Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan layanan program makan bergizi gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) baru bisa dimulai pada Agustus.

Hal ini, kata dia, disebabkan pencairan anggaran yang baru akan tersedia pada akhir Juli, sehingga pembangunan satuan layanan di wilayah-wilayah tersebut masih dalam tahap perencanaan.

"Jadi untuk APBN ini akan kita targetkan di daerah-daerah yang tidak menarik untuk investor. Jadi memang banyak masukan ke kita, kenapa tidak di daerah 3T dulu?' Tidak di daerah yang terpencil dulu?. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa dilaksanakan, dan baru akan selesai di akhir Juli," ujar Dadan dalam acara CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

"Jadi pelayanan-pelayanan di daerah-daerah seperti itu baru akan bisa kita laksanakan mulai Agustus," imbuhnya lebih lanjut.

Sementara itu, Dadan menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto itu saat ini telah berjalan di 38 provinsi dan telah melayani lebih dari 3 juta orang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Awalnya, program ini hanya mencakup 26 provinsi dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi kini telah berkembang menjadi lebih dari 1.000 satuan layanan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua dan wilayah terpencil lainnya.

Namun, hingga kini, SPPG yang beroperasi masih didukung oleh mitra karena dana pemerintah belum tersedia. Dadan menjelaskan satuan layanan yang dibiayai langsung oleh BGN harus berbasis APBN, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan dan tender.

"Dan belum satupun SPPG yang dibangun oleh BGN. Karena kalau yang dibangun oleh BGN itu kan harus berbasis APBN. Nah, sekarang baru dalam perencanaan, sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor," jelasnya.

Ia mengatakan wilayah 3T seperti Kepulauan Seribu, pedalaman Papua, dan daerah dengan jumlah anak sedikit menjadi prioritas pembangunan SPPG baru. Namun, karena wilayah-wilayah tersebut dianggap kurang menarik bagi investor, BGN mengandalkan dana APBN untuk mendanai program di sana.

Saat peluncuran MBG pada Januari lalu, ia menjelaskan seluruh pembiayaan masih berasal dari mitra karena anggaran pemerintah belum tersedia.

Dengan lebih dari 1.000 satuan layanan yang sudah beroperasi, Dadan mengatakan program ini terus berkembang dan ditargetkan menjangkau lebih banyak wilayah setelah pencairan anggaran dilakukan.

"Alhamdulillah sekarang seribu satuan pelayanan sudah berdiri, dan sudah melayani lebih dari 3 juta, dan itu berkaitan dengan rantai pasok tangan," ujarnya lebih lanjut.

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan penyerapan 82,9 juta butir telur per hari untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hidayana menyebut kebutuhan protein dalam program ini sangat besar, sehingga dapat menjadi peluang bagi sektor peternakan dan pertanian nasional.

"Kalau nanti sudah melayani 82,9 juta, kalau Badan Gizi mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak telur, makan telur di hari yang sama, akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton sehari," ujar Dadan di CNBC Indonesia Food Summit 2025 di St Regis Jakarta, Rabu (19/3).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ia juga menyebut setidaknya dibutuhkan 120 juta ekor ayam petelur.

Dadan menekankan program besutan Presiden Prabowo Subianto itu tak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai pembeli (off-taker) bagi produk-produk lokal, termasuk hasil peternakan dan pertanian.

"Jadi betapa substansialnya program Badan Gizi. Tantangan terbesar bagi MBG bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak," jelasnya.

Selain telur, Dadan merinci setiap satuan layanan MBG yang melayani 3.000 anak per hari juga membutuhkan 200 kg beras, 350 ekor ayam, 300 kg sayuran, 350 kg buah, serta 30-40 liter susu. Jika program ini mencapai target nasionalnya, maka kebutuhan bahan pangan setiap harinya akan meningkat secara signifikan.

Dadan juga menyoroti keberadaan BGN dapat meningkatkan nilai tukar peternakan di Indonesia.

Adapun saat ini, nilai tukar peternakan (NTPT) masih rendah karena keterbatasan pasar dan daya beli masyarakat. Dengan adanya MBG, Dadan mengatakan diharapkan peternak memiliki kepastian pasar yang lebih baik.

"Kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar. Makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Itu artinya, para pengusaha peternakan kalau berusaha hanya cukup untuk makan, tidak ada untuk investasi," katanya.

Dadan berharap dengan adanya program MBG, NTPT bisa meningkat hingga 150, yang berarti peternak memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Ia mengatakan program ini juga membuka peluang bagi para pelaku usaha di sektor pangan untuk berkontribusi dalam rantai pasok bahan pangan bagi MBG.

"Kami berpikir dengan hadirnya Badan Gizi harusnya nilai tukar peternakan menjadi 150. Jadi ada 50 persen untuk investasi dan pendidikan. Makanya tidak heran para peternaknya tidak kaya," ujar Dadan lebih lanjut.