Presiden Prabowo Subianto akan memberikan jatah 2.000 rumah subsidi untuk pengendara atau driver ojek online (ojol) dan taksi online yang tergabung di Gojek.

Kebijakan itu telah diputuskan dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Patrick Walujo.

"Kita mulai kebaikan untuk 1.000 (pengendara ojol) roda dua, 1.000 (pengendara taksi online) roda empat," kata Maruarar pada jumpa pers di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4).

Maruarar menjelaskan driver ojol dan taksi online menjadi prioritas penerima rumah subsidi sesuai arahan Prabowo. Dia berkata Prabowo ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal juga bisa membeli rumah subsidi.

Dia mengatakan memang ada tantangan di balik kebijakan ini. Salah satunya meyakinkan perbankan untuk memberikan pinjaman kepada pekerja yang tak punya penghasilan tetap.

Pada kesempatan itu, Patrick juga sudah berkomunikasi dengan Direktur Consumer & Commercial Lending PT Bank Tabungan Negara Tbk. Hirwandi Gafar. Patrick mengatakan beberapa mekanisme yang memungkinkan driver ojol dan taksi online mencicil rumah.

"Selanjutnya itu akan dipotong setiap hari langsung masuk ke tabungan mitra yang ada di Gopay," ujar Patrick.

Dia menjelaskan ada beberapa syarat bagi driver ojol dan taksi online bisa ikut program perumahan ini. Pertama, Gojek akan menyaring penerima manfaat dari produktivitas mereka mengantar jemput penumpang.

Selain itu, Gojek akan melihat penghasilan rata-rata driver tersebut. Jika layak, driver itu akan direkomendasikan mengikuti KPR rumah subsidi.

"Karena semua transaksi itu terekam secara digital, kita bisa melihat siapa yang mempunyai kemampuan finansial untuk bisa ikut program KPR," ucapnya.

Maruarar juga menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hari ini. Mereka membahas rencana jatah 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Dia mengatakan syarat wartawan mendapatkan rumah subsidi adalah bergaji Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Dia memastikan jatah rumah untuk wartawan bukan dalam rangka meredam kritik media massa.

"Wartawan itu bagian dari pilar demokrasi. Demokrasi harus tetap terjaga, tapi bagaimana tugas negara memperhatikan warga, buruh tani, nelayan, pekerja migran, guru. Tapi masalah demokrasi, ada yang salah, dikritik," ucap Maruarar.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan rumah subsidi untuk pekerja ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner hingga kader lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki slip gaji bisa punya rumah layak huni.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan siap untuk membantu para pelaku pekerja ekonomi kreatif melalui alokasi bantuan rumah subsidi yang difasilitasi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan Menteri Ara dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Ara menambahkan, hal yang dilakukannya ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memudahkan pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki gaji agar bisa membeli rumah.

"Hari ini kita bicara soal mempersiapkan rumah subsidi untuk pegawai terutama Kader Lapangan BKKBN dan juga untuk pelaku ekonomi kreatif seperti pengusaha kuliner di berbagai daerah yang tidak mempunyai slip gaji. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk membantu memudahkan pekerja informal membeli rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/3/2025).

Ara pun berpesan agar dalam pelaksanaannya nanti harus bisa memilih pengembang yang berkualitas. Hal itu agar rumah yang dibangun memiliki kualitas bangunan yang baik.

"Penting untuk terus bagaimana konsumen yaitu rakyat supaya bisa diedukasi untuk mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas. Kualitas harus dijaga, dana subsidi juga tepat sasaran, untuk itu data MBR harus pakai dari BPS agar jangan ada lagi di luar yang berhak mendapatkan bantuan rumah subsidi," tutur Ara.

Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Wamenekraf menyambut baik dukungan Kementerian PKP untuk membantu pekerja ekonomi kreatif dan kader lapangan BKKBN mendapatkan alokasi rumah subsidi.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)

Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) di SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta yang berlokasi di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada Rabu (19/02/2025). Ia ingin memastikan kelayakan menu makanan yang tersedia untuk anak-anak sekolah.

Nampak sejumlah makanan yang disediakan pada SMP Negeri 174 meliputi nasi, ayam goreng, tahu semur, sayur sawi, dan buah salak, dengan sekotak susu. Sementara pada SMAN 58 Jakarta, menu yang disajikan adalah nasi, ayam katsu, tahu, sayur buncis, dan buah pisang.

"Apabila tidak habis dimakan, makanan dapat dibungkus dan dibawa pulang," pesan Wapres Gibran, mengimbau untuk tidak memiliki kebiasaan gemar membuang makanan.

BACA JUGA:

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama sisa makanan di sekolah sebaiknya diproses menjadi limbah yang bisa kembali dimanfaatkan. Ia meminta pemerintah agar berhati-hati untuk menyarankan membawa sisa makanan MBG.

Pasalnya, dalam beberapa kasus, kondisi sisa pangan yang dibawa pulang sudah tidak lagi higiene dan bahkan bisa memicu keracunan. Kebiasaan untuk tidak membawa sisa makanan juga diterapkan di beberapa negara, salah satunya Jepang.

"Kita biasa kalau makan di restoran dan tidak habis, maka kita akan minta dibungkus untuk dibawa pulang. Di beberapa restoran di Jepang berbeda hal nya. Di salah satu restoran di kota Otaru, daerah Hokaido yang penuh bersalju tinggi di bulan Februari ini maka besar-besar tertulis, mengizinkan makanan yang tidak habis untuk dibawa pulang. Ini untuk mencegah keracunan makanan," sorot Prof Tjandra, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (21/2/2025).

"Kita ingat bahwa pernah juga diberitakan kejadian pada jatah makan Jamaah Haji kita yang disimpan beberapa waktu dan waktu dimakan sudah agak basi dan menimbulkan sakit perut dan lain-lain."

Prof Tjandra berharap, program baik MBG bisa diberikan tepat sasaran secara berhati-hati dengan tetap memastikan keamanan pangan atau food security. Bila kasus keracunan pangan terjadi, pemberian MBG malah membahayakan siswa.

"Dari sekarang baik kalau kita berhati-hati, ingatkan bahwa makanan harus dihabiskan saja di tempat pembagiannya, jangan disimpan untuk dibawa pulang. Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malam jadi kontra produktif," sambung dia.

"Harus dijaga ketat oleh pengelola Makan Bergizi Gratis, sesuai konsep from farm to plate, mulai dari penyediaan bahan pangannya sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya," pungkasnya.

BACA JUGA:

(naf/kna)

Badung -

Program makan bergizi gratis (MBG) bakal dijalankan pada 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menyiapkan anggaran Rp 16,7 miliar. Dengan anggaran tersebut, satu porsi makanan untuk tiap anak akan dijatah Rp 20 ribu.

"Ya kami sudah siapkan atas perintah pimpinan (bupati). Dalam APBD 2025 sebesar Rp 16,7 miliar," jelas Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Ida Bagus Surya Suamba dikonfirmasi pada Kamis (19/12/2024).

Surya mengatakan uji coba makan bergizi gratis sudah digelar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung di dua sekolah dasar (SD). Dalam uji coba itu, sudah diterapkan jatah Rp 20 ribu per anak.

Besaran tersebut dua kali lipat dari yang dirancang pemerintah pusat, yakni sebesar Rp 10 ribu. Namun, untuk kelanjutan teknis pelaksanaan, Surya berujar, masih menunggu petunjuk pemerintah pusat.

Menurut Surya Suamba, berdasarkan Disdikpora Badung saat uji coba, anggaran Rp 20 ribu per anak dipandang ideal untuk melengkapi komponen pemenuhan gizi dalam setiap porsi.

Surya memastikan anggaran itu telah dipasang untuk berlangsungnya program gagasan Presiden Prabowo Subianto di Gumi Keris. Kejelasan apakah ada bantuan dana dari pemerintah pusat, ia menegaskan masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Kami tentu mendukung program pemerintah pusat. Terkait teknis lebih lanjut, kami masih menunggu," tandas Surya Suamba.

(hsa/dpw)

Jakarta -

DPRD Kota Surabaya menyambut positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang rencananya juga diterapkan di Kota Pahlawan. Program tersebut diperkirakan berjalan pada pertengahan 2025 nanti.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menyampaikan pihaknya menyambut positif program tersebut. Program tersebut merupakan langkah taktis dan tepat dari pemerintah untuk mencetak generasi bergizi dan investasi sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

"Dengan dukungan semua pihak dan bekerja bersama-sama hingga tingkat lokal, MBG akan segera direalisasikan. Apalagi program ini sudah dinantikan. Ini investasi SDM masa depan," kata Bahtiyar, dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/11/2024).

Politisi dari Partai Gerindra itu bangga dengan program yang dicanangkan pemerintah. Ia ingin tersebut terealisasi dengan baik di Surabaya.

Sebab, seluruh siswa di tiga jenjang yakni SD, SMP dan SMA berhak atas makan siang gratis. Bahkan dimungkinkan juga sarapan gratis dengan menu gizi berstandar.

Bahtiyar menjelaskan program MBG yang menyasar semua pelajar itu akan memberi manfaat. Bahkan tidak hanya seluruh siswa SD, SMP, dan SMA tapi juga keluarga mereka juga mendapat berkah dari MBG.

Keluarga tidak lagi ribet menyiapkan bekal atau memikirkan uang saku anak mereka untuk makan siang. Jatah uang makan anak mereka bisa dialokasikan untuk kebutuhan keluarga rutin lainnya. Dengan begitu, bisa mengurangi biaya pengeluaran yang ada.

Saat ini, seluruh daerah tengah menyiapkan program MBG itu di tingkat lokal. Termasuk dukungan anggaran dan kebijakan lain yang berpihak pada suksesnya program Prabowo-Gibran ini.

Pemkot Surabaya juga tengah melakukan pendataan terhadap seluruh siswa SD dan SMP negeri dan swasta sesuai kewenangannya.

Total untuk dua jenjang pendidikan tersebut mencapai 396.000-an. Jumlah ini belum termasuk pelajar jenjang SMA di Surabaya yang di bawah Pemprov Jatim. Pendataan juga tengah dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat program MBG.

Sementara uji coba pemberian jatah MBG itu juga sudah digelar di wilayah Surabaya. Animo dan antusiasme siswa menyambut program pemberian makan gratis tersebut sangat tinggi. Mereka antusias karena bisa menghemat pengeluaran.

Bahtiyar berharap tidak hanya kalangan pemerintah yang berkontribusi pada program MBG tersebut. Pihak ketiga bisa ikut serta dalam proses jalannya program ini seperti menyuplai bahan-bahan pokok.

Tentunya, kara Bahtiyar menyesuaikan kadar gizi yang sudah ditetapkan dengan harga terjangkau. Sesuai ketetapan harga yang telah ditentukan pemerintah.

"Program ini adalah program yang menunggu kerja sama dengan semua pihak. Dengan bekerja bersama-sama dan dukungan semuanya, MBG akan sukses," ujar Bahtiyar.

Bahtiyar menuturkan siapa pun bisa berkontribusi. Dengan segala ketentuan dan persyaratan yang ada, program yang bermanfaat untuk masyarakat itu memang harus memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Ia mengatakan program ini harus menggandeng UMKM lokal dalam penyediaan MBG di tingkat lokal.

"Harus menggandeng UMKM sekitar, kantin sekolah, hingga toko pracangan dalam penyediaan MBG. Mereka harus menjadi mitra MBG di setiap wilayah," kata Bahtiyar.

"Pemkot dan sekolah harus menggandeng pelaku ekonomi kerakyatan terdekat," sambungnya.

Dengan menggandeng pelaku UMKM dan pracangan di kelurahan dan wilayah terdekat akan menggerakkan ekonomi rakyat paling lokal. Dengan begitu ekonomi tergerak dan roda keuangan berputar sehingga berkah dan bisa dirasakan warga sekitar.

Selain menggerakkan ekonomi UMKM, MBG tersebut juga untuk mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Saya minta, pembelian bahan pokok untuk penyedia makan gratis itu harus beli di toko Pracangan di kampung terdekat. Mereka mitra sekolah," pungkasnya.

Lihat juga Video: Prabowo Bicara Pentingnya Makan Bergizi Gratis di KTT G20

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)