Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, menyatakan bahwa dari 93,1 juta keluarga di Indonesia 1 persen atau kurang lebih 1 juta keluarga di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem, di mana pengeluarannya kurang lebih Rp 400 ribu per bulan.

Pemerintah mau membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya dari hunian yang layak. Lantas, dengan jumlah keluarga dengan kategori miskin ekstrem tersebut, bisakah dibantu melalui Program 3 Juta Rumah?

Menanggapi hal ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Program 3 Juta Rumah bisa membantu kurang lebih 3 juta keluarga, maka untuk memenuhi 1 juta keluarga tergolong miskin ekstrem tentu memungkinkan.

"Dalam program kita setahun 3 juta keluarga dapat 3 juta rumah. Artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrem, itu juga sederhana sebenarnya," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Untuk biaya pembangunannya, Fahri menekankan anggarannya cukup besar berada di pusat, tetapi anggaran tersebut baru bisa dimanfaatkan apabila terdapat program perumahan di desa.

"Kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, didistribusikan secara baik, itu efeknya akan masif," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan jika APBN saat ini merupakan dana yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, APBN untuk program-program yang dijalankan masa Presiden Prabowo akan ditetapkan dalam proposal APBN 2026 pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat kebijakan untuk sektor perumahan beserta mekanismenya.

"Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026. Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana menyerap anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," terangnya.

Ada pun bentuk bantuan yang akan disiapkan oleh pemerintah di pedesaan berfokus pada renovasi rumah. Renovasi tersebut akan menggandeng 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai 1 triliun," sebutnya.

Selain di pedesaan, pemerintah juga akan membangun rumah di perkotaan yang bentuknya bukan lagi rumah tapak melainkan rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Pemerintah akan memakai lahan-lahan milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda). Untuk anggaran, pemkot bisa menarik dana dari investasi termasuk investasi luar negeri.

"Saya udah bilang tadi tantangan perkotaan adalah rumah susun karena tanah sudah gak ada. Di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silahkan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Pengembang Real Estate Indonesia (REI) telah menyiapkan program untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan pihaknya siap untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan tanpa bantuan anggaran negara yakni APBN.

"Hari REI me-launching Propertinomic 2.0. REI siap bangun 1 juta rumah di desa tanpa APBN. Kami berharap apa yang kita sampaikan, nanti dokumennya kita serahkan, ini cara kita untuk sama-sama mendorong program mulia, Program 3 Juta Rumah untuk segera bisa berjalan," kata Joko kepada awak media saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menyampaikan dalam dokumen Propertinomic 2.0 terdapat empat poin penting yang didorong oleh REI kepada pemerintah, yakni mengenai pertanahan, perizinan, perbankan atau pembiayaan, dan pengawasan.

"Membutuhkan 4 kebijakan, pertama adalah mengenai pertanahan, kebijakan perizinan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya, pertanahan berarti sertifikat dong, Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) dong. Ketiganya adalah kebijakan pembiayaan atau perbankannya. Yang keempat adalah kebijakan pengawasan," sebut Joko.

Pria yang juga sering disebut sebagai Crazy Rich Grobogan ini menjelaskan Propertinomic 2.0 dapat berjalan apabila pemerintah telah mengeluarkan mengesahkan kebijakan untuk mendukung program ini. Ia berharap lewat kebijakan tersebut tertera jelas mengenai target pasar konsumen rumah di desa, luas rumahnya, batasan penghasilan konsumen, dan lain-lain.

"Kalau sudah ada kriterianya, sudah ada kebijakan ini, kita tinggal bangun. Kita biasa bangun. Ketika bangun itu (Propertinomic 2.0 berjalan) karena sudah ada kriteria, batas pendapatannya, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menilai dengan adanya program ini perekonomian di desa akan berjalan. Lalu, akan muncul pengusaha-pengusaha baru yang mendukung pasokan kebutuhan pembangunan seperti pengusaha batu bata, kusen, kayu, dan lain-lain.

"Karena kita tahu bahwa properti itu kan padat karya. Industri yang related ke sana (properti) itu 180 industri. Karena rumah itu kan hilir, bukan hulu. Hulunya pabrik-pabrik sama sumber daya alam," ujarnya.

Seusai acara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dukungan untuk program yang diusung REI tersebut.

"Bagus dong. REI ini kan organisasi tertua, dan terbesar dari pengembang. (Apakah akan ada bantuan dari pemerintah agar program ini berjalan?) Sudah saya bilang, kami ini sudah punya track record. Kalau soal mendukung pengembang, misalnya soal ke OJK, saya bantu nggak ke OJK? (Iya). Saya berani ngomong bukti-bukti yang sudah saya dukung untuk pengembang," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam menjalankan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikannya saat mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, Senin (31/3/2025).

