendatangkan sapi hidup," tandasnya.

Lombok Barat -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

(nor/nor)

Jakarta -

Kebutuhan susu dalam negeri saat ini 80% masih dipenuhi secara impor. Pemerintah dan industri perlu kerja keras untuk mendorong produktivitas seiring kebutuhan susu yang meningkat akan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peneliti senior sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, impor sapi perah untuk meningkatkan produksi.

"Sapi yang untuk perahnya, indukan sapi yang buat perah itu kita impor. Pola itu yang kemudian mungkin dilakukan karena kita memang existing sekarang impornya sudah besar, ke depannya memang harus dikurangi," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/12/2024).

Tauhid menyebut kondisi eksisting produksi susu sapi Tanah Air kini berada di kisaran 1 juta ton atau setara dengan 21%. Sedangkan, impor susu sapinya ada di kisaran 3,7 juta ton atau setara dengan 79%.

"Padahal sampai 2029, kebutuhannya (susu sapi) bisa dua kali lipat, sekitar 8,5 juta ton. Ini bertahap tentu saja ya, karena kita kan bertahap 8,5 juta ton di mana susu segar itu dari dalam negeri mungkin 4,9 juta ton sampai 2029, dan impor itu 3,6 juta ton. Artinya, dengan situasi ini, ketergantungan impornya masih tinggi," bebernya.

Kedua, industri dalam negeri harus memperluas skala bisnisnya. "Mulai dari tempat untuk rumputnya, tempat untuk ternaknya, membangun infrastruktur dan sebagainya," ucapnya.

Ketiga, dari sisi pemerintah harus memberikan dorongan fasilitas pembiayaan bagi industri susu sapi dalam negeri.

"Karena begini, untuk menambah kapasitas susu dalam negeri tidak mudah, ini butuh sekian (anggaran). Itu kan bisnisnya peternak juga menanggung, misalnya peternak butuh indukan, dia harus siapkan uangnya. Uangnya dari mana? Itu juga tidak gratis. Pemerintah bisa datangkan (indukan sapi perah impor), tapi peternak harus beli indukan sapi perahnya," jelasnya.

Menurut Tauhid, butuh waktu untuk Indonesia memenuhi kebutuhan susu di dalam negeri. Untuk itu, di tahun-tahun pertama diyakini masih akan ada impor susu untuk mensukseskan program MBG.

"Itu butuh waktu, jadi mungkin di tahun pertama hingga tahun kedua itu belum cukup, pasti kita masih ada importasi susu. Akan tetapi mungkin kalau ada dukungan anggaran untuk infrastruktur, mungkin saja itu bisa dilakukan," terangnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menambahkan bahwa susu bisa diganti dengan protein hewani atau nabati bagi daerah yang sulit dijangkau peternak susu.

"Daerah pesisir kan ada ikan laut dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

(aid/kil)

Jakarta -

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

(eds/eds)