Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto tak masalah atas keberadaan satgas pengamanan dari PDIP yang menjaga rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat penyidik melakukan penggeledahan.

Namun, Tessa mengimbau agar para satgas pengamanan itu tidak menghalangi upaya penyidik melakukan penggeledahan.

"Siapa pun bisa menjaga selama tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menghalang-halangi prosesnya," kata Tessa di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (7/1).

Tessa menegaskan seluruh pihak yang berupaya menghalangi upaya penyidik dalam mengusut suatu kasus dapat diproses hukum.

Ia merujuk pada pasal 21 UU Tipikor yang mengatur tentang tindakan menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi.

"Bila memang ada upaya-upaya untuk menghalangi prosesnya, bisa dikenakan Pasal 21 karena menghalangi penyidikan," ujar dia.

Kendati demikian, Tessa mengaku yakin satgas PDIP tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Ia yakin satgas PDIP itu justru membantu penyidik lembaga antirasuah dalam menjaga situasi di rumah Hasto agar tetap kondusif.

"Saya meyakini pihak-pihak yang saat ini ada di lokasi merupakan pihak-pihak yang taat hukum dan membantu proses agar tidak rusuh, tidak chaos di sana dan tidak mengganggu proses penggeledahan di sana," tutur dia.

KPK pada hari ini menggeledah rumah kediaman Hasto di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah 14 hari sejak KPK mengumumkan Hasto sebagai tersangka pada Selasa, 24 Desember 2024.

Selain Hasto, KPK juga menetapkan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku (buron).

Selain itu, KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di perkara Harun.

Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri.

Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya yakni Kusnadi (Staf PDIP) untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Hasto sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (6/1) kemarin, namun yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang. Hasto ingin pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP 10 Januari mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyebut Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berencana bergabung dengan Golkar.

Mahfuz menegaskan bahwa pernyataan tersebut hanyalah candaan.

"Hehehe, bercanda itu. Pak Bahlil kan senang guyon," ujar Mahfuz saat dimintai konfirmasi oleh Kompas.com pada Senin (23/9/2024).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kepastian Fahri Hamzah untuk tetap berada di Partai Gelora dan tidak akan pindah partai, Mahfuz hanya menyatakan bahwa Fahri tetap istiqomah di Gelora.

"Istikamah" ujarnya.

Pernyataan Bahlil mengenai Fahri Hamzah disampaikan dalam sambutannya pada peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada hari yang sama.

Dalam acara tersebut, Bahlil menyapa sejumlah tokoh yang hadir, termasuk Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir, serta beberapa tokoh lokal dari NTB.

Bahlil menyapa Fahri, yang dikenal sebagai tokoh asal Sumbawa, dan mengatakan kehadirannya itu dalam kapasitas sebagai "putra daerah".

"Khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah," kata Bahlil.

"Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi." ujarnya.

Dihubungi terpisah, Fahri pun menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia sebagai sebuah gurauan.

"Beliau pemimpin masa depan dari Timur. Rasa humornya tinggi," ujar Fahri kepada Kompas.com pada Senin (23/9/2024).