Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya berhenti sementara. Namun, belum diketahui secara pasti alasannya.

Salah satu sekolah penerima program MBG, SMPN 13 Surabaya, membenarkan bahwa sejak Rabu (15/5/2025), sekolah tidak lagi menerima distribusi makanan dari program tersebut. Program MBG libur sementara hingga awal pekan depan.

"Dari tim MBG menyampaikan libur sementara sejak tanggal 15 Mei kemarin," kata Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi saat dihubungi detikJatim, Jumat (16/5/2025).

Namun, hari ini ia menerima informasi bila hari Selasa (20/5/2025) program MBG akan dilanjutkan kembali. SMPN 13 tidak menerima makan siang sejak tanggal 15 dan 16 Mei.

"Info yang saya terima setelah salat Jumat tadi, dari tim MBG sekolah bahwa tanggal 20 Mei kemungkinan lanjut lagi," jelasnya.

Perkara berhenti atau libur sementara program MBG, pihak sekolah tidak mengetahui alasannya.

"Terkait alasannya libur, kami tidak mendapatkan informasinya," ujarnya.

Karyadi menyebut, sejauh ini tidak ada masalah pada makanan dari program pemerintah. Sebelumnya pada bulan Februari, SMPN 13 sempat mengeluhkan buah terasa kecut seperti mau basi.

"Tidak ada masalah. buahnya relatif aman karena berkulit, misalnya jeruk, klengkeng, pisang, anggur," pungkasnya.

Sementara itu, pihak dapur MBG masih belum merespons ketika dikonfirmasi detikJatim.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah menghadiri diskusi bersama Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terkait dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Said menyebut ada temuan indikasi penyalahgunaan terkait bantuan rumah tersebut mencapai Rp 109 miliar.

"Terhadap temuan 5.490 unit rumah nilainya hampir Rp 109 miliar. Dan ada indikasi penyalahgunaan. Katakanlah 'korupsi'. Memang saya setuju 100 persen untuk dibawa ke ranah hukum," kata Said di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Said menegaskan dirinya bersama Bupati Sumenep sepakat akan menyerahkan permasalahan ini melalui jalur hukum. "Saya juga sebagai warga Madura, sebagai anggota DPR, sebagai Ketua Banggar, dan Bupati Semenep bersepakat kita serahkan sepenuhnya proses hukum," ucapnya.

Said pun mengapresiasi undangan dan temuan yang telah disampaikan oleh Kementerian PKP. Sebab, kata Said, Sumenep termasuk daerah pemilihan (dapil) dirinya sebagai anggota Dewan.

"Tidak semua hal, program, yang turun ke Madura itu saya selaku anggota DPR tahu. Biasanya, mitranya, pasangannya yang lebih tahu. Saya kan Ketua Badan Anggaran dan anggota Komisi XI DPR. Itu tidak ada BSPS," tuturnya.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi juga menyampaikan apresiasi atas undangan diskusi oleh Menteri Ara. Achmad berharap program BSPS ini juga melibatkan pemerintah daerah ke depannya.

"Kami juga ingin menyampaikan aspirasi. Bahwa keberlangsungan program BSPS ini agar ke depannya itu melibatkan pemerintah daerah," sebutnya.

Sebelumnya, Said dan Achmad bersama Ara berdiskusi usai adanya dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Adapun BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5) malam, guna membahas penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, yang meminta adanya rumah subsidi bagi pekerja.

Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana pembangunan 20.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur.

“Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait hal tersebut,” ujar Khofifah.

Rumah subsidi tersebut akan disalurkan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera, dengan sejumlah kemudahan, seperti uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga tenor maksimal 20 tahun.

Gubernur menegaskan meski harganya terjangkau, rumah subsidi ini tetap mengutamakan kualitas dan kelayakan huni.

“Rumah yang layak dan berkualitas untuk kehidupan lebih baik masyarakat Jatim,” katanya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim bersama Kementerian PKP menyepakati pembangunan 200 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik yang akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni 2025.

Selain itu, disepakati pula kerja sama renovasi 500 rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group, yang akan dimulai dari rumah-rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya bersama BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional, terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Rumah subsidi ini untuk buruh, guru, petani, nelayan, ART, hingga pekerja migran,” katanya.

Ia berharap program ini dapat menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor yang terkait langsung dengan industri perumahan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, serta Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil.

Selain itu turut dihadiri Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Lippo Group James Riyadi, serta sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

BOJONEGORO.INEWS.ID - Petugas kepolisian dari Polda Jawa Timur, bersama dengan Polda Papua, Polda Papua Barat dan Polda DIY, melakukan penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan tempat memproduksi senjata api.

Rumah tersebut berada di Perumahan Kalianyar, Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Tak hanya memproduksi, rumah tersebut juga untuk merakit, memodifikasi senpi. 

Menurut keterangan polisi, senjata api ilegal tersebut digunakan untuk mensuplai senajata api ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Dalam perkara itu, petugas menangkap 3 warga di rumah tersebut.

Sementara itu, menurut keterangan warga setempat, Hilmi mengungkapkan, jika rumah tersebut dikontrak oleh sepasang suami istri, yang merupakan pendatang asal Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Kota Bojonegoro.

Namun, sepengetahuan dia, setiap hari rumah tersebut difungsikan sebagai tempat bekerja alias bengkel pengelasan. Tetapi, Ia tidak tahu secara persis apa yang dikerjakan di rumah tersebut.

"Kurang begitu tahu, apa yang dikerjakan, tapi setiap hari ada tukang 2 orang disana (rumah),” ungkapnya, rabu (12/3/25).

Penangkapan 3 warga di Bojonegoro ini adalah lanjutan penyelidikan dari tersangka sebelumnya Yuni Enumbi, di Kp Ampas KM 76 Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

"Pengiriman menggunakan wadah mesin kompresor, jadi kompresor dipotong dulu kemudian dan senjata ini dibagi beberapa potongan dimasukkan beserta amunisi kemudian dikirim menggunakan ekspedisi," ucap Kapolda Jatim Komjen Imam Sugianto, dalam keterangan pers, Selasa (11/3/2025).

Menurut Kapolda, Slsenjata api yang telah di produksi berupa 6 Pucuk (2 Cuk SS1 V1 dan 4 Cuk G2 Pindad), Amunisi 882 Butir (632 Btr Cal 5.56 dan 250 Btr 9mm). 

Sementara 3 tersangka yang diamankan diantaranya Teguh Wiyono, Pujiono, Mukhamad Kamaludin dan 1 orang sebagai saksi atas nama Harianto.

"Pada saat kami lakukan penggerebekan banyak ditemukan barang bukti antara lain alat alat bubut, alat las dan beberapa mesin untuk pembuatan popor senjata maupun senjata pendek," lanjut Imam.

Barang bukti yang berhasil diamankan berupa amunisi 982 Butir (402 Btr Cal 5.56, 198 Btr Cal 22, 68 Btr Cal 30, 152 Btr Cal 7.62x59m, 147 Btr Cal 7.62x51m, 14 Btr Cal 9m dan 1 Btr Cal 762), Piranti untuk membuat senjata, Mobil pick jenis Suzuki, Senpi Rakitan 5 Cuk (2 Panjang dan 3 Pendek).

Editor : Arika Hutama

SURABAYA - Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur menggelar audiensi dengan Gubernur Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, pada Sabtu,  8 Maret 2025. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan REI dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor perumahan dan program sosial.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jawa Timur yang dipimpin oleh Ketua DPD REI Jatim, Mochamad Ilyas, beserta jajaran pengurus menyampaikan sejumlah usulan strategis. Salah satunya adalah optimalisasi implementasi Program 3 Juta Rumah. 

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih maksimal dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah dalam pertemuan tersebut.

Selain pembahasan seputar Program 3 Juta Rumah, audiensi ini juga menyoroti inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) “Zakat Produktif” yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur. 

Program ini diharapkan dapat berkembang dengan dukungan sektor properti, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Mochamad Ilyas, Ketua DPD REI Jawa Timur, menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara REI Jawa Timur dan pemerintah provinsi terus terbina dengan baik. 

“Kami berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menunjang sektor properti dan program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Ilyas.

Audiensi ini diharapkan dapat mempererat komunikasi antara Pemprov Jatim dan DPD REI Jatim, sehingga menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.

Editor : Ali Masduki

PKK harus bersinergi dengan program pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengajak PKK dan posyandu kabupaten/kota meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan penurunan angka stunting, serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fokus utama pada tahun ini.

"PKK harus bersinergi dengan program pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan stunting dan mendukung program nasional MBG. Tentunya hal ini juga perlu didukung oleh bupati dan wali kota agar kedua program tersebut sukses di Jawa Timur," ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Senin.

Khofifah menyebutkan baik program penurunan stunting maupun MBG berkaitan erat dengan peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu koordinasi antara PKK, pemda, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN)< sangat diperlukan.

Ia juga menyoroti perbedaan data stunting antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Bulan Timbang yang dilakukan di daerah. Menurutnya, perlu ada kesepahaman bersama agar data yang digunakan menjadi acuan yang valid dan akurat.

"Perlu ada evaluasi dan koreksi bersama agar Bulan Timbang bisa menjadi referensi yang sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan," ujarnya.

Lebih lanjut Khofifah menjelaskan pelantikan dilakukan secara serentak mengingat keterbatasan waktu, sementara kebutuhan layanan masyarakat harus segera dipenuhi.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh Ketua TP PKK dan Ketua TP Posyandu Kabupaten/Kota yang baru dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik," katanya.

Sementara itu Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak meminta Ketua TP PKK kabupaten/kota untuk lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Ia menegaskan program PKK harus berfokus pada isu-isu prioritas yang berdampak langsung, seperti kesehatan mental anak, pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, serta ketahanan keluarga.

"Harapan saya, seluruh program dapat dimaksimalkan. Saya optimistis kita bisa mengatasi berbagai permasalahan tersebut," ujar Arumi.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Perumahan Omah Indah, Menganti, Gresik terendam banjir mencapai setengah meter akibat tanggul sungai di Desa Talon jebol. Warga penghuni perumahan yang memiliki bayi memilih mengungsi ke tempat yang tidak kebanjiran.

Informasi yang dihimpun detikJatim, sejumlah warga memilih mengungsi ke tempat ibadah hingga gedung fasilitas umum milik Perumahan Omah Indah atau pulang ke rumah keluarga mereka di Surabaya. Beberapa lainnya bertahan di rumahnya karena banjir mulai surut setinggi mata kaki atau 10 cm.

Yudi Saputra, salah satu warga Omah Indah Blok H-10 memilih pindah ke tempat ibadah yang jaraknya 200 meter dari rumahnya. Dia mengevakuasi keluarganya karena memiliki bayi berumur 8 bulan.

"Karena saya punya bayi yang masih berusia 8 bulan, jadi mending mengungsi ke tempat ibadah yang tak kena banjir," kata Yudi kepada detikJatim, Sabtu (1/3/2024) dini hari.

Yudi tidak memiliki pilihan lain selain mengungsi ke tempat ibadah. Selain tidak memiliki tempat tinggal lainnya, dia membutuhkan air bersih untuk sang buah hati.

"Kalau rumah banjir begini susah, apalagi ada bayi. Kami juga butuh air bersih untuk mandi anak saya, buat susu juga. Sementara air di tendon rumah kotor karena terendam banjir," tuturnya.

Hingga sekitar pukul 01.30 WIB dirinya masih menunggu giliran dari Petugas BPBD Kabupaten Gresik untuk datang melakukan evakuasi. Sejak pukul 23.00 WIB dia belum juga dijemput oleh petugas BPBD.

"Tadi menunggu dari jam 11 malam sampai jam 1 ini kami belum dievakuasi," tuturnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi mengatakan bahwa banjir itu akibat curah air hujan yang turun dengan deras sejak Jumat sore. Pihaknya sudah melakukan evakuasi sejak pukul 21.00 WIB.

"Kami masih fokuskan evakuasi warga ke tempat pengungsian sementara. Karena memang banyak warga yang punya bayi dan balita. Kami prioritaskan itu," kata Sukardi.

Dia menjelaskan bahwa saat ini petugas BPBD dan relawan sedang terbagi di sejumlah titik. Sebab dia menerima laporan bahwa beberapa lokasi kembali terendam banjir.

"Petugas gabungan dan relawan kita bagi di beberapa titik. Saya ini mau menuju Balongpanggang karena di sana kembali banjir dan lebih parah," pungkasnya.

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Surabaya (ANTARA) - Dinas Kesehatan Jawa Timur menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Kepala Seksi Kesehatan Gizi Masyarakat Dinkes Jatim, Cicik Swi Antika, menyebutkan program MBG memiliki sepuluh keunggulan, di antaranya mendukung ketahanan pangan, membangun ekosistem berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang investasi di sektor hilirisasi.

“Bukan sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi juga berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mengatasi masalah gizi, termasuk stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro,” katanya dalam diskusi bertema "Peran Stakeholder dan Media dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis" di Surabaya, Kamis.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Timur, angka kematian ibu (AKI) pada 2024 mencapai 82,56 per 100.000 kelahiran hidup, lebih rendah dibandingkan target 93,34 per 100.000. Sementara angka kematian bayi (AKB) pada tahun yang sama tercatat 3.754 kasus, turun dari 3.938 kasus pada 2023.

Meski terjadi penurunan, percepatan upaya pengentasan tetap dibutuhkan. Program MBG pun selaras dengan upaya nasional dalam menekan angka stunting, yang menurut data e-PPGBM periode Januari-November 2024, prevalensinya di Jawa Timur berada di angka 5,96 persen, turun dari 6,10 persen pada Januari-Juni 2024 dan di bawah target nasional 14 persen.

Selain stunting, Dinkes Jatim juga menyoroti tingginya risiko anemia pada anak usia sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (SD/MI). Pada 2023, angka anemia pada kelompok ini tercatat 0,52 persen, namun pada triwulan ketiga 2024 justru naik menjadi 0,14 persen.

“Tujuan utama MBG adalah meningkatkan pemenuhan gizi, memperbaiki prestasi akademik anak-anak, serta mendorong kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan,” ujar Cicik.

Program MBG menyasar anak sekolah dan pesantren di semua jenjang, ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta ibu menyusui dan balita dengan status gizi normal.

Corporate Communication Manager PT Frisian Flag Indonesia, Fetti Fadliah, menyampaikan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang kekurangan asupan gizi, kalsium, dan vitamin D.

“Satu dari empat anak mengalami stunting, banyak remaja putri menderita anemia, dan anak-anak urban menghadapi risiko overweight,” katanya.

Frisian Flag Indonesia berkontribusi dalam program MBG dengan memberikan edukasi gizi dan mendorong konsumsi susu sebagai pelengkap sarapan. Data menunjukkan bahwa susu memiliki kandungan vitamin D empat kali lebih tinggi serta kalsium 2,6 kali lebih banyak dibandingkan sumber pangan lainnya.

Sejak 2013, Frisian Flag telah memberikan dukungan gizi kepada 2,5 juta anak. Tahun ini, perusahaan tersebut menyalurkan bantuan ke 10 sekolah, terdiri atas delapan SD dan dua SMP, dengan total sasaran 350 siswa.

Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Dr drg Sandra Fikawati, MPH, juga menyoroti rendahnya konsumsi susu di Indonesia, yang hanya mencapai 16 liter per kapita per tahun, jauh tertinggal dari negara maju seperti Belanda yang mencapai 250 liter per kapita per tahun.

“Konsumsi susu perlu ditingkatkan karena berperan penting dalam pertumbuhan anak. Kampanye antisusu justru berisiko meningkatkan kasus stunting, malnutrisi, dan obesitas di kalangan anak-anak urban,” ujarnya.

Dalam upaya edukasi, pihaknya telah mengadakan program literasi gizi bagi guru di Cikarang, Jawa Barat, yang dilakukan secara berkala setiap pekan.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim, menilai bahwa program MBG sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Finlandia, Denmark, Brasil, Jepang, Korea, dan India.

“Program ini positif dan sangat penting. Tantangannya terletak pada distribusi dan operasional di lapangan. Selain itu, pers perlu terlibat dalam memberikan edukasi serta koreksi yang membangun,” kata Lutfil.

Moderator diskusi, Rachmat Hidayat, yang juga Kepala Biro LKBN ANTARA Jawa Timur, menambahkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pertanian dan pangan lokal.

“Selama ini, program makan bergizi lebih sering dikaitkan dengan kesehatan semata. Padahal, program ini memiliki dampak lebih luas, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial,” ujarnya.*

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) menyiapkan pelatihan bagi pelaku UMKM di daerah-daerah untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Ada 300 pelaku UMKM yang mendapat pelatihan tersebut.

Kadinkop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa mengatakan pelatihan ini sebagai bentuk dukungan kepada pelaku UMKM untuk terlibat dalam program MBG.

"Kami akan beri pelatihan kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM yang ada di bidang kuliner. Kami target 300 pelaku UMKM khusus kuliner ikut pelatihan ini," kata Endy di Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Endy mengatakan pelatihan ini bertujuan agar para pelaku UMKM siap untuk mengerjakan program MBG. Apalagi, program MBG seiring berjalannya waktu akan menyasar lebih banyak anak-anak sekolah.

"Bagaimana pelaku usaha siap, ketika sewaktu-waktu ternyata UMKM ditunjuk sebagai penyedia MBG," tambahnya.

Lebih lanjut Endy mengatakan para pelaku UMKM tersebut akan diberi pelatihan mulai memasak menu MBG sesuai dengan takaran gizi Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami beri pelatihan menyusun menu. Kemudian membuat menu sesuai acuan gizi BGN untuk program MBG, tetapi dengan kearifan lokal," ujarnya.

"Target kami pelatihan akan dilakukan selama 3 hingga 6 bulan ke depan dengan menyasar UMKM sektor kuliner di Jatim," tandasnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur melakukan kunjungan ke sekolah yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kunjungan tersebut, ditemukan beberapa temuan, salah satunya adanya buah yang sudah basi.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi mengatakan, pihaknya telah mengunjungi SMPN 13 Surabaya dan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim dan pihak sekolah. Hasilnya, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian.

"Pertama, terkait dengan MBG ini ada mekanisme pendataan yang dilakukan pihak Dispendik ke siswa. Masalahnya, proses pendataan itu, terutama berkaitan dengan alergi makanan, dilakukan atas inisiatif sekolah dan Dispendik, tapi tidak didorong oleh BGN (Badan Gizi Nasional) selaku penyelenggara program," kata Azmi kepada wartawan di SMPN 13 Surabaya, Selasa (25/2/2025).

Temuan kedua, menurut Azmi, pendistribusian MBG belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut, salah satu standar pelayanan adalah memastikan adanya evaluasi kerja. Seharusnya, menu makanan bergizi gratis diinformasikan kepada penerima manfaat sebelum didistribusikan.

"Teknisnya adalah semua siswa diperkenankan memberikan masukan terkait dengan menu yang dia makan, untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap pembuatan menu MBG berikutnya. Kami melihat di lapangan, beberapa siswa tidak diberikan instrumen jelas dari BGN untuk mengevaluasi makanan yang mereka terima. Lebih seringnya, siswa menyampaikan umpan balik kepada sekolah, lalu sekolah baru menyampaikannya ke BGN. Inisiatif ini baru muncul dari sekolah," jelasnya.

Menu MBG di Surabaya Foto: Esti Widiyana/detikJatim

Temuan ketiga, lanjut Azmi, MBG merupakan treatment bagi anak Indonesia agar mendapatkan asupan gizi lebih baik. Seharusnya, mekanisme program ini dibarengi dengan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya.

"MBG itu treatment, maka harus ada alat evaluasi untuk mengukur keberhasilannya. Namun, kami melihat inisiatif evaluasi ini justru muncul dari pihak sekolah, bukan dari BGN. Seharusnya, ada alat ukur yang disediakan BGN untuk mengevaluasi gizi yang diterima siswa. Saat ini, keberhasilan treatment dari MBG belum disediakan oleh BGN," ungkapnya.

Selain itu, Ombudsman Jatim juga menemukan adanya buah yang basi dalam menu MBG. Meski tidak semua buah dalam kondisi buruk, beberapa siswa melaporkan bahwa ada buah dan sayur yang tidak layak konsumsi.

"Tadi ada informasi yang kami peroleh dari siswa, ternyata menu MBG ada yang basi. Temuan ini lebih banyak menyangkut dua hal, yakni buah dan sayur. Hari ini kami mendapat informasi bahwa buah melon yang disediakan dalam keadaan basi, beberapa di antaranya sudah tidak layak konsumsi," ujar Azmi.

Ombudsman Jatim akan merumuskan temuan ini dan memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan MBG.

"Hal yang mungkin bisa kami lakukan adalah mendorong agar Dispendik dan sekolah penerima MBG menginisiasi hal-hal yang belum dilaksanakan BGN. Program ini sudah berjalan, sehingga harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang lebih baik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009. Kami akan mendorong instansi yang paling memungkinkan untuk melakukan perbaikan," pungkasnya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menepis kabar soal program Makan Bergizi Gratis di Sumenep, Jawa Timur dihentikan. Dia menyebut program itu hanya libur hari ini dan berjalan lagi besok.

"Enggak (dihentikan), hari ini aja libur. Besok jalan lagi," kata Dadan kepada wartawan seusai jalin kerja sama di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Dadan memastikan program MBG di Sumenep terus berjalan. Sebab program tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto langsung.

"Jangan percaya hoaks (isu MBG dihentikan di Sumenep)," lanjut dia.

Hanya saja, Dadan tidak menerangkan secara rinci penyebab liburnya program MBG hari ini di Sumenep. Dia menegaskan lagi, program MBG tetap berjalan.

Sebelumnya, Program makan bergizi gratis (MBG) di Sumenep, Madura, dihentikan sementara. Sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat mengaku belum mengetahui alasan secara rinci.

Salah satu sekolah di Sumenep yang selama ini telah menerima manfaat MBG adalah MIN 1 Sumenep. Per hari ini, anak-anak di sekolah tersebut tidak lagi menerima MBG.

Kepala MIN 1 Sumenep Didik Santoso menjelaskan, pihaknya baru menerima pemberitahuan bahwa MBG dihentikan sementara pada Sabtu (15/2/2025).

Salah satu isi dalam pemberitahuan dimaksud, bahwa per 17 Februari ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus Sumenep tidak beroperasi sementara waktu. Itu disebabkan dinamika internal yang tidak bisa dijelaskan.

"Stop sementara bukan berhenti selamanya. Kami akan menginformasikan jika SPPG khusus Sumenep sudah siap beroperasi kembali," kata Didik Santoso dikutip dari detikjatim, Senin (17/2/2025).

Usai pemberitahuan tersebut, pihaknya mengaku langsung memberitahukan kepada para guru, khususnya wali kelas. Para wali kelas memberitahukan semua wali murid menyiapkan sendiri bekal untuk anak-anaknya, bagi yang biasa membawa bekal sebelum adanya MBG.

"Alhamdulillah, sekarang anak-anak yang biasanya memang membawa bekal, hari ini membawa bekal sendiri . Ada yang sarapan di rumah masing-masing," tambahnya.

Sekadar diketahui, program MBG di Sumenep resmi dimulai per 13 Januari 2025. Sejak saat ini, SPPG Sumenep melayani 2.965 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMK sederajat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepedulian terhadap anak-anak dilakukan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari (PYKB) Daerah Jawa Timur Ny. Ade Imam Sugianto. Salah satuhnya dengan membagikan makanan bergizi di TK Kemala Bhayangkari 83, Sidoarjo, Kamis (13/2/2025).

Kegiatan mendukung program pemerintah pusat ini bertujuan untuk memberikan edukasi ke masyarakat, mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi sejak dini serta mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal.

Ny. Ade Imam Sugianto menyampaikan, program ini merupakan bagian dari komitmen Yayasan Kemala Bhayangkari untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak, khususnya di sektor kesehatan, gizi dan tentunya kemajuan pendidikan kita.

"Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat tumbuh sehat dan cerdas," ungkap Ny. Ade Imam Sugianto.

Ia menambahkan, Program makan bergizi ini menjadi salah satu inisiatif pihaknya untuk memperhatikan kesejahteraan dan masa depan cemerlang anak-anak di wilayahnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program ini, para orang tua dan pihak sekolah memberikan apresiasi tinggi atas perhatian dan upaya yang dilakukan oleh Bhayangkari. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung di masa depan demi kesejahteraan anak-anak.

Pada kesempatan ini, Ketua PYKB Daerah Jatim Ny. Ade Imam Sugianto didampingi pengurus YKB Daerah Jatim, Ketua PYKB Cabang Kota Sidoarjo Ny. Dani Tobing dan Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing memberikan tali asih kepada guru, kader posyandu dan pengurus TK Kemala Bhayangkari 83.

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...