Jakarta -

Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) diisyaratkan mendapatkan modal. UMKM tersebut harus lebih dulu mendapatkan surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari menilai, pemberian akses permodalan merupakan bentuk keberpihakan negara bagi UMKM yang menjadi mitra MBG. Akbar mengatakan, dengan skema ini, Indonesia bukan hanya akan mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dari MBG, tetapi juga membuat pelaku UMKM naik kelas.

"Hasilnya, ekonomi akan tumbuh, baik di sektor mikro maupun makro. Sendi-sendi perekonomian di daerah akan bergeliat, sehingga mengerek pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

Selain itu, pemberian modal awal juga merupakan bukti bahwa negara hadir untuk UMKM. Mengingat, program bersejarah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membutuhkan uang yang tidak sedikit.

Untuk diketahui. Pada APBN 2025, anggaran untuk Program MBG sebesar Rp 71 triliun. Namun, anggaran itu belum mencakup seluruh penerima.

"Bayangkan, perputaran uang sekitar Rp 171 triliun dalam setahun hanya dari program MBG. Jika UMKM terlibat di dalamnya, sudah pasti efek ekonominya sangat besar," ulas Akbar.

Meski begitu, ia berpesan kepada industri perbankan agar tidak menyulitkan pelaku UMKM yang telah ditunjuk Badan Gizi Nasional sebagai mitra program MBG. Khususnya, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Akbar juga meminta kepada pelaku UMKM yang nantinya ditunjuk oleh BGN untuk meningkatkan kualitas dan mengikuti aturan main yang telah ditetapkan.

"Teman-teman UMKM juga harus profesional. Terlebih, program ini menyasar kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jadi harus diprioritaskan gizi dan kualitasnya," pesan Akbar.

(ara/ara)

kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyarankan bahwa berbagai layanan perasuransian yang nantinya diterapkan dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek (pembangunan 3 juta rumah) ini,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah Asuransi Jiwa Kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship dan surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible (mungkin) untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” ujarnya.

Ogi menuturkan bahwa hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” katanya.

Meskipun sudah terlihat adanya potensi pengembangan industri perasuransian dari program prioritas pemerintahan tersebut, tapi pihaknya belum dapat memberikan proyeksi kontribusi program tersebut terhadap pertumbuhan industri asuransi nasional.

Ia berharap bahwa program pembangunan tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia, mengingat skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Terkait penggunaan dana yang dikelola oleh BPJS, Taspen dan Asabri untuk program pembangunan 3 juta rumah, Ogi menyatakan bahwa masing-masing perseroan memiliki kebijakannya tersendiri untuk berinvestasi dan menempatkan aset mereka dalam industri jasa keuangan.

Menurut dia, jika terdapat instrumen keuangan yang sesuai dengan arah investasi mereka dan memiliki return yang baik, maka perusahaan dengan sendirinya akan melakukan investasi.

“Jadi, sifatnya itu adalah melihat instrumen-instrumen yang ada, dan tentunya kalau itu sesuai dengan arah investasinya maka dengan sendirinya dana-dana itu juga akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang memberikan suatu return yang baik, yang sudah aman,” imbuhnya.

Pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada kuartal II tahun 2024 lalu berkontribusi sebesar 54.53% terhadap PDB nasional. Dari jumlah persentase yang relatif besar ini, 22.69% di antaranya dialokasikan untuk konsumsi makanan dan minuman selain restoran.

Mengetahui hal tersebut, program makan bergizi gratis yang tengah ramai diperbincangkan menjadi lebih masuk akal untuk direalisasikan. Oleh karenanya, Aruna kian berkomitmen untuk mendukung terwujudnya program tersebut dengan melakukan kolaborasi bersama mitra yang memiliki fokus serupa.

Kendati konsumsi makanan dan minuman selain restoran mendominasi pengeluaran rumah tangga, pemenuhan gizi, terutama protein, masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan di antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang dinilai ideal adalah 2,100 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein per kapita per hari.

Di sisi lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi masyarakat Indonesia masih berada sedikit di bawah AKG, yakni 2,087.64 kkal per kapita per hari. Untuk konsumsi protein, Indonesia sejatinya sudah melampaui angka yang disarankan, yakni 62.33 gram per kapita per hari. Hanya saja, capaian ini belum merata.

Dilihat dari kelas sosialnya, kelompok penduduk 20% terbawah hanya mengonsumsi 1,663.05 kkal per hari, tertinggal jauh oleh kelompok penduduk 20% teratas yang mencapai 2,504.91 kkal. Sama halnya dengan protein - kelompok terbawah hanya mengonsumsi 45.76 gram per hari. Sementara kelompok teratas mencapai 81.22 gram, hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada kelompok terbawah.

Hal ini juga paralel terjadi pada angka konsumsi ikan, udang, cumi, kerang, dan daging. Karena sumber proteinnya berkualitas tinggi, protein hewani dinilai memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga pembelian hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berada.

Dengan demikian, Aruna menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan ini bukan hanya tentang ketersediaan produk, tetapi juga daya beli yang lemah.

Co-Founder dan Chief Operating Officer Aruna, Indraka Fadhlillah mengatakan, ?Anggaran untuk program ini mencapai Rp450 triliun dan ditujukan untuk menjangkau 81 juta orang. Jumlahnya fantastis, ya, melebihi jumlah penduduk Singapura. Dengan skala sebesar ini, semua keputusan harus berdasarkan riset dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami sudah mulai melakukan penyelarasan melalui advokasi dengan berbagai pihak."

Sebagai contoh, pada awal Desember 2024 lalu, Aruna menginisiasi PKS dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Indraka hadir untuk mewakili Aruna dalam penandatanganan PKS tersebut, sedangkan KKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.



Penguatan tata kelola perikanan, pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, dan fasilitasi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat menjadi fokus utama kerja sama ini.

Guna mendukung program makan bergizi gratis yang telah menjadi wacana besar nasional, kerja sama ini digadang untuk membuka jalan bagi perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diandalkan, khususnya dalam berbagi pakai data perikanan.

Lotharia setuju bahwa berbagi data perikanan dapat membantu realisasi program makan bergizi gratis. Dengan demikian, pelaku usaha, pengolah, hingga koperasi yang terlibat dapat diketahui dengan baik. Aruna sendiri berharap akan ada banyak nelayan skala kecil yang dapat diberdayakan dengan adanya program ini, sehingga pemerataan ekonomi dapat terjadi.

Jakarta -

Pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk sektor perumahan. Insentif ini diyakini bisa mengakselerasi industri perumahan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah. Fahri mengatakan, pengumuman tersebut akan dilakukan minggu depan.

"Pekan depan akan diumumkan resmi oleh Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Saat ditanya insentif apa yang akan diberikan, Fahri masih merahasiakan skema apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Ia meminta untuk menunggu pengumuman dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan depan.

"Besok biar tepat omongannya, angkanya, segala macam nanti kita tunggu pekan depan," ujarnya.

Ia enggan menyebutkan hari apa insentif tersebut akan diumumkan. Ia hanya mengatakan "Ya pekan depan tunggu aja," tutupnya.

(abr/das)