Bisnis.com, JAKARTA – Sektor properti sepanjang 2024 mendapatkan banyak perhatian pemerintah. Di mana, sepanjang tahun itu pemerintah mengguyur insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Pada saat yang sama, tahun 2024 menjadi periode lepas landas program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakilnya yakni Gibran Rakabuming Raka.

Guyuran insentif hingga perhatian khusus pada pembentukan program perumahan itu dilakukan dalam rangka menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang disebut masih ada di level 9,9 juta unit.

Meskipun target pembangunan program 3 juta dinilai sangat optimistis, tapi hingga saat ini program tersebut masih belum memiliki peta jalan yang pasti. Saat dikonfirmasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku pemerintah tidak mau terlalu terburu-buru dalam menetapkan hal itu.

Alasannya, dirinya mengaku perlu mengumpulkan gagasan cemerlang dari berbagai pihak agar eksekusi program 3 juta rumah dapat dijalankan secara optimal.

“Ya nanti pada waktunya saya sampaikan nanti ya. Kalau kita peta jalannya buru-buru putuskan, banyak ide tak terakomodir. Jadi kalau kita itu tidak mau mendengar, langsung tetapkan kita nanti akhirnya tersandra dengan apa yang ada padahal banyak hal-hal bagus yang menguntungkan rakyat," jelasnya, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan bahwa program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun,” jelasnya saat Diskusi bertema Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Berikut rangkuman Bisnis terkait dengan sektor properti sepanjang 2024:

Insentif PPN DTP

Sepanjang 2024, pemerintah menerbitkan kebijakan PPN DTP sektor properti yang pertama kali diluncurkan pada akhir 2023. Namun, paket kebijakan ini terus berlaku dan diperpanjang oleh pemerintah.

Ketentuan implementasi PPN DTP sepanjang 2024 ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku per 21 November 2023 hingga akhir 2024.

Pemberian PPN DTP tersebut akan berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif senilai Rp2 miliar.

Berdasarkan Pasal 7 beleid tersebut, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Lebih lanjut, kebijakan ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali oleh satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu, insentif ini hanya diberikan atas penyerahan rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang telah mendapatkan kode identitas rumah dari aplikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Pada Desember 2024, pemerintah akhirnya resmi memperpanjang kembali insentif PPN DTP yang bakal berlaku mulai 2025. Kepastian perpanjangan PPN DTP di 2025 disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

BPHTB Dihapus

Pada November 2024, pemerintah resmi meneken payung hukum penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, regulasi mengenai pelaksanaan penghapusan BPHTB itu dilaksanakan oleh 3 kementerian teknis, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menuturkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong realisasi program 3 juta rumah.

"Yang intinya Surat Keputusan Bersama itu untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya. Dalam hal ini, dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," kata Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (25/11/2024).

Selanjutnya, keputusan itu juga membebaskan pengenaan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga mengatur percepatan proses pengajuan dari semula 28 hari menjadi 10 hari saja.

Adapun, pembebasan BPHTB itu bakal diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kriteria sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rjmah Umum dan Rumah Swadaya.

Program 3 Juta Rumah

Sebagaimana diketahui, program 3 juta rumah merupakan bagian dari janji politik Preisden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Di mana, secara teknis 3 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan, pesisir dan perkotaan.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan, karena program 3 juta rumah banyak difokuskan untuk direalisasikan pada daerah dan pesisir maka dirinya optimistis hal itu dapat menggairahkan perekonomian hingga ke daerah.

Bonny menyebut, saat ini saja terdapat 75.000 desa di seluruh Indonesia. Mengacu pada data itu maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

“Program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20%, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp60 triliun sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ucap Bonny.

Sejalan dengan hal itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid sempat memberi sinyal bahwa program 3 juta rumah Prabowo itu tengah disiapkan untuk mendapat cap Program Strategis Nasional (PSN)

Dia menjelaskan, lewat PSN itu nantinya pemerintah bakal membangun setidaknya 20.000 unit rumah di setiap kabupaten/kota. Di mana, pembangunan PSN rumah itu ditargetkan bakal tersebar di 50 kabupaten/kota.

“Kalau satu kabupaten kota, PSN-nya antara 10.000 sampai 20.000 rumah, itu kan sudah 1 juta,” kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Konglomerat Turun Tangan

Konglomerat properti hingga batu bara ikut ambil bagian pada program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu konglomerat yang terlibat dalam program 3 juta rumah adalah bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang akan menggarap perumahan di wilayah Tangerang.

Tidak hanya Aguan, Menteri PKP Maruarar Sirait juga menyebut konglomerat Garibaldi Thohir atau Boy Thohir juga akan membantu membangun program 3 juta rumah lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaannya yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

Selain itu, perusahaan tambang PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) juga bakal ikut menyukseskan program 3 juta rumah.

“Saya [sudah] ditugaskan menghadiri 2 groundbreaking [program 3 juta rumah] di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan. Yang di Kaltim itu Berau Coal, kalau di Kalsel Adaro,” kata Maruarar saat ditemui di rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Komitmen Asing

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo optimistis Presiden Prabowo Subianto dapat merealisasikan target pembangunan 15 juta unit rumah selama 5 tahun masa kepemimpinannya ke depan.

Hashim menegaskan, optimisme itu didorong oleh banyaknya komitmen investasi asing untuk turut mendukung proyek 3 juta rumah tiap tahun tersebut.

“Target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai,” tegasnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/12/2024).

Pada Desember 2024, perusahaan asal Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) disebut bakal membangun sebanyak 7 juta rumah. Perinciannya, Qatar bakal membangun 6 juta rumah.

Komitmen investasi itu datang dari pemerintah Qatar yang hendak membangun 5 juta unit hunian di Indonesia dan salah seorang dermawan berkebangsaan Qatar yang ajan membangun 1 juta unit rumah.

Di samping itu, Hashim juga menyebut telah menggenggam komitmen investasi dari Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) yang menyatakan bakal membangun sebanyak 1 juta unit rumah.

“Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkap bakal segera meminta pemerintah untuk menekan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan implementasi program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Joko menyebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bakal mulai bersurat pada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenai usulan PMK untuk dapat dikeluarkan secepatnya.

“Tanggal 31 Desember [2024], Menteri PKP akan berkirim surat kepada Kementerian Keuangan. Semoga di tanggal 2 [Januari 2025] sudah ada diterima dan semoga mendapatkan respons yang baik,” kata Maruarar kepada Wartawan, Minggu (29/12/2024).

Namun demikian, bila PMK tersebut tidak kunjung diluncurkan pada Januari 2025, maka Joko mengaku bakal menggandeng industri keuangan perbankan untuk mendukung percepatan realisasi tersebut.

“Kami akan dorong perbankan untuk mengantisipasi juga, tetapi itu kan domain perbankan kan private ya. Kalau negara kita bisa dorong kan begitu. Jadi kalau kita mengadu kepada negara kan,” ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk sektor perumahan pada 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir tapi diperpanjang hingga 2025 yaitu PPN DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Jakarta -

Pengembang tengah bergembira mendengar kabar insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dilanjutkan tahun depan. Langkah ini dinilai dapat memacu geliat pasar properti.

Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah mengurangi angka backlog dengan lebih baik lagi. Sebab, insentif PPN DTP mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sehingga mempermudah sekaligus mempercepat motivasi mereka untuk membeli rumah.

"Wah itu angin surga. Jadi itu kan hal address positif dari pemerintah kepada satu untuk itu intend untuk Program 3 Juta rumah. Yang kedua, pemerintah masih melihat sektor properti ini belum tumbuh seperti industri yang lain," ujar Joko di sela-sela Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, ditulis Selasa (17/12/2024).

Joko menyebutkan perpanjangan PPN DTP mendorong akan mendorong 185 industri pendukung sektor properti. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga terjadi pendistribusian pendapatan.

Hal itu memperkuat daya beli masyarakat untuk membeli rumah. Penjualan rumah tahun 2025 mendatang pun akan jauh lebih baik dari tahun sekarang, bahkan bisa terjadi rebound pada 2026.

Terpisah, Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan insentif PPN DTP menguntungkan bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah. Menurutnya, kebijakan ini dapat menghidupkan industri perumahan.

"Itu pasti bagus. Itu mestinya bagus selama buat dorong perumahan, terutama ini kan lagi lesu nih sebetulnya," kata Daniel.

Selain perumahan, industri lain seperti bahan bangunan seperti batu semen, furniture, hingga peralatan elektronik akan menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Daniel, efek PPN DTP besar terhadap investasi dalam negeri.

Terlebih perumahan menengah ke bawah menggunakan bahan bangunan yang berasal dari dalam negeri. Dengan Program 3 Juta Rumah nantinya, Apersi siap membangun rumah di desa, pesisir, dan perkotaan.

"Kalau rumah ready stock kita masih banyak apalagi sekarang banyak yang nggak kebagian kuota nih nggak kejual juga," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN DTP diperpanjang untuk pembelian properti. Insentif ini diberikan bersamaan dengan keputusan pemerintah menerapkan PPN 12% pada 1 Januari 2025.

"Itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar," ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Insentif PPN DTP ini diterapkan pada pembelian rumah tapak atau rumah susun untuk harga maksimal Rp 5 miliar. Sementara itu, pembelian rumah atau rusun di atas Rp 5 miliar tetap kena PPN 12%. Namun pembebasan PPN 12% ini berlaku hanya untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 2 miliar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta: Pemerintah mengumumkan bakal memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada 2025. Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

“Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar,” ujar dia dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) optimistis perpanjangan insentif PPN DTP di sektor perumahan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab menurutnya industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan," kata Ara.
Menteri Ara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujar dia.

Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menilai kebijakan PPN untuk perumahan ini mencerminkan wujud insentif yang berasaskan keadilan di tengah penerapan tarif PPN 12 persen.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," tutur Menkeu.

Adapun Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Penetapan tarif PPN 12 persen mengikuti aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

(KIE)

Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025, khususnya di sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," kata Maruarar atau Ara di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti ke dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah. “Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Menko Airlangga.

Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100 persen untuk bulan Januari-Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan _multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," kata Sri Mulyani.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025, khususnya di sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," kata Maruarar atau Ara di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP sektor properti ke dalam paket stimulus kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah. “Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp5 miliar,” kata Menko Airlangga.

Sementara itu, Menko Airlangga menjelaskan, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar, sementara pajak Rp3 miliar dibayarkan.

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon sebesar 100 persen untuk bulan Januari-Juni 2025. Sementara itu, diskon sebesar 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan _multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," kata Sri Mulyani.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024