Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo sudah berjalan. Pelibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai jadi kunci untuk mensukseskan program itu dan mendongkrak perekonomian daerah.

Hal itu diungkapkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat meninjau langsung pelaksanaan MBG di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (19/5/2025).

"Kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin mensupport, mensukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas luasnya di daerah sekitar, di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi," ujarnya.

Maman mengatakan upaya untuk mendorong UMKM terlibat lebih aktif dalam program MBG terus dilakukan. Bahkan, dia berharap agar program ini bisa menyentuh lebih dari 50 juta UMKM di tanah air.

"Saya memang bercita-cita melalui MBG, 50 juta lebih UMKM di Indonesia itu bisa terbantu. Akhirnya Kementerian UMKM dalam rangka membuka, meluaskan pelibatan UMKM agar ekonomi di daerah, rakyat, menjadi berkeadilan, lebih optimal, lebih hidup, dan besar," jelasnya.

Maman mengatakan setiap UMKM diharuskan bisa memasok keperluan untuk MBG. Mulai dari bahan baku untuk dii dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga keperluan lainnya.

"UMKM harus bisa memasok baku ke SPPG di daerahnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan saat ini sudah ribuan UMKM yang dilibatkan untuk memasok bahan baku bagi 1.343 SPPG seluruh Indonesia.

"Di setiap SPPG berdiri maka dibutuhkan juga minimal 15 supplier dan itu rata-rata UMKM. Sekarang sudah tercatat 2.700an sudah terlihat di dalam rantai pasok makan bergizi, selain koperasi dan lain-lain," kata Dadan.

Dia menambahkan program ini juga mampu menyerap 52 ribu tenaga kerja. Dengan target hingga 30 ribu SPPG, dia menargetkan jumlah tenaga kerja terserap bisa mencapai 1,5 juta.

"Para pekerja tersebut akan dilindungi BPJS Ketenagakerjaannya," ucap Dadan.

Dia menambahkan salah satu yang akan menjadi percepatannya adalah wilayah Kabupaten Bandung. Dirinya menargetkan sebanyak 361 SPPG bisa terealisasi.

"Ini ada di wilayah kabupaten Bandung, harus ada 361 SPPG, akan ada uang ke kabupaten Bandung Rp 361 miliar, memanfaatkan untuk menggairahkan, Rp 4,3 triliun tiap tahun, APBD Rp 3,7 triliun," bebernya.

Kata Badan Gizi soal Kasus Keracunan Makanan MBG

Di sisi lain, Dadan juga berbicara soal adanya kasus keracunan makanan MBG di beberapa daerah. Menurutnya, kasus keracunan disebabkan waktu memasak di dapur SPPG yang terlalu lama. Hal ini berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan.

"Sekarang bahan baku harus yang bagus, fresh. Jadi SPPG dan kepala SPPG yang ada di belakang itu harus berani menolak bahan baku yang jelek. Kemudian, mulai persingkat waktu produksi dengan pengiriman," ujar Dadan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat meninjau MBG di Cileunyi Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadan mengungkapkan bahan baku yang segar akan mempengaruhi kualitas jika tidak tepat waktu sampai ke sekolah. Sehingga, ia meminta waktu pengiriman untuk dipangkas secepat mungkin.

"Selama ini banyak kejadian karena masaknya terlalu lama, kemudian delivery nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama disimpan, harus langsung di makan," katanya.

Dadan menambahkan makanan juga harus melalui tahap pengujian sebelum diserahkan ke siswa.

"Harus melakukan uji organ lab, jadi sebelum dibagikan harus dibuka, dicium, dirasakan, kalau bagus kita langsung lanjutkan, kalau jelek kita langsung ditarik," jelasnya.

Dia mengatakan akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kerja yang ada di SPPG.

"Iya banyak kejadian di SPPG yang sudah dua tiga bulan melakukan kegiatan. Sehingga menganggap itu menjadi kegiatan rutin, akhirnya kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan," kata Dadan.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Mentari pagi di Bojongsoang, Kabupaten Bandung menyinari hamparan sawah yang diapit oleh bangunan perumahan baru yang terus menjamur. Lamat-lamat terdengar suara alat berat yang bekerja, mengubah lahan pangan menjadi deretan rumah idaman yang berkilau.

Di samping kokohnya benteng kompleks perumahan, tampak beberapa pria berpakaian lusuh hilir mudik memikul karung berisi mentimun yang baru dipanen. Mereka berjalan bergantian menyisir jalan setapak yang berupa tembok penahan tebing perumahan, lebarnya pun hanya tiga jengkal kaki orang dewasa.

Jalan setapak itu merupakan satu-satunya akses keluar masuk bagi petani dan untuk mengangkut hasil panen. Kebun yang terletak di Jalan Cikoneng atau sekitar 1,5 km dari Kantor Kecamatan Bojongsoang itu diapit oleh perumahan di sisi kanan dan kirinya. Alhasil para petani harus berjalan sekitar 200-300 meter untuk mencapai bibir jalan raya sebagai titik kumpul.

Tepat di samping gerbang perumahan, mentimun-mentimun segar dari dalam karung dimasukkan ke dalam drum besar berisi air untuk dibilas. Terlihat sejumlah pria mengemas mentimun dari kebun yang terjepit itu ke dalam kantong plastik bening besar, rencananya buah yang memiliki bahasa ilmiah Cucumis sativus itu akan dikirimkan ke Cikampek.

Di balik panen mentimun itu ada tangan dingin Jujuh (35), pemuda asli Bojongsoang. Sejak masih remaja , pria kelahiran Rancaoray -sebuah kampung kecil di tenggara Bojongsoang- itu sudah menekuni dunia bercocok tanam. Jujuh menggarap lahan tadah hujan yang ia sewa seluas 500 tumbak atau sekitar 7.000 meter persegi.

Setelah ia teliti, kadar PH di Bojongsoang yang berkisar di angka 5-6 ideal untuk budidaya mentimun. Alhasil, dalam satu tahun, Jujuh bisa memanen mentimun sebanyak 3 ton.

"Saya biasa menanam mentimun, atau kadang padi. Saya sudah coba menanam di beberapa tempat, dan di sini yang paling bagus untuk mentimun," ucap Jujuh, sambil melayani warga sekitar yang datang membeli mentimun ke lapaknya.

Petani menyisir tembok penahan tebing perumahan saat mengangkut hasil panen mentimun di Cikoneng, Desa dan Kecamatan Bojongsoang. Terlihat alat berat menguruk sawah di belakang mereka. Foto: Yudha Maulana/detikJabar

Di antara derap langkah para petani yang memanen mentimun, terlihat eskavator bergeliat melakukan pengurukan sawah -untuk perluasan perumahan- yang berbatasan dengan bagian selatan kebun Jujuh. Dalam 10 tahun terakhir pembangunan permukiman cukup masif di daerah tersebut, jejak perubahannya terekam citra satelit Google Earth.

