Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mencabut regulasi terkait Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Keputusan tersebut dirilis di situs resmi Kementerian PU. Melansir dari belied tersebut, Satgas Pembangunan IKN dibentuk dalam rangka mempersiapkan infrastruktur IKN. Dalam perjalanannya, pemerintah telah membentuk Otorita IKN.

"Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis, (17/4/2025).

Untuk itu, Menteri PU Doddy Hanggodo menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara dan diteken pada 26 Maret 2025. Melalui aturan tersebut, Satgas Pembangunan IKN tidak diperlukan lagi.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid tersebut.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021. Pembentukan Satgas tersebut melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

Saat ini, jabatan Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN diemban oleh Danis H. Sumadilaga. Sebelumnya, Danis pernah menjabat Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Simak juga Video: Gubernur Kaltim Tepis IKN Mangkrak: Hari Ini Sudah Luar Biasa

KEDIRI – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kediri, Rabu, 26 Februari 2025. Acara yang digelar di Pare’s Resto Kediri ini dihadiri sekitar 300 peserta dan menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi serta kesejahteraan masyarakat.

Program MBG merupakan salah satu inisiatif unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Sosialisasi di Kediri dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, serta perwakilan BGN, Meida Octarina.

Heru Tjahjono menjelaskan bahwa Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan. 

“Program ini merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan masyarakat, khususnya anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang memadai. Di Kabupaten Kediri, program ini telah dimulai pada 13 Januari 2025 dengan fokus pada 54 sekolah percontohan dan 3 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Heru.

Program MBG di Kediri dimulai di Kecamatan Kayen Kidul dengan menyediakan 3.101 porsi per hari di 27 sekolah. Salah satunya adalah SMPN 1 Kayen Kidul yang menyasar 552 siswa dari keluarga kurang mampu. 

“Tahap awal melibatkan 54 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, dengan total 3.000–3.500 siswa per SPPG. Menu yang disediakan terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur, tahu, dan buah semangka dengan nilai Rp10.000 per porsi. Namun, susu sebagai bagian dari 4 Sehat 5 Sempurna belum termasuk dalam menu saat ini,” jelas Heru.

Meski telah berjalan, program ini masih menghadapi beberapa kendala. Heru mengungkapkan bahwa dari tiga dapur SPPG yang direncanakan di Kecamatan Pare (Lawu, Semanding Tertek) dan Kayen Kidul, hanya satu dapur di Kayen Kidul yang beroperasi penuh. 

“Dua dapur lainnya masih tertunda akibat kendala administratif dan teknis. Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan izin agar program ini dapat berjalan optimal,” harapnya.

Badan Gizi Nasional sebagai pengelola program MBG telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI (Kodim 0809 Kediri), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku. 

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas dan mendukung perekonomian lokal,” tambah Meida Octarina dari BGN.

Dukungan Anggaran dan Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Kediri turut mendukung program ini dengan mengalokasikan dana dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) dan APBD. Meski peran pemerintah daerah masih terbatas pada pendataan siswa dan distribusi, dukungan ini dinilai penting untuk keberlanjutan program. 

“TNI juga berperan sebagai pendamping teknis, terutama dalam penyediaan logistik dan fasilitas lahan,” ujar Heru.

Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah gizi buruk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang membutuhkan. 

Dengan dukungan berbagai pihak, program ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kediri dan wilayah lainnya di Indonesia.

Editor : Ali Masduki

TULUNGAGUNG – DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia. Program MBG ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dari segi asupan gizi.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Balai Desa Campurdarat, Tulungangung, pada Selasa, 15 Februari 2025. Sosialisasi yang dimulai pada pukul 13.00 WIB ini dihadiri kurang lebih 300 peserta yang merupakan warga setempat.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. 

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi IX Heru Tjahjono, dan Tenaga Ahli Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Meida Octarina.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin akses nutrisi bagi pelajar dan kelompok rentan. Di Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu lokasi percontohan pelaksanaan MBG sejak 6 Januari 2025.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi, mendukung pendidikan karakter, dan menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM. Meski demikian, pelaksanaannya di Tulungagung menghadapi tantangan teknis dan koordinasi yang perlu diatasi,” tutur Anggota DPR RI Komisi IX Heru Tjahjono dalam sosialisasi program MBG.

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa di daerah Tulungangung sekitar 1.386 siswa dan siswi sudah mendapatkan menu sehat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pada tahap awal, MBG di Tulungagung menyasar 1.386 pelajar di Pondok Pesantren Al Azhar, Kedungwaru, dengan menu terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur wortel, buah semangka, dan susu,” ungkapnya.

Program MBG dirancang untuk menjangkau anak usia dini, pendidikan dasar hingga menengah, serta lembaga pendidikan agama seperti pesantren.

“Target jangka pendek adalah melayani 3.470 siswa di 25 sekolah sekitar Al Azhar, namun keterbatasan tenaga juru masak menyebabkan capaian hari pertama hanya 40% dari kuota ideal 3.480 porsi,” ungkapnya.

Pemkab Tulungagung telah mengalokasikan 15 miliar rupiah dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mendukung program MBG, meski peran pemerintah daerah belum sepenuhnya jelas.

“Tiga dapur umum direncanakan beroperasi di Tulungagung (Al Azhar, Kalidawir, dan Beji), tetapi baru satu dapur di Al Azhar yang aktif dengan kapasitas 3.480 porsi/hari,” ujar Heru.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program MBG juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan petani, peternak, dan nelayan setempat untuk memasok bahan baku makanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kolaborasi melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Kodim 0807 Tulungagung, dan UMKM lokal untuk penyediaan bahan baku seperti beras, sayur, dan lauk. Program ini menyerap 47 tenaga kerja di dapur Al Azhar dan melibatkan 28 UMKM sebagai pemasok bahan,” tutup Heru Tjahjono.

Editor : Ali Masduki

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebagai Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Penunjukan itu dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 5/M Tahun 2025. Dengan begitu, Maruarar resmi menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki Basuki Hadimuljono.

"Menindaklanjuti penataan tugas dan fungsi kementerian Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, mengangkat Keanggotaan Komite Tabungan Perumahan Rakyat, masing-masing: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai ketua merangkap anggota," bunyi diktum pertama keppres tersebut.

Keppres itu juga menyertakan empat anggota Komite Tapera. Pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kemudian, ada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menggantikan posisi menteri ketenagakerjaan sebelumnya, Ida Fauziyah.

Anggota berikutnya adalah Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi. Selain itu, ada Eko Djoeli Heripoerwanto yang menjadi anggota Komite Tapera dari jalur profesional.

Situs resmi Tapera juga telah memampang foto Maruarar Sirait beserta empat anggota Komite Tapera.

Situs itu menyebut fungsi Komite Tapera adalah perumus dan penetap kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Sementara itu, tugas Komite Tapera ada tiga. Pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Kedua, melakukan evaluasi atas pengelolaan Tapera, termasuk melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas BP Tapera.

"Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas pengelolaan Tapera kepada presiden," bunyi tugas ketiga Komite Tapera yang dicantumkan situs resmi Tapera.

KEDIRI, iNewsSurabaya.id – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu, 15 Februari 2025. 

Acara yang diadakan di Pare Resto, Kabupaten Kediri, ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga setempat. Program MBG sendiri resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan akan diimplementasikan secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Heru Tjahjono, hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut. Dalam pemaparannya, Heru menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan gizi nasional yang merata dan berkualitas. 

“Program MBG bertujuan untuk memberikan akses yang merata kepada seluruh siswa di Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial,” ujar Heru.

Heru juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini, menegaskan bahwa keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kebijakan dan dana, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. 

“Dengan anggarannya yang sangat besar, ini tentu membutuhkan keseriusan dan kerja keras dari semua elemen bangsa,” tambahnya.

Ia mengajak masyarakat untuk turut serta mendukung program ini, baik dengan mengedukasi keluarga tentang pentingnya pola makan sehat maupun dengan mendukung keberlanjutan program ini di masa depan. 

“Program Makan Bergizi Gratis ini akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah lainnya, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi masyarakat Indonesia,” jelas Heru.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga non-kementerian yang fokus pada pemenuhan gizi nasional, juga turut memberikan penjelasan mengenai manfaat makanan bergizi. 

Dalam sosialisasi tersebut, BGN menyampaikan bahwa asupan gizi yang tepat dapat memperkuat daya tahan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sektor kesehatan dan pendidikan, diharapkan dapat memperkuat penyuluhan kepada masyarakat. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Editor : Ali Masduki

Biak (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M.Tonny Harjono memastikan jajaran Pangkalan TNI AU (Lanud) di wilayah Papua mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak di Bumi Cenderawasih.

"Ya setiap Lanud di wilayah Papua diharapkan dapat menyiapkan dapur umum untuk mendukung kebutuhan MBG bagi anak-anak sekolah," ujar KSAU Marsekal TNI Tonny Harjono seusai meresmikan Wing Udara 9 Lanud Biak, Kamis.

Ia mengaku saat ini TNI AU sudah melaksanakan program MBG terfokus di tujuh Pangkalan TNI AU yang terpusat di Pulau Jawa.

"Untuk tahun ini telah diprogramkan MBG, setiap Lanud yang beroperasi di wilayah Papua akan bersiap juga melaksanakan program MBG untuk siswa sekolah," katanya.

Sedangkan program lainnya yang juga digalakkan TNI AU, menurut KSAU, adalah mendukung program ketahanan pangan nasional dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan di beberapa pangkalan udara.

"Ketahanan pangan merupakan program pemerintah sehingga jajaran Lanud TNI AU harus mendukung penuh kebijakan MBG," tegasnya.

KSAU juga memerintahkan jajaran TNI AU di Papua untuk dapat memberikan dukungan bantuan kepada pemerintah daerah dalam upaya memenuhi berbagai keperluan untuk kebutuhan pembangunan di daerah.

Menurut dia, dukungan TNI AU kepada pemerintah daerah terus dilakukan sebagai wujud komitmen TNI AU mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah berbagai wilayah di Papua.

"Sampai saat ini jajaran TNI AU masih terus membantu pemerintah daerah mendukung distribusi kebutuhan bahan pokok ke wilayah Papua Pegunungan," sebutnya.

Pada kesempatan kunjungan kerja KSAU Marsekal TNI M.Tonny Harjono meresmikan Wing Udara 9 Lanud Manuhua Biak ditandai dengan penandatanganan prasasti.

Di sela-sela peresmian Wing Udara 9 Lanud Manuhua Biak, KSAU Marsekal Tonny Harjono berkesempatan melakukan penyematan kenaikan pangkat baru Komandan Kopasgat Marsekal Muda TNI Deni Muis.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebanyak 205 jiwa terdampak karena kebakaran tersebut.

Ketua RT setempat, Jono, mengatakan api membakar permukiman warga. Dia mengatakan rumah yang terbakar sebagian besar adalah rumah kontrakan.

"Iya, yang terbakar rumah kontrakan, kebanyakan rumah kontrakan di situ," kata Jono di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Dia menjelaskan sebanyak 205 jiwa terdampak akibat kebakaran tersebut. Menurutnya, warga yang terdampak kebakaran kini mengungsi ke tenda pengungsian di RW 04 dan Masjid Al-Mujahiddin di Gang Kampung Jawa, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

"Warga ngungsi ke tenda di RW 04, ada juga yang ke masjid, ada juga yang ke rumah saudaranya. Kalau ditotal, ada 205 jiwa," jelasnya.

Menurutnya, tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut. Namun beberapa warga sempat dilarikan ke rumah sakit karena sesak napas.

"Korban jiwa nggak ada, kemarin ada yang dibawa ke rumah sakit, sesak napas, tapi sudah pulang," ujarnya.

Berikut data 205 jiwa terdampak kebakaran di Sawah Besar, Jakarta Pusat:

Jumlah keseluruhan korban: 205 Jiwa
Jumlah laki-laki: 115 jiwa
Jumlah perempuan: 75 jiwa
Jumlah balita: 15 jiwa

Sebelumnya, kebakaran dilaporkan terjadi pada Selasa (21/1/2025) pukul 15.55 WIB. Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kejadian.

Dilihat dari video yang diunggah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, @humasjakfire, api membakar beberapa rumah di lokasi. Sejumlah orang mencoba memadamkan api dengan menyiramkan air dari kali di dekat lokasi.

Petugas damkar memulai operasi pemadaman pada pukul 16.00 WIB. Api sudah dapat dilokalisir pada pukul 16.40 WIB.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan 27 dari total 47 tower rumah susun (rusun) untuk ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah rampung. Ia mengatakan, bangunan tersebut sudah siap untuk diresmikan.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Menteri Ara dalam Keterangan Pers usai Ratas terkait IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/1/2025).

Ara menambahkan, untuk 20 tower rusun ASN yang belum selesai ditargetkan bisa selesai hingga akhir tahun ini. Meski demikian, pihaknya mengaku tidak menutup kemungkinan bahwa 20 tower rusun itu bisa selesai pada pertengahan tahun ini.

Politikus Gerindra ini mengatakan, untuk 27 tower yang telah rampung tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujarnya.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan rusun untuk ASN, kata Ara, pemerintah juga telah menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri. "Kami laporkan di IKN kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini menyusul temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di sana.

Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, saat ini banyak groundbreaking proyek sudah dilakukan di IKN, namun proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit. Oleh karena itu pemerintah akan menanyakan komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Menurutnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya.

IDXChannel - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan IDXChannel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025), terlihat Basuki Hadimuljono tiba lebih dulu. Tak lama kemudian, disusul oleh Maruarar Sirait dan kemudian AHY.

Basuki mengaku dirinya dipanggil oleh Prabowo untuk menghadiri rapat terbatas guna membahas investasi yang sedang berjalan di IKN.

"Yang saya laporkan adalah progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang," kata Basuki kepada wartawan.

Basuki menuturkan, saat ini, pembangunan IKN saat ini menggunakan dana APBN dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Nilai KPBU mencapai Rp60 triliun.

"Kemudian groundbreaking yang kami usulkan ada sekitar Rp6,9 triliun. KPBU untuk jalan, hunian, untuk tapak, 107 tower, terus rumah tapak juga. Sudah ada proses jauh tinggal tanda tangan kontrak saja," kata dia.

(Dhera Arizona)

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan perusahaan asal Malaysia akan menggarap proyek permukiman di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025. Kini menunggu groundbreaking yang menyesuaikan jadwal Presiden Prabowo Subianto.

"Satu dari luar, Citadel dari Malaysia. Itu Permukiman ya. Yang hotel dari dalam (investor lokal), perkantoran dari Lampung," ujar Basuki di Kementerian ATR/BPN, Jakarta seperti dilansir detikProperti, Selasa (31/12/2024).

Basuki menyampaikan waktu groundbreakingnya masih belum bisa dipastikan karena mengikuti jadwal Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena pada Januari 2025 akan ada peresmian sejumlah proyek di IKN, ia mengusulkan kepada Prabowo untuk sekaligus melakukan groundbreaking di sana.

"(Januari groundbreaking?) Kami usulkan pada Pak Presiden. Karena Menteri PU usulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan. Tadi sudah sampaikan," katanya.

"Kami mengusulkan groundbreaking supaya dibikin jadwal yang sekaligus beliau ke sana, kalau beliau berkenan akan ke sana, meresmikan dan groundbreaking," tambahnya.

Basuki mengungkapkan, sektor properti yang akan groundbreaking seperti restoran, hotel, hingga perkantoran. Total nilai investasinya sekitar Rp 6,5 triliun.

Jokowi Groundbreaking Kantor BCA dan Swiss Belhotel di IKN

Jokowi Groundbreaking Kantor BCA dan Swiss Belhotel di IKN

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan ada groundbreaking di sektor properti dalam di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025. Salah satunya ada perusahaan Malaysia yang menggarap proyek permukiman.

Basuki membeberkan, perusahaan asal Malaysia itu menjadi perusahaan asing yang akan melakukan groundbreaking di IKN tahun depan.

"Satu dari luar, Citadel dari Malaysia. Itu Permukiman ya. Yang hotel dari dalam (investor lokal), perkantoran dari Lampung," ujarnya di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Untuk waktu groundbreakingnya, Basuki tidak tahu pasti karena mengikuti jadwal Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena pada Januari 2025 akan ada peresmian sejumlah proyek di IKN, ia mengusulkan kepada Prabowo untuk sekaligus melakukan groundbreaking di sana.

"(Januari groundbreaking?) Kami usulkan pada Pak Presiden. Karena Menteri PU usulkan beberapa yang sudah siap untuk diresmikan. Tadi sudah sampaikan," katanya.

"Kami mengusulkan groundbreaking supaya dibikin jadwal yang sekaligus beliau ke sana, kalau beliau berkenan akan ke sana, meresmikan dan groundbreaking," tambahnya.

Basuki mengungkapkan, sektor properti yang akan groundbreaking seperti restoran, hotel, hingga perkantoran. Total nilai investasinya sekitar Rp 6,5 triliun.

Video: Jokowi Groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara

Video: Jokowi Groundbreaking Teras Hutan Ibu Kota Nusantara