Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun, yang sebagian besar akan direlokasi untuk pendanaan program makan bergizi gratis. Ekonom menilai relokasi anggaran ke program makan bergizi gratis tidak akan mengerek pertumbuhan ekonomi secara signifikan, bahkan bisa berdampak negatif.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengakui program makan bergizi gratis (MBG) bisa berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan faktor konsumsi.

Alasannya, permintaan akan bahan-bahan makanan untuk pemenuhan program MBG akan meningkat. Apalagi, pemerintah berniat menambah anggaran program MBG agar penerima manfaatnya bisa diperluas hingga akhir tahun.

Masalahnya, sambung Esther, pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh faktor konsumsi. Jika pemerintah hanya memfokuskan anggaran ke program MBG maka ditakutkan program pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari faktor investasi dan ekspor malah akan diabaikan.

"Kan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi lainnya kan ada investasi, ada ekspor, itu juga didorong. Jadi jangan hanya dari sisi konsumsi saja gitu," ujar Esther, Kamis (30/1/2025).

Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang disebabkan program MBG tidak akan serta-serta mengompensasi dampak negatif dari efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun yang bersumber dari program-program lain.

Lebih lanjut, pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro ini mengingatkan tiga faktor yang harus diperhatikan pemerintah agar program MBG bisa memberi dampak positif secara maksimal ke pertumbuhan ekonomi.

Pertama, program MBG harus memanfaatkan sumber pangan lokal. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu melakukan impor pangan yang akan berdampak negatif ke pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa.

Kedua, program MBG wajib mengikutsertakan usaha mikro-kecil-menengah (UMKM). Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menggandeng pengusaha katering besar sehingga terjadi inklusivitas pertumbuhan ekonomi.

Kendati demikian, sambungnya Esther, perlu dilakukan evaluasi secara berkala kepada pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG agar standar produknya juga tetap terjaga.

Ketiga, dari sisi finansial dan manajemen, program MBG harus memerhatikan efisiensi anggaran namun sekaligus kepenuhan gizi dari produknya.

"Nah itu baru nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan akan lebih merata karena kuenya ini dibagi semuanya," ringkas Esther.

Esther turut menjelaskan Indef sempat melakukan riset atas dampak program MBG ke pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Studi tersebut berdasarkan proyek percontohan (pilot project) program MBG yang sudah dilakukan di sejumlah daerah oleh GoTo Group pertengahan 2024.

Hasilnya, program MBG menunjukkan efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar. Program MBG diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,06% atau sekitar Rp 14,61 triliun pada 2025.

Selain itu, anggaran program MBG diyakini dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,19% dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0,39%.

Hanya saja, studi tersebut berdasarkan anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan ada penambahan anggaran program MBG sebesar Rp100 triliun sehingga total menjadi Rp171 triliun pada 2025.

Esther mengaku Indef perlu melakukan perhitungan ulang sebelum bisa menjelaskan kontribusi program MBG ke pertumbuhan ekonomi usai terjadi pertambahan anggaran. Begitu juga dengan efek negatif pemotongan anggaran Rp306,69 triliun ke pertumbuhan ekonomi, Indef perlu melakukan perhitungan mendetailkan terlebih dahulu.

Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan tujuan penambahan anggaran Rp100 triliun agar penerima manfaat program MBG bisa diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto: dari target awalnya sebanyak 17,9 juta menjadi 40—82,9 juta pada akhir 2025.

"Apabila [program MBG] mencakup seluruh anak-anak di Indonesia, ibu hamil, PAUD sampai dengan anak sekolah, jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penerima manfaat," jelas Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

Bendahara negara itu memproyeksikan pertambahan anggaran MBG tersebut akan memberi kontribusi sebesar 0,7% terhadap pembentukan PDB.

Sementara itu, tenaga kerja yang terlibat diproyeksikan berkisar 185.000 orang. Lalu, kemiskinan diperkirakan berkurang hingga 0,19 persentase poin.

Pemerintah Pusat pada Senin (6/1/2024) mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa sekolah, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, program ini melibatkan komunitas marginal seperti, buruh tani, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, kelompok penyandang difabel, untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaannya. Program unggulan ini menjadi salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Memberi Manfaat Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dikutip Antara, Kamis (17/10/2024), setiap Rp 1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp 63.500 terhadap perekonomian. Program ini juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait.

Studi Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak tiga orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia sekitar 33,68 persen. MBG menunjukkan contoh yang nyata program pemberdayaan masyarakat yang bukan saja mampu mengatasi masalah sosial, seperti gizi buruk, tetapi menciptakan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja.

Menggerakkan Semua Lapisan

Program MBG sangat wajar dinantikan oleh masyarakat, terutama kelompok marginal. Program ini menggerakkan semua lapisan masyarakat; tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa asupan gizi bagi siswa sekolah, tetapi juga mencerminkan pendekatan pemberdayaan komunitas yang bersifat bottom-up.

Selama ini, kelompok marginal berada di pinggiran dari struktur sosial, ekonomi, politik, atau budaya dalam masyarakat. Mereka acap tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kelompok mayoritas yang mempunyai kekuasaan yang dominan. Ketidakmampuan kelompok ini disebabkan karena keterbatasan akses sumber daya, diskriminasi, hingga minimnya representasi dalam struktur sosial masyarakat.

Kondisi ketidakberdayaan semacam itu menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat melalui program MBG untuk dapat menyejahterakan kelompok marginal. Salah satu cara untuk melibatkan komunitas marginal adalah dengan menggunakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program.

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif Arnstein yang menyatakan bahwa tingkat pemberdayaan tertinggi tercapai, ketika masyarakat memiliki kendali penuh atas proses dan hasil program tersebut. Dalam konteks program MBG, pemberdayaan bottom-up dapat dilihat melalui keterlibatan komunitas marginal, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan.

Peluang Berkelanjutan

Selain itu, kemampuan pemerintah pusat dapat mengintegrasikan program MBG ini dengan pelatihan keterampilan, seperti memasak, pengelolaan makanan, atau manajemen rantai pasokan, program ini menciptakan peluang berkelanjutan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Pendekatan ini melibatkan penerima manfaat sebagai bagian dari solusi. Misalnya, perempuan kepala keluarga atau komunitas lokal dapat dilibatkan dalam proses pengolahan makanan, mulai dari tahap persiapan hingga distribusi. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, keterlibatan langsung ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan keberlanjutan inisiatif tersebut.

Lebih jauh lagi, integrasi pelatihan keterampilan memberikan peluang bagi peserta untuk membangun usaha mandiri di bidang katering, pengelolaan makanan, atau layanan terkait lainnya, yang pada akhirnya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan cara ini, program MBG tidak hanya menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi yang memberdayakan komunitas marginal secara holistik.

Pada akhirnya, pendekatan pemberdayaan komunitas marginal yang bersifat bottom-up menjadikan program MBG tidak hanya solusi atas masalah gizi di sekolah, akan tetapi juga menjadi solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, penting untuk menjaga kesinambungan program MBG agar nilai manfaat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendalam dan inklusif bagi masa depan bangsa.

Atho'ilah Najamudindosen Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

Kebutuhan susu dalam negeri saat ini 80% masih dipenuhi secara impor. Pemerintah dan industri perlu kerja keras untuk mendorong produktivitas seiring kebutuhan susu yang meningkat akan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peneliti senior sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, impor sapi perah untuk meningkatkan produksi.

"Sapi yang untuk perahnya, indukan sapi yang buat perah itu kita impor. Pola itu yang kemudian mungkin dilakukan karena kita memang existing sekarang impornya sudah besar, ke depannya memang harus dikurangi," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/12/2024).

Tauhid menyebut kondisi eksisting produksi susu sapi Tanah Air kini berada di kisaran 1 juta ton atau setara dengan 21%. Sedangkan, impor susu sapinya ada di kisaran 3,7 juta ton atau setara dengan 79%.

"Padahal sampai 2029, kebutuhannya (susu sapi) bisa dua kali lipat, sekitar 8,5 juta ton. Ini bertahap tentu saja ya, karena kita kan bertahap 8,5 juta ton di mana susu segar itu dari dalam negeri mungkin 4,9 juta ton sampai 2029, dan impor itu 3,6 juta ton. Artinya, dengan situasi ini, ketergantungan impornya masih tinggi," bebernya.

Kedua, industri dalam negeri harus memperluas skala bisnisnya. "Mulai dari tempat untuk rumputnya, tempat untuk ternaknya, membangun infrastruktur dan sebagainya," ucapnya.

Ketiga, dari sisi pemerintah harus memberikan dorongan fasilitas pembiayaan bagi industri susu sapi dalam negeri.

"Karena begini, untuk menambah kapasitas susu dalam negeri tidak mudah, ini butuh sekian (anggaran). Itu kan bisnisnya peternak juga menanggung, misalnya peternak butuh indukan, dia harus siapkan uangnya. Uangnya dari mana? Itu juga tidak gratis. Pemerintah bisa datangkan (indukan sapi perah impor), tapi peternak harus beli indukan sapi perahnya," jelasnya.

Menurut Tauhid, butuh waktu untuk Indonesia memenuhi kebutuhan susu di dalam negeri. Untuk itu, di tahun-tahun pertama diyakini masih akan ada impor susu untuk mensukseskan program MBG.

"Itu butuh waktu, jadi mungkin di tahun pertama hingga tahun kedua itu belum cukup, pasti kita masih ada importasi susu. Akan tetapi mungkin kalau ada dukungan anggaran untuk infrastruktur, mungkin saja itu bisa dilakukan," terangnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menambahkan bahwa susu bisa diganti dengan protein hewani atau nabati bagi daerah yang sulit dijangkau peternak susu.

"Daerah pesisir kan ada ikan laut dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.