Dari timelapse Google Street, terlihat pada tahun 2014, kebun yang Jujuh kelola saat ini masih berupa hamparan sawah, pembangunan kompleks perumahan mulai dirintis di sisi kiri dan kanannya. Hal itu terlihat dari jumlah bangunan yang masih sedikit, serta reklame promosi yang banyak terpasang di depan kompleks. Terlihat pula pekerja sedang beraktivitas di sekitar kompleks.

Sementara di bagian utara, pemandangan dari kebun Jujuh masih berupa hamparan sawah sedekade yang lalu. Namun, saat ini hamparan sawah itu sudah berubah menjadi kompleks perumahan yang modern, yang menjadi rumah idaman bagi penghuninya.

Melihat perubahan itu, Jujuh harus bersiap dengan segala kemungkinan. Salah satunya, andai pemilik lahan menjual tanahnya untuk dialih fungsikan, maka ia harus siap-siap angkat kaki untuk mencari lahan lagi untuk bertani.

"Perjanjiannya (dengan pemilik lahan), kalau mau dibangun, ya harus pindah. Mau bagaimana lagi," kata Jujuh pasrah, seraya mengamati anak semata wayangnya.

Bojongsoang, secara toponimi berasal dari kata 'bojong' yang artinya daratan yang menjorok ke sungai atau badan air. Kemudian kata 'soang' yang artinya adalah angsa. Toponimi itu cukup representatif dengan empang-empang dan persawahan yang masih dapat dengan mudah ditemukan di sana.

Dengan luas kecamatan 2.781 hektare, sekitar 70 persen atau 2.061 hektare lahan di Bojongsoang adalah lahan pertanian. Pada tahun 2022, UPTD Pertanian Kecamatan Bojongsoang mencatat, luas lahan pertanian sawah, baik sawah irigasi atau tadah hujan, di Bojongsoang seluas 1.597 hektare dan luas lahan pertanian bukan sawah sebesar 464 hektare.

Luas lahan pertanian itu, menyusut dibandingkan dengan tahun 2014. Kala itu lahan pertanian sawah seluas 1.602 hektare sedangkan lahan pertanian bukan sawah seluas 580 hektare. Atau ada penyusutan lahan pertanian sebanyak 121 hektare.

Sementara itu, di sisi lahan non pertanian seperti wilayah permukiman, perkantoran, jalan dan infrastruktur lainnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2014-2022. Pada tahun 2014, luas lahan non-pertanian adalah 599 hektare, dan pada tahun 2022, luas tersebut meningkat menjadi 720 hektare.

4 Tahun Lahan Sawah Berkurang 221,83 Hektare

Hasil penelitian akademik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang disusun Dava Novita Andini, Lili Somantri dan Shafira Himayah dalam Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan (JGEL) Vol. 8, No. 1, Januari 2024:31-58 mengungkap adanya alih fungsi lahan di Bojongsoang.

Dalam jurnal berjudul Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Tipologi Urban Sprawl Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Dava dkk melaporkan telah terjadi perubahan lahan seluas 274,94 Ha pada 2017-2021 di Bojongsoang.

Dalam uji akurasi yang dilakukan Dava dkk di 50 titik yang disebar di seluruh Kecamatan Bojongsoang, ditemukan sejumlah perubahan penggunaan lahan pada tahun 2017-2021. Dalam rentang 4 tahun tersebut, salah satu yang disorot adalah berkurangnya lahan persawahan seluas 221,83 hektare dan ladang 10,76 hektare.

Sementara itu ada luas perumahan bertambah 30,38 hektare, lahan permukiman bertambah 14,92 hektare. Luas lahan kosong juga bertambah 103,36 hektare, semak belukar bertambah 64,05 hektare, dan terakhir pertokoan bertambah 2,28 hektare.

Perubahan penggunaan lahan pada infrastruktur seperti jalan kolektor, kolam air, jalan lokal dan sebagainya tak bertambah atau berkurang dengan signifikan. Dalam penelitian ini, Dava dkk menyebut Desa Lengkong dan Desa Cipagalo yang paling banyak mengalami perubahan lahan menjadi permukiman.

"Penggunaan lahan sawah sebelumnya tersebar di semua desa namun berkurang digantikan lahan khususnya tempat tinggal. Lahan sawah banyak digantikan dengan perumahan, permukiman, dan penggunaan lahan terbangun lainnya," tulis Dava.

"Selain itu, terdapat penambahan lahan kosong yang diproyeksikan untuk menjadi perumahan. Berdasarkan pengolahan, terjadinya pertambahan penggunaan lahan
diakibatkan oleh kebutuhan penduduk yang meningkat sehingga menuntut adanya peningkatan fasilitas berupa sarana," sambungnya.

Fenomena Urban Sprawl

Dari sisi akses, Bojongsoang dilalui jalan raya provinsi yang menjadi jalur utama keluar-masuk Kota Bandung. Selain itu, kawasan ini juga dekat dengan dua gerbang tol (GT) Padaleunyi, yang mempermudah mobilitas ke berbagai daerah, termasuk Jakarta. Salah satu hal yang istimewa dari Bojongsoang, di sini Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dibangun, tepatnya di Desa Tegalluar.

Jika kita melaju ke Bojongsoang via GT Padaleunyi di Buahbatu, pemandangan yang pertama disuguhkan adalah reklame besar yang menawarkan perumahan, plus dengan rentetan bonus dan fasilitasnya. Reklame promosi atau papan penunjuk arah menuju perumahan dengan nama yang terkesan modern, juga dapat dengan mudah ditemukan di sana.

Reklame promosi perumahan di Jalan Bojongsoang-Buahbatu Foto: Yudha Maulana/detikJabar

Dari catatan Disperkimtan Kabupaten Bandung yang dirilis dalam katalog.data.go.id, saat ini terdapat 184 perumahan baru yang terdaftar dan telah dibangun di wilayah Kecamatan Bojongsoang dari rentang tahun 2010-2023. Pembangunan perumahan yang paling masif terdata pada tahun 2023, yakni 92 perumahan baru dengan 24.410 unit rumah.

Pembangunan perumahan itu hampir terletak di enam desa di Bojongsoang, yakni Desa Cipagalo, Desa Lengkong, Desa Buahbatu, Desa Bojongsoang, Desa Bojongsari dan Desa Tegalluar.

Fenomena menjamurnya perumahan di Bojongsoang, tak lepas dari fenomena urban sprawl. Dalam Kamus Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum, urban sprawl didefinisikan sebagai pembangunan kota yang tidak terkendali. Urban sprawl juga didefinisikan sebagai pertumbuhan dari wilayah perkotaan yang menuju suatu proses tipe pembangunan penggunaan lahan yang beragam di daerah pinggiran kota.

Badan Pengelola (BP) Kawasan Cekungan Bandung, menyebut lahan tutupan di Kota Bandung yang menjadi pusat kawasan Metropolitan Cekungan Bandung masing-masing sudah mencapai 90,66% alias sudah semakin terbatas.

"Maka terjadi perluasan pertumbuhan kawasan terbangun ke daerah sekitarnya secara sporadis dan tidak terkendali atau disebut sebagai urban sprawl," seperti dikutip detikJabar dari laman BP Cekungan Bandung.

