Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) belum diterima oleh anak-anak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, khususnya di SDN 04 Babelan yang terdampak banjir.

Prabowo menghubungi Dadan dari teras salah satu rumah warga di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Bekasi, Sabtu (8/3), yang saat itu masih terendam banjir.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan, di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan. Ya, tetapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan,” kata Presiden kepada Kepala BGN.

Prabowo kemudian menyebut beberapa lokasi di Babelan rawan banjir, termasuk SDN 04 Babelan yang masih terendam air.

“Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi, harus dipikirkan nanti gimana,” sambung Presiden saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala BGN.

Kepala BGN kemudian menyampaikan rencananya kepada Presiden. Dadan menyebut dapur MBG untuk wilayah Babelan akan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga diharapkan tak kena banjir.

“Kami akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” kata Dadan kepada Presiden.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Presiden merespons rencana Kepala BGN.

Dadan kemudian melaporkan saat ini ada satu dapur MBG di Bekasi yang berhenti beroperasi karena terkena banjir. Walaupun demikian, ada dapur MBG lainnya yang tetap operasional. Di Kabupaten Bekasi, ada dua dapur umum yang dibangun untuk makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan BGN saat ini juga mempersiapkan dapur berkapasitas besar di salah satu kota di Jakarta yang diperuntukkan khusus untuk memasok makanan bergizi gratis manakala ada dapur-dapur di daerah tertentu yang bermasalah, misalnya karena terdampak banjir sebagaimana yang terjadi di Bekasi.

Banjir merendam beberapa daerah di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok sejak awal pekan ini, dan beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pun mengecek langsung kondisi korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Sabtu sore.

Presiden, mengenakan sepatu bot karet, berjalan menyusuri jalan-jalan yang masih terendam banjir di Tambun, menemui warga, dan menanyakan langsung kebutuhan serta keluhan mereka.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir di Tambun Inpres.

Dalam sela-sela kunjungannya itu, Presiden juga berbuka puasa bersama warga di teras rumah mereka sambil mendengarkan masalah warga di Babelan, dan mencatatnya di buku notes kecil.

Presiden kemudian menelepon beberapa pejabat, termasuk Kepala BGN, dan memberikan sejumlah instruksi kepada mereka untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah memperkirakan program makan bergizi gratis (MBG) akan menyerap anggaran hingga Rp1 triliun- Rp2 triliun per bulan mulai Maret 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan besarnya kebutuhan dana ini seiring dengan percepatan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.

"Per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun. Kenapa selama ini masih kecil? Ya, memang anggarannya baru selesai. Baru selesai, baru seminggu," kata Zulhas dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat, pemerintah telah menganggarkan Rp1 triliun per bulan.

Jika cakupan program meningkat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp25 triliun per bulan.

"Di tahun 2025, kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember," ujar Dadan.

Zulhas menambahkan pelaksanaan MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang. Menurutnya, perbedaan kondisi di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur membuat distribusi bahan pangan harus dirancang secara khusus.

Pemerintah juga tengah merumuskan regulasi dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur peran kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam mendukung program ini.

Selain itu, Zulhas menyoroti potensi dampak lingkungan dari skala besar distribusi makanan dan menegaskan perlunya mitigasi yang tepat.

Pemerintah tengah merancang aturan baru terkait program makan bergizi gratis (MBG) untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif antar kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan aturan tersebut akan disusun guna mengatur peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program yang berskala besar ini.

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai makan bergizi gratis. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret akan dilaksanakan. Mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun," ujar dia dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Menurutnya, program MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang karena cakupannya luas dan kebutuhan pangan tiap daerah berbeda-beda.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kita perlu persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya," tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan program ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, serta sektor perdagangan dan logistik. Oleh karena itu, lanjutnya, aturan khusus perlu disusun untuk memastikan kelancaran koordinasi dan implementasi.

"Diharapkan pemerintah daerah, kementerian terkait, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) kan enggak bisa sendiri. Perlu semua kerja sama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya, kemudian juga ada yang antar pelabuhan, antar daerah perdagangannya, dan seterusnya," jelasnya.

Aturan tersebut nantinya akan dirumuskan bersama dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

"Oleh karena itu perlu satu aturan tadi kita sepakati, yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng. Apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres nanti, sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur," kata Zulhas.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari program ini. Hal itu mengingat besarnya skala distribusi makanan yang akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat.

"Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik agar dampak lingkungan juga tidak terjadi," tutur dia lebih lanjut.

Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut, Pemerintah akan merumuskan aturan terkait tugas-tugas kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) ataupun Peraturan Presiden (Perpres).

"Tadi kita sepakat akan dirumuskan nanti bareng-bareng apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres, sehingga semua pihak bisa melakukan tugasnya sesuai yang sudah diatur oleh aturan ini," kata Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Menurut Zulhas, aturan-aturan ini sangat diperlukan agar kementerian dan lembaga mengetahui tugasnya masing-masing, sehingga tidak saling berbenturan.

Tugas-tugas tersebut, nantinya akan diteruskan kepada para pemerintah daerah, khususnya dalam hal pendistribusian.

Selain itu, aturan-aturan tersebut juga akan merinci secara detail terkait teknis dari pelaksanaan MBG.

"Nanti Inpres yang diperlukan untuk mengatur masing-masing lembaga itu apa tugasnya. Karena kalau nggak diatur, ragu-ragu masing-masing, misalnya nanti ada distribusi antara daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizi cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2).

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan upaya penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 306,69 triliun dilakukan salah satunya demi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghematan itu sendiri merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Dilansir detikFinance, Prabowo meminta seluruh kementerian/lembaga melakukan review atas anggaran belanja sebesar Rp 256,1 triliun. Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga ditinjau ulang sebesar Rp 50,59 triliun. Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada Rabu (22/1).

Dalam unggahan terbaru di akun media sosial resminya, Sri Mulyani menyampaikan pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L serta daerah untuk mendukung program prioritas nasional. Salah satunya Makan Bergizi Gratis.

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," tulis Sri Mulyani dikutip Jumat (24/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG penting untuk membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat dan cerdas. Selain MBG, program prioritas lainnya yang didorong adalah swasembada pangan dan energi.

"Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional memperhitungkan kebutuhan anggaran tambahan untuk program MBG sebesar Rp 100 triliun. Jumlah anggaran ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi semua anak di Indonesia.

Karena itu, Sri Mulyani mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN yang dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk program MBG. Identifikasi rencana efisiensi dilakukan sekurang-kurangnya dari 6 pos belanja operasional dan non operasional.

Keenam pos itu yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan alat dan mesin. Dalam hal ini, belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) dikecualikan dan tidak akan dipangkas.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," ujar Sri Mulyani, Rabu (22/1/2025).

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Wisma Atlet Pademangan akan rampung pada Maret dan bisa mulai dihuni mulai April 2025.

"Tiga tower saya rasa Maret udah bisa (selesai) ya. (Ditempati April?) Iya dong," kata Ara saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Melihat dari catatan detikcom, Kementerian PKP saat ini tengah menyelesaikan revitalisasi dua Wisma Atlet yakni yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat dan Pademangan, Jakarta Utara.

Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan pada Blok D10 yang terdiri dari 7 tower yang memuat sebanyak 5.494 unit. Kemudian, untuk Wisma Atlet Pademangan berada di Blok C2 sebanyak 3 tower, berkapasitas 1.932 unit. Dengan demikian, terdapat 7.426 unit yang tengah direvitalisasi.

Nantinya, kedua Wisma Atlet ini akan digunakan sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta dan ASN. Mereka akan menempati Blok C2 tower 8 Wisma Atlet Pademangan dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 Wisma Atlet Kemayoran.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama sempat menambahkan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50 persen digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Sementara itu, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ditargetkan rampung pada April 2025 mendatang. Target perampungan Wisma Atlet Kemayoran ini awalnya dikatakan selesai pada akhir 2024, tetapi mundur ke Maret 2025, dan terakhir disebut akan selesai pada April 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

Dari total 749 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di Nusa Tenggara Timur (NTT), baru satu yang siap menyediakan makan bergizi gratis pada Senin (6/1) ini.

Dapur umum yang sudah mulai melayani makan bergizi gratis adalah SPPG Noelbaki yang dikelola Yayasan No Fitu Timor di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Total ada 3.240 boks makanan yang dibagikan ke 12 sekolah.

"Total penerima makanan bergizi gratis hari ini sebanyak 3.240 orang di 12 sekolah," kata Perwira Seksi Teritorial (Pasiter) Kodim 1604 Kupang Kapten Inf Sudirman saat diwawancara, Senin.

Sudirman menjelaskan sekolah yang mendapat makan bergizi gratis pada ini terdiri dari 8 sekolah dasar (SD), 2 sekolah menengah pertama (SMP), 1 sekolah menengah atas (SMA), dan 1 Taman Kanak-Kanak (TK).

Salah satu sekolah yang mendapat giliran di hari pertama penyelenggaraan makan bergizi gratis adalah SD Inpres Noelbaki.

Pantauan CNNIndonesia.com, mobil boks yang mengangkut paket makanan ke SDI Noelbaki keluar dari dapur SPPG Noelbaki sekitar pukul 09.00 WITA.

Kepala SDI Noelbaki, Novi Adriana Riwu, mengatakan ada 591 siswa di sekolahnya. Paket makanan diberikan sesuai jumlah siswa.

"Jumlah (siswa) 591 orang, dan sekarang makanannya juga sama ada 591. Sesuai," kata Novi.

Dia mengatakan program makan bergizi gratis sangat bermanfaat bagi para siswa. Selain bisa memenuhi gizi anak-anak, kata dia, juga bisa membantu anak yang tidak sarapan pada pagi hari."Kalau di Noelbaki ini hanya sekitar 10 persen anak yang sarapan saat ke sekolah, selebihnya tidak sarapan," ujarnya.

Menu yang disediakan hari ini yaitu tersedia nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan pisang. Menurut Novi, program makan bergizi gratis juga mengurangi para siswa jajan sembarangan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan agar program Inpres Jalan Daerah (IJD) lanjut di tahun 2025. Kementerian mengusulkan anggaran untuk program tersebut Rp 15 triliun.

Program IJD sendiri sebelumnya dilakukan di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Menteri PU Dody mengatakan, pihaknya mengusulkan agar IJD dilanjutkan. Namun ia belum dapat memastikan berapa rincian panjang jalan yang disasar tahun depan. Selain itu, juga diperlukan inpres baru mengingat pemerintahan telah berganti.

"Yang kemarinbelum dilakukan, diusulkan tahun depan. Berapa ribu km saya sih nggak inget ya, tapi pasti ada lah (usulan dilanjutkan)," kata Dody, kepada awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pada tahun 2024 ini pihaknya mengajukan anggaran untuk IJD sekitar Rp 15 triliun. Namun yang cair hanya sekitar Rp 900 miliar, sehingga direncanakan untuk melanjutkan program ke ruas-ruas jalan yang belum sempat ditangani.

"Rancangan tahun depan itu Rp 15 triliun. Karena tahun ini kita minta Rp 15 triliun, tapi cuma dikasih Rp 900 miliar," kata Diana dalam kesempatan yang sama.

Diana mengatakan, usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lengkap dengan data-data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Dia optimistis, program ini bisa berlanjut tahun depan.

"Kalau datanya udah komplit, nanti kan tinggal pelaksananya, kan sudah," ujarnya.

Selain IJD, pihaknya juga berencana melanjutkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah. Namun ia tak merincikan berapa besar anggaran yang diajukan untuk tahun depan.

Kementerian PU juga berencana merealisasikan Inpres Irigasi. Diana mengatakan, untuk tahun 2025 mendatang pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp 7 triliun.

"Nanti kan kita lihatlokasinya mana, berapa panjangnya,nah ini perkiraan dikalikan dengan harga satuannya kan kira-kira ketemunya segitu (Rp 7 triliun), sambil nanti diverifikasi lagi," kata dia.

Sebagai informasi, sebelumnya telah Dody mengusulkan penambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program pembangunan Jalan Daerah.

Dody memaparkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 116 triliun untuk tahun depan. Angka ini telah bertambah Rp 40,59 triliun, dari yang semula hanya Rp 75,63 triliun. Namun kini anggaran tersebut berkurang usai pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kami memperhatikan juga tugas pokok Kementerian PKP, Rp 116 triliun itu kemudian kami bagi, Rp 110,9 triliun di PU, kemudian sisanya Rp 5,27 triliun itu di dipindahkan ke Kementerian PKP," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).

Oleh karena itu, Dody mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga alokasi utama, antara lain Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Rp 9,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp 35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya Rp 16,68 triliun.

Dody juga meminta dukungan untuk melanjutkan proyek-proyek yang berlandaskan peraturan Instruksi Presiden (Inpres), antara lain Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, serta Inpres Air Minum dan Sanitasi. Alokasi tambahan anggaran untuk program inpres ini mencapai Rp 28,55 triliun.