Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.

Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.

"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.

"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.

Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.

"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.

Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.

"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah menghadiri diskusi bersama Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terkait dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Said menyebut ada temuan indikasi penyalahgunaan terkait bantuan rumah tersebut mencapai Rp 109 miliar.

"Terhadap temuan 5.490 unit rumah nilainya hampir Rp 109 miliar. Dan ada indikasi penyalahgunaan. Katakanlah 'korupsi'. Memang saya setuju 100 persen untuk dibawa ke ranah hukum," kata Said di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Said menegaskan dirinya bersama Bupati Sumenep sepakat akan menyerahkan permasalahan ini melalui jalur hukum. "Saya juga sebagai warga Madura, sebagai anggota DPR, sebagai Ketua Banggar, dan Bupati Semenep bersepakat kita serahkan sepenuhnya proses hukum," ucapnya.

Said pun mengapresiasi undangan dan temuan yang telah disampaikan oleh Kementerian PKP. Sebab, kata Said, Sumenep termasuk daerah pemilihan (dapil) dirinya sebagai anggota Dewan.

"Tidak semua hal, program, yang turun ke Madura itu saya selaku anggota DPR tahu. Biasanya, mitranya, pasangannya yang lebih tahu. Saya kan Ketua Badan Anggaran dan anggota Komisi XI DPR. Itu tidak ada BSPS," tuturnya.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi juga menyampaikan apresiasi atas undangan diskusi oleh Menteri Ara. Achmad berharap program BSPS ini juga melibatkan pemerintah daerah ke depannya.

"Kami juga ingin menyampaikan aspirasi. Bahwa keberlangsungan program BSPS ini agar ke depannya itu melibatkan pemerintah daerah," sebutnya.

Sebelumnya, Said dan Achmad bersama Ara berdiskusi usai adanya dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Adapun BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perlu ada kebijakan subsidi tanah untuk membangun rumah masyarakat. Hal ini dilakukan akibat tingginya harga tanah terutama di kota-kota besar.

"Pemerintah ingin supaya tanah-tanah negara itu dipakai untuk membangun rumah rakyat. Nah karena harganya murah kan artinya kan ada subsidi dalam harga tanah kan," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (06/05/2025).

Fahri menjelaskan bahwa tingginya harga tanah menyebabkan masyarakat sulit punya rumah. Hal itu membuat rumah menjadi kebutuhan sekunder, terutama di perkotaan.

Alhasil menurutnya orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya kemampuan bisa terdepak dari perkotaan. Dengan begitu kota terkesan menjadi milik orang kaya saja.

"Soal tanah ini adalah pemerintah harus hadir kembali dalam pengadaan tanah. Maka Presiden (Prabowo Subianto) mengatakan pakai tanah negara di pusat-pusat kota, pakai tanah negara yang ada di pusat kota bangun rumah rakyat di pusat-pusat kota," imbuhnya.

Ia juga mengatakan tanah yang diberikan subsidi akan berdampak pada penurunan harga rumah. Jika tanahnya murah, bangunan rumah juga akan terjangkau.

"Tanah ini 30-40 persen daripada harga bangunan, sehingga tanahnya kalau murah itu harga rumah akan tanah. Jadi tanah akan menjadi elemen of subsidy. Jangan kayak sekarang, elemen of subsidy-nya itu jatuhnya ke kredit perbankan," sambung Fahri.

Selain itu, pemerintah juga akan memikirkan terkait subsidi lainnya, seperti subsidi angsuran atau subsidi bunga. Namun, fokus pemerintah saat ini adalah pada subsidi tanah sebagai subsidi awal.

Adapun tanah yang dapat disubsidi bisa dari tanah milik pemerintah atau tanah sengketa, sehigga menjadi murah untuk dibangun perumahan masyarakat. Ia menyebut ada banyak tanah yang bisa dimanfaatkan, seperti milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa 50 persen (penurunan harga rumah), berarti harganya rumah tinggal setengah. Berarti kan negara sudah mensubsidi melalui harga tanah kan. Apakah diperlukan subsidi lagi yang lainnya misalnya subsidi bunga atau subsidi angsuran dan sebagainya nanti kita lihat," ucapnya usai acara.

