Video proyek turap perumahan mempersempit sungai di Kali Cikumpa, Cilodong, Depok, viral di media sosial. Proyek itu kini dihentikan Satpol PP.

Dari video yang dilihat detikcom Rabu (30/4/2025), tampak seorang warga merekam proyek tersebut. Tampak ada warga tengah mengerjakan proyek tersebut. Kemudian bebatuan yang tertumpuk di pinggir sungai.

Tampak pengerjaan itu masih tahap pengerjaan bebatuan. Terlihat turap itu dibangun sepanjang kira-kira 10 meter lebih dan memakan setengah badan sungai.

"Ini terlalu ambil badan GSS (garis sempadan sungai) badan kali, badan sungai. Terlalu kecil ini sungai," kata perekam video.

Dilihat di akun Instagram resmi Satpol PP Depok, proyek tersebut telah dihentikan. Kegiatan itu dihentikan sampai turunnya rekomendasi dari dinas terkait.

"Tim BKO Satpol PP Kecamatan Cilodong bersama dengan Kasi Pemtrantib Kelurahan Jatimulya pada hari Selasa, 29 April 2025 melakukan penghentian kegiatan penurapan badan sungai sampai dapat menunjukkan rekomendasi dari dinas terkait," tulis Satpol PP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Rumah susun (rusun) merupakan rumah vertikal yang beberapa tahun belakangan ini pembangunannya tengah didorong oleh pemerintah karena lahan di perkotaan semakin terbatas. Sebelum adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan rusun tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan setelah Kementerian PKP terbentuk, tanggung jawabnya diserahkan kepada mereka. Ada pun target Kementerian PKP untuk rusun adalah mereka akan fokus meneruskan pembangunan, perawatan, dan revitalisasi rusun yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR tersebut.

"Pembangunan rusun, tetapi memang untuk tahun 2025 ini fokus pada rusun multi years contract (MYC). Jadi kalau ada program-program rusun dari Kementerian PUPR dulu yang sekarang dilanjutkan oleh PKP, kami pastikan akan berjalan dan akan diteruskan. Untuk seluruh daerah di Indonesia," kata Sri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Dalam paparannya seluruh rusun yang termasuk dalam MYC akan ditargetkan selesai pembangunannya pada 2025 ini.

Sri menyebut saat ini terdapat 1.912 unit rusun baru yang dibangun dalam periode 2024-2025. Lalu untuk rusun yang tengah direvitalisasi atau diperbaiki agar tampak seperti baru kembali sebanyak 6.687 unit.

"Untuk rusun baru ada 1.912 unit dan ada revitalisasi rumah susun 6.687 unit," ucap Sri.

Ke depannya Kementerian PKP akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar penyaluran rusun tersebut tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Kemudian, tujuh tower di Kemayoran yang tersisa yakni 1-7 akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, menyatakan bahwa dari 93,1 juta keluarga di Indonesia 1 persen atau kurang lebih 1 juta keluarga di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem, di mana pengeluarannya kurang lebih Rp 400 ribu per bulan.

Pemerintah mau membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya dari hunian yang layak. Lantas, dengan jumlah keluarga dengan kategori miskin ekstrem tersebut, bisakah dibantu melalui Program 3 Juta Rumah?

Menanggapi hal ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Program 3 Juta Rumah bisa membantu kurang lebih 3 juta keluarga, maka untuk memenuhi 1 juta keluarga tergolong miskin ekstrem tentu memungkinkan.

"Dalam program kita setahun 3 juta keluarga dapat 3 juta rumah. Artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrem, itu juga sederhana sebenarnya," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Untuk biaya pembangunannya, Fahri menekankan anggarannya cukup besar berada di pusat, tetapi anggaran tersebut baru bisa dimanfaatkan apabila terdapat program perumahan di desa.

"Kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, didistribusikan secara baik, itu efeknya akan masif," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan jika APBN saat ini merupakan dana yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, APBN untuk program-program yang dijalankan masa Presiden Prabowo akan ditetapkan dalam proposal APBN 2026 pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat kebijakan untuk sektor perumahan beserta mekanismenya.

"Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026. Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana menyerap anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," terangnya.

Ada pun bentuk bantuan yang akan disiapkan oleh pemerintah di pedesaan berfokus pada renovasi rumah. Renovasi tersebut akan menggandeng 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai 1 triliun," sebutnya.

Selain di pedesaan, pemerintah juga akan membangun rumah di perkotaan yang bentuknya bukan lagi rumah tapak melainkan rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Pemerintah akan memakai lahan-lahan milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda). Untuk anggaran, pemkot bisa menarik dana dari investasi termasuk investasi luar negeri.

"Saya udah bilang tadi tantangan perkotaan adalah rumah susun karena tanah sudah gak ada. Di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silahkan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Jakarta (ANTARA) -

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengklaim banjir rob atau banjir pesisir yang terjadi pada sejumlah lokasi di kawasan Pluit Jakarta Utara, telah surut, Selasa siang.

“Info terkini genangan pukul 10.00 WIB sudah surut,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan seluruh genangan air di DKI Jakarta sudah surut berkat kolaborasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti BPBD, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan.

Menurut dia, seluruh OPD telah mengerahkan personel berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa pertabel atau berjalan dalam menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.

“Peran dari unsur masyarakat juga dilibatkan dalam upaya ini seperti pihak RT, RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan tokoh masyarakat lainnya membuat air banjir rob ini surut,” kata dia.

BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Sebelumnya BPBD DKI Jakarta menyebutkan satu RT di Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara masih terendam banjir rob atau banjir pesisir pada Selasa pagi.

"Ada satu RT dan satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob pagi ini," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau banjir rob pada 27 April hingga 4 Mei 2025 akibat adanya fenomena Super New Moon atau fase bulan perigee atau

Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir (rob) di wilayah pesisir utara Jakarta.

Kondisi ini menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 2 pada Senin (28/04) pukul 18.00 WIB yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan di utara DKI Jakarta.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

DPRD menyoroti sejumlah persoalan di Kota Bandung yang harus segera dibenahi. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang 2026 da Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Asep menyebut kemiskinan di Kota Bandung masih jadi masalah yang harus mendapat perhatian serius. Menurut data, kata Asep, tingkat kemiskinan di Kota Bandung pada tahun 2023 ada di angka 3,96 persen dan yang menunjukkan di antara kritis dan sejahtera.

"Artinya masih ada 102,8 ribu jiwa yang masih dikategorikan miskin di Kota Bandung, dengan tingkat garis kemiskinan sebesar Rp591.124 per kapita per bulan pada tahun 2023," kata Asep dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Asep menuturkan, dengan kondisi itu, kemiskinan di Kota Bandung dikategorikan masuk dalam kategori kemiskinan multidimensi yang dipengaruhi banyak faktor. Kemiskinan menurutnya juga terlihat dari kawasan permukiman kumuh.

Di Kota Bandung, Asep menyebut, terdapat 8 kawasan kumuh dengan wilayah terpadat berada di Bojongloa Kaler dengan tingkat kepadatan penduduk 40.050 jiwa per kilometer persegi. Kondisi itulah yang dijadikan salah satu acuan untuk menyusun RPJMD 2025-2029.

"Penurunan kemiskinan tidak hanya berpusat pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga pembangunan mentalitas manusianya. Sehingga program pengentasan kemiskinan masuk ke dinas strategis seperti Dinas Pendidikan, UMKM, DSDABM, Tenaga Kerja, Pariwisata, dan dinas lainnya yang dinilai penting dalam pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Kemudian pada aspek pemukiman, Asep mengungkapkan, anggaran untuk mengatasi kawasan kumuh perlu dievaluasi karena yang diperlukan tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

"Maka saya mendorong untuk mengentaskan kemiskinan tidaklah menjadi beban dari Dinas Sosial saja, namun juga dititipkan di dinas lain seperti DSDABM, Dinas Koperasi, Dinas Ketenagakerjaan, dan dinas yang terkait langsung dengan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Di sisi lain, Asep mengatakan, dari hasil beberapa kajian menunjukkan, kemiskinan di Kota Bandung tidak ada hubungan dengan aspek layanan kesehatan. Oleh karena itu, secara umum layanan kesehatan untuk masyarakat miskin dianggap cukup baik.

Namun, yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Bandung menurut Asep adalah akses layanan pendidikan. Dia menekankan harus dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana layanan pendidikan dasar terhadap masyarakat miskin di Kota Bandung.

