Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih nantinya akan menjadi pemasok dalam program Makan bergizi Gratis (MBG). Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan sebanyak 80.000 kopdes.

Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

Dalam Inpres tersebut, disebutkan lewat poin ketujuh angka 15 tentang penugasan untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dijelaskan, Kepala BGN melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis melalui Kopdes Merah Putih.

"Kalau di Inpres itu, pemasok MBG adalah Kopdes Merah Putih," kata Budi ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Budi mengatakan, proses administrasi untuk pembentukan kelembagaan badan Kopdes Merah Putih terus digeber. Kementerian Koperasi juga tengah dalam proses melakukan simulasi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk realisasi kopdes.

Di samping itu, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Kajian tengah dilakukan untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

Budi mengatakan, ditargetkan segala proses administrasi dan pembentukan kelembagaan kopdes akan rampung akhir Juni 2025, sehingga pembangunannya di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai. Diperkirakan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar per kopdes.

"Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud," ujar Budi.

"Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia," sambungnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) belum terlaksana di Denpasar, Bali. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan Pemkot Denpasar mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebanyak Rp 5 miliar.

"Artinya, kami tetap selaku pemerintah daerah pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kami mendukung pola ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara saat dijumpai di kantor DPRD Denpasar, Selasa (11/3/2025).

Pemkot Denpasar, jelas Jaya Negara, juga tengah mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan dapur umum MBG. Hal ini dilakukan menindaklanjuti beberapa surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan pada Pemkot Denpasar.

"Kemarin memang kami ada sarankan di Peguyangan (sebagai lokasi dapur umum), kayaknya representatif. Kami masih mengkaji, mencari agar bisa berjalan dan tempatnya strategis," jelas Jaya Negara.

Jaya Negara juga belum dapat memastikan program MBG dapat berjalan pertengahan tahun ini atau tidak. Sebab, Pemkot Denpasar sedang menindaklanjuti permintaan dari BGN.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) belum terlaksana di Denpasar, Bali. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan Pemkot Denpasar mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebanyak Rp 5 miliar.

"Artinya, kami tetap selaku pemerintah daerah pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kami mendukung pola ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara saat dijumpai di kantor DPRD Denpasar, Selasa (11/3/2025).

Pemkot Denpasar, jelas Jaya Negara, juga tengah mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan dapur umum MBG. Hal ini dilakukan menindaklanjuti beberapa surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan pada Pemkot Denpasar.

"Kemarin memang kami ada sarankan di Peguyangan (sebagai lokasi dapur umum), kayaknya representatif. Kami masih mengkaji, mencari agar bisa berjalan dan tempatnya strategis," jelas Jaya Negara.

Jaya Negara juga belum dapat memastikan program MBG dapat berjalan pertengahan tahun ini atau tidak. Sebab, Pemkot Denpasar sedang menindaklanjuti permintaan dari BGN.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Pemerintah Kota Palembang memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan. Makanan tersebut rencananya akan dibekali untuk berbuka puasa.

Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa usai melakukan roadshow audiensi di Mapolrestabes Palembang pada Senin (3/3/2025).

"Iya, (MBG di Palembang) tetap akan berjalan (selama Ramadan). Dibekali untuk berbuka puasa," ungkapnya.

Ratu Dewa mengatakan, makanan tersebut akan dibagikan saat para siswa mulai kembali masuk sekolah pada Jumat (6/3/2025).

"Nanti akan dibagikan saat masuk (sekolah tanggal 6 Maret), dibawa pulang untuk berbuka," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang Adrianus Amri mengungkapkan MBG di Kota Palembang, Sumatera Selatan akan terus berjalan. Namun pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

"Ya sesuai aturan pusat makan bergizi gratis tetap dijalankan selama Ramadan, tetapi kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Dengan adanya juknis ini, kita bisa memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan aman," katanya kepada detikSumbagsel, Rabu (26/2/2025).

Amri menjelaskan Disdik Kota Palembang terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan program ini tetap terlaksana dengan lancar, meskipun ada beberapa penyesuaian selama Ramadan.

"Jika diperlukan, kita bisa menyesuaikan waktu pembagian makanan. Misalnya, makanan bergizi ini bisa dibawa pulang untuk disantap saat berbuka atau sahur. Semua itu akan kita atur setelah juknis diterbitkan," ungkapnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menjelaskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dipastikan tetap berjalan selama Ramadan. Prosesnya akan berlangsung ketika siswa kembali masuk ke sekolah selesai libur awal puasa pada Kamis, 6 Maret 2025 mendatang.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan," ujar Dadan dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (28/2/2025).

Akan ada perbedaan antara MBG di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Yakni dari makan bersama saat istirahat di sekolah menjadi bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," tambahnya.

Berlaku di Seluruh Daerah

Mekanisme MBG dibawa pulang diberikan bagi siswa yang berpuasa. Bagi siswa yang tidak berpuasa atau nonmuslim, MBG tetap bisa dikonsumsi di sekolah secara sembunyi-sembunyi.

Dadan menegaskan mekanisme ini berlaku untuk semua siswa di seluruh daerah Indonesia. Ia mengaku sempat mendapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan MBG seperti biasa.

Tetapi pada akhirnya BGN memberikan keputusan untuk berlaku adil. Dengan kata lain seluruh daerah akan mendapat perlakuan yang sama.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Imbauan pelaksanaan MBG selama Ramadan juga sudah diterima Dinas Pendidikan daerah. Contohnya Disdik Kota Batam.

Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menjelaskan MBG di daerahnya akan tetap berjalan. Kini pihaknya menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaannya.

Meski begitu, Tri sudah melakukan pertemuan dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). MBG nantinya akan diberikan dalam bentuk makanan kering agar tahan lama hingga waktu berbuka puasa.

"MBG di bulan puasa, hasil koordinasi dengan kepala SPPG itu akan tetap berjalan dengan menyediakan makanan dalam bentuk makanan kering yang bisa dibawa pulang anak untuk berbuka di rumah," kata Tri.

Ia akan meminta para guru agar bisa memberikan edukasi kepada murid-muridnya bila MBG bisa dimakan di rumah baik untuk siswa muslim maupun non muslim. Sehingga makanan tidak dimakan secara diam-diam di jalan pulang.

"Mungkin nanti para guru yang akan edukasi ke anak-anak bahwa makanan ini akan dinikmati saat waktu buka puasa. Sehingga tidak dimakan secara diam-diam di jalan. Bagi yang nonmuslim silahkan makan di rumah, disarankan jangan makan di depan teman-temannya yang sedang berpuasa," imbuh Tri.

MBG akan tetap dilaksanakan hingga menjelang Idul Fitri. Mekanisme ini juga akan berlaku untuk seluruh siswa.

Berbagai menu MBG di selama bulan Ramadan bisa cek di sini:

MBG Sudah Berjalan di 38 Provinsi

Memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kepala BGN Dadan Hidayana menyebut MBG sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan. Pelaksanaannya didukung oleh 693 SPPG.

Pada Senin, 24 Februari 2025 lalu MBG baru hadir di Provinsi Papua Tengah. Provinsi ini menjadi yang terakhir dan menandakan secara resmi MBG sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan MBG sudah melayani 2 juta penerima manfaat dan akan terus bertambah untuk mencapai target Presiden Prabowo yakni 6 juta siswa di seluruh Indonesia.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Pemprov Bangka Belitung (Babel) masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengaplikasian anggaran makan bergizi gratis (MBG). Pemprov memerlukan anggaran Rp 128 miliar untuk kebutuhan MBG tingkat SMA/SMK di Babel.

Hal tersebut diungkapkan Pj Sekda Babel Fery Afriyanto ketika mengikuti rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait anggaran Program MBG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Untuk mempersiapkan program ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 128 miliar untuk seluruh siswa SMA/SMK di Babel. Jumlahnya ada sekitar 40.000 siswa," kata Fery, Kamis (23/1/2025).

Fery menjelaskan anggaran makan bergizi gratis atau MBG tersebut akan didukung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut Pemprov juga telah melaksanakan rapat bersama badan gizi nasional.

"Tiga hari yang lalu kita sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana (Satpel) Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," jelasnya.

Selain dari APBN, lanjut Fery, program ini juga meminta dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun seperti apa pelaksanaannya, Pemprov masih menunggu Juknis dari Kemendagri.

"Kita dapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program nasional makan gizi gratis. Kita akan mensupport program tersebut," sebutnya.

"Namun, kita masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri agar program tersebut dapat kita laksanakan," tambahnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai didistribusikan untuk pertama kalinya secara nasional. Di Jawa Barat, dari 27 daerah yang ada, baru 22 daerah yang mendapat pendistribusian program Presiden Prabowo Subianto ini.

"Di Jabar ada 22 kabupaten kota (yang mendistribusikan makan bergizi gratis)," kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung DPRD Jabar, Senin (6/1/2025).

Adapun 22 daerah yang mendapat distribusi MBG ini, ialah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka.

Kemudian Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.

Menurut Bey, Pemprov Jabar masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program MBG. "Belum semua, ini kan bertahap ya kita tunggu (juknis) dari badan gizi nasional," ujarnya.

Terkait pelaksanaan pendistribusian hari pertama, Bey menyebut, dirinya belum bisa menyimpulkan apa yang harus dievaluasi. Sebab dari 22 daerah itu, baru 7 yang menyampaikan laporan pelaksanaan.

"Dari 22 kabupaten kota, baru 7 yang melaporkan dan kami tunggu laporan pelaksanaan di lapangan," ungkap Bey.

Bey juga menyinggung soal anggaran yang disiapkan untuk mendukung program tersebut. Dia memastikan, dana Rp 1 triliun dari APBD Jabar 2025 sudah dicadangkan untuk program makan bergizi gratis.

"Rp 1 triliun dari APBD kami sudah mencadangkan dan kami tunggu arahan dari pusat untuk pelaksanaan. Dari pusat yang Rp 71 triliun nasional itu di badan gizi nasional. Juknis belum ada tapi kami sudah mencadangkan, begitu ada arahan teknis tinggal kami lakukan," tandasnya.

MBG Kabupaten Bandung Digelar Pekan Depan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin mengatakan, saat ini masih melakukan pemetaan dan pendataan terkait program MBG. Menurutnya data dari Dapodik sebanyak 582 ribu siswa sekolah negeri maupun swasta yang akan mengikutinya.

"Data itu terdiri dari siswa PAUD, kurang lebih ada 67.000-an. Terus SD kurang lebih ada 356.000 dan SMP 134.000 serta PKBM kurang lebih ada 23.000. Jadi jumlah total itu kurang lebih ada 582.000-an siswa," ujar Enjang, kepada awak media, Senin (6/1/2025).

Menurutnya data tersebut dibagi dalam beberapa rayon yang ada di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki delapan rayon.

"Iya kalau SMP itu 8 rayon, rayon 1 sampai rayon 8. kalau SD Kecamatan jadi 31 Kecamatan, termasuk PAUD," katanya.

Enjang mengungkapkan, Disdik akan menjadi leading sektor untuk program Prabowo-Gibran tersebut. Terutama dalam pendidikan dasar dari PAUD, SD, hingga SMP.

"Berdasarkan kewenangan yang ada memang kita menyiapkan jumlah siswa atau target yang akan nanti diberikan makan siang bergizi itu," jelasnya.

Enjang mengaku program tersebut bisa berjalan sesuai dengan tepat sasaran. Sehingga saat ini dirinya terus melakukan pemetaan terkait program MBG tersebut.

"Kita mulai melaksanakan pendataan berapa jumlah siswa kecamatan terkait dengan persiapan itu, kita melakukan pemetaan sekolah yang harus dilayani oleh kesatuan pelayanan makan bergizi, terus kita juga melakukan pemetaan kebutuhan makan bergizi itu. Keempat juga melakukan pembentukan pengawasan," ucapnya.