Luhut menyayangkan adanya kritik terhadap program MBG yang sudah mulai berjalan. Ia meminta masyarakat bersikap kompak dan memberikan dukungan kepada pemerintahan yang baru.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut, dikutip dari detikFinance.

Selain itu, Luhut juga menyoroti pentingnya menjaga budaya sopan santun dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam memberikan kritik terhadap pemerintahan. Ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berdasarkan data dan fakta yang jelas.

Sebagai orang yang pernah bekerja dekat dengan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya, Luhut menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujarnya.

Luhut juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus berada dalam koridor yang sesuai, tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengamat yang mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyentil pengkritik program prioritas Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Luhut mengatakan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut selepas mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Antara Senin (31/3/2025).

Luhut juga menegaskan, kebebasan demokrasi jangan sampai merusak budaya sopan santun bangsa. Termasuk ketika mengkritik Jokowi, ia bilang jangan mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujar Luhut.

Kata Luhut, sebagai saksi hidup masa kepemimpinan Jokowi, ia tidak meliha pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun menjabat presiden.

Ia juga berharap masyarakat memberikan ruang pada pemerintah untuk dapat bekerja demi kesejahteraan rakyat. Maka, Luhut meminta masyarakat bisa kompak memberikan dukungan kepada pemerintah.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

Sebanyak 28 sekolah tingkat taman kanak-kanak, dasar dan menengah di Kabupaten Banyuwangi telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat, dengan total jumlah siswa sebanyak 5.642 siswa yang dilayani melalui 3 Dapur Umum di 3 kecamatan berbeda.

Sejak di launching pada 3 Februari 2025 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Dapur Umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kecamatan Rogojampi telah menyasar 17 sekolah dengan capaian siswa penerima sebanyak 2.915 orang.

Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo menyampaikan sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), selain di Rogojampi, SPPG Jambewangi dan Kebalenan juga sudah dioperasikan.

"Arahan BGN yang di Desa Jambewangi dan Kebalenan sudah beroperasi, artinya, dapur umum pendistribusi menu MBG itu sudah sama seperti SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi," kata Joko Sukoyo, Kamis (27/2/2025).

Dia menambahkan saat ini SPPG Jambewangi melayani 8 sekolah dengan jumlah siswa 1.347 orang, sementara SPPG Kebalenan melayani 3 sekolah dengan 1.380 siswa.

"Dengan demikian saat ini program MBG di Banyuwangi telah menjangkau 28 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP, dan pondok pesantren," tabah Joko.

Dia tegaskan pihaknya berkomitmen mengawal dan melaksanakan program MBG di Banyuwangi demi menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo. Sementara, terkait operasional SPPG lainnya di Banyuwangi dia sebutkan masih menunggu persetujuan dari BGN.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Mantan kader PDIP yang kini sudah masuk Partai Gerindra, Maruarar Sirait (Ara), merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang meminta agar keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) juga diperiksa KPK. Kata Maruarar, semua lembaga dan instansi sudah tahu soal kewenangan masing-masing, jadi tidak perlu ada pihak yang mengintervensi tindakan penegak hukum.

Ara awalnya bicara soal soal penahanan Hasto setelah ditetapkan KPK atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara buron Harun Masiku. Ara mengatakan semua warga negara wajib mengikuti proses hukum.

"Ya kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini turut merespons permintaah Hasto agar KPK memeriksa keluarga Jokowi. Ara menilai pemeriksaan tidak masalah jika ditemukan bukti.

Ia yakin semua lembaga dan instansi telah memahami kewenangan masing-masing sehingga jangan ada lagi intervensi terhadap penegak hukum.

"Silakan saja, saya rasa negara ini adalah negara hukum, panglimanya adalah negara hukum, saya pikir juga teman-teman di kepolisian di kejaksaan dari KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ujarnya.

"Kami di pemerintah, ada di DPR Senayan, ada lembaga hukum kita sudah membagi hak kewajiban check and balance dengan baik. Jadi jangan ada intervensi dari mana pun, masing-masing punya kewenangan masing-masing," lanjutnya.

Hasto melontarkan pernyataan agar keluarga Jokowi diperiksa KPK saat akan digiring ke dalam mobil tahanan. Awalnya dia mengaku tidak pernah menyesal ditahan oleh KPK.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto kepada wartawan sebelum masuk mobil tahanan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Hasto juga mengaku sebagai Sekjen PDI Perjuangan menerima konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak. Dia juga menyampaikan bahwa penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. Ia menyinggung keluarga Jokowi.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," kata Hasto.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menegakkan hukum tanpa kecuali. Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA,INEWSMURIA.ID-Para pemimpin asosiasi pengembang perumahan berkumpul di Jakarta, Senin (18/2/2025), dalam seminar bertajuk ”Quo Vadis Industri Perumahan : Program 3 Juta Rumah Tanpa Arah?”.

Antara lain, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya) Andriliwan Muhammad, Ketua Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono, serta Ketua Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) M. Syawali.

Dalam kesempatan itu, mereka meminta pemerintah untuk tidak membuat kegaduhan di ruang publik. Sebab, kegaduhan itu kontraproduktif dengan program pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun yang hingga kini belum ada kejelasan detail programnya. Para pengembang menginginkan iklim usaha yang kondusif.

Kegaduhan itu antara lain tuduhan pemerintah tentang pengembang nakal. Usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait tanah hasil sitaan narapidana korupsi bisa digunakan untuk program pembangunan 3 juta rumah. Dan permintaan menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

”Ini kondisi yang agak aneh di dunia usaha. Dunia usaha inginnya clear and clean, kondusif dan berjalan baik,” ujar Joko Susanto dalam konferensi pers, usai seminar.

Setelah tiga bulan men-support euforia Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, lanjut Joko Suranto, pada akhirnya para pengembaang hanya mendapat kondisi yang membingungkan dan sangat kontraproduktif.

"Kita dapat isu terkait rumah gratis yang sempat menimbulkan kontra masyarakat, tanah koruptor jadi rumah rakyat, dan isu menurunkan harga yang sangat menggoncangkan, FLPP 800 ribu, developer di-stigmakan nakal dan lainnya, itu jadi drama terus. Padahal pengembang sudah beri lapangan pekerjaan, bayar pajak, tapi dituduh seperti itu," katanya.

Tragisnya lagi, yang membuat gusar pengembang adalah ajakan organisasi advokat untuk mengadvokasi pengembang. Ini sangat aneh untuk dunia usaha karena pelaku usaha ingin clean and clear kondusif berjalan dengan baik. Pengembang tidak mendapat perlindungan dan bimbingan pemerintah tapi justru mendapat stigma negatif. Bahkan merasa ketakutan akan masa depan bisnis mereka. Selain itu, ada kewajiban ke bank.

"Dalam kondisi seperti ini masa depan keluarga dipertaruhkan, pengembang nggak dapat kenyamanan kepastian usaha itu yang kita rasakan," sebut Joko.

Di tempat yang sama, ketua Apersi Junaidi Abdillah menambahkan, Apersi sudah menyambut program 3 juta rumah seperti yang diinginkan Presiden Prabowo. Namun belakangan yang terjadi justru program itu semakin sulit tercapai.

"Program 3 juta rumah yang ada ini nggak akan tercapai kalau kondisi Kementerian PKP oleh Pak Ara cara memimpin, gaya kepemimpinannya memancing kegaduhan di publik," kata Abdulillah. 

Padahal yang disampaikan Maruarar belum bisa dijalankan, tapi wacananya tinggi. Contoh terkait rumah gratis itu catatan pertama, itu sangat merugikan pengembang karena banyak orang ngga jadi beli orang membatalkan dan membuat masyarakat kebingungan dan yang dirugikan developer," katanya.

"Terkait isu yang diwacanakan bangun di tanah koruptor itu mimpi terlalu jauh karena tanah koruptor nggak gampang, tanah negara aja belum berjalan apalagi tanah koruptor. Tanah koruptor harus clear and clear karena ada potensi gugat menggugat," tandasnya.(*)

Editor : Langgeng Widodo

Presiden Prabowo Subianto merespons sindiran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang mengira program tersebut tidak bisa dijalankan lantaran butuh anggaran yang besar.

Awalnya, Prabowo mengatakan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) bisa cepat di luar perkiraan banyak orang. Kemudian dia menyinggung terkait banyaknya sindiran yang datang untuk program tersebut.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang disiarkan secara daring di YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

Kemudian Prabowo menjelaskan pembentukan Badan Gizi masih di era pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu, persiapan program MBG sudah berjalan sebelum pelantikan Prabowo.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Seperti diketahui, program MBG telah berjalan sejak 6 Januari lalu. Prabowo menyebut saat ini sudah ada 770 ribu anak yang menerima MBG.

Bahkan akhir Februari, Prabowo menargetkan jumlah penerimanya akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia berharap akhir Juli nanti, ada 6 juta anak yang menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang telah banyak membantu dirinya. Ia mengatakan bantuan Jokowi kepadanya bahkan jauh sebelum dirinya dilantik jadi presiden.

"Saya mau katakan kita berada di jalan yang benar, Pak Jokowi telah membantu. Sebelum saya dilantik pun beliau sudah membantu, memperlancar kegiatan kita, sehingga hasil 100 hari sebenarnya bukan 100 hari, mungkin ya 200 hari lah," kata Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-17 Gerindra yang digelar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo mengaku kerap dipanggil Jokowi sebelum dilantik presiden. Prabowo selalu dimintai pandangan oleh Jokowi.

"Sebelum serah terima beliau sudah manggil saya terus, bahkan jabatan-jabatan tertentu beliau minta pandangan dari saya. Ini saya ceritakan karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya," ujarnya.

Prabowo menyebut salah satu peran Jokowi yakni pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) jauh sebelum dirinya dilantik. Oleh karena itu lah, program makan bergizi gratis bisa cepat berjalan secepat mungkin.

"Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, 'mana bisa kasih makan, mana bisa uangnya ngga ada', uangnya ada bung ada uangnya," ujarnya.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional, siapa yang tanda tangan, sebelum 20 Oktober yang bentuk adalah Pak Joko Widodo, beliau yang bentuk sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober, dan Januari kita sudah gelar," lanjut Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto menanggapi terkait banyaknya sindiran yang datang untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang mengira program tersebut tidak bisa dijalankan lantaran terkendala anggaran.

Awalnya, Prabowo mengatakan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) bisa cepat di luar perkiraan banyak orang. Kemudian dia menyinggung terkait banyaknya sindiran untuk program tersebut.

"Badan Gizi bisa cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, mana bisa kasih makan, mana bisa, uangnya nggak ada? Uangnya ada bung, ada," kata Prabowo dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang disiarkan secara daring di YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

Kemudian Prabowo menjelaskan pembentukan Badan Gizi masih di era pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu, persiapan program MBG sudah berjalan sebelum pelantikan Prabowo.

"Tapi siapa yang membentuk Badan Gizi? Siapa yang tandatangan sebelum Oktober 20? Yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk sehingga kita sudah bekerja sebelum Oktober dan Januari sudah gelar," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, saat ini sudah ada 770 ribu anak yang menerima MBG. Prabowo menyebut akhir Februari, penerimanya akan bertambah sampai 1 juta anak. Dia berharap akhir Juli nanti, ada 6 juta anak yang menikmati MBG.

"Akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta dan seterusnya diharapkan akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal," terang dia.

Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan Program Tiga Juta Rumah, yakni 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hadirnya program ini mendapat respons baik dari berbagai pihak. Mengingat selama 10 tahun terakhir, Indonesia masih memiliki defisit atau backlog hunian 10 juta rumah, terutama untuk keluarga dengan pendapatan menengah dan rendah.

Meski demikian, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan untuk merealisasikan program ini, pemerintah tentunya akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya akses kredit untuk kepemilikan rumah.

"Salah satu tantangan dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan adalah kesenjangan dalam hal keuangan. Banyak sekali keluarga yang berpendapatan rendah, atau kesulitan akses terhadap kredit untuk mendapatkan rumah," ujar Andry dalam sesi diskusi 'Housing Sector Outlook: Providing Shelter' di Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan hadirnya Program Tiga Juta Rumah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan sehingga semua masyarakat bisa menjangkau perumahan.

"Kita masih menghadapi terhadap terkait backlog perumahan. Masih ada 9,9 juta backlog kepemilikan rumah. Kemudian ada 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak. Dan 4,5 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni," bebernya.

Namun, lanjut Heru, adanya kesenjangan pembiayaan bagi pekerja di sektor informal menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, diperlukan skema pembiayaan bagi sektor ini sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Para pekerja yang non-fixed income juga menjadi tantangan. Dan ini tantangannya terkait bank ability dari sektor informal," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Chairman, Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, diperlukan data riil terkait sektor perumahan.

"Di Indonesia, saat ini belum ada big data terkait perusahaan itu sendiri. Kalau data belum final dan reliabel maka step kedua akan kesulitan membuat roadmap itu sendiri," ucapnya.

Kemudian, Joko mengatakan sektor perizinan juga masih kerap menjadi persoalan bagi developer. Selanjutnya, ia menilai pembiayaan terhadap sektor informal juga perlu ditingkatkan.

"Yang harus kita tahu adalah sektor informal jumlahnya sangat besar, namun belum mendapati akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kemarin kita mendorong FLPP minimal ada 10% dari sektor informal," paparnya.

"Kami selalu mendorong Tim Satgas agar mendapatkan placing kepada bank yang ada di Indonesia sehingga bisa mendorong kesulitan likuiditas dalam pembiayaan," imbuhnya.

Senada, Program Leader Indonesia & Timor Leste dari World Bank Claudia Ines Vasquez Suarez mengungkapkan Program Tiga Juta Rumah dapat menjadi solusi terkait kurangnya kebutuhan perumahan di Indonesia. Namun, kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah juga perlu menjadi perhatian.

"Tantangannya adalah kita harus dapat menangani golongan yang berpendapatan rendah, dan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan," katanya.

"Saya rasa (pemerintah) penting mengimbangi untuk meningkatkan (program) sudah berjalan dan mengembangkan instrumen baru," pungkasnya.

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah