Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menawarkan peluang investasi perumahan di atas lahan eks kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke Qatar.

Maruarar mengatakan tawaran akan diberikan saat pertemuan kenegaraan. Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto akan ke Qatar akhir pekan ini.

"Saya mau ke Qatar, rencananya Jumat (11/4) saya ke Qatar mendampingi Pak Prabowo," kata Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, (8/4).

Maruarar mengatakan ada dua opsi yang akan ditawarkan. Pertama, lahan eks BLBI di Karawaci, Tangerang seluas 3,7 hektare.

Opsi kedua adalah lahan bekas perumahan DPR di Duren Kalibata, Jakarta Selatan. Menurut Maruarar, dua lokasi itu punya kondisi baik dan lokasi strategis.

"Ada yang paling bagus di Lippo Karawaci sebelah lapangan golf, menurut saya itu yang paling Istimewa. Kenapa paling Istimewa? Di sebelahnya lapangan golf, jalannya besar dan luas, dan tidak ada penghuni masyarakatnya," ujarnya.

"Ya, termasuk yang kita tawarkan karena itu bagus," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah per tahun untuk rakyat. Pemerintah berencana menggunakan beberapa lahan eks kasus korupsi untuk program ini.

Maruarar mengatakan rumah-rumah di atas tanah koruptor itu ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah sedang mencari cara untuk menggunakan tanah itu sesuai peraturan.

"Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah," ucap Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap daftar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diberikan selama bulan puasa Ramadan.

Dadan mengatakan menu yang diberikan punya daya tahan lama. Hal itu karena makanan diberikan siang hari untuk dibawa pulang dan bisa disantap saat berbuka puasa.

"Bentuk makanan yang tahan lama, seperti contohnya susu telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah," kata Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

"Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak yang jelas sumber komposisi gizinya tetap di mana di situ ada protein karbohidrat dan ada serat," imbuhnya.

Dadan mengatakan anak-anak akan dibekali kantong untuk membawa makanan ke rumah. Kantong itu harus dibawa keesokan harinya untuk diisi makanan kembali.

Dia menyebut metode ini sudah diuji coba di Sukabumi. Kali ini, metode yang sama bakal diterapkan di semua daerah.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," ujarnya.

Dadan menyampaikan di daerah mayoritas nonmuslim MBG tetap akan diberikan saat jam sekolah. Namun, saat ini metode di semua daerah tetap MBG dibawa pulang.

"Kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan penyesuaian penyaluran dan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada bulan Ramadan.

Ia menyebut MBG akan diberikan untuk dibawa pulang. Bagi yang berpuasa, makanan bisa dibawa pulang untuk dimakan pada saat berbuka. Sedangkan bagi yang tidak berpuasa, Dadan mengatakan MBG bisa dikonsumsi secara sembunyi-sembunyi.

"Untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/2/2025).

Ia mengatakan ada usulan di daerah nonmuslim MBG tetap diadakan seperti hari biasa. Namun, akhirnya diputuskan tetap disamakan daerah lainnya dan dievaluasi setelah satu pekan.

"Memang ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya. Jadi kita akan samakan," kata Dadan.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan treatment khusus," lanjutnya.

Menunya yang Tahan Lama

Dadan memaparkan, menu MBG pada bulan Ramadan adalah yang bersifat tahan lama seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, dan buah.

"Ya mungkin sesekali ada bubur kacang ijo atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat dan ada serat," jelas Dadan.

Makanan Diberikan dengan Kantong Ramah Lingkungan

Soal pengemasan makanan, pada bulan Ramadan nanti, kata Dadan, anak-anak sekolah akan diberi makanan dengan kantong ramah lingkungan yang ditukar setiap hari.

"Tahun lalu kita melaksanakan menggunakan paper bag, tapi tahun ini Alhamdulillah sudah berhasil diuji coba. Jadi ada uji coba di Sukabumi di mana anak-anak diberi makanan dengan kantong yang dibawa ke rumah. Kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantong yang isi, sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari," papar Dadan.

Dadan menerangkan, MBG akan langsung diberikan setelah libur awal Ramadan dan berlanjut hingga jelang Idul Fitri.

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Video: Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Gratis Saat Ramadan?

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan menu makan bergizi gratis (MBG) selama bulan puasa Ramadan di antaranya susu, telur rebus, kurma, kue kering fortifikasi, hingga kolak.

Dadan menyebut jenis-jenis makanan tersebut tergolong tahan lama dan bisa dinikmati siswa ketika berbuka puasa.

"Seperti contohnya susu telur rebus, kurma, kemudian kue kering fortifikasi, buah, dan lain-lain. Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau, atau kolak," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

Dadan mengatakan jenis makanan tersebut memiliki sumber komposisi gizi yang tetap lantaran ada kandungan protein, karbohidrat, dan serat.

Dadan memastikan program MBG tetap dilaksanakan di bulan Ramadan. Namun, mekanismenya makan bergizi bagi siswa yang berpuasa untuk dibawa pulang.

Menurutnya, para siswa akan diberikan sebuah kantong untuk membungkus makanan yang didapat dari sekolah untuk dibawa pulang ke rumah. Kantong tersebut, lanjutnya, harus dibawa kembali ke sekolah untuk diisi makanan lagi keesokan harinya.

"Sehingga tidak menimbulkan sampah dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari. Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadan. Jadi kita akan tetap melaksanakan," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra," ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada tanggal yan gsama.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

"Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya," ucap Dadan.

Di tempat yang sama, Dadan mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG yang dilatarbelakangi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," ucap Dadan.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

"Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya," kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana memperkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat (makan bergizi gratis). Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ujar Dadan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program tersebut.

Menurut Dadan, anggaran tersebut hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," ujarnya.

Dadan menyampaikan Prabowo gelisah karena masih banyak anak sekolah dan ibu hamil yang belum merasakan manfaat program itu.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," jelasnya.

Dadan melaporkan program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu.

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat. Dan ini setiap waktu terus bertambah," ujarnya.

Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.