Fahri menilai penurunan harga rumah sampai 50 persen sudah luar biasa. Ia pun menegaskan pemerintah akan mengkaji lebih lanjut terkait regulasi subsidi tanah.

"Nanti sedang kita regulate secara teknis bagaimana mekanismenya untuk menjadikan tanah itu menjadi legal untuk pembangunan rumah," kata Fahri.

Kasus keracunan massal gegara program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Ratusan siswa sekolah menjadi korban keracunan usai menyantap menu makanan MBG.

Kasus keracunan setelah siswa mengkonsumsi menu MBG terjadi di Kabupaten Cianjur, Kota Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut mengomentari adanya menu MBG yang membuat siswa keracunan.

Menurut Dedi, kebijakan terkait pelaksanaan MBG menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Dia menyebut, pemerintah telah menangani adanya kasus keracunan karena MBG di sejumlah daerah di Jawa Barat.

"Sudah itu, pemerintah pusat Pak Muhaimin Iskandar (Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat) sudah berbicara itu kan. Ranahnya ranah pemerintah pusat," ungkap Dedi saat diwawancarai, Jumat (2/5/2025).

Dedi mengatakan, Kementerian Kesehatan telah diminta untuk melakukan audit dan pengawasan terhadap menu yang dibagikan dalam program MBG.

"Pak Muhaimin Iskandar sudah menyampaikan agar Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan dan audit kan sudah menyampaikan," singkatnya.

Untuk diketahui, ratusan siswa di SMP PGRI 1 dan MAN 1 Cianjur mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. Selain di Cianjur, sebanyak 342 siswa SMPN 35 Bandung juga keracunan setelah menyantap menu MBG yang telah disajikan.

Terbaru, puluhan pelajar dilarikan ke Puskesmas Rajapolah Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025) malam. Pelajar TK, SD dan SMP di Rajapolah itu mengalami gejala keracunan, seperti diare dan muntah-muntah setelah menyantap jatah MBG di sekolahnya pada Rabu (30/4/2025).

Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur

Video: Respons Mendikdasmen soal Siswa Keracunan Menu Makan Gratis di Cianjur

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang perumahan di Jawa Tengah (Jateng) untuk menjaga kualitas rumah subsidi bagi masyarakat.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga menyampaikan sejumlah program dan kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas untuk rakyat.

Ara meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHPTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rakyat di seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah.

Ara mengingatkan pengembang di daerah Jawa Tengah untuk tetap menjadi pengembang yang berintegritas dan bertanggungjawab membangun rumah berkualitas untuk rakyat sesuai Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.

"Kami ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif serta kendala yang dihadapi di lapangan dari para pengembang di Provinsi Jawa Tengah," ujarnya.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di
di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa Tengah, di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tersebut turut hadir perwakilan asosiasi pengembang seperti dari REI, Himperra, APERSI, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Ara menjelaskan Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja Kementerian PKP.

Selain itu juga menegaskan kepada para pengembang untuk segera melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan tindakan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di Nomor WhatsApp 0812-88888-911," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Provinsi Jawa Tengah menerima bantuan renovasi sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemprov Jateng akan memprioritaskan bantuan RTLH ini bagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bantuan ini selaras dengan program Pemprov Jateng yang terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Program yang akan digenjot adalah setiap kepala keluarga (KK) di Jateng memiliki satu rumah layak huni.

"Sangat terbantu sekali dengan program dari kementerian (PKP). Jika dihitung kekuatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita, maka ini sangat membantu masyarakat miskin ekstrem," kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).

Terkait warga mana yang akan mendapatkan bantuan renovasi rumah dari kementerian itu, Luthfi menyampaikan sudah siap untuk disurvei. Sebab, rencananya Menteri PKP Maruarar Sirait akan melakukan survei dua pekan mendatang di Banyumas.

Sebagai informasi, perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) menjadi prioritas Gubernur Ahmad Luthfi. Sebab, jumlah RTLH sampai dengan Desember 2024 tercatat sebanyak 1.022.113 unit. Untuk menanggulangi masalah ini diperlukan penanganan secara kolaboratif dan komprehensif dari berbagai sumber pendanaan, seperti APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Corporate Social Responsibilty (CSR), Baznas, serta swadaya masyarakat.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menginginkan semua penerima bantuan renovasi rumah dilakukan pemeriksaan by name dan by address, sehingga tidak terjadi salah sasaran.

Ia menjelaskan bantuan renovasi rumah warga miskin yang dialokasikan untuk Jateng, Jabar, Banten, dan DKI Jakarta ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi. Total ada 2.000 rumah yang akan direnovasi di empat provinsi tersebut.

Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan mengatakan, penerima bantuan renovasi ini diharapkan merupakan rumah sendiri atau milik pribadi. Sehingga tidak ada sengketa kedepannya saat rumah sudah selesai direnovasi dan menjadi bagus.

"Sebaiknya rumah sendiri dan ditinggali sendiri. Supaya tidak ada sengketa kedepannya dengan keluarga. Rumahnya tidak di jalur hijau, dan lokasi rumah itu memang peruntukanya untuk permukiman," kata Aguan.

Jangan orang kaya rumahnya direnovasi, sedangkan orang miskin tidak.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap kembali menjalankan renovasi rumah tidak layak huni di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng) melalui semangat Gerakan Gotong Royong Mewujudkan Rumah untuk Rakyat (Membangun dan Merenovasi).

"Jadi dua minggu lagi kami survei di Banyumas, Jawa Tengah dan di Bandung, Jawa Barat," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, agar tepat sasaran secara by nameby address dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan renovasi rumah tidak layak huni masyarakat kurang mampu.

"Jangan orang kaya rumahnya direnovasi, sedangkan orang miskin tidak," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan membahas persiapan penyaluran corporate social responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk merenovasi rumah, yakni 500 unit di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wali Kota Bandung M Farhan, Bupati Pati Sudewo, dan Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Sugianto Kusuma atau Aguan.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengakui sangat terbantu dengan adanya renovasi RTLH melalui semangat Gerakan Gotong Royong Mewujudkan Rumah untuk Rakyat (Membangun dan Merenovasi).

"Sangat terbantu sekali, itu selaras dengan program kita terkait dengan RTLH. Jadi di Jawa Tengah itu punya program Satu Kepala Keluarga (KK) Satu Rumah Layak Huni dan ini sudah kita hitung berdasarkan pendapatan asli daerah (PAD) kita. Kalau nanti dibantu oleh arahan Pak Menteri, itu sangat membantu sekali untuk masyarakat kita yang mengalami kemiskinan ekstrem," kata Ahmad Lutfi.

Wali Kota Bandung M Farhan menyatakan kesiapannya terkait rencana survei dari Menteri PKP.

"Dua minggu Pak, siap," kata M Farhan.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan renovasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu tanpa menggunakan dana APBN, APBD dan BUMN, namun melalui semangat gotong royong dengan berbagai pihak seperti masyarakat dan pengusaha swasta.

Menurut dia, dengan semangat gotong royong sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, gerakan pembangunan rumah ini belum pernah ada dan baru pertama kali dalam sejarah pemerintah dengan menggandeng pengusaha dan masyarakat yang mampu untuk membangun rumah tanpa dana APBN, tanpa APBD, tanpa BUMN dan tanpa BUMD.

Kementerian PKP menggandeng Yayasan Budha Tzu Chi dan Kadin Indonesia untuk membangun dan merenovasi rumah masyarakat kurang mampu di Kelurahan Johar Baru, Tanah Tinggi, Jakarta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan rumah subsidi untuk pekerja ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner hingga kader lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji bisa punya rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan siap untuk membantu para pelaku pekerja ekonomi kreatif melalui alokasi bantuan rumah subsidi yang difasilitasi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan Menteri Ara dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Ara menambahkan, hal yang dilakukannya ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memudahkan pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki gaji agar bisa membeli rumah.

"Hari ini kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi untuk pegawai terutama Kader Lapangan BKKBN dan juga untuk pelaku ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner di berbagai daerah yang tidak mempunyai slip gaji. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk membantu memudahkan pekerja informal membeli rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara pun berpesan agar dalam pelaksanaannya nanti harus bisa memilih pengembang yang berkualitas. Hal itu agar rumah yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang baik.

"Penting untuk terus bagaimana konsumen yaitu rakyat supaya bisa diedukasi untuk mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas. Kualitas harus dijaga, dana subsidi juga tepat sasaran, untuk itu data MBR harus pakai dari BPS agar jangan ada lagi di luar yang berhak mendapatkan bantuan rumah subsidi," tutur Ara.

Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Wamenekraf menyambut baik dukungan Kementerian PKP untuk membantu pekerja ekonomi kreatif dan kader lapangan BKKBN mendapatkan alokasi rumah subsidi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Para pejabat angkatan udara mengatakan, delapan bom "dilepaskan secara tidak normal" dari sebuah jet tempur pada saat latihan militer Korea Selatan dengan bom betulan Kamis (06/03). Media melaporkan serpihan bom tersebut mendarat di wilayah sipil Pocheon.

Sedikitnya tujuh orang terluka, empat diantaranya mengalami luka serius, akibat jet tempur secara "tidak sengaja" menjatuhkan delapan bom selama latihan militer, demikian ungkap Angkatan Udara Korea Selatan.

"Delapan bom MK-82 yang merupakan bom multiguna dilepaskan secara tidak normal dari pesawat KF-16 Angkatan Udara, mendarat di luar jarak tembak yang telah ditentukan, kami sangat menyesalkan penembakkan bom yang tidak disengaja tersebut, yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil, dan berharap mereka yang terluka dapat segera pulih," demikian pernyataan Angkatan Udara.

Angkatan Udara juga melaporkan telah membentuk komite tanggap darurat untuk menyelidiki insiden ini, dan berjanji untuk mengambil "semua tindakan yang diperlukan, termasuk kompensasi untuk kerusakan."

Beberapa jam setelah pernyataan awal, kantor berita Reuters melaporkan pernyataan koreksi dari Angkatan Udara Korea Selatan, bahwa bom-bom tersebut dilepaskan oleh dua jet tempur.

Apa yang diketahui sejauh ini?

Laporan media setempat menyebutkan, bom-bom itu jatuh sekitar pukul 10:00 pagi (0100 GMT) di wilayah Pocheon, Korea Selatan, yang berjarak sekitar 40 kilometer di timur laut Seoul. Daerah ini dekat dengan perbatasan Korea Utara yang t dijaga sangat ketat oleh militer.

Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korea Selatan mengatakan, bom-bom tersebut "diduga jatuh di sebuah desa selama latihan gabungan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat."

Bom tersebut dilaporkan merusak sejumlah rumah dan sebuah gereja.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan sebelumnya telah melaporkan, pada hari itu mereka sedang melakukan latihan militer bersama dengan AS di Pocheon, menjelang latihan militer tahunan yang akan dimulai minggu depan.

Kementerian Pertahanan di Seoul tidak segera mengomentari bom yang dijatuhkan secara tidak sengaja itu.

Apa kata penduduk desa?

Menurut laporan media setempat, desa tempat jatuhnya bom itu berlokasi dekat dengan area latihan militer Seungjin. Penduduk setempat selama bertahun-tahun, telah memprotes gangguan dan potensi bahaya dari latihan militer.

Park, seorang warga setempat, kepada kantor berita Yonhap mengatakan, ia sedang menonton televisi di rumah saat insiden terjadi.

"Tiba-tiba saya mendengar ledakan yang sangat dahsyat, seperti petir, dan seluruh rumah bergetar. Ketika saya keluar rumah, semuanya kacau balau," katanya.

Sebuah panti wreda di dekatnya juga terkena dampaknya.

"Sebuah ledakan tiba-tiba mengguncang gedung. Jendela-jendela pecah, dan salah satu guru kami terluka dan dibawa ke rumah sakit," kata direktur pusat perawatan lansia tersebut kepada kentor berita Yonhap, seraya menambahkan bahwa para manula itu ketakutan tetapi untungnya tidak ada yang terluka.

im/as (Reuters, AP, AFP)

Lihat juga Video 'Bom Bunuh diri di Ponpes Pakistan, 6 Orang Tewas Termasuk Ulama Taliban':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Banjir merendam perumahan Vila Nusa Indah 2 Bekasi, Jawa Barat. Banjir terjadi setelah hujan melanda kawasan Jabodetabek sejak semalam.

Salah satu warga yang terdampak banjir ialah Adinda (26) yang merupakan warga Blok CC1 Perumahan Vila Nusa Indah 2. Dia mengatakan air sudah merendam lantai 1 rumahnya.

"Tingginya lantai 1 udah habis kerendam semua. Semalam hampir mau naik ke lantai 2," kata Adinda kepada detikcom, Selasa (4/3/2025).

Dia juga menunjukkan video kondisi banjir di permukimannya. Air terlihat merendam jalanan di sekitar perumahan dan masuk ke rumah-rumah warga.

BPBD Kota Bekasi juga mencatat banjir terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Jatiasih. Setidaknya, ada enam titik yang masih digenangi banjir.

Berikut lokasi dan tinggi muka air (TMA) di wilayah itu:

•⁠ ⁠⁠Bumi Nasio Indah TMA ± 120 CM; (air mulai masuk pukul 23.46 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Jatiluhur TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 00.44 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Graha Indah TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 01.24 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Buana TMA ± 150 CM; (air mulai masuk pukul 01.24 WIB);
•⁠ ⁠⁠Perum Pondok Gede Permai TMA ± 300 CM. (air menggenang Pukul 00.10 WIB dan mulai limpas dari tanggul pukul 03.15 WIB)

Lihat Video: Sejumlah Wilayah di Bekasi Masih Banjir, Ketinggian Air Capai 3 Meter

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Korban tewas dalam kecelakaan pesawat militer Sudan yang jatuh di area permukiman di pinggiran Khartoum, ibu kota negara itu, bertambah menjadi sedikitnya 46 orang. Sekitar 10 orang lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut.

"Setelah penghitungan akhir, jumlah korban tewas mencapai 46 orang, dengan 10 orang terluka," demikian pernyataan terbaru kantor media pemerintah Khartoum, seperti dilansir AFP, Rabu (26/2/2025).

Kecelakaan pesawat militer jenis Antonov itu terjadi pada Selasa (25/2) malam di dekat pangkalan udara Wadi Seidna, yang merupakan salah satu pusat militer terbesar di Omdurman, bagian dari wilayah Khartoum, ibu kota Sudan.

Militer Sudan, dalam pernyataan yang dirilis Selasa (25/2) malam, menyebut pesawat militer itu terjatuh saat lepas landas dari sebuah pangkalan udara.

Sejumlah penduduk Omdurman melaporkan terdengarnya ledakan keras akibat kecelakaan pesawat militer itu, yang juga memicu pemadaman listrik di area tersebut. Disebutkan juga oleh para saksi mata bahwa kerusakan terjadi pada sejumlah rumah di area permukiman yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat.

Para korban tewas dilaporkan terdiri atas personel militer dan warga sipil. Laporan Reuters yang mengutip sumber militer dan medis Sudan menyebut seorang komandan senior di Khartoum, Mayor Jenderal Bahr Ahmed, di antara korban tewas dalam kecelakaan tersebut.

Belum ada pernyataan resmi dari militer Sudan soal komandan yang tewas dalam kecelakaan itu.

Insiden ini terjadi saat militer Sudan sedang berperang dengan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sejak April 2023.

Sumber-sumber militer Sudan menyebut malfungsi teknis sebagai kemungkinan besar penyebab jatuhnya pesawat militer tersebut.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini