Ketapang -

Seekor orangutan yang muncul di permukiman warga di Ketapang ditranslokasi ke hutan lindung. Hal ini untuk mengantisipasi konflik antara manusia dan orangutan serta menjaga keamanan orangutan itu sendiri dari potensi kecelakaan di jalan lintas Ketapang-Pontianak.

Diketahui seekor orangutan jantan dewasa sempat masuk ke pemukiman warga di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketapang. Warga setempat mengaku sempat panik saat melihat orangutan tersebut muncul di pekarangan rumah mereka.

Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan mengambil langkah translokasi orangutan tersebut.

"Jadi, kita melakukan translokasi satu individu orangutan jantan dewasa di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan ke habitat yang lebih aman. Keputusan ini merupakan langkah paling masuk akal dan menguntungkan semua pihak," ujar Ketua Umum YIARI Silverius Oscar Unggul, Senin (12/5/2025).

Ia menjelaskan, proses translokasi ini dimulai sejak tim gabungan bergerak ke lokasi. Evakuasi dilakukan mulai dari lokasi munculnya orangutan tersebut pada 8 Mei 2025, sekitar pukul 04.30 WIB.

Tim YIARI menggunakan senjata bius untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, baik bagi satwa maupun tim di lapangan. Dosis obat bius dihitung secara cermat oleh dokter hewan YIARI berdasarkan ukuran dan perkiraan berat badan orangutan.

"Proses penembakan bius ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan dilakukan oleh petugas yang telah memiliki surat izin resmi untuk menggunakan senjata bius dalam penanganan satwa liar. Setelah orangutan terbius dan jatuh ke jaring, tim medis melakukan pemeriksaan kondisi fisik orangutan ini," jelas Silverius.

Kondisi Orangutan

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa orangutan yang memiliki berat badan sekitar 60-65 kilogram ini mempunyai luka lama di punggung tangan kiri yang sudah membentuk jaringan ikat namun masih mengeluarkan sedikit nanah dan darah. Luka tersebut telah dibersihkan dan di-flushing.

Pemeriksaan gigi juga menunjukkan adanya beberapa kerusakan, seperti gigi fraktur, lubang, dan gigi yang hilang. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena usia orangutan yang sudah cukup tua. Meskipun demikian, kondisi umum orangutan cukup baik untuk kembali ke alam.

"Setelah melakukan pemeriksaan, tim langsung berangkat menuju kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak untuk proses translokasi. Lokasi tersebut telah melalui survei kelayakan dan dinyatakan cocok sebagai habitat baru," bebernya.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 7 jam, orangutan ini berhasil ditranslokasikan di dalam kawasan dengan melibatkan masyarakat setempat untuk membantu membawa orangutan masuk lebih jauh ke dalam hutan.

Ketika dilepaskan, orangutan ini menunjukkan respons positif, bergegas bergerak menjauh, dan menunjukkan perilaku liar, menandakan kesiapannya untuk kembali hidup bebas di alam. Hutan Lindung Gunung Tarak dipilih sebagai lokasi translokasi karena memiliki kondisi ekologi yang sangat mendukung bagi kelangsungan hidup orangutan.

"Berdasarkan hasil survei, populasi orangutan di kawasan ini masih relatif rendah, sehingga kehadiran individu baru tidak akan memicu kompetisi berlebih," kata Silverius.

Ia menegaskan pelepasliaran ini merupakan bukti nyata pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga konservasi dalam menjaga kelangsungan hidup satwa liar, khususnya orangutan.

"Kami mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat yang membantu proses pelepasan hingga ke dalam kawasan hutan. Ini adalah langkah kecil yang membawa dampak besar bagi pelestarian hutan dan masa depan keanekaragaman hayati Indonesia," ujar Silverius.

Hutan yang menjadi tempat translokasi ini berada di bawah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan dan secara lanskap masih terhubung langsung dengan Taman Nasional Gunung Palung, yang merupakan salah satu habitat orangutan terpenting di Kalimantan. Di dalam kawasan ini juga terdapat stasiun monitoring yang berfungsi untuk mengamati perilaku orangutan dan menjaga kondisi hutan tetap lestari.

"Dari sinilah tim YIARI bersama KPH Ketapang Selatan secara rutin melakukan pemantauan kawasan," sambung Silverius.

Kepala KPH Ketapang Selatan Kuswadi menyampaikan terima kasih kepada BKSDA Kalbar, YIARI dan masyarakat Dusun Sumber Priangan atas kolaborasi dan kepedulian terhadap translokasi orangutan ini. Hutan Lindung Gunung Tarak yang menjadi lokasi translokasi ini merupakan wilayah kelola UPT KPH Wilayah Ketapang Selatan seluas kurang lebih 21 ribu hektare.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Tarak untuk terus berperan aktif menjaga kelestariannya agar fungsi lindung sebagai sumber air, oksigen, plasma nutfah, dan habitat satwa langka tetap terjaga," imbaunya.

Kepala Balai KSDA Kalbar Murlan Dameria Pane menambahkan bahwa translokasi ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam merespon cepat setiap potensi konflik antara satwa liar dan manusia.

"Ini juga sejalan dengan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Kami mengajak semua pihak untuk terus menjaga habitat alami agar tidak ada lagi satwa yang kehilangan tempat hidupnya," pesannya.

(des/des)

Ketapang -

Orangutan muncul di permukiman warga di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Keberadaan orangutan di permukiman ini sempat menimbulkan keresahan, karena dikhawatirkan terjadi konflik antara manusia dan orangutan.

Terakhir, ada orangutan jantan dewasa yang masuk ke pemukiman warga di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Ketapang. Warga setempat mengaku sempat panik saat melihat orangutan tersebut muncul di pekarangan rumah mereka.

"Awalnya kami kira hanya monyet biasa. Tapi setelah dilihat lebih dekat, ternyata orangutan," ujar Bude Marti, salah satu warga, kepada detikKalimantan beberapa waktu lalu.

Orangutan ini sebelumnya beberapa kali dilaporkan memasuki area perkebunan warga dan memakan buah-buahan seperti jambu, kelapa, nanas.

"Kami takut, tapi juga kasihan. Mungkin dia tersesat atau habitatnya terganggu," tambah warga lainnya bernama Desi.

Orangutan yang ditakutkan warga ini pertama kali terlihat berjalan di antara pepohonan dekat pemukiman, sebelum akhirnya mendekati rumah warga. Video orangutan di permukiman ini juga sempat viral di media sosial lokal.

Lokasi kemunculan orangutan berada sangat dekat dengan jalan raya utama yang menghubungkan Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak. Hal ini bisa memicu kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan bahaya bagi manusia dan satwa.

Penyebab Orangutan ke Permukiman Warga

Menindaklanjuti situasi genting ini, tim Orangutan Protection Unit (OPU) Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) segera melakukan verifikasi lapangan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa konflik manusia-orangutan di lokasi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan serius antara manusia dan satwa liar.

Selain itu, hasil pengamatan tim menunjukkan bahwa kawasan asli orangutan ini sudah mengalami degradasi dan fragmentasi habitat yang parah akibat konversi lahan hutan ke kebun sawit dan encroachment di kawasan hutan. Akibatnya tidak ada lagi hutan yang cukup luas dan layak sebagai tempat hidup orangutan tersebut.

Upaya Translokasi

YIARI bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah I Ketapang dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ketapang Selatan mengambil langkah translokasi orangutan tersebut.

"Jadi, kita melakukan translokasi satu individu orangutan jantan dewasa di Dusun Sumber Priangan, Desa Simpang Tiga Sembelangaan ke habitat yang lebih aman. Keputusan ini merupakan langkah paling masuk akal dan menguntungkan semua pihak," ujar Ketua Umum YIARI, Silverius Oscar Unggul, Senin (12/5/2025).

Proses translokasi ini dimulai dari tim gabungan bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi sejak dini hari dan tiba lokasi munculnya orangutan pada 8 Mei 2025, sekitar pukul 04.30 WIB.

Tim YIARI menggunakan senjata bius untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, baik bagi satwa maupun tim di lapangan. Dosis obat bius dihitung secara cermat oleh dokter hewan YIARI berdasarkan ukuran dan perkiraan berat badan orangutan.

"Proses penembakan bius ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan dilakukan oleh petugas yang telah memiliki surat izin resmi untuk menggunakan senjata bius dalam penanganan satwa liar. Setelah orangutan terbius dan jatuh ke jaring, tim medis melakukan pemeriksaan kondisi fisik orangutan ini," jelas Silverius.

(des/des)

JAKARTA - Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu (26/4/2025). Melalui kegiatan ini, warga Kayong Utara diedukasi mengenai asupan gizi yang terpenuhi.

Staf Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Riza Affandi menjelaskan, program MBG menyediakan makanan yang mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

?Program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak dan mencegah kasus gagal ginjal yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak sehat di masyarakat,? kata Riza Affandi dalam keterangannya dikutip, Senin (28/4/2025).



Anggota Komisi IX DPR Alifudin yang hadir dalam sosialisasi menyampaikan komitmennya untuk terus membawa program-program bermanfaat bagi masyarakat Kayong Utara.

?Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud dukungan program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas di masa medatang,? katanya.

Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Program MBG juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Ia berharap.sosialisasi dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat Kayong Utara mengenai program MBG, sehingga dapat mendukung implementasinya secara optimal.

Selain Riza dan Alifuddin, hadir dalam sosialisasi Tenaga Ahli Komisi IX DPR Marwan Hadi, Tenaga Ahli DPR Rahma Dewi Aulia Sari, Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara Yusman, serta tokoh pemuda, dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara.

Pontianak - Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) sudah mulai padat. Pembangunan dan penataan kota terus dilakukan pemerintah. Terbaru, ada Duplikasi Jembatan Kapuas 1 sebagai jalur pemecah kemacetan.

Namun, keindahan jembatan yang diresmikan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini dirusak ketika ada yang menjadikan kolong jembatan tersebut sebagai tempat tinggal. Jika dilihat, seakan Pontianak berasa di Jakarta.

Pantauan detikKalimantan, kolong jembatan memang dijadikan tempat tinggal oleh beberapa orang. Tampak pula pakaian bergantungan di tali yang dibentangkan antarpilar. Bahkan, terlihat ada dipan sederhana untuk menjadi alas tempat tidur.

Hal ini pun menjadi perhatian publik. Banyak yang menyoroti, terutama menyoal kebersihan dan keamanan. Nanang, salah satunya.

"Setiap hari saya lewat Jembatan Kapuas I dari rumah ke Gajah Mada pasti terlihat jelas di bawah Duplikasi Jembatan Kapuas I ada yang tinggal di sana," kata warga Tanjung Raya II ini kepada detikKalimantan, Rabu (19/3/2025).

Pekerja swasta ini berharap ada solusi dari pemerintah agar jembatan yang dibangun sesuai fungsinya.

"Semoga bisa dicarikan solusi. Karena Pontianak ini sudah mulai indah dan rapi, jangan sampai jadi kumuh. Kayak Jakarta aja, banyak tinggal di kolong jembatan," harapnya.

Desi, pelintas lainnya juga mengeluhkan hal tersebut. Menurutnya, jika tidak segera diatasi, maka kebiasaan buruk itu akan menjamur.

"Coba saja kalau tidak percaya. Kalau satu dua orang itu dibiarkan tinggal di kolong jembatan, pasti nanti ramai yang tinggal di situ," ujarnya.

Ia pun berharap sama, agar pemerintah setempat bisa mengatasi hal ini.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Ahmad Sudiyantoro menegaskan, temuan ini segera diproses sesuai peraturan yang berlaku.

"Aman, sudah kami data dan siap diproses. Mereka warga negara Indonesia yang harus ditangani secara persuasif dan humanis," tegasnya.

(mud/mud)

PONTIANAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat (Kalbar) resmi diluncurkan di Kota Pontianak dan Kabupaten Landak, mulai hari ini, Senin (20/1/2025).

Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap, dimulai di SDN 29 dan SMPN 9 Kecamatan Pontianak Kota serta SDN 09 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Seorang siswa dari SDN 29 Pontianak Kota mengungkapkan kepuasannya terhadap hidangan yang disajikan. “Enak banget,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, menginformasikan bahwa tahap pertama distribusi program ini mencakup dua sekolah di Pontianak, yaitu SDN 29 dan SMPN 09, dengan total 1.079 porsi.

Harisson menjelaskan bahwa program MBG telah mendapatkan persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan akan dilaksanakan secara bertahap.

“Kita sudah diberi persetujuan oleh Badan Gizi Nasional untuk dimulai di 2 titik, Kota Pontianak dan Kabupaten Landak, di Kota Ngabang,” kata Harisson, Senin.

Program makanan bergizi gratis di Kalbar

Di Kota Pontianak, terdapat dua mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di antaranya yang baru disetujui adalah PT Borneo Catering Service.

Mitra ini bertugas untuk melayani 2.961 siswa pada tahap pertama.

Selain itu, di Ngabang, Landak, juga telah ditunjuk salah satu mitra untuk melaksanakan program ini.

“Mitra ini diberikan tugas ini juga secara bertahap. Untuk hari ini mulai di 1.079 anak. Ini untuk di SD Negeri 29, tadi kita sudah kunjungi dan di SMP Negeri 9 ini,” ungkap dia.

Harisson mengungkapkan bahwa pemerintah berkeinginan untuk menjangkau lebih banyak siswa dengan program makan bergizi gratis.

Namun, terdapat kendala teknis dari pihak mitra terkait penyediaan peralatan makan berbahan stainless yang harus diimpor dari Cina, sehingga program ini harus dilaksanakan secara bertahap.

“Keterbatasan-keterbatasan ini yang nanti membuat kita mulainya secara bertahap. Tapi yakinlah nanti seluruh siswa di Kalbar akan menerima program makan bergizi gratis setiap hari,” ungkap Harisson.

Di Kalbar, terdapat tujuh dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Pontianak, Sambas, Singkawang, Landak, dan Ketapang.

Namun, hingga saat ini, yang disetujui oleh BGN baru dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Ngabang.

“Nanti pasti akan banyak sekali yang akan menjadi mitra SPPG. Karena kebutuhan kita itu ada lebih dari 1 juta siswa,” pungkasnya.

PONTIANAK, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menjelaskan, anggaran program makan bergizi gratis (MBG) Rp 15.000 per porsi.

Harga tersebut termasuk untuk membiayai operasional dapur, tenaga memasak hingga distribusi.

“Jadi Rp 15.000 ini, yakni Rp 10.000 untuk bahan makanan, Rp 5.000 untuk operasional dapur hingga pendistribusian,” kata Harisson saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Harisson menerangkan, tidak ada alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyubsidi program makan bergizi gratis.

“Program MBG ini murni dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional,” ungkap Harisson.

Harisson melanjutkan, program makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Di mana, petugas-petugas BGN sudah ada di Kalbar.

“Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya memantau dan membantu untuk kelancaran program,” kata Harisson.

Harisson menerangkan, ke depan, ketika program MBG sudah ditentukan lokasinya, dan sudah mendapatkan persetujuan BGN, maka tidak boleh disetop, akan terus dilanjutkan.

“Yang menentukan pasti atau tidaknya dan di lokasi dimana saja itu Badan Gizi Nasional,” ucap Harisson.

Harisson menjelaskan, setiap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur akan melayani sekitar 3.000-3.500 pelajar dari TK sampai SMA.

“TK sampai SMA ini dipilih yang terdekat dari lokasi mitra SPPG. Radiusnya maksimal 6 km dari dapur,” ungkap Harisson.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis di Kalbar rencananya dimulai 20 Januari 2025 mendatang.

Pemprov Kalbar telah melihat salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pontianak, Kalbar.

Harissin menjelaskan, dalam peninjauan tersebut diperhatikan adalah kelengkapan dapur.

“Alat masak yang dipersyaratkan harus dari bahan stainless steel, termasuk tempat wadah makanan 5 sekat food tray atau ompreng yang juga harus dari bahan stainless steel,” ungkap Harisson.

Selain itu, Harisson juga melihat mobil distribusi yang disiapkan, antara lain dipersyaratkan dalam mobil box tersebut suhunya harus suhu kamar, ada rak sesuai ukuran food tray dan harus tertutup rapat.

“Ini untuk memastikan makanan yang tersaji ke pelajar akan tetap steril tidak terkontaminasi bakteri,” jelas Harisson.

KOMPAS.com -Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Wijaya Residence

Terletak di Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Perumahan ini dikembangkan oleh PT Usratu Busri dengan banderol Rp 135 juta.

Masing-masing rumah dibangun dengan ukuran 36/140 meter persegi. Dari total 65 rumah masih tersedia 2 unit.

Graha Mutiara Indah

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Putra Ranadiwangsa yang terletak di Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan banderol Rp 135 juta.

Masing-masing rumah dibuat dengan ukuran 36/150 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 31 rumah lagi.

Villa Ketapang Regency

Berlokasi di Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Rinda Alam dengan harga Rp 135 juta.

Bangunan rumah dibuat dengan ukuran 36/150 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 4 rumah dari total 37 unit.

