Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sudah menggandeng dua perusahaan yang bersedia mendanai program ini lewat skema coorporate social responsibility (CSR). Di mana, proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara belum lama ini.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Dengan begitu, realisasi 3 juta rumah tidak hanya mengandalkan dari APBN atau dari dana pemerintah. Apabila hanya mengandalkan APBN, jumlah rumah yang terbangun hanya sekitar 200 ribu unit jauh dari target 3 juta rumah.

"Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan," jelasnya.

Kemudian, Ara juga ingin ada efisiensi dari segi pengeluaran selama menjalankan program 3 juta rumah. Apabila biaya pembangunan rumah dapat ditekan, maka harga jual rumah juga bisa lebih terjangkau.

"Yang kedua, efisiensi. Dikorporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 miliar harganya nggak sama. Bisa dapet diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat," ujarnya.

Cara selanjutnya untuk menekan biaya jual rumah adalah menghapus pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baru-baru ini Ara bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian baru saja menghapus Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan mempercepat perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 10 hari kerja.

Sementara itu, sebelumnya Ara telah menyumbang tanah perusahaannya di Tangerang untuk pembangunan rumah gratis. Ia menggandeng Agung Sedayu Group milik Aguan untuk membantu pembangunan rumah di atas lahan seluas 2,5 hektare tersebut.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Bisnis.com, BALIKPAPAN –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto ibarat pedang bermata dua bagi Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, Benua Etam tengah bergelut untuk memastikan ketersediaan bahan pangan lokal demi menyukseskan program ambisius berskala nasional tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan kekhawatiran ini datang lantaran Kaltim selama ini masih mengandalkan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Ini tantangan buat kita. Terlebih Kaltim selama ini bahan pangannya bergantung dengan daerah lain," ujar Akmal Malik.

Akmal turut menyoroti perhitungan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait harga per porsi MBG yang dinilai kurang relevan dengan kondisi riil di Kaltim.

Menurutnya, patokan harga dari BGN sebesar Rp12.000 per porsi belum bisa memotret kondisi Kaltim dengan benar, di mana harga riil per porsi diperkirakan bisa mencapai Rp17.000.

Lebih lanjut, Akmal dengan lugas menegaskan urgensi bagi Kaltim untuk berdikari dalam hal pangan.

"Ke depannya, supaya tidak mahal biaya hidup kita. Kaltim jangan lagi datangkan bahan-bahan pangan dari seberang," tegasnya.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa program yang menelan anggaran Rp71 triliun itu efektif bergulir mulai Februari 2025.

"Program nasional ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada 82,9 juta jiwa, mencakup anak-anak sekolah dari PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," jelasnya.

Secara spesifik, Tigor mengungkapkan data penerima manfaat MBG di Kaltim mencapai 1,2 juta jiwa, yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota.

"Untuk menjangkau seluruhnya, diperlukan setidaknya 450 satuan layanan yang tersebar di seluruh Kaltim," katanya.

Adapun, Tigor menuturkan setiap hari, satu satuan layanan idealnya memasak 300 kg sayur mayur.

"Untuk itu, diperlukan minimal 50 orang yang akan melayani sekitar 3.000 orang setiap harinya," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah terus memacu persiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dijadwalkan mulai bergulir pada 17 Februari mendatang.

Sosialisasi intensif dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan optimal, meskipun sejumlah tantangan logistik dan anggaran masih menjadi perhatian utama.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa persiapan program MBG di Kaltim difokuskan pada tiga aspek krusial.

Pertama, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai ujung tombak di lapangan.

SPPI yang telah direkrut akan mengemban amanah sebagai kepala satuan pelayanan makan bergizi di tingkat tapak.

"Kemudian kita juga bicara bagaimana mempersiapkan materialnya, jadi itu harus perlu ada dapurnya juga. Nah, di seluruh Kalimantan Timur ini nantinya akan perlu 450 (dapur umum) kira-kira," kata Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (11/2/2025).

Pada tahap awal program MBG, Tigor menyebutkan fokus utama pengoperasian dapur-dapur tertuju pada optimalisasi 37 SPPI yang telah tersedia.

Ketiga, memastikan dukungan bahan pangan khususnya sayur-mayur yang menjadi kendala krusial.

"Karena setahu saya sayur-mayur di Kaltim itu datangnya dari Jawa. Nah itulah yang perlu kita pikirkan sama-sama, karena nanti satuan-satuan pelayanan itu akan perlu 300 kilo sayur sekali masak untuk 3.000 anak," ucap Tigor.

Saat ini, program percontohan telah berjalan di SD 004 Samarinda Utara dan sekolah-sekolah lain akan menyusul secara bertahap.

Dari 37 SPPI yang disiagakan, mereka dipersiapkan untuk ditempatkan di satuan-satuan pelayanan yang ditargetkan beroperasi pada 17 Februari.

Tigor menyebutkan verifikasi kesiapan dapur, termasuk dapur yang dibangun oleh Polda Kaltim, terus dikebut. Target awal yang dicanangkan adalah memastikan minimal satu satuan pelayanan dapat beroperasi pada tanggal tersebut.

Di sisi lain, tantangan geografis Kaltim yang memiliki wilayah terpencil seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu turut menjadi perhatian.

Meskipun SPPI telah tersedia di Kubar, percepatan pembangunan dapur dan persiapan material di daerah-daerah ini menjadi prioritas untuk menjamin pemerataan program.

Lebih lanjut, Tigor mengungkapkan standar anggaran bahan pangan saat ini adalah Rp10.000 per anak dengan sistem reimbursement berdasarkan bukti pembelian.

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri berencana meningkatkan anggaran menjadi Rp15.000 per anak. Selisih Rp5.000 dialokasikan sebagai langkah antisipatif terhadap indeks kemahalan di Kalimantan, potensi fluktuasi harga bahan pangan, serta biaya operasional satuan pelayanan, termasuk gaji karyawan, listrik, air, gas, dan sewa bangunan/mobil.

Namun, Tigor menegaskan penyesuaian anggaran ini memerlukan bukti pembelian bahan pangan yang valid, mengingat disparitas harga antara Jawa dan Kalimantan.

Dia menuturkan BGN membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mencari solusi inovatif untuk pengelolaan menu dan pemenuhan bahan pangan.

Model dapur hybrid yang berkolaborasi dengan kantin sekolah, seperti yang telah diterapkan di Cimahi dan Semarang, menjadi salah satu opsi yang dilirik BGN di Kaltim.

"Kemarin saya meninjau yang di sekolah Bagimu Negeri di Semarang, itu di kantin sekolah yang diperbesar dapurnya diperbaiki. Jadi semua pihak kita akan berkongsi untuk bisa men-support bahan pangan," pungkasnya.

Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi memastikan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana yang sudah dianggarkan pemerintah. Ia menyebut program itu tak memotong anggaran lainnya.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Dedek menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya.

Dedek menyampaikan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif. Sementara, di era Prabowo ini, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp 71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp 4,7 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp 8 triliun. Kemudian juga, peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp 15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Anggaran pembangunan IKN menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.

Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah Penajam Paser Utara. Lokasinya dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat dalam acara Media Gathering 'Kinerja 2024 dan Outlook 2025' di Bandung.

"Ada lokasi yang kami siapkan untuk perumahan MBR. Kalau melihat di peta (paparan yang ditayangkan di acara tersebut), ada ujung kiri dan kanan itu ada ujung yang kuning. Itu adalah lahan untuk perumahan MBR," kata Hakiki pada Jumat (17/1/2025).

Hakiki mengatakan lahan yang telah disiapkan oleh Badan Bank Tanah sekitar 120 hektare dengan perhitungan bisa membangun 12 ribu rumah. Namun, tidak mungkin semua lahan digunakan sebagai perumahan, mengingat jumlah penduduk yang belum banyak. Jumlah yang akan terbangun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada.

"Itu ada sekitar 120-an (hektare). Ya, nanti kita tentunya dibagi ya. Karena kalau 120 hektare itu kan sekitar 12 ribu unit rumah. Belum tentu ada orangnya 12 ribu unit yang siap menghuni. Jadi harus di staging. Tapi, kita siapkan luas areanya sekitar 120 hektare," ujarnya.

Untuk skema pembangunan, Hakiki menuturkan harus dikoordinasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ada pun, tugas Badan Bank Tanah hanya menyiapkan lahan. Lalu, mengenai apakah Otorita IKN akan terlibat di dalamnya, ia belum bisa memastikannya.

"Kalau lihat areanya itu memang area untuk reforma agraria. Jadi mungkin yang akan melakukan lelang (jika ada skema lelang) dari Kementerian (PKP) pak Menteri Ara-nya, Kementerian PKP-nya," ucap Hakiki kepada awak media seusai acara.

Ada pun reforma agraria adalah kebijakan untuk menata kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber daya agraria bagi kepentingan rakyat. Area reforma agraria yang telah disiapkan termasuk dalam master plan Penajam Eco-City. Total luas lahan yang disiapkan untuk area reforma agraria kurang lebih 1.873 hektare.

Rapat di IKN, Jokowi: Beban di Jakarta Sudah Sangat Padat Sekali

Rapat di IKN, Jokowi: Beban di Jakarta Sudah Sangat Padat Sekali

NUSANTARA, KOMPAS.com - Realisasi program Makan Bergizi Gratis di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), akan melibatkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) lokal.

Sebagai langkah awal, Pemkot Balikpapan melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) mengumpulkan pelaku UMKM.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, hal ini dilakukan untuk memetakan UMKM mana saja yang laik dilibatkan, mengingat program makan Bergizi Gratis tidak bsia dilakukan sembarangan.

"Kami ingin melihat siapa saja yang bisa, karena program ini tidak bisa dijalankan dengan sembarang. Bukan yang penting makan gratis," ujar Rahmad, di Balikpapan, Kamis (19/12/2024).

Tak hanya itu, unsur kebersihan, kesehatan, dan kadar gizi makanan yang akan dibagikan juga perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, selain UMKM, para ahli gizi juga dilibatkan, agar makanan yang tersajid benar-benar berkualitas, bergizi, sehingga dapat menghasilkan generasi unggul.

Untuk merealisasikan program ini, Rahmad membuka opsi untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

Diketahui, dana APBN untuk program ini sebesar Rp 10.000, sementara bahan pangan di Balikpapan cenderung lebih tinggi.

"Untuk itu, kami akan melihat kondisinya nanti," cetus Rahmad.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis.

Di Balikpapan, uji coba program dilaksanakan di dua sekolah yakni Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Balikpapan, dan SDN 010 Balikpapan.

Pada pelaksanaannya, Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim meninjau langsung untuk melakukan evaluasi agar pada pelaksanaan resminya nanti berlangsung lancar.

"Uji coba ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses kedepannya bila program makan siang bergizi gratis ini berjalan Kaltim," katanya.

Walaupun dana untuk merealisasikan program ini dari APBN, tapi harus mempertimbangkan untuk menambahkan anggaran.

Diketahui, terdapat perbedaan harga kebutuhan pangan di pulau Kalimantan khususnya Kaltim yang relatif tinggi dibanding daerah lainnya, lebih lagi Kota Balikpapan yang bukan merupakan kota penghasil pangan.

"Bila ikut pusat itu hanya Rp 10.000, dan pada percobaan ini kami coba gunakan yang satu porsi Rp 17.000," tuturnya.

Akmal meyakini dari percontohan tersebut untuk tahun 2025 program makan bergizi gratis di Kaltim siap dijalankan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan sebuah emiten tambang akan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Berau, Kalimantan Timur. Emiten tambang tersebut yaitu PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU).

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga mengatakan bahwa perusahaan tambang lainnya, PT Adaro Energi Tbk (ADRO) juga akan membangun rumah untuk MBR pada Januari 2025.

"Kita sudah dapat bantuan 250 rumah dari Agung Sedayu. Tanggal 27 Desember dari BRAU akan membangun rumah di kawasan luar tambangnya untuk masyarakat di Berau sana. Dari Adaro mudah-mudahan Januari (2025) akan jalan usahanya," kata Ara pada acara Peresmian Rumah Susun Rancaekek dan Solikan Jeruk serta Peluncuran Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan Melalui Fasilitas Rumah Susun dan Pemberdayaan Ekonomi, di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/12/2024).

Selain itu, Ara juga mengatakan dirinya baru mendapat kabar bahwa PT Astra Internasional Tbk (ASII) siap membangun 250 rumah untuk masyarakat yang membutuhkan. Namun, ia tak merinci waktu dan tempat pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Barusan saya di-WA (WhatsApp), saya baca, dari Astra juga akan membangun 250 rumah untuk rakyat yang membutuhkan. Belum lagi dari Sinar Mas, Barito, dan sebagainya," tuturnya.

"Jadi kami melihat semangat gotong royong tidak hanya dipidatokan tetapi sudah dikerjakan," tambahnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember 2024. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Program makan siang bergizi gratis merupakan peluang besar bagi para petani lokal dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Kalimatan Timur (Kaltim).

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, petani lokal dan UMKM akan dilibatkan dalam merealisasikan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini.

"Mereka semua pastinya akan kami libatkan dalam program makan siang bergizi gratis, tapi kami harus melihat pedoman lebih lanjut dari pusat," kata Akmal, di Balikpapan, Rabu (11/12/2024).

Adapun anggaran penyediaan makan siang bergizi gratis ini senilai Rp 10.000 per paket. Di sisi lain, harga pangan di Kaltim cukup tinggi.

Hal ini karena Kaltim bukanlah daerah penghasil pangan, dan masih bergantung pada daerah lain melalui berbagai kerja sama.

Kondisi tersebut, jelas memicu perbedaan harga pangan di sejumlah wilayah Kaltim, seperti Balikpapan, meskipun secara garis besar indeks ketahanan pangan cukup tinggi yakni 79,23 persen.

"Indeks ini dilihat dari indikator pemanfaatan dan ketercapaian. Sementara indikator ketersediaan itu kurang," ungkap Akmal.

Oleh sebab itu, program makan siang bergizi gratis diharapkan bisa menjadi pemicu semangat untuk mengejar indikator ketersediaan.

Dalam hal ini, butuh peran aktif petani lokal untuk menciptakan lumbung pangan. Balikpapan, contohnya, meskipun bukan daerah penghasil pangan, namun punya lahan pertanian cukup luas.

Berdasarkan data dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DP3), luas lahan pertanian Kota Balikpapan mencapai 7,996,1 hektar atau sekitar 15,80 persen dari keseluruhan luas wilayah 503,300 hektar.

"Meskipun kecil, tapi Balikpapan bisa menciptakan lumbung pangan, maka ini juga bisa menjadi pemantik untuk lebih mandiri ke depan, masa harus beli dari luar terus," tegas Akmal.

Jika itu sudah terjadi, maka hasil petani lokal akan diolah oleh UMKM lokal sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk makan siang bergizi gratis.

Menurut Akmal, Pemda adalah eksekutor dari kebijakan tersebut untuk menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang saling menguntungkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember mendatang. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Di mana, proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Dengan begitu, realisasi 3 juta rumah tidak hanya mengandalkan dari APBN atau dari dana pemerintah. Apabila hanya mengandalkan APBN, jumlah rumah yang terbangun hanya sekitar 200 ribu unit jauh dari target 3 juta rumah.

"Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan," jelasnya.

Kemudian, Ara juga ingin ada efisiensi dari segi pengeluaran selama menjalankan program 3 juta rumah. Apabila biaya pembangunan rumah dapat ditekan, maka harga jual rumah juga bisa lebih terjangkau.

"Yang kedua, efisiensi. Dikorporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 biliar harganya nggak sama. Bisa dapet diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat," ujarnya.

Cara selanjutnya untuk menekan biaya jual rumah adalah menghapus pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baru-baru ini Ara bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian baru saja menghapus Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan mempercepat perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 10 hari kerja.

Sementara itu, sebelumnya Ara telah menyumbang tanah perusahaannya di Tangerang untuk pembangunan rumah gratis. Ia menggandeng Agung Sedayu Group milik Aguan untuk membantu pembangunan rumah di atas lahan seluas 2,5 hektare tersebut.