Bojongsoang yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung, menjadi salah satu daerah yang diproyeksikan sebagai Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, yang regulasinya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jabar Hendra Susanto, mengatakan saat ini pertumbuhan permukiman cenderung mengarah ke arah selatan, timur dan barat dari Cekungan Bandung. Pengembang perumahan jarang yang mengarah ke utara Cekungan Bandung karena adanya Perda yang membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Hendra mengatakan, harga tanah dan rumah di Kota Bandung sudah sulit terjangkau oleh rumah tangga baru. Alhasil, untuk mendapatkan rumah yang berkisar di rentang 500-an juta, mencari di pinggiran kota adalah solusinya.

"Mungkin bagi pasangan muda, yang dua-duanya bekerja dan pendapatan mereka kalau digabung mungkin Rp 10 jutaan atau belasan juga, rasanya mereka masih akan berat kalau beli di Kota Bandung," ujar Hendra saat dihubungi detikJabar.

Selain itu, dari pengamatan Hendra, ada pergeseran pola konsumsi dari generasi milenial dan gen z terkait perumahan. Para pelaku kehidupan di era bonus demografi 2030 saat ini tidak bercita-cita untuk memiliki hunian yang luas.

"Generasi yang baru ini agak berbeda, karena kalau punya uang sebagian ditabung, buat jalan-jalan dan sebagian kecil yang dipakai untuk rumah. Bahkan ada kecenderungan nantinya akan bergeser ke perumahan high rise, lebih praktis," ujar Hendra.

Berdasarkan data yang dirilis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) terjadi lonjakan perumahan dalam rentang 17 tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2005 hanya ada 470 lokasi perumahan di Kabupaten Bandung. 7 tahun kemudian (tahun 2012), jumlah lokasi perumahan itu melonjak menjadi 8.409 lokasi. Hingga kemudian pada tahun 2023 jumlah perumahan semakin menjamur yakni 176.270.

Cerita Para Penghuni Rumah Idaman

Ditemani segelas kopi americano (34), Indra (34) seorang karyawan swasta, membuka laptop di atas meja sebuah kedai kopi di pusat Kota Bandung. Sore itu, Indra bercerita tentang pengalamannya mencari rumah idaman bersama pasangan.

Selama membujang, pria berkacamata ini tinggal bersama orang tuanya di Panyileukan yang masuk ke dalam wilayah kotamadya. Setelah menikah, ia kemudian memutuskan untuk pindah. Kriteria rumah idaman Indra yakni dekat dari rumah orang tua dan dekat ke lokasi kerja.

Pilihan pertama sempat jatuh ke daerah Cibiru yang masih masuk ke Kota Bandung, lokasinya hanya berjarak 2,4 km dari rumah orang tuanya. Tetapi jarak ke lokasi kerja istrinya sejauh 11,4 km dan itu pun melalui jalur yang padat di waktu pergi dan pulang kerja, yang diperkirakan akan sangat menguras waktu dan tenaga.

"Awalnya di sebuah perumahan di Cibiru, karena dekat rumah orang tua, tapi enggak jadi walau sudah kasih down payment (down payment) Rp 1 juta. Karena lokasinya jauh ke tempat kerja, kemudian mencari-cari lagi," ujar Indra saat berbincang dengan detikJabar, Jumat (7/2/2025).

Akhirnya, Indra mendapatkan informasi tentang sebuah perumahan yang akan dibangun di wilayah Bojongsoang. Lokasinya cukup strategis dan memenuhi kriteria yang Indra idamkan. Terlebih pengembang menawarkan harga dan cicilan yang murah untuk rumah tipe 36 dibandingkan dengan wilayah kotamadya.

Akad jual beli pun dilakukan, tetapi ia harus menunggu kurang lebih 1,5 tahun sampai bangunanya rampung. Sebab, pada 2018 silam, perumahan yang bakal dihuni Indra masih berupa hamparan sawah yang masih dalam proses pengurukan.

"Saat saya ke sana, sawahnya masih diuruk. Belum lagi proses pembangunan kurang lebih 1,5 tahun sampai akhirnya bisa dihuni. Waktu itu saya sudah kasih DP Rp 30 juta dengan cicilan tahun pertama Rp 2,7 juta," ucap Indra.

Tahun demi tahun, perumahan yang dihuni Indra terus berkembang. Dari satu klaster kemudian bertambah menjadi 5 klaster baru yang lahannya memakan lahan sawah di sekelilingnya. Satu klaster berisi kurang lebih 100-120 rumah.

"Sampai saat ini juga masih ada pembangunan, bisa terlihat dari rumah saya," katanya.

Kisah Indra juga dialami oleh Abdurrahman (31), seorang karyawan swasta di Kota Bandung. Sebelum menikah, perantau asal Kabupaten Garut itu tinggal di indekost. Setelah berumah tangga, Abdrurrahman memilih untuk mencari rumah tinggal.

"Kalau di Kota Bandung harganya berat, perbandinganya bisa dua banding satu. Kisaran rumahnya sekitar Rp 300 juta-400 juta," ujarnya.

Bojongsoang dulu dikenal sebagai salah satu lumbung padi untuk wilayah Bandung Selatan, tetapi, seiring meningkatnya kebutuhan tempat tinggal, sawah-sawah perlahan berganti wajah. Baik Indra atau pun Abdurrahman walau tinggal di Bojongsoang, mereka tak mengonsumsi produk dari hasil petani sawah lokal.

"Kalau untuk beras, biasanya beli di minimarket yang dikemas per 5 kg. Kalau beli di tukang beras juga, kita tidak tahu mana produk lokal. Karena penjual hanya memberitahu harga dan kualitas beras," ujar Indra.

"Ya, saya juga seperti itu," ucap Abdurrahman mengamini.

Mereka yang Memilih Bertahan

Seekor burung walet terbang di hamparan lahan bekas kebun di wilayah Desa Bojongsoang. Lahan itu berada di antara perumahan ((Yudha M/detikJabar)

Terik matahari terasa menyengat pada siang bolong di Bojongsoang, di tepian sawah terlihat Yoga (35), seorang penyawah milenial duduk termenung. Topi dan rompinya tampak lusuh karena sering terpapar sang surya, kulitnya juga tampak kecoklatan.

Ia memperhatikan mesin komben bekerja membabat batang padi secara cepat di petakan sawah di Desa Cikoneng. Seyogyanya bagi Yoga, bertani saat ini adalah satu-satunya jalan menyambung hidup.

Pria yang memiliki perawakan sedikit gempal itu, pernah bekerja sebagai buruh pabrik tetapi hasilnya tak sesuai harapan. Sampai akhirnya, 12 tahun lalu ia kembali meneruskan jejak leluhurnya sebagai petani di Bojongsoang.

Kembali menjadi petani ternyata cukup untuk menyekolahkan anak dan memenuhi kebutuhan Yoga sehari-hari. Semula ia menggarap lahan di Desa Bojongsoang, tetapi sampai pada tahun 2018, pengembang berskala besar datang. Yoga yang semula menggarap lahan di Desa Bojongsoang, tak bisa berbuat banyak.

Alhasil ia pun akhirnya mengalah dan pindah lahan garapan sejauh kurang lebih 4,2 km ke Desa Bojongsari, yang masih berada dalam satu kecamatan.

"Sekarang dipindah ke Bojongsari, ini lahan orang lain dengan sistem bagi hasil juga. Kalau untuk (sawah) misalkan Bojongsoang itu semuanya sudah hampir punya orang luar semua, kaya kemarin kan ada pengembang besar saya kan dulu di blokan Desa Bojongsoang kena sama proyek itu, sekarang dipindahin ke Bojongsari," katanya saat berbincang dengan detikJabar, pertengahan Januari lalu.

Pindah ke lahan baru, ternyata hasil pertanian yang didapatkan oleh Yoga lebih melimpah. Saat ini, ia menggarap sawah seluas 1100 tumbak atau sekitar 11,54 hektare. Dari satu tumbak Yoga bisa mendapatkan padi 10 kilogram. Jika dikalkulasikan, ia bisa mendapatkan beras 11 ton.

Melihat fenomena urban sprawl, yang ada di Bojongsoang membuat Yoga kembali gamang. Ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan sebagai penyawah yang tak memiliki lahan.

"Sebetulnya bingung juga kalau ke arah situ (pertanian tergeser permukiman), jadi sebetulnya saya juga sudah harus mulai mempersiapkan ke depannya harus gimana. Kadang kita tidak bisa melawan yang di atas, misal dari pemerintah atau dari istilahnya developer properti begitu. Ya mulai dipikirkan ke depannya kita mau pindah cari lahan baru, atau kita berhenti bertani dan cari usaha lain," ujar Yoga melanjutkan.

Berdasarkan data geospasial dari Wargi Jabar, yang merupakan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, lahan yang digarap Yoga merupakan lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Dari layer peta RTRW Kabupaten Bandung, sawah yang dikelola Yoga masuk ke dalam kategori wilayah perkebunan, walau pun disekelilingnya telah dikategorikan untuk wilayah permukiman perkotaan.

Yoga saat ini hanya bisa berdoa kepada yang Maha Kuasa seraya memupuk asa agar anaknya bisa mendapatkan nasib yang lebih baik. Sebab, bila berbicara sebagai petani di daerah transisi, baginya bukan suatu pilihan lagi.

"Kalau misal lahannya ada, umur ada insya Allah (lanjut jadi petani). Tapi jujur kalau misalkan sekarang petani seperti yang memprihatinkan. Tidak seperti dulu-dulu, tidak tahu lahan ke depannya gimana," ucapnya.

"Mudah-mudahan anak tidak seperti bapaknya (jadi petani), ya kan punya cita-cita seperti apa," tutur Yoga.

Disitat dari data Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bandung luas lahan produktif di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 seluas 27.969 hektare. Jumlah itu terus menurun pada tahun 2020-2021 menjadi 27.747 hektare. Khusus untuk hasil panen di Bojongsoang, detikJabar sudah mencoba melakukan pencarian melalui sumber data terbuka tetapi data tersebut tidak tersedia.

Pada 2022 luas lahan produktif di Kabupaten Bandung bertambah menjadi 28.394 hektare, namun dalam satu tahun berikutnya yakni tahun 2023, jumlah lahan pertanian produktif Kabupaten Bandung turun drastis ke angka 20.611 hektare.

"Dulu 10 Ton Per Minggu, Sekarang 3 Kuintal Per Minggu Sudah Syukur"

Bahsyar (45), pemilik usaha penggilingan padi di Bojongsoang kembali mengingat masa-masa kejayaannya. Ia yang berkiprah di dunia penggilingan padi selama 20 tahun itu, mengaku saat ini merupakan masa-masa yang sulit untuk pengusaha sepertinya.

"Kalau bicara sekitar tahun 2000-an, penggilingan itu bisa sampai 10 ton per minggunya. Saya juga bisa menyimpan stok sampai beberapa ton. Tapi kalau sekarang-sekarang, 10 tahun terakhir, bisa dapat tiga kuintal per minggu saja syukur," ujar Bahsyar saat dihubungi detikJabar di awal Januari 2025.

Dari pengamatannya, semakin menurunnya kuantitas gabah yang digiling menjadi beras dikarenakan sejumlah faktor. Salah satunya mulai merambahnya perumahan ke lahan-lahan pertanian.

"Sekarang lahan sawah juga semakin terdesak, banyak perumahan baru dibangun," katanya.

Faktor lainnya, ialah pemborong yang membawa hasil pertanian Bojongsoang ke sejumlah wilayah seperti ke Karawang, Subang, Jakarta dan sejumlah wilayah lainnya. Petani biasanya menjual hasil panen dengan sistem borongan, berdasarkan taksiran luas lahan.

"Jadi misalkan untuk sawah satu hektare, diberi harga sekian juta. Jadi tidak langsung ke penggilingan di sini lagi," ujar Bahsyar.

Lesunya usaha penggilingan padi ini juga tak hanya dialami oleh Bahsyar, tetapi oleh beberapa pengusaha penggiling padi lainnya. Modal yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan bagi pengusaha penggiling untuk membeli gabah dari petani.

"Makanya kita minta bantuan juga kepada pemerintah, semoga ikut juga memperhatikan nasib kami," ucapnya.

Pertahankan Atau Ikuti Tren Pasar

Masifnya pembangunan perumahan di Bojongsoang menjadi fenomena yang tampak di pelupuk mata. Di balik geliat pembangunan ini, ada realitas yang dihadapi para pemilik lahan sawah seperti Abdussalam (36), ia dihadapkan dengan situasi antara mempertahankan lahan sawah miliknya atau mengikuti tren pasar yang berkembang.

"Yang utamanya kita terkena FOMO (fear of missing out/takut ketinggalan), karena sawah-sawah di pinggiran sudah dijual kepada perseorangan, mungkin perusahaan, atau pengembang dengan harga yang luar biasa," tutur Abdussalam membuka perbincangan dengan detikJabar.

Spanduk lahan bekas sawah yang dijual di Bojongsoang Foto: Yudha Maulana/detikJabar

Sebelum pandemi Covid-19, kata Abdussalam, harga sawah berada di kisaran Rp 1 juta per meter persegi. Tetapi kala virus Corona merebak, harga tanah perlahan merangkak naik menjadi di kisaran Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per meter persegi.

"Sekarang harganya mencapai Rp 2,5 juta per meter persegi, sawah kami juga sudah ditawarkan kepada perusahaan, pengembang atau perseorangan, tapi mereka selalu berusaha menekan harga, tetapi tak kami beri karena memang harganya sudah segitu," tutur Abdussalam.

"Kita berani menaikkan harga karena sudah banyak yang menjual dengan harga Rp 2,5 juta, kita mengetahui bahwa lokasinya dekat dengan berbagai jenis perumahan yang ada, apalagi ada Podomoro Park yang lumayan prestisius, itu yang mungkin harga tanah di Bojongsoang naik," katanya.

Lahan sawah seluas 420 meter persegi milik Abdussalam ini termasuk sawah yang produktif. Lokasinya berada di pinggiran irigasi yang ditopang irigasi sekunder dan tersier. Walau demikian, hasil panen dirasa Abdussalam masih belum optimal. Ia menyebut hama tikus menjadi salah satu ancaman yang dihadapi, belum lagi dengan penggarap lahan yang dianggapnya tidak bekerja dengan baik.

Oleh karena itu, hasil panen yang dituai tak optimal. Sawah yang dikelola penyawah di atas lahan Abdussalam yang hanya seluas setengah hektare itu hanya menghasilkan sekitar 9 kuintal per tahun.

Beras yang dihasilkan dari sawah itu kemudian bisa untuk mencukupi kebutuhan di rumah Abdussalam selama 5-6 bulan. Alhasil, walau memiliki sawah, Abdussalam tetap harus membeli beras dari luar untuk menutupi kebutuhan harian.

"Kemarin paling kalau panen hanya 2-3 kuintal saja. Yang datang ke rumah hanya 1 kuintal atau sekitar 4 karung beras,hasilnyajugakanharusdibagidenganpetaninya. Jadi dihitung-hitung akan lebih menguntungkan untuk dijual daripada kita menjual hasil padinya sendiri," ujarnya melanjutkan.

Prabowo, Sawah dan Permukiman

Timelapse perubahan lanskap Bojongsoang Foto: Google Earth

Para ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lansia mendapatkan ujicoba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah, di Desa Sarang Mekar, Kecamatan Ciparay, Selasa (18/2/2025). Mereka mendapatkan menu makanan bergizi ditambah dengan bantuan telur.

Pembagian makanan tersebut dilakukan secara langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala Badan Kependudukan (Mendukbangga) atau Kepala Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji. Pembagian makanan disalurkan langsung ke rumah-rumah warga.

Kemudian beberapa warga yang belum menerima MBG langsung diberikan di kantor desa. Beberapa ibu hamil dan menyusui nampak antusias dengan pemberian makanan tersebut.

Wihaji mengatakan, memang program MBG tersebut saat ini masih fokus pada anak-anak di sekolah. Namun menurutnya ujicoba untuk ibu hamil dan menyusui harus dilakukan.

"Iya tahapan berikutnya saat ini disimulasikan juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita," ujar Wihaji, kepada awak media, Selasa (18/2/2025).

Wihaji menjelaskan, anak-anak penerus bangsa akan lahir dari ibu yang tengah mengandung dan menyusui saat ini. Sehingga dari segi makanan juga perlu diperhatikan.

"Mohon maaf, ibu hamil diurus, ibu menyusui dan balita diurus. Makanya negara hadir, memberikan asupan gizi, harapannya nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat untuk masa depan bangsa. Intinya itu," katanya.

Menurutnya pembagian MBG bagi ibu hamil dan menyusui harus disalurkan langsung ke setiap rumah warga. Pasalnya mereka tidak memungkinkan untuk berkumpul setiap hari dalam satu tempat.

"Kalau anak-anak sekolah kan kumpul jadi satu, kita membantunya enak di sekolah langsung kita dropping. Tapi kalau Ibu Hamil, menyusui, tidak mungkin setiap hari ngumpulin ibu hamil," jelasnya.

Wihaji mengaku, saat ini telah mempunyai tim pendamping keluarga untuk pendistribusian MBG ke setiap rumah. Kata dia, setiap daerah warus mampu mendata ibu hamil dan menyusui dengan baik.

"Ini masih simulasi-simulasi, nanti akan se-Indonesia, cuma pelan-pelan," ucapnya.

Pihaknya menyebutkan pendistribusian secara langsung ke ibu hamil dan menyusui supaya tepat sasaran. Sehingga makanan tersebut tidak dimakan oleh orang lain.

"Misalnya, jangan sampai dimakan oleh bapaknya. Jangan sampai dimakan oleh suaminya. Karena itu khusus penerima manfaatnya adalah ibu hamil ataupun ibu menyusui," bebernya.

Wihaji mengungkapkan, menu yang digunakan untuk ibu hamil dan menyusui berbeda dengan anak-anak di sekolah. Menurutnya menu tersebut disesuaikan dengan klasifikasi penerima manfaatnya.

"Menunya nanti disesuaikan, jadi ibu hamil sudah diukur, ibu menyusui juga beda, balita juga beda. Kan gak mungkin balita 3 tahun dikasih yang keras-keras gitu, sudah nanti ada rumusnya, karbohidratnya, karena itu disiapkan ahli gizinya," kata Wihaji.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Nyoto Suwigyo menyebutkan, ibu hamil dan menyusui merupakan target dari program MBG. Kemudian pendistribusiannya pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

"Kami menugaskan disini ada tim kami dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dia adalah Kepala SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dia adalah pegawai Badan Gizi Nasional yang kita tugaskan untuk memastikan data yang diserahkan oleh BKKBN kepada kami untuk dicek secara langsung di lapangan, dibantu Pak Dandim," kata Nyoto.

Nyoto mengaku saat ini dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ciparay menyediakan sekitar 3500 porsi makanan. Jumlah tersebut disebar ke 14 sekolah yang ada di wilayah tersebut.

"Dari dapur itu 3.500 porsi. Kemudian kebetulan di sini dapat 14 sekolah, 14 sekolah itu sudah 3.300 porsi. Nah sisanya itu digunakan untuk saat ini, karena ini masih awal, kita targetkan sekitar 200an dulu," bebernya.

Dia menambahkan rencananya program tersebut akan dilaksanakan pada bulan April, Agustus, hingga akhir tahun 2025 mendatang. Makanya saat inu melakukan ujicoba terlebih dahulu di wilayah tersebut.

"Rencananya bulan April nanti sekian juta, bulan Agustus sekian juta, akhir tahun selesai. Kira-kira harapan Pak Presiden gitu, karena itu kita diperintah Presiden," pungkasnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini jadi program prioritas pemerintah. Setiap harinya, makanan dipasok untuk anak-anak sekolah. Kebutuhan akan makanan ini juga tak luput dari perhatian.

Pasokan makanan untuk program MBG ini disiapkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu dapur yang ada di Kabupaten Bandung yakni SPPG Bojongsoang.

Dapur yang terletak di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung ini memproduksi makanan untuk program MBG setiap harinya. Dapur tersebut juga terus diawasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sejak dini hari, pegawai di sana sibuk untuk menyiapkan makanan. Makanan yang diproduksi kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah di Kecamatan Bojongsoang.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Ketua Yayasan Dangiang Galuh Pajajaran, sekaligus pengelola dapur SPPBG Bojongsoang, Boni Anggara mengatakan, dapur tersebut saat ini memiliki kapasitas makanan sebanyak 3500 boks per hari.

"Iya sementara dapur ini hanya bisa menyediakan 3.500 pack per hari. Insya Allah setelah lebaran nanti, kapasitas kami akan ditingkatkan menjadi 7.000 pack per hari," ujar Boni, kepada awak media, Senin (17/2/2025).

Dia mengatakan jumlah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan MBG di seluruh sekolah yang ada di Kecamatam Bojongsoang. Terlebih, program tersebut harus turut disebarkan ke ibu hamil dan menyusui.

"Kami akan bertahap tambah SDM agar setelah lebaran ini mampu menyediakan 7.000 pack per hari," katanya.

Boni mengaku akan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak yang akan mendapatkan makanan tersebut. Terutama, sambung Boni, dalam persoalan gizi dari makanan tersebut yang terus diperhatikan.

"Selain nasi, insyaallah sayuran, buah-buahan, daging dan susu akan selalu ada. Kami siap memberikan yang terbaik," jelasnya.

Wakil Bupati Bandung terpilih Ali Syakieb mengaku optimis program Presiden Prabowo Subianto tersebut bisa berjalan dengan baik di Kabupaten Bandung. Sehingga pertumbuhan anak-anak terus diperhatikan.

"Percayalah, pemerintah sedang memproses semua ini dengan sangat hati-hati dan sangat baik. Agar semua makan bergizi gratis ini bisa suplai dengan tepat sasaran, dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak di Indonesia," kata Ali.

Dia menyebutkan ke depannya dapur tersebut harus bisa menyediakan makanan sebanyak 7000 porsi. Sehingga, hal tersebut akan membuat jumlah makanan bergizi bagi anak-anak bisa terpenuhi.

"Dapur ini baru bisa produksi 3500 boks per hari. Iya ke depannya dapur ini harus bisa menambah jadi 7000 boks per hari," bebernya.

Penambahan Dapur SPPG di Jabar

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menjelaskan pembangunan dapur SPPG akan terus dilakukan penambahan disejumlah wilayah. Menurutnya pembangunan dapur tersebut memerlukan anggaran yang besar.

Dapur SPPG di Bojongsoang Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

"Ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, seluruh Jawa Barat saja perhitungan dari BGN sekitar Rp 41 tiliun untuk Jawa Barat," kata Buky.

Buky mengaku belum mengetahui persis jumlah dapur SPPG yang ada di Jawa Barat. Namun menurutnya untuk wilayah Kecamatan Bojongsoang terdapat dua dapur SPPG untuk program MBG.

"Kalau kita lihat di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, ini sudah ada dua dapur umum, nanti akan bertambah terus," tuturnya.

Dia menambahkan pembangunan dapur SPPG harus dilakukan dengan ketat. Terutama dalam pemenuhan gizi dalam makanan yang nantinya disebar ke anak sekolah.

"Saya kira cukup karena memenuhi unsur pemenuhan gizi, ada daging protein terpenuhi, susu, sayuran, buah-buahan, ini bukan makan mewah tapi makan bergizi," ucap Buky.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Sejumlah anak sekolah di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, tampak antusias mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar, Senin (13/1/2025). Program ini merupakan langkah mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pantauan di lokasi menunjukkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai dapur utama penyedia makanan program MBG, sudah mulai beroperasi sejak dini hari. Para petugas dapur dengan telaten memasak untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah.

Dapur tersebut menjaga kebersihan dengan sangat baik. Semua petugas diwajibkan mengenakan masker dan sarung tangan sebelum memasuki area dapur untuk memastikan higienitas proses persiapan makanan.

Makanan yang telah disiapkan kemudian dikirimkan ke sekolah-sekolah, salah satunya TK dan SD Darul Hikam 02 di Kecamatan Rancaekek. Para siswa terlihat sangat antusias menyambut pembagian makanan bergizi gratis ini.

Komandan Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Inf Tinton Amin Putra, menjelaskan program MBG adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar siswa dari tingkat TK hingga SMA.

"Di Rancaekek ini sudah dikasih makan bergizi gratis, mulai dari anak SD, SMP dan SMA," ujar Tinton, kepada awak media, di SD Darul Hikam 02 di Kecamatan Rancaekek, Senin (13/1/2025).

Tinton menambahkan program MBG saat ini telah berjalan di lima kecamatan di Kabupaten Bandung, yaitu Rancaekek, Bojongsoang, Ciparay, Cicalengka, dan Nagreg.

"Kalau di Rancaekek jumlahnya kurang lebih ada 2.197 yang dibagikan makanan hari ini. Di tempat lain itu juga ada kurang lebih 3.000 sampai 1.700. Jadi total yang hari ini di Kabupaten Bandung itu ada sekitar 10.200 yang sudah dilaksanakan di makan bergizi gratis," katanya.

Pelaksanaan program MBG dilakukan setiap hari, dengan pembagian waktu pagi untuk TK dan PAUD, serta siang hari untuk SD, SMP, dan SMA.

"Untuk makanannya ini empat sehat lima sempurna. Termasuk dari nasi, ada buah-buahan, ada lauknya ayam, ada tempenya, ada wortel ya, sayur-sayurannya dan terakhir adalah susu. Susunya kita berikan juga. Jadi empat sehat lima sempurna," jelasnya.

Anggakara, seorang siswa kelas 3 SD, mengaku senang dengan adanya program ini. Menurutnya, ini adalah pengalaman pertama menerima makanan gratis di sekolah, dan rasanya sangat memuaskan. "Baru pertama kali ada program makan kaya gini. Rasanya enak sekali," kata Angga.

Angga mengungkapkan menu dari makanan tersebut komplit. Apalagi ditambah susu dengan berbagai rasa. "Ada nasi, ayam, sayur wortel, tempe, jeruk, dan susu," pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai didistribusikan untuk pertama kalinya secara nasional. Di Jawa Barat, dari 27 daerah yang ada, baru 22 daerah yang mendapat pendistribusian program Presiden Prabowo Subianto ini.

"Di Jabar ada 22 kabupaten kota (yang mendistribusikan makan bergizi gratis)," kata Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Gedung DPRD Jabar, Senin (6/1/2025).

Adapun 22 daerah yang mendapat distribusi MBG ini, ialah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka.

Kemudian Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya.

Menurut Bey, Pemprov Jabar masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional terkait pelaksanaan program MBG. "Belum semua, ini kan bertahap ya kita tunggu (juknis) dari badan gizi nasional," ujarnya.

Terkait pelaksanaan pendistribusian hari pertama, Bey menyebut, dirinya belum bisa menyimpulkan apa yang harus dievaluasi. Sebab dari 22 daerah itu, baru 7 yang menyampaikan laporan pelaksanaan.

"Dari 22 kabupaten kota, baru 7 yang melaporkan dan kami tunggu laporan pelaksanaan di lapangan," ungkap Bey.

Bey juga menyinggung soal anggaran yang disiapkan untuk mendukung program tersebut. Dia memastikan, dana Rp 1 triliun dari APBD Jabar 2025 sudah dicadangkan untuk program makan bergizi gratis.

"Rp 1 triliun dari APBD kami sudah mencadangkan dan kami tunggu arahan dari pusat untuk pelaksanaan. Dari pusat yang Rp 71 triliun nasional itu di badan gizi nasional. Juknis belum ada tapi kami sudah mencadangkan, begitu ada arahan teknis tinggal kami lakukan," tandasnya.

MBG Kabupaten Bandung Digelar Pekan Depan

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin mengatakan, saat ini masih melakukan pemetaan dan pendataan terkait program MBG. Menurutnya data dari Dapodik sebanyak 582 ribu siswa sekolah negeri maupun swasta yang akan mengikutinya.

"Data itu terdiri dari siswa PAUD, kurang lebih ada 67.000-an. Terus SD kurang lebih ada 356.000 dan SMP 134.000 serta PKBM kurang lebih ada 23.000. Jadi jumlah total itu kurang lebih ada 582.000-an siswa," ujar Enjang, kepada awak media, Senin (6/1/2025).

Menurutnya data tersebut dibagi dalam beberapa rayon yang ada di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah sekolah menengah pertama (SMP) yang memiliki delapan rayon.

"Iya kalau SMP itu 8 rayon, rayon 1 sampai rayon 8. kalau SD Kecamatan jadi 31 Kecamatan, termasuk PAUD," katanya.

Enjang mengungkapkan, Disdik akan menjadi leading sektor untuk program Prabowo-Gibran tersebut. Terutama dalam pendidikan dasar dari PAUD, SD, hingga SMP.

"Berdasarkan kewenangan yang ada memang kita menyiapkan jumlah siswa atau target yang akan nanti diberikan makan siang bergizi itu," jelasnya.

Enjang mengaku program tersebut bisa berjalan sesuai dengan tepat sasaran. Sehingga saat ini dirinya terus melakukan pemetaan terkait program MBG tersebut.

"Kita mulai melaksanakan pendataan berapa jumlah siswa kecamatan terkait dengan persiapan itu, kita melakukan pemetaan sekolah yang harus dilayani oleh kesatuan pelayanan makan bergizi, terus kita juga melakukan pemetaan kebutuhan makan bergizi itu. Keempat juga melakukan pembentukan pengawasan," ucapnya.

Dia menyebutkan program MBG tersebut masih dalam pembahasan ditingkat DPR RI. Menurutnya pembahasan tersebut berupa dengan kaitan petunjuk pelaksaan teknis program MBG.

"Program makan bergizi gratis kan masih dibahas di tingkat DPR RI, bagaimana juknisnya, siapa yang bertanggung jawabnya, dari konteks anggaran siapa, dari konteks pelaksanaan makan siang gratis itu, yang jelas ketika melihat di struktur organisasi dan tata kerja badan gizi nasional kan itu ada beberapa Deputi, yang mungkin nanti akan berbicara tugas pokok dan fungsi siapa Berbuat apa terkait dengan terkait makan bergizi gratis tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan," bebernya.

Sementara itu berdasarkan dari informasi yang dihimpun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) masih belum melakukan pendistribusian.

Beberapa dapur program tersebut berada di Kecamatan Bojongsoang, Rancaekek, dan Nagreg. Mereka masih melakukan persiapan dan akan melakukan distribusi program MBG pada, Senin 13 Januari 2025 mendatang.

Majalengka Siapkan Simulasi

Pemkab Majalengka memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan program MBG. Namun hanya waktu pelaksanaannya saja yang berbeda dengan daerah-daerah yang mulai melaksanakan program MBG pada hari ini.

"Kita sudah melakukan simulasi. Nah (pelaksanaan) yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Majalengka untuk MBG itu pada 13 Januari," kata Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi, Senin (6/1/2025).

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Majalengka telah mengalokasikan APBD sebesar Rp5 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk menyasar sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi.

"APBD juga telah menganggarkan sehingga tetap berjalan pada tanggal tersebut. Alokasi dari APBD itu khusus di sekolah-sekolah yang kawasan kemiskinan tinggi," ujar Dedi.

Dedi menyampaikan, alokasi untuk program MBG dari APBD itu nantinya akan menjangkau 30.000 siswa di Majalengka. Sedangkan dari BGN sendiri akan menyasar 7.000 siswa di 'Kota Angin'.

"Kalau dari anggaran APBD, kita upayakan menjangkau siswa SD, SMP, hingga TK. Namun, pelaksanaannya masih harus dicek dan dianalisis lebih lanjut apakah cukup untuk semua jenjang," ucap dia.

Di sisi lain, dalam memuluskan program tersebut, Pemkab Majalengka akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya pembuatan dapur umum yang dikelola oleh TNI.

"Ada juga bantuan dari dapur umum dari TNI. Ini masih bagus karena kami menganggarkan. Kedepannya kolaborasi akan terjadi. Kalau dari APBD, kita berdayakan Bumdes dan pengambilan lahan harus dari koperasi di daerah kita," kata Dedi.

"Kita juga memaksimalkan pemberdayaan kelompok perempuan kepala keluarga yang sudah dilatih tata boga untuk memasak makanan bergizi. Bahan baku diupayakan berasal dari koperasi di daerah kita, agar memberikan dampak ekonomi langsung ke masyarakat," sambungnya.

Dedi juga menambahkan bahwa tim gizi dari daerahnya akan dilibatkan, untuk memastikan kandungan gizi pada makanan sesuai dengan kebutuhan anak. "Kami berharap program MBG bisa meningkatkan gizi anak-anak di Majalengka, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar," pungkasnya.

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Video: Mau Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis? Simak Caranya di Sini!

Pemerintah terus berupaya untuk menyediakan rumah bersubsidi yang terjangkau bagi masyarakat. Salah satunya adalah program 3 juta rumah layak huni.

Demi menunjang hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Minggu (29/12/2025).

Pantauan detikJabar, dalam kunjungannya, Ara ditemani secara langsung Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto. Kemudian mereka melakukan pengecekan beberapa rumah subsidi di perumahan tersebut.

Ara nampak selalu bertanya kepada warga bagaimana fasilitas yang ada di perumahan tersebut. Terdengar mayoritas warga tidak ada yang mengeluhkan mengenai perumahan tersebut. Bahkan dari sisi air pun tidak ada permasalahan.

"Saya datang ke 5 Rumah, semua yang saya tanya tidak ada keluhan, saya senang. Kalau ada keluhan nanti Pak Joko ada tanggungjawabnya," ujar Ara, dalam sambutannya, Minggu (29/12/2024).

Ara mengaku, beberapa warga di perumahan tersebut memiliki usaha secara mandiri. Mereka memiliki warung kelontongan, hingga usaha makanan seblak.

"Ini membuat semangat perjuangan untuk membangun ekonomi bagi keluarga. Walaupun mereka disibukan mengurus anak, tapi mereka bisa berusaha," jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan tujuan melakukan kunjungan adalah untuk melakukan pengecekan beberapa perumahan. Kata dia, selanjutnya progres tersebut akan dilaporkan ke Menteri Keuangan.

"Hari ini ada empat titik dan saya tugaskan wamen dan direktur yang lain mengecek bagaimana ready stok FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Karena saya harus segera melaporkan kepada menteri keuangan bagaimana kesiapannya. Ini saya masih ada tiga titik lagi di Bandung," bebernya.

Sebelumnya, kata dia, telah melakukan kunjungan ke wilayah Bogor dan Serang. Hal tersebut dilakukannya supaya mengetahui secara langsung progres tersebut.

"Jadi sebagai menteri saya tidak hanya menerima laporan, saya harus turun ke bawah untuk mengecek lapangan. Dari situ baru saya bisa mengambil kesimpulan yang akan saya sampaikan kepada menteri keuangan. Betul nggak ada ready stock seperti yang disampaikan. Supaya informasinya bisa akurat," kata Ara.

Pihaknya meminta para pengusaha bisa terus membantu pemerintah. Makanya dirinya memiliki keyakinan pengusaha akan terus berkembang jika berkolaborasi.

"Karena saya yakin pengusaha yang bertanggung jawab akan panjang usahanya, kalau enggak bertanggungjawab pasti hancur usahanya nanti siapa yang mau percaya. Fungsi kita sebagai fasilitator bisa memberikan banyak peluang dan kesempatan pada banyak pihak," katanya.

Ara menyambut baik jika tanah koruptor akan digunakan perumahan rakyat. Kata dia, hal tersebut akan berguna bagi masyarakat.

"Tanah koruptor yang di sita Negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan, saat ini telah menyediakan ratusan rumah subsidi untuk program tersebut.

"Iya stok nya itu 117, kalau komersil semua ready. Itu jangka waktu satu tahun, kita bangun hanya waktu 3 bulan. Artinya dalam kurun waktu itu semuanya ready," kata Joko.

Joko mengaku, optimistis program 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat akan bisa terealisasi. Sehingga dirinya akan terus berkolaborasi dengan pemerintah.

"Inisiasi pemerintah untuk mendorong penyelesaian backlog ini kan bagus. Insyaallah akan mendorong banyak hal," ucap Joko.

Dia menambahkan masyarakat yang mendapatkan rumah subsidi adalah bunganya tidak bertambah dari awal hingga akhir. Pasalnya adanya subsidi dari pemerintah dan bank.

"Yang dapet subsidi itu kan masyarakat, dari bunganya fiks dari masal awal sampai tenor akhir. Kalau masalah anggarannya itu ada APBN yang saat ini 75 persen, dan 25 persen dari bank. Nah yang tadi ditanyakan 50 50 itu adalah APBN nya 50 persen, bank nya 50 persen. Berarti itu akan menambah jumlahnya mereka yang bisa diserapnya," pungkasnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Masyarakat yang tinggal di kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat akan segera direlokasi ke rumah susun (rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sudah meninjau rusun Rancaekek yang akan ditempati oleh masyarakat yang tinggal di kolong jembatan.

"Saya sudah meninjau gedung yang lama dari kawasan dan saya sangat senang sekali karena para penghuni terutama ibu-ibunya punya kegiatan yang dapat membantu perekonomian, seperti merajut baju dan suvenir yang dapat menambah penghasilan untuk keluarga," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/12/2024).

Pria yang akrab disapa Ara ini berpesan untuk terus dilakukan pemberdayaan masyarakat bagi penghuni rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya warga yang di relokasi dari kolong jembatan agar mempunyai kemandirian secara ekonomi.

"Sehingga saat biaya sewa gratis habis, sewa pada tahun berikutnya tidak memberatkan dan penghuni sudah memiliki pekerjaan tetap dan kegiatan yang dapat menopang kehidupan mereka. Tujuannya agar penghuni mempunyai perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dibanding tinggal di Permukiman sebelumnya," tuturnya.

Sebelum meninjau rusun Rancaekek, Ara sempat mendatangi para penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk meninjau kesiapan relokasi.

Ara berharap, dengan adanya relokasi ini warga yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan bisa hidup dengan layak serta kotanya bisa tertata menjadi lebih baik.

Total ada 100 kepala keluarga yang rencananya akan direlokasi ke rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk. Rencananya, relokasi akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

Sementara itu, rusun Rancaekek atau yang disebut apartemen transit ini berlokasi di Jalan Cipanas Rancaekek, Kabupaten Bandung. Di sana ada 7 tower dengan 1 towernya berisi sekitar 98 unit hunian tipe 27. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan perabotan atau meubelair.

Video: Momen Menteri PKP Kunjungi Warga di Kolong Jalan Tol, Bakal Direlokasi

Video: Momen Menteri PKP Kunjungi Warga di Kolong Jalan Tol, Bakal Direlokasi

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti permukiman padat di wilayah Jakarta. Cucun mendorong pembenahan permukiman padat penduduk yang kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Di tengah megahnya pembangunan infrastruktur di Jakarta, memang menjadi sebuah keprihatinan masih banyak permukiman padat penduduk yang kondisinya cukup miris. Ini menjadi paradoks," kata Cucun dalam keterangannya, Rabu (13/11/2024).

Menurut Cucun, kondisi permukiman padat itu menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ia meminta langkah konkret pemerintah membenahi kawasan padat penduduk.

"Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta," tuturnya.

"Tapi tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tentu saja dukungan dari DPR. Karena masalah permukiman kumuh ini banyak terjadi juga di daerah lain," imbuh Cucun.

Cucun menilai pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Dengan menyelesaikan masalah kepadatan penduduk ini, maka kita seperti memencet tombol-tombol penyelesaian masalah lain yang pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat," ujar Cucun.

Cucu mengambil contoh permukiman padat di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Cucun menyebut kawasan permukiman padar akan berdampak pada keselamatan dan keamanan masyarakat. Wilayah permukiman padat seperti di Tanah Tinggi menyebabkan mobilisasi sulit sebab gang-gang semakin sempit karena barang-barang milik warga.

"Bayangkan kalau terjadi kebakaran, api akan cepat menyebar, dan berpotensi mengancam nyawa. Ini sudah terjadi di sejumlah daerah padat penduduk. Jadi ada juga aspek keamanan dan keselamatan dari bencana terkait masalah permukiman padat," paparnya.

Untuk itu, Cucun mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk," jelas Cucun.

Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema baru yang akan diluncurkan oleh pemerintah dalam program perumahan rakyat yang mencakup subsidi selisih bunga sebagai solusi inovatif untuk mempercepat kepemilikan rumah. Cucun juga mengapresiasi kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam program perumahan ini, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga kehadiran negara yang semakin signifikan.

"Ini bukan hanya wacana, tapi percepatan. Program pemerintah di bawah arahan Pak Prabowo ini harus tercapai. Dengan kehadiran negara, masyarakat bisa mendapatkan rumah lebih cepat dan mudah," ungkapnya.

Salah satu inovasi terbaru yang dibahas dalam program tersebut adalah pengalihan skema FLPP menjadi subsidi selisih bunga yang memungkinkan masyarakat memilih tipe rumah sesuai keinginan tanpa batasan ukuran tertentu. Dengan subsidi selisih bunga, masyarakat punya kebebasan untuk memilih rumah yang lebih besar atau sesuai kebutuhan, tidak terbatas pada tipe 36 saja.

"Ini memungkinkan masyarakat menyesuaikan hunian mereka dengan keinginan dan penghasilan. Pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap warga," terang Cucun.

Di sisi lain, Cucun menilai program itu juga akan sangat membantu generasi muda untuk bisa memiliki hunian, termasuk para entrepreneur muda.

"Generasi muda, terutama keluarga muda, kini bisa lebih cepat mendapatkan rumah impian. BTN dan pemerintah hadir memberikan kemudahan, sehingga mereka tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk memiliki rumah sendiri," ujarnya.