"Berikutnya kaitan dengan peningkatan masyarakat miskin juga perlu diperhatikan agar kualitas SDM terus ditingkatkan dan dinas terkait harus memasukan program tersebut. Kajian untuk pembangunan pemukiman vertikal, sudah masuk ke Bapetlitbang untuk segera bisa diekspose," katanya.

"Tinggal quality improvement dengan membangun Pusdiklat bagi pendidikan tenaga pendidik (tendik) harus segera dirancang agar kualitas guru meningkat dan berkesinambungan menyiapkan guru-guru baru yang lebih muda dan fresh," tutup Asep.

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Tokoh penggerak disabilitas yang juga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, mengatakan makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa disabilitas harus tepat sasaran. Dia mengatakan gizi yang ada di menu makan bergizi gratis bagi pelajar disabilitas harus tepat.

"Kalau ini memang harus lebih khusus, harus ada komunikasi. Minimal harus ada komunikasi dengan pihak sekolah agar UMKM yang menyajikan itu benar-benar tepat sasaran, tepat gizinya," ujarnya dalam uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Khusus Negeri 1 Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).

Reda mengatakan disabilitas tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi tepung. Dia juga mengatakan disabilitas tak boleh terlalu banyak makan manis.

"Teman-teman disabilitas ini kebanyakan tidak boleh terlalu banyak makan tepung, kebanyakan manis seperti cokelat itu kan bahaya," ujarnya.

Diketahui, Reda bersama Gubernur Banten Andra Soni hadir dalam acara uji coba makan bergizi gratis untuk siswa Sekolah Khusus se-Tangerang Raya. Acara tersebut digelar oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa dan didukung oleh pihak swasta serta pemerintah daerah.

Reda berharap langkah ini dapat menjadi pemicu terselenggaranya acara serupa di daerah lain. Saat ini, menurut dia, masyarakat dan pemerintah masih lebih berfokus pada MBG untuk siswa reguler.

"Memang ini untuk mengisi kekosongan karena pemerintah masih fokus kepada yang biasa. Ini kami yang difabel fokusnya dengan melibatkan beberapa teman-teman yang juga perhatian terhadap disabilitas," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Andra Soni menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Kita akan berkolaborasi dan menindaklanjuti serta melakukan percepatan. Ini kan kuncinya bekerjasama, dan alhamdulillah saat ini swasta sudah sama-sama membantu. Banten ini banyak perusahaan yang ingin berkontribusi, tapi kami yang belum bisa memberikan arahan yang pas," kata Andra.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak atau siswa disabilitas perlu penanganan khusus. Ia pun mengajak pihak swasta maupun masyarakat untuk aktif terlibat.

Andra menyampaikan, menu makanan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) tak boleh sembarangan. Ia menyebut ABK sensitif terhadap jenis bahan makanan tertentu.

"Sangat sulit terkait memenuhi atau menyediakan makan bergizi gratis untuk anak-anak istimewa, bukan perkara mudah. Anak disabilitas makan tepung atau senyawa tertentu bisa membuat anak tidak stabil secara emosi dan sebagainya," ujar Andra dalam uji coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 1 Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).

Uji coba MBG ini dilakukan oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa untuk SKh di daerah Tangerang Raya. Dalam acara itu, hadir pula Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Mantovani.

Sekitar 1.500 murid sekolah khusus di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan akan mendapat makanan bergizi selama satu minggu. Makanan tersebut dibuat oleh UMKM dengan standar dan konsultasi dari pihak sekolah.

"Kita akan berkolaborasi dan menindaklanjuti serta melakukan percepatan. Ini kan kuncinya bekerjasama, dan alhamdulillah saat ini swasta sudah sama-sama membantu. Banten ini banyak perusahaan yang ingin berkontribusi, tapi kami yang belum bisa memberikan arahan yang pas," kata Andra kepada wartawan.

Sementara itu, Reda Mantovani, yang juga merupakan tokoh penggerak disabilitas, menyebut belum ada kelompok yang fokus membahas MBG untuk anak disabilitas.

"Untuk mengisi kekosongan karena pemerintah masih fokus kepada yang biasa ini, kami yang difabel fokusnya dengan melibatkan beberapa teman-teman yang juga perhatian terhadap disabilitas," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Berusaha mengantisipasi kesalahan dalam pembuatan dan distribusi program makan bergizi gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan pelatihan penjamah makanan bagi relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tasikmalaya.

Ratusan relawan atau pekerja dari 10 SPPG di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya tampak antusias mengikuti kegiatan yang dihelat di sebuah hotel Jalan Yudanagara Kota Tasikmalaya, Sabtu - Minggu (26-27/4/2025).

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Brigjen Pol Sony Sonjaya menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari rencana kerja BGN tahun 2025, dengan tujuan memastikan setiap relawan yang bekerja di dapur SPPG, memiliki kompetensi dalam menangani dan menyajikan makanan bergizi dalam skala besar.

"Kita harus pahami, memasak untuk 3 atau 4 orang tentu berbeda dengan menyiapkan makanan untuk 500, 1.000 bahkan sampai 4.000 orang. Jadi semua relawan wajib dibekali pelatihan ini agar memahami pengetahuan, menguasai keterampilan dan mematuhi etika serta SOP (standard operational prosedur)," ujar Sony, Minggu (27/4/2025).

Dia menambahkan, selain di Tasikmalaya pelatihan ini serentak dilaksanakan di Jakarta, Serang, Cirebon, Sumedang, Karawang dan Sumedang.

Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para ahli dan pejabat teknis dari berbagai instansi, seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta para ahli gizi.

"Saat ini telah ada 43 ribu lebih relawan penjamah makanan yg bertugas pada 1.071 SPPG pada 38 provinsi di Indonesia, 10 ribu lebih relawan telah mengikuti pelatihan penjamah makanan, termasuk diantaranya yang hari ini dilaksanakan," kata Sony.

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari penguatan integritas dan kualitas layanan dapur SPPG, yang kerap menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Pengetahuan relawan harus dibentuk, karena penyajian makanan itu tidak bisa sembarangan. Ini soal kesehatan, keamanan makanan dalam upaya membangun gizi bangsa," tegas Sony.

Dugaan Keracunan di Cianjur

Terkait kejadian dugaan keracunan yang terjadi di Cianjur belum lama ini, Sony mengatakan masalah itu masih dalam tahap pemeriksaan. Karena banyak faktor yang bisa memicu masalah tersebut. Namun dia menekankan pelatihan adalah salah satu upaya untuk mencegah hal semacam itu terjadi.

"(Kasus Cianjur) Itu bisa karena berbagai hal ya, tapi penelitian masih belum tuntas. Tapi setidaknya dengan adanya pelatihan ini, ke depan tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan MBG," kata Sony.

Menurut Sony, BGN berharap kegiatan ini dapat menjadi standar tetap yang akan terus ditingkatkan, seiring dengan pentingnya peran dapur SPPG dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.

"Mereka harus tahu bagaimana menangani bahan makanan yang baik. Misalnya, daging ayam tidak boleh berada terlalu lama di suhu ruang. Penanganan sayuran juga berbeda-beda. Itu semua dijelaskan oleh para pakar hari ini," kata Sony.

Nafsu Makan Siswa Jadi Kendala

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nanang Suhara mengaku mengapresiasi kegiatan ini. Pihaknya jadi memiliki ruang kolaborasi untuk kolaborasi menyiasati permasalahan di lapangan.

"Kami mendukung dan coba berkolaborasi bersama SPPG yang ada di Kota Tasikmalaya, bagaimana menyikapi permasalahan di lapangan. Contoh, anak-anak sudah biasa makan enak, mengandung micin. Anak-anak sudah biasa jajan," kata Nanang Suhara.

Kondisi ini berimbas pada rendahnya nafsu makan, sebagian siswa penerima MBG. Siswa terkadang ogah-ogahan ketika menerima jatah makan.

"Ini berefek nafsu makan hilang. Maka perlu siasat, bagaimana menyadarkan anak bahwa yang enak belum tentu sehat. Tapi yang bergizi pasti sehat. Kita akan dorong guru dan Kepsek, mengedukasi anak-anak, sehingga tujuan MBG demi Indonesia Emas 2024 bisa tercapai," kata Nanang Suhara.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Ratusan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dilaporkan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis. Para korban langsung dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan.

Keracunan massal itu terjadi Senin (21/4/2025) saat ratusan siswa SMP PGRI 1 Cianjur dan MAN 1 Cianjur mengkonsumsi menu MBG. Setelahnya, mereka mengeluhkan gejala keracunan seperti mual dan pusing.

"Tadi siang sekelas makan MBG, isinya nasi dan ayam potong seperti ayam suwir. Setelah itu, sekitar jam setengah tiga mulai pusing, mata juga kunang-kunang. Saya kan pulang, begitu sampai rumah langsung muntah," ucap Muhammad Reyhan, siswa kelas 10 MAN 1.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas MAN 1 Cianjur Rahman Jaenudin, mengatakan total siswa yang mengalami gejala keracunan usai menyantap MBG mencapai 55 orang.

"Data terbaru ada 55 orang. Selain yang di rumah sakit, kita juga data yang dibawa ke puskesmas dan dirawat di rumah. Kita masih terus data dengan menanyakan langsung ke setiap orangtua siswa," ungkapnya, Selasa (22/4/2025).

Sedangkan di SMP PGRI 1 Cianjur, ada 23 siswa yang mengalami gejala keracunan, mulai dari pusing, muntah, hingga diare. Kepala SMP PGRI 1 Cianjur Rika Mustikawati, mengatakan dari 23 orang tersebut ada 3 siswa yang dirawat di rumah sakit.

"Dari semalam sudah ada laporan jika siswa kami juga ada yang mengalami keracunan. Sampai tadi pagi kami terus komunikasi dengan setiap orangtua siswa, tercatat ada 23 orang yang mengalami keracunan. 3 siswa dirawat di RS, dan sisanya ada yang ditangani di puskesmas dan dirawat di rumah," kata dia.

Menurut dia, tidak hanya para siswa ada beberapa guru yang juga ikut menyantap MBG dan mengalami keracunan. "Jadi ada juga guru sebanyak 3 orang yang mengalami keracunan. Tapi gejala ringan dan bisa ditangani secara mandiri," kata dia.

Akibat keracunan massal itu, para siswa tak sedikit yang mengalami trauma. Bahkan beberapa siswa mengaku enggan memakan lagi tempe hingga daging ayam yang dimasak orang tuanya karena ingat dengan menu MBG.

"Iya trauma, kemarin dibuatkan tempe mendoan tapi katanya sama seperti makanan MBG. Jadinya tidak dimakan," kata salah satu orang tua siswa MAN 1 Cianjur, Kamis (24/4/2025).

"Sama daging ayam juga tidak mau. Mungkin karena masih trauma, inget kejadian sebelumnya," ungkapnya.

Kepala MAN 1 Cianjur Erma, mengatakan keracunan massal yang terjadi beberapa hari lalu memang memberikan trauma pada siswanya. "Karena baru terjadi, makanya masih ada yang trauma. Tapi kemungkinan setelah beberapa hari akan membaik," ujar Erma.

Sementara data terbaru dari Dinkes Jawa Barat, jumlah siswa yang keracunan MBG di Cianjur bertambah drastis dari semula 79 siswa, saat ini ada 165 siswa yang dilaporkan keracunan.

"Data diambil dari dua sekolah yaitu 972 orang, jumlah total sakit 165 orang," kata Rochady, Sabtu, (26/4/2025).

Menurut Rochady, seratusan siswa yang mengalami keracunan itu sempat dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, puskesmas dan klinik, ada juga yang dirawat di rumah. Namun kini mereka telah pulang karena kondisinya yang mulai membaik.

"Yang di rumah sakit, klinik dan puskesmas sudah dipulangkan karena sudah membaik kondisinya," ujarnya.

Rochady menuturkan, sampel menu MBG telah dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Dalam waktu dekat, hasil uji laboratorium akan diumumkan dan baru dapat dipastikan penyebab keracunan massal tersebut.

"Mudah-mudahan hasilnya segera keluar dalam waktu dekat," tutup Rochady.

Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Pihak mitra dapur itu mengaku belum dihubungi terkait niat tersebut.

"Terakhir kirim surat mau ketemu. Belum (dihubungi), saya nunggu proposalnya. Saya udah minta proposal tapi nggak dikasih," kata kuasa hukum mitra dapur MBG di Kalbata, Danna Harly, kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Danna juga merespons soal bantahan yayasan yang ditudingnya menggelapkan dana. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya ke kepolisian.

"Kita lihat aja nanti di kepolisian. Selain dari polisi ini bakal ada lagi yang nyikat," katanya.

Kemudian, Danna menegaskan proses hukum akan tetap berjalan meskipun nanti tunggakan hampir Rp 1 miliar itu dibayarkan.

"Lanjut sebagai pelajaran, perintah dari atas," tegasnya.

Sebelumnya, yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar, dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau nggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya