Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk merelokasi warga Kota Bekasi yang sering kebanjiran. Tetapi, rencana itu menunggu kesediaan warga setempat.

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jati Asih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025). Dalam kunjungan itu dia juga didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala BNPB Suharyanto.

Ara -sapaan Maruarar- meminta Tri Adhianto dan Suharyanto agar menanyakan kepada warga setempat Apakah bersedia untuk direlokasi. Sebab menurutnya kejadian bencana banjir ini sudah sering kali terjadi.

"Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin 1-2 hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ucapnya seperti dikutip dari detikproperti.

Ara menegaskan untuk melakukan relokasi di Kota Bekasi memungkinkan untuk dilakukan. Sebab di wilayah Bintara masih ada lahan yang dimiliki Pemkot Bekasi untuk dijadikan hunian.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada tempat di pasar ya Pak ya. Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota. Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," tegasnya.

Meski begitu dia menegaskan bahwa untuk melakukan relokasi tetap harus ada kemauan dari warganya. Sebab banyak warga yang sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki ikatan batin dengan tempat tinggalnya.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi pindah semua jadi diajak tanya baik-baik," tuturnya.

"Ya kami juga siap nanti kalau dibutuhkan. Untuk menyiapkan relokasi ya Pak ya. Kami punya standar kok untuk seperti itu," tegas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikproperti

Biaya per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) turun dari Rp 15 ribu menjad Rp 10 ribu. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penyebabnya.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat seperti dikutip dari detikNews, Jumat (29/11/2024).

Prabowo menjelaskan bila rata-rata keluarga yang mendapatkan bantuan MBG punya 3-4 anak, setiap keluarga bisa mendapatkan Rp 30.000 dalam bentuk makanan bergizi.

"Katakan lah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4, berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30 ribu per hari, ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.

Menu makan bergizi gratis Foto: detikcom/Retno Ayuningrum

Nah, bila program ini ditambahkan dengan bantuan-bantuan sosial dan tunjangan sosial lainnya dia yakin pemerintah bisa mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh.

Makan Bergizi Gratis Awalnya Rp 15.000

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan program makan bergizi gratis dipatok Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, dalam implementasinya bersifat fleksibel setiap daerah.

Dadan menyebut, jika ada daerah yang anggarannya kurang dari Rp 15.000 per anak, maka kelebihannya akan dikirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan anggaran lebih besar.

"Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah. Mungkin ada yang kurang dari itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi hitungan untuk APBN per anak sekian, tapi nanti implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," kata Dadan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024) kemarin.

Soal menu, Dadan bilang, memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi, pihaknya cuma menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan

Artikel ini telah tayang di detikFinance

Simak juga Video DPR Apresiasi Prabowo Gaet Investor Makan Bergizi Gratis dari LN

[Gambas:Video 20detik]