Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih ada kekurangan. Kekurangan itu, menurut dia, juga dipengaruhi kebiasaan malas cuci tangan dan makan yang tidak pakai sendok.

"Kekurangan itu karena juga adat dan istiadat budaya kita juga," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo mengambil contoh saat dirinya masuk ke ruangan kelas. Dari 30 orang, 20 orang makan pakai sendok, sementara sisanya tidak. Prabowo mengatakan bisa saja kebiasaan negatif itu menyebabkan kasus keracunan.

"Saya masuk satu ruangan 30 orang, 20 pakai sendok, ada 10 nggak mau pake sendok. Tidak salah dia karena dia terbiasa makan tidak pakai sendok tapi kita mendidik dia untuk cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Hal-hal sepele, tapi mendasar," ujarnya.

Dia mengatakan ada juga vendor MBG yang tak menyediakan sendok di dalam kemasan makanan. Dia meminta ketersediaan sendok diantisipasi.

"Dan mungkin juga dalam paket itu Kepala BGN dalam ompreng yang diberikan tidak ada sendoknya bener kan? Jadi inisiatif orang tua membekali sendok. Nah mungkin perlu disosialisasikan atau kita bisa cari sendok-sendok tak terlalu mahal," lanjut Prabowo.

Prabowo juga menyinggung anak yang tidak terbiasa minum susu sehingga menyebabkan diare setelah mengonsumsi susu. Prabowo mengatakan hal itu butuh penyesuaian.

"Dengan makanan-makanan sebagai contoh ada yang pertama-pertama kalau dikasih susu tidak cocok karena dia tidak pernah minum susu sebelumnya, itu namanya lactose intolerant," ujarnya.

"Tapi setelah berapa minggu, kalau 2 minggu pertama akan istilahnya diare. Saudara-saudara masalah itu dia nggak pernah minum susu, kita kasih susu, dia butuh waktu penyesuaian," lanjut Prabowo.

Meski begitu, secara umum, Prabowo menyebutkan program MBG ini cukup membanggakan. Ia menilai banyak pemimpin negara yang justru memuji MBG ketika menemui dirinya.

"Tapi on the hold MBG ini adalah sesuatu cukup membanggakan banyak pimpinan negara yang dibahas adalah MBG," ujarnya.

'Simak juga Video Prabowo Klaim Keberhasilan MBG 99,99%: Yang Keracunan di Bawah 200 Orang'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin soal penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya untuk suatu kondisi itu tidak tepat.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar merespons usulan tersebut seperti dikutip, Kamis (16/1/2025).

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," sambungnya.

Menurut Buya Anwar, sapaannya, dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk membiayai program MBG dari keluarga berada karena penyaluran dana tersebut tidak seketat penyaluran zakat. Dalam Islam, hanya delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah.

Saat ditanya terkait penggunaan dana wakaf, Buya Anwar menyebut itu akan menghilangkan zat atau pokoknya. Mengingat, wakaf terdiri dari benda atau zat dan manfaat atau hasilnya.

"Kalau kita mewakafkan uang maka pokoknya tidak boleh hilang dan tetap menjadi milik yang mewakafkan sementara manfaatnya bisa diambil oleh pihak yang menerima wakaf. Oleh karena itu istilah wakaf makanan bergizi tidak bisa karena dzat atau pokoknya menjadi hilang," ujarnya.

Akan tetapi, jika yang diambil dalam hal ini adalah hasil pengelolaan harta wakaf, kata dia, itu boleh asal ada persetujuan dari pihak yang mewakafkan atau penggunaan hasilnya oleh si pengelola wakaf tidak bertentangan dengan niat dari pihak yang mewakafkan.

Menurutnya, hal yang memungkinkan dalam hal ini adalah penggunaan hadiah dan hibah atau infak dan sedekah. Namun, ini juga akan menimbulkan perbedaan pendapat.

Buya Anwar memberi alternatif program makan bergizi gratis dilakukan bertahap, sesuai ketersediaan anggaran.

"Menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada. Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," urainya.

Meski begitu, ia merasa aneh jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan program tersebut. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

"Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut bagi ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat," jelas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Pihaknya berharap pemerintah tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pemerintah dan pengusaha sehingga dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat dan bisa digunakan untuk membiayai berbagai program, salah satunya makan bergizi gratis.

Sebelumnya dilansirdetikNews, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?