Damara Residence

Perumahan keempat ini terletak di Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dibanderohl seharga Rp 142 juta.

Bangunan rumah tapak ini dibuat seluas 36/105 meter persegi. PT Tiga Bangun Utama masih memasarkan 18 rumah sisanya.

Graha Nevada

Di Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, terdapat perumahan dengan total 112 unit seharga Rp 142 juta.

Proyek perumahan yang dikembangkan PT Yuda Kanaya dibangun dengan luas 36/140 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 42 rumah lagi.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) akan memanfaatkan tanah sitaan Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah lahan 1.000 hektare di Banten yang berasal dari sitaan koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

Pembahasan Lanjutan Retribusi PBG dan BPHTB

Ara dijadwalkan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), Tito Karnavian tadi malam. Rencananya mereka akan membahas mengenai retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengaku belum bisa memastikan kapan Surat Edaran (SE) penghapusan retribusi PBG itu akan dikeluarkan. Namun, ia yakin dalam waktu dekat.

"Doain dalam waktu dekat. Nanti malam saya akan menaikkan jam 8 malam, di rumahnya," katanya.

Nantinya, setelah SE tersebut keluar penerbitan PBG tidak akan memakan waktu lama hingga berbulan-bulan, melainkan hanya butuh waktu 10 hari.

Pembahasan Rusun untuk Warga Kolong Jembatan

Ara juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul untuk membahas mengenai pembangunan rumah untuk warga yang tinggal di kolong jembatan.

"Nanti malam saya rapat dengan Mendagri dan Mensos, ya mohon doanya semoga kita bisa buat saudara-saudara kita yang di bawah jembatan, contohnya di Jakarta dan di Bandung, supaya kita bisa pindahkan dari bawah jembatan, supaya bisa masuk ke rumah susun," ujar Ara.

Rencananya, warga kolong jembatan itu akan direlokasi ke tempat tinggal yang lebih layak yakni rusun. Selain diberikan tempat tinggal, mereka akan difasilitasi berbagai pelatihan agar dapat menaikkan tingkat perekonomiannya.

(aqi/das)

Jakarta -

Dalam mengupayakan realisasi 3 juta rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) berusaha mencari lahan kosong dan gratis. Ia mengungkapkan telah mendapatkan 1.000 hektare di Banten dari lahan sitaan milik koruptor.

Hal ini ia sampaikan dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung 2 kali. Yang ketiga, lusa. Dari Jaksa Agung saya sudah dapet 1.000 hektare di Banten. Dari mana? Dari koruptor," kata Ara.

"Nah, kita perjuangkan bagaimana di situ bisa dikasih gratis atau murah. Ini perjuangan ya," tambahnya.

Saat ini 60% atau 600 hektare dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit.

"60% bisa dibangun, 60 hektare, 60 persen berarti 600 hektare. Enam ratus hektare itu kalau bisa dibangun tipe yang paling kecil, 36, 60 bisa jadi berapa rumah? Betul nggak 60 ribu angkanya? Oke, sekitar segitu. Itu baru satu kasus. Satu koruptor," ungkapnya.

Tidak hanya lahan sitaan koruptor, Ara juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah.

"Nanti dari tanah-tanah ini yang masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian masuk ke Bank Tanah," sebutnya.

"Nah perjuangan saya bagaimana itu bisa dijual murah ke rakyat atau dibagikan kepada rakyat yang belum beruntung. Jadi saya mau jelaskan bagaimana alurnya. Kalau orang tanya bagaimana dapat tanah murah dan gratis," lanjutnya.

Nantinya pembangunan perumahan ini akan memakai konsep gotong royong. Di mana semua orang boleh memberikan tanahnya atau hanya membantu pembangunannya atau keduanya, tidak masalah. Ara pun sudah melakukan hal tersebut. Tanah perusahaannya seluas 2,5 hektar di Tangerang disumbangkan sebagai lokasi pembangunan rumah MBR. Pembangunannya akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

Ia juga mengabarkan, Wakil Ketua Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari telah menyumbangkan 1,4 hektare lahannya. Lalu temannya baru-baru ini menyatakan menyumbangkan tanahnya di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung.

"Jadi CSR ini jalan, gotong-royongnya jalan. Ada yang mau kasih tanah silahkan, ada yang mau bangun silahkan, ada yang sama isinya jalan. Tapi ini untuk rakyat," tuturnya.

(aqi/aqi)