JAKARTA, investor.id–Produksi beras lokal mampu mencukupi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG). Optimisme itu muncul seiring produksi beras nasional yang diperkirakan kian meningkat. Implementasi PMBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat di akhir 2025 butuh pasokan beras sekitar 4 juta ton. PMBG kini telah menjangkau 3 juta penerima manfaat.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional (PNPN) Tahun 2025 yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan diperbarui 21 Februari 2025, stok beras di akhir tahun ini 10.232.133 ton dengan mempertimbangkan total ketersediaan 41.207.976 ton dan kebutuhan tahunan 30.975.843 ton (bulanan 2.581.320 ton/harian 84.865 ton). 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan sekitar sepekan. Namun, kini ada rencana penambahan anggaran MBG mengemuka.

Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Kementerian Pertanian sudah menyatakan akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejauh ini memang cakupan MBG belum menyentuh target besar yang dicanangkan.

Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

Wacana penambahan anggaran MBG sendiri pertama kali diungkapkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Pasok Susu Makan Bergizi Gratis

Kembali ke Sudaryono, dia juga buka-bukaan soal rencana mengimpor sapi perah untuk produksi susu dalam negeri. Rencananya, susu dari sapi impor ini dipasok untuk kebutuhan program MBG.

Dia bilang, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto untuk melandasi langkah impor sapi perah ke Indonesia.

Pasokan sapi perah, dalam catatan detikcom, akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko. Hanya saja dengan PP nanti, pemerintah bisa memperluas negara asal impor sapi perah selama dibutuhkan.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," papar Sudaryono.

Totalnya, akan ada 1,3 juta ekor sapi perah yang mau diimpor hingga 2029. Hanya saja khusus tahun ini, ada 200 ribu ekor terlebih dahulu yang masuk ke Indonesia. Sejauh ini ada 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 211 perusahaan berkomitmen untuk impor sapi hidup ke Indonesia menjelang pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda menyampaikan, 211 perusahaan itu terdiri dari 141 perusahaan yang berkomitmen untuk mendatangkan sapi perah dan 70 perusahaan mendatangkan sapi pedaging.

“Tadi sudah ada 141 untuk yang [sapi] perah, yang 70 [perusahaan] sapi pedaging,” kata Agung usai menghadiri diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Secara terperinci, Agung menyebut bahwa 141 calon investor sapi perah berencana mendatangkan sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029. Kemudian, 70 calon investor berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan.

Seiring adanya komitmen tersebut, maka total sapi hidup yang akan didatangkan selama 5 tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

“Totalnya hampir 2 juta dari komitmen selama lima tahun,” ujarnya.

Agung menuturkan, perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Sejauh ini, negara-negara yang telah menyampaikan komitmennya di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

Namun, Agung menyebut ada 6 perusahaan asal luar negeri yang secara intens menjajaki investasi sapi hidup di Indonesia. “Tetapi yang intens mungkin ada 6 ya, 6 perusahaan luar negeri yang intens untuk menjajaki dan mendorong realisasi investasi sapi,” tuturnya.

Untuk mendukung percepatan realisasi importasi tersebut, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Agung menyebut, revisi beleid itu telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan akan diikuti dengan penerbitan aturan turunannya.

“Ini tentu akan menambah sumber negara untuk sapi ini dibandingkan dengan saat ini yang memang hanya tergantung dari Australia, Amerika,” ucapnya.

Selain itu, dari sisi lahan, Kementan bersama pemerintah daerah telah mengidentifikasikan lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging.

Dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut, Agung menyebut bahwa pemerintah akan memberikan semacam dukungan agar pembiayaan dalam pemanfaatan lahan itu juga bisa feasible bagi investasi sapi perah maupun sapi pedaging.

Kementan juga mempertimbangkan terkait skema pembiayaan bagi calon investor. “Yang diharapkan oleh calon investor adalah adanya skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah kemudian grace period yang agak panjang, diatas 3 tahun,” pungkasnya.