Dia menyebutkan program MBG tersebut masih dalam pembahasan ditingkat DPR RI. Menurutnya pembahasan tersebut berupa dengan kaitan petunjuk pelaksaan teknis program MBG.

"Program makan bergizi gratis kan masih dibahas di tingkat DPR RI, bagaimana juknisnya, siapa yang bertanggung jawabnya, dari konteks anggaran siapa, dari konteks pelaksanaan makan siang gratis itu, yang jelas ketika melihat di struktur organisasi dan tata kerja badan gizi nasional kan itu ada beberapa Deputi, yang mungkin nanti akan berbicara tugas pokok dan fungsi siapa Berbuat apa terkait dengan terkait makan bergizi gratis tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan," bebernya.

Sementara itu berdasarkan dari informasi yang dihimpun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum melakukan pendistribusian.

Beberapa dapur program tersebut berada di Kecamatan Bojongsoang, Rancaekek, dan Nagreg. Mereka masih melakukan persiapan dan akan melakukan distribusi program MBG pada, Senin 13 Januari 2025 mendatang.

Majalengka Siapkan Simulasi

Pemkab Majalengka memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan program MBG. Namun hanya waktu pelaksanaannya saja yang berbeda dengan daerah-daerah yang mulai melaksanakan program MBG pada hari ini.

"Kita sudah melakukan simulasi. Nah (pelaksanaan) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Majalengka untuk MBG itu pada 13 Januari," kata Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi, Senin (6/1/2025).

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Majalengka telah mengalokasikan APBD sebesar Rp5 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk menyasar sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

"APBD juga telah menganggarkan sehingga tetap berjalan pada tanggal tersebut. Alokasi dari APBD itu khusus di sekolah-sekolah yang kawasan kemiskinan tinggi," ujar Dedi.

Dedi menyampaikan, alokasi untuk program MBG dari APBD itu nantinya akan menjangkau 30.000 siswa di Majalengka. Sedangkan dari BGN sendiri akan menyasar 7.000 siswa di 'Kota Angin'.

"Kalau dari anggaran APBD, kita upayakan menjangkau siswa SD, SMP, hingga TK. Namun, pelaksanaannya masih harus dicek dan dianalisis lebih lanjut apakah cukup untuk semua jenjang," ucap dia.

Di sisi lain, dalam memuluskan program tersebut, Pemkab Majalengka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya pembuatan dapur umum yang dikelola oleh TNI.

"Ada juga bantuan dari dapur umum dari TNI. Ini masih bagus karena kami menganggarkan. Kedepannya kolaborasi akan terjadi. Kalau dari APBD, kita berdayakan Bumdes dan pengambilan lahan harus dari koperasi di daerah kita," kata Dedi.

"Kita juga memaksimalkan pemberdayaan kelompok perempuan kepala keluarga yang sudah dilatih tata boga untuk memasak makanan bergizi. Bahan baku diupayakan berasal dari koperasi di daerah kita, agar memberikan dampak ekonomi langsung ke masyarakat," sambungnya.

Dedi juga menambahkan bahwa tim gizi dari daerahnya akan dilibatkan, untuk memastikan kandungan gizi pada makanan sesuai dengan kebutuhan anak. "Kami berharap program MBG bisa meningkatkan gizi anak-anak di Majalengka, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebut posisinya adalah mitra dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya pelaksanaan MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai mitra, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebut pihaknya juga menyiapkan beberapa hal. Termasuk ikut menggodok petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis).

"Nanti kami akan siapkan sebagai bagian dari juklak atau juknis (pelaksanaan MBG) yang ada di sekolah," ungkap Mu'ti dalam acara Taklimat Media di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (31/12/2024) ditulis Rabu (1/1/2025).

Waktu Belajar Siswa Bisa Bertambah

Kemendikdasmen menilai MBG adalah bagian dari penanaman pendidikan karakter di sekolah. Tidak sekedar program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak. Hal ini juga menjadi upaya Kemendikdasmen untuk mendukung program sekolah sehat.

"Karena ada juga program sekolah sehat yang di dalamnya ada berbagai program. Selama ini diselenggarakan oleh kementerian terkait," ucapnya lebih lanjut.

Bersama BGN, Kemendikdasmen berusaha agar program MBG tidak menambah atau mengganggu waktu belajar siswa di sekolah. Sehingga akan ada proses sinkronisasi antara pelaksanaan MBG dan jam pelajaran di sekolah.

Sebelum MBG, siswa makan siang selama waktu istirahat di kantin sekolah. Namun ketika MBG dilaksanakan, proses makan tidak berjalan sendiri-sendiri sesuai kemauan siswa.

"Kalau program Makan Bergizi Gratis ini karena merupakan bagian dari pendidikan karakter, nanti makannya akan diselenggarakan secara bersama-sama," jelas dia.

Karena makan bersama-sama ini memerlukan waktu, Mu'ti sadar hal itu juga akan berpengaruh pada lamanya waktu istirahat. Bertambahnya waktu istirahat akan berjalan lurus terhadap 'pertambahan' lamanya waktu belajar di sekolah.

Faktor pertambahan waktu di sekolah ini akan dibahas Menteri Mu'ti bersama dengan BGN. Ia berharap ada hasil baik dan tidak menimbulkan masalah.

"Inilah yang sedang kami usahakan bersama-sama dengan Badan Gizi Nasional untuk nanti kita menjalankan teknis agar program gizi nasional juga sukses dan pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah," pungkas Mu'ti.

Minta Sekolah Jangan Memberatkan Siswa

Di kesempatan berbeda, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengimbau agar sekolah tak beratkan siswa dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini merupakan buntut viralnya isu pungutan biaya kotak makan di sekolah.

"Kita (Kemendikdasmen) minta sekolah tidak memberatkan siswa. Apalagi terkait program Makan Bergizi Gratis kan difasilitasi langsung oleh pemerintah, oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kita minta sekolah tidak memberatkan," kata Fajar dikutip dari arsip detikEdu.

Kemendikdasmen akan melakukan pengecekan kejadian ini dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena BGN adalah lembaga yang mengatur teknis MBG termasuk soal peralatan makanan.

Jika di masa mendatang masih ada kejadian serupa, Kemendikdasmen akan mengirim inspektor untuk melakukan pemeriksaan ke pihak sekolah. Ketika inspektor melakukan pemeriksaan, Kemendikdasmen akan memberikan peringatan.

"Mewajibkan siswa untuk membeli alat makan itu tidak boleh, tidak dibenarkan karena memberatkan. Kalau sanksi, pasti inspektorat akan cek ke sekolah. (bila) terjadi indikasi pemaksaan tentu kita akan berikan semacam pengingat," tutupnya.

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Video BGN: Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis untuk 15-20 Juta Anak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem, Bali, belum menyiapkan anggaran program makan bergizi gratis untuk para siswa. Alasannya, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut dianggap belum jelas.

"Kami masih mencermati, karena program ini belum jelas, tentu penyiapan anggarannya dan yang lainnya belum bisa kita lakukan saat ini," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, saat dikonfirmasi, Rabu (04/12/2024).

Selain itu, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait program makan bergizi gratis juga belum dipegang. Sehingga, Pemkab Karangasem belum diketahui cara penerapan pemberian makan siang gratis kepada para siswa.

"Jadi kami masih menunggu juklak (dan) juknis-nya, seperti apa makanan yang akan diberikan, berapa kali diberikan, siapa saja yang diberikan, itu yang belum kami ketahui sehingga belum bisa kami anggarkan," ujar Sutirtayasa.

"Intinya kami masih menunggu juklak juknis-nya, kalau sudah ada kami siap menganggarkan dan menjalankan program tersebut," ucap Sutirtayasa.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi