Kasus Korupsi Perumahan Rakyat, Kejari Sumenep Panggil 3 Kades Lain
Kejaksaan Negeri Sumenep, Jawa Timur, kembali meminta klarifikasi dari sejumlah kepala desa terkait dugaan kasus korupsi pemotongan dana BSPS. Halaman all [244] url asal
#kejari-sumenep #perumahan-rakyat #kades #korupsi-bsps #korupsi-dana-bsps
(Kompas.com) 14/04/25 16:12
v/44327/
SUMENEP, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Sumenep, Jawa Timur, kembali meminta klarifikasi dari sejumlah kepala desa terkait dugaan kasus korupsi pemotongan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2024, Senin (14/4/2025).
"Hari ini ada tiga kades yang kami undang dan meminta klarifikasi dari mereka," kata Moch Indra Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Sumenep.
Indra menjelaskan, klarifikasi tersebut untuk Pengumpulan Data (Puldata) dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terkait realisasi program BSPS tersebut.
"Tiga kades dimintai keterangan dengan kapasitas sebagai penerima program (BSPS)," imbuh dia.
Pada tanggal 9 Maret 2025 lalu, Kejari Sumenep telah memanggil lima Kades lain yang juga menjadi penerima program untuk perumahan rakyat tersebut.
"Pemanggilan semua kades ini merupakan pelimpahan dari Kejati Jawa Timur atas laporan masyarakat yang diterima beberapa waktu lalu," sebut dia.
Sebab, locus delicti dan tempus delicti dugaan korupsi program BSPS tersebut berada di wilayah hukum Kabupaten Sumenep.
Dari penelusuran Kompas.com, penerima program BSPS tahun 2024 tersebar di 126 desa yang ada di 23 kecamatan Sumenep.
Program tersebut menelan anggaran APBN senilai Rp 108 miliar.
Penerima program BSPS tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara swadaya.
"Kades yang dimintai klarifikasi ditentukan secara acak. Karena Kejari Sumenep belum mampu memanggil seluruh Kades penerima program BSPS karena keterbatasan personel," ujar dia.
Kejari Sumenep tidak menjelaskan sampai kapan proses pemanggilan kades yang akan dimintai klarifikasi tersebut.
Hanya dijelaskan, hasil puldata dan pulbaket dari para kades tersebut akan diserahkan kepada Kejati Jatim.
Banjir Rendam Permukiman dan Sekolah di Tuban
Banjir melanda permukiman di Tuban sejak 15 Desember 2024, merendam 60 KK, musala, dan sekolah. Aktivitas warga terhambat akibat tingginya air. [300] url asal
#banjir-tuban #cuaca-ekstrem #banjir-di-tuban #tuban #banjir #kades-supriyono #sekolah #kelas #rengel #merakurak #banjir-rendam-permukiman #ujar-kades-mandirejo #kecamatan-merakurak #imbuh #dataran #wilayah-tuban #det
(detikFinance) 16/12/24 15:00
v/9157/
Tuban - Banjir melanda sejumlah permukiman warga di beberapa lokasi di wilayah Tuban. Banjir terjadi sejak Minggu (15/12/2024) malam hingga Senin (16/12/2024) pagi.
Data yang dihimpun detikJatim, banjir terjadi di Kecamatan Rengel, Montong, Grabagan, dan beberapa desa di Kecamatan Merakurak.
"Air banjir ini terjadi akibat intensitas hujan yang sangat tinggi di wilayah dataran tinggi di Tuban, sehingga air turun merendam permukiman warga yang berada di dataran rendah," ujar Kades Mandirejo, Supriyono kepada detikJatim, Senin (16/12/2024).
Supriyono menambahkan, Desa Mandirejo dan Bogorejo di Kecamatan Merakurak menjadi wilayah yang paling terdampak banjir karena berada di dataran terendah.
"Hingga pagi ini masih ada permukiman, rumah warga yang terendam sekitar 60 KK, musala, dan sekolah, dengan tinggi air sekitar 50 sentimeter," imbuh Kades Supriyono.
Akibat banjir ini, warga tidak dapat beraktivitas seperti biasa, termasuk sekolah yang terpaksa diliburkan karena ruang kelas juga ikut terendam.
"Iya, sekolah juga diliburkan pagi ini," pungkasnya.
(irb/hil)