Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 6 Januari nanti banyak dicatut dan dijadikan modus penipuan. Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Charles Honoris menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi.

Awalnya, Charles mengaku tidak tahu-menahu jika program ini melibatkan swasta. Dia menyayangkan bahwa penipuan dengan modus seperti ini harus terjadi padahal programnya saja belum dimulai.

"Sepengetahuan kami berdasarkan penjelasan dari BGN dalam rapat dengan Komisi IX DPR, pihak yang menyediakan makanan untuk dibagikan dalam program makan gratis bergizi ini adalah satuan pelaksana yang dikelola langsung oleh BGN. Jadi tidak melibatkan katering swasta. Pengadaan bahan makanan untuk produksi pun dilakukan masing-masing satpel dengan melibatkan BUMDes atau Koperasi di wilayah masing-masing. Jadi, sekali lagi tidak ada peran katering swasta dalam produksi makanan tersebut," kata Charles kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

"Saran kami informasi ini harus disosialisasikan dengan baik agar tidak ada lagi korban yang terkena penipuan semacam ini," tambahnya.

Kemudian, Charles juga mengimbau masyarakat untuk mencari informasi di wadah yang resmi. Dia meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menyelidiki penipuan ini.

"Masyarakat juga harus waspada akan banyaknya modus penipuan seperti ini. Mohon bisa mendapatkan informasi terkait program pemerintah melalui kanal-kanal resmi seperti kementerian dan lembaga negara lainnya," katanya.

"Ke depan, kami juga meminta pihak penegak hukum di masing-masing wilayah untuk proaktif melakukan penyelidikan terhadap modus penipuan seperti ini," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

Kabar yang menyebutkan maraknya penipuan dengan modus pesanan makan siang gratis bagi siswa sekolah di Bojonegoro ternyata benar adanya.

Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arief Rochman Hakim, menegaskan hingga akhir bulan Desember 2024 ada 5 orang pelaku bisnis katering yang mendapat surat palsu order katering untuk makan siang gratis siswa sekolah.

Modus penipuan untuk makan siang gratis siswa sekolah mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim. Alhamdulillah mereka Ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," tegas Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, Rabu (01/1/2025).

Bahkan dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia terdapat tangan-tangan Dandim dan stempel kodim. Namun, menurut Arief, keduanya merupakam tanda tangan dan stempel yang telah dipalsukan.

"Yang jelas itu ada kop dan tanda tangan Dandim dipalsukan dan itupun jauh berbeda," jelasnya.

Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan kroscek. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Sebelumnya, program makan gratis untuk siswa ini benar adanya. Namun semua ada regulasi dan aturan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis.

Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Video: Komisi X soal Viral Makan Siang Gratis SMK di Bogor Tak Lengkap

Video: Komisi X soal Viral Makan Siang Gratis SMK di Bogor Tak Lengkap

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara ihwal laporan atas dugaan oknum yang mengatasnamakan petugas BGN di daerah. Laporan itu muncul dari bakal mitra di salah satu kabupaten/kota yang mengklaim oknum yang mengaku petugas BGN mengecek persiapan administrasi dan kesiapan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur kepengurusan di tingkat daerah. Ia pun membantah adanya pihak yang ditugaskan untuk memeriksa kesiapan administrasi calon mitra.

"Tidak benar ada petugas BGN di daerah yang melakukan pengecekan ke calon mitra. Saya tegaskan bahwa BGN belum memiliki struktur di daerah. Kalau ada yang mengaku petugas dari BGN daerah perlu diwaspadai, karena berpotensi menjadi modus penipuan," ungkap Iwan dalam keterangannya persnya, Rabu (25/12/2025).

Adapun kasus tersebut setelah bakal mitra BGN melaporkan adanya kunjungan oknum yang mengaku sebagai petugas BGN. Mereka diduga melakukan pemeriksaan terhadap dapur dan administrasi yayasan, yang diklaim sebagai calon mitra BGN.

Iwan pun menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan selalu mengkonfirmasi keabsahan informasi terkait BGN melalui kantor pusat. Ia juga mengatakan, BGN memiliki koordinasi yang jelas dan diumumkan secara resmi.

"Jika ada yang mengaku dari BGN tanpa dokumen atau surat tugas yang sah, harap segera laporkan ke pihak berwenang," tegasnya.

Iwan pun meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayai klaim dari individu atau pihak yang tidak dikenal. Ia juga mengimbau, segera hubungi kontak resmi BGN untuk verifikasi jika ditemui ada pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut.

Selain itu, langkah hukum akan ditempuh untuk mengusut oknum yang mencoreng nama baik institusi. Melalui keterangan ini, BGN berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap upaya penipuan, yang kerap menyasar lembaga atau yayasan di daerah.

"Informasi lebih lanjut terkait aktivitas resmi BGN, akan terus diupdate melalui Biro Hukum dan Humas BGN," tutupnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat (PKP), Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

Ia menuturkan akan mengusulkan hal ini ke DPR jika ada pertemuan ke depannya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, hanya memaparkan pembahasan awal dan perkenalan Kementerian PKP. Saat ini, pihaknya pun masih mengkaji terkait rencana omnibus law perumahan ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya, regulasi yang ada saat ini cukup berbelit sehingga mempersulit penyediaan perumahan. Jika regulasi berbelit, tata kota suatu daerah juga bisa terbelit-belit. Maka dari itu, omnibus law perumahan dibutuhkan,

"Ini semua kan bikin mempersulit, daerah-daerah bikin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit. Padahal yang di depan mata kita nggak lihat. Kalau Jakarta tumbuh menjadi kota kumuh kayak begitu yang salah negara Pak. Karena ketidakhadiran regulasi yang baik," tuturnya.

Fahri mengungkapkan pada proses penyediaan perumahan, ada beberapa permasalahan yang ia temukan. Salah satunya terkait ketersediaan lahan. Ia menuturkan, pihaknya ke depan akan memiliki direktorat yang akan mencari tahu keberadaan tanah-tanah yang siap dibangun hunian.

Kemudian, hambatan berikutnya adalah masalah perizinan. Fahri mengatakan Indonesia dikenal sebagai negara yang perizinannya berbelit-belit dan pihaknya ingin mengatasi hal tersebut, khususnya dalam perizinan perumahan.

"Jangan sampai kita ini menjadi pengusaha sudah menikmati pula izin-izin yang sulit itu karena dianggap perizinan bagian dari kompetisi. Yang punya uang banyak yang sanggup dapatkan izin, yang nggak punya uang nggak dapat izin. That is competition, salah Pak," ucap Fahri.

"Izin harus mudah bagi yang sulit maupun yang punya keuangan," tambahnya.

Video: Ini 7 Poin di UU Ciptaker yang Digugat Partai Buruh ke MK

Video: Ini 7 Poin di UU Ciptaker yang Digugat Partai Buruh ke MK