Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data temuan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei, tercatt 17 KLB keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

"Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ungkap Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 15 Mei 2025.

Ikrar mengatakan salah satu penyebab keracunan pangan yakni kontaminasi bahan pangan mentah. Dia menegaskan pengawalan keamanan MBG sangat penting untuk memastikan sasaran program menerima manfaat tanpa risiko kesehatan.

BPOM juga mendapati proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar yang menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya pemicu keracunan.

Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.

"Kita belajar dari kondisi ini agar tidak terjadi lagi," tutur Ikrar.

Daftar wilayah yang melaporkan keracunan pangan program MBG antara lain:

• Sumatera Selatan: Penukai Adab Lematang Iir, Empat Lawang
• Banten: Pangdeglang
• Jawa Barat: Indramayu, Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya
• Jawa Tengah: Batang, Sukoharjo, Karanganyar
• Kalimantan Utara: Nunukan Selatan
• Gorontalo
• Sulawesi Selatan: Takalar
• Sulawesi Tenggara: Bombana
• Nusa Tenggara Barat: Lombok Tengah
• Nusa Tenggara Timur: Waingapu

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terealisasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sebab, petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat belum diterima.

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan Pemkab Bulungan siap mendukung program nasional itu. Namun pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Kami sudah siap secara teknis, tinggal menunggu juknis dari pusat," ujarnya, Selasa (22/4/2025).

Syarwani menyebut Pemkab telah mengalokasikan Rp 30 miliar dalam APBD 2025 untuk mendukung MBG. Selain itu, empat lokasi dapur umum di Tanjung Selor telah ditentukan sebagai langkah persiapan.

"Kami juga sudah siapkan kebutuhan yang jadi kewenangan daerah agar program ini bisa cepat berjalan," tambahnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bulungan, ada sekitar 32 ribu siswa yang menjadi calon penerima MBG, belum termasuk ibu hamil dan anak prasekolah. Rencananya, uji coba MBG akan dimulai di Tanjung Selor.

Syarwani berharap Disdikbud dan para guru turut mendukung percepatan program ini. "Kami optimistis, begitu juknis turun, MBG bisa segera dijalankan untuk pemenuhan gizi pelajar," tutupnya.

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Dinas Pendidikan Nunukan, Kalimantan Utara, menyampaikan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan revitalisasi sarana-prasarana sekolah. Program ini sempat dipertanyakan oleh guru di Krayan Selatan karena belum mencapai wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Nunukan Akhmad mengatakan saat ini MBG di Kaltara baru berjalan di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yakni di Nunukan dan Nunukan Selatan. Program ini juga baru menjangkau 6.650 siswa.

"Belum semua wilayah terjangkau, tapi ini program pusat, jadi kami yakin akan meluas," katanya kepada detikKalimantan, Rabu (16/4/2025).

Ia menyoroti tantangan distribusi MBG di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) seperti Krayan atau Lumbis. Daerah-daerah tersebut sulit dijangkau karena akses terbatas dan biaya logistik tinggi.

"Ke daerah seperti Lumbis hanya bisa lewat sungai, itu kendalanya," ungkapnya.

Untuk revitalisasi sekolah di wilayah 3T, Akhmad optimistis pemerintah pusat terus mendukung wilayah perbatasan. Hal itu sejalan dengan program pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan.

"Bantuan dari Kementerian PUPR sudah ada. Kami harap tahun ini wilayah Krayan juga mendapat perhatian," ujarnya.

Akhmad berharap MBG segera menjangkau seluruh siswa Nunukan, dari SD hingga SMA. Bahkan di wilayah terluar sekalipun. Ia juga percaya revitalisasi sarana pendidikan akan terus berlanjut.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat, anak-anak di semua wilayah bisa menikmati MBG seperti di Nunukan dan Nunukan Selatan," katanya.

Sebelumnya, Kepala SMPN 1 Krayan Selatan Agustinus mempertanyakan program MBG yang belum menyentuh wilayah mereka. Program tersebut baru berjalan di kota untuk wilayah Kaltara.

Agus juga menyinggung program pemerintah pusat lainnya yang belum berjalan di wilayahnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah juga belum menyentuh Krayan. Di kota sudah jalan, tapi kami di sini tidak dapat apa-apa," ungkapnya, Selasa (15/4/2025).

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Ketua Yayasan Hidup Berbagi Kasih sekaligus mitra Badan Gizi Nasional (BGN) untuk wilayah Tarakan Utara, Jackson Situmorang, angkat bicara mengenai polemik mandeknya program makan bergizi gratis (MBG).

Berhentinya program ini diduga karena masalah koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan BGN. Sejauh ini, Jackson hanya menerima penugasan dan tidak tahu-menahu koordinasi tersebut.

"Saya hanya menjalankan tugas sesuai surat dari BGN. Setelah surat tugas ada, SPPG yang mengawasi operasional di dapur saya," ujar Jackson kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Namun, demi kelanjutan program ini di Tarakan, Jackson menilai pemda dapat dilibatkan dengan menyiapkan lahan atau mengajukan permohonan ke BGN. Ia optimistis BGN akan merespons positif, mengingat banyak sekolah di Tarakan yang masih menanti program ini.

"Saya tidak keteteran, tapi kapasitas saya hanya untuk Tarakan Utara sesuai kuota yang diberikan," katanya.

Jackson membeberkan empat skema MBG yang dijalankan BGN. Skema pertama, BGN langsung membangun dapur. Skema kedua melibatkan instansi seperti TNI, Polri, BUMN, atau pemerintah daerah yang bisa mengajukan pembukaan dapur ke BGN.

"Skema ketiga adalah mitra seperti saya. Siapa pun bisa mendaftar, baik online maupun langsung ke BGN," jelasnya.

Skema ini, lanjut Jackson, membuka peluang bagi siapa saja yang ingin berkontribusi. Ia menyambut baik apabila ada mitra baru di Tarakan.

"Saya sebagai mitra pertama di Tarakan senang kalau ada yang mau buka dapur baru. Silakan ajukan ke BGN," tambahnya.

Ia menawarkan diri untuk memfasilitasi jika Pemkot Tarakan ingin berkoordinasi juga terkait pelaksanaan program MBG. Ia berharap MBG dapat terus berkembang dengan dukungan semua pihak demi meningkatkan gizi masyarakat, khususnya di Tarakan Utara.

"Pintu saya terbuka lebar. Kalau pemerintah mau duduk bareng, saya siap bantu," ujarnya.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan kekhawatiran, atas minimnya transparansi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tarakan dalam realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa mengatakan hingga saat ini belum ada komunikasi langsung antara SPPG Tarakan dengan pihaknya.

"Kami belum pernah diajak berdiskusi atau diberi akses untuk mengetahui seperti apa proses yang berjalan di lapangan. Padahal program ini bersinggungan langsung dengan pelayanan publik, khususnya kepada anak-anak sekolah," ujar Maria kepada detikKalimantan, Rabu (9/4/2025).

Menurut Maria, sikap tertutup yang ditunjukkan SPPG justru bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Ia menambahkan keterlibatan pihak eksternal termasuk Ombudsman dan media massa, seharusnya dipandang sebagai bentuk dukungan dan pengawasan konstruktif terhadap program pemerintah.

Lebih lanjut, Maria menyoroti adanya laporan dari awak media yang tidak diperbolehkan meliput kegiatan di dapur penyelenggara MBG. "Kalau memang ada area yang harus steril, sampaikan saja secara terbuka dan profesional. Jangan sampai ada kesan bahwa proses ini tertutup dan mengundang tanda tanya dari publik," tegasnya.

Maria menjelaskan dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggara kepada masyarakat. Dengan memberikan akses kepada media, justru kepercayaan masyarakat terhadap program ini akan semakin meningkat.

Ombudsman juga mengingatkan pelaksanaan program MBG bukanlah kewenangan satu lembaga semata, melainkan perlu melibatkan berbagai sektor. Termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

"Kalau SPPG merasa cukup sendiri, ini justru berisiko. Kita butuh kolaborasi lintas sektor agar hasilnya maksimal," ujarnya.

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Video: Pangdam Mulawarman Bicara Penyebab Anggota TNI Serang Mapolres Tarakan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan kesiapannya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah langkah strategis disiapkan, mulai dari peningkatan produksi padi hingga bantuan bibit sayuran dan ayam petelur untuk masyarakat.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara Suhaeli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merancang sejumlah program untuk mendukung MBG. Salah satunya adalah pemberian bantuan benih padi gratis kepada kelompok tani guna meningkatkan produksi beras.

"Tahun ini, kami mencoba memberikan semua bantuan benih padi kepada masyarakat," ujar Suhaeli kepada detikKalimantan, Selasa (8/4/2025).

Selain itu, Dinas Pertanian Kaltara juga memiliki program Optimasi Lahan (OPLAH) yang fokus pada perbaikan irigasi dan peningkatan produksi padi sawah.

"Kami juga punya program Berigade Pangan yang diluncurkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi padi sawah demi ketahanan pangan, khususnya komoditas tanaman pangan seperti padi," tambahnya.

Untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat, khususnya dalam program MBG, Suhaeli menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Polri untuk menyediakan bantuan bibit sayuran gratis kepada kelompok wanita tani.

"Bibit sayuran yang kami berikan disesuaikan dengan kebutuhan dapur. Harapannya, setelah ditanam dan berhasil, hasilnya bisa disalurkan ke dapur untuk memenuhi kebutuhan memasak," paparnya.

Pada 2025, Dinas Pertanian Kaltara berencana memberikan bantuan 10 ekor ayam petelur per rumah tangga. Pelaksanaan program ini, menurut Suhaeli, sudah berjalan sebagian.

"Ketika ayam dipelihara dengan baik dan menghasilkan telur, ini akan menjadi sumber protein untuk mendukung MBG," ungkap Suhaeli.

Khusus untuk produksi padi, beberapa daerah di Kaltara telah panen. Bahkan hasilnya sudah diserap oleh Bulog sebanyak hampir 20 ton.

"Kerja sama dengan Bulog ini merupakan bagian dari program nasional. Sementara untuk sayuran, itu reguler. Masyarakat tetap menanam sayur, baik ada MBG maupun tidak," jelasnya.

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Video: Saran Menu Makan Gratis yang Bergizi dan Awet hingga Jam Buka Puasa

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara menyampaikan desakan agar Pemerintah Kota Tarakan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat tersebut dinilai memerlukan kolaborasi yang lebih erat dengan Pemkot Tarakan.

Dalam keterangannya, Kepala Ombudsman RI Kaltara Maria Ulfa menekankan bahwa pelaksanaan program yang langsung menyasar warga daerah seharusnya tidak dilaksanakan secara terpusat tanpa koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Program ini menyasar warga Tarakan. Maka sudah semestinya Pemkot Tarakan dilibatkan secara penuh. Bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengawas," tegasnya kepada detik.com.

Menurut Maria, Ombudsman Kaltara telah menyampaikan catatan tersebut kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan MBG di tingkat nasional. Tujuannya adalah agar seluruh daerah di Indonesia memiliki peran aktif dalam mengelola program yang menyentuh sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk menjamin efektivitas program, serta memastikan bahwa penyusunan dan pendistribusian menu makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan lokal.

"Pemda lebih mengetahui kondisi riil di lapangan, mulai dari data penerima manfaat, potensi penyedia bahan pangan lokal, hingga kapasitas SDM," tambahnya.

Maria juga menyebut bahwa pelibatan pemerintah daerah dapat meminimalisasi berbagai kendala teknis dan administratif yang berpotensi menghambat keberhasilan program. Dengan pelaksanaan yang sinergis, Maria berharap MBG dapat diperluas dan menjangkau seluruh wilayah di Kota Tarakan secara bertahap dan merata.

Diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan belum berjalan optimal. Sekolah-sekolah mulai mengeluhkan belum kebagian manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tamrin Toha mengungkapkan bahwa program ini baru menyentuh Kecamatan Tarakan Utara, sementara wilayah lain masih menanti. Ia menyebut progres MBG bergantung sepenuhnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitranya. Menurutnya, masih banyak sekolah di wilayah lain yang belum menerima manfaat program ini.

"Semua tergantung BGN dan mitra BGN. Kami hanya bisa menunggu, tidak bisa menuntut karena kami cuma penerima manfaat," tambahnya.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan bahwa program ini baru menyentuh Kecamatan Tarakan Utara, sementara wilayah lain masih menanti.

Ia menyebut progres MBG bergantung sepenuhnya pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan mitranya."Soal data siswa, SPPG minta ke kami, dan sudah kami siapkan. Dari TK sampai SMP ada sekitar 52.000 siswa, ditambah SMA dan SMK sekitar 7.000. Saya kira kami tetap melayani jika ada permintaan data," ujar Tamrin kepada detikcom, Senin (7/4/2025).

Meski data sudah diserahkan, pelaksanaan MBG di lapangan belum merata. Tamrin menjelaskan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami dapat informasi MBG sudah berjalan di Kecamatan Tarakan Utara, sasarannya TK sampai SMA," katanya.

Namun, ia mengakui banyak sekolah di wilayah lain bertanya-tanya kenapa program ini belum maksimal."Semua tergantung BGN dan mitra BGN. Kami hanya bisa menunggu, tidak bisa menuntut karena kami cuma penerima manfaat," tambahnya pasrah.

Dinas Pendidikan, lanjut Tamrin, hanya bisa memastikan satuan pendidikan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung MBG.

"Kami minta sekolah siapkan air bersih dan ruang khusus untuk pengecekan makanan oleh Dinas Kesehatan sebelum dibagikan ke siswa," jelasnya.

Namun, tanpa kejelasan lanjutan dari BGN, upaya ini terasa sia-sia di banyak wilayah. Program MBG yang digagas untuk meningkatkan gizi siswa ini sejauh ini baru berjalan di Tarakan Utara.

Tamrin tak menampik adanya keluhan dari sekolah-sekolah yang belum kebagian jatah."Beberapa sekolah memang bertanya, tapi kami tidak punya kuasa lebih. Eksekusinya ada di tangan BGN," tegasnya.

Hingga kini, belum ada tanda-tanda kapan MBG akan menjangkau seluruh wilayah Tarakan. Dinas Pendidikan mengaku hanya bisa berperan sebagai pendukung, bukan penggerak utama.

"Kami sudah koordinasi intens, tapi keputusan ada di BGN dan mitranya," tutup Tamrin.

Sementara itu, siswa di Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih harus bersabar. Program nasional yang diharapkan jadi solusi gizi ini masih jauh dari kata optimal di kota perbatasan tersebut.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan masih terkatung-katung akibat kendala komunikasi dan absennya petunjuk teknis dari pusat.

Wali Kota Tarakan Khairul mengakui adanya masalah serius dalam koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang diduga enggan melangkah lantaran takut melampaui batas kewenangan Pemerintah Pusat.

"Sudah pernah saya panggil SPPG dan tanyakan kendala di lapangan. Sepertinya mereka takut melampaui batas kewenangan dari Pemerintah Pusat," ujar Khairul melalui pesan singkat kepada detikKalimantan, Minggu (6/4/2025).

Meski Pemkot Tarakan berupaya membuka dialog, respons SPPG disebut masih minim. Khairul pun berencana menggelar pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari solusi.

"Kami akan tanyakan langsung ke BGN, karena info awal di Retreat Magelang menyebut pemerintah daerah diminta membantu koordinasi dengan stakeholders," tambahnya.

Ia ingin Pemkot Tarakan punya peran lebih besar agar program ini bisa jalan. Salah satu biang kerok yang diungkap Khairul adalah belum adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat.

"Sampai saat ini kita belum terima juklak dan juknis untuk pelaksanaan MBG," keluhnya.

Tanpa panduan jelas, Pemkot Tarakan kesulitan menggerakkan program ini secara maksimal. Di sisi lain, SPPG beralasan pelaksanaan MBG di Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih tertunda karena proses seleksi pihak ketiga atau yayasan penyelenggara oleh BGN belum rampung.

"Infonya, yang mendaftar secara online ke website BGN sudah cukup banyak," kata Khairul mengutip laporan SPPG.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Ketua SPPG Kota Tarakan Rudy Christian Nadapdap belum memberi tanggapan ketika dihubungi detikKalimantan.

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

Video: 3 Poin yang akan Dievaluasi dari Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis

KetuaDPRD KotaTarakan, MuhammadYunus, secara tegas mengkritik sikapSPPG yang dinilai sulit diajak berkoordinasi. Selain itu, masalah teknis seperti akses jalan dan instalasi gas di dapur umum Jalan Aki Balak turut memperumit situasi.

"Tak hanya pemerintah, jurnalis juga mengeluh kalau SPPG Kota Tarakan sangat sulit memberikan tanggapan atau berkomunikasi," ungkapnya kepada detikcom, Rabu (2/4/2025).

Menurut Yunus, minimnya komunikasi ini membuat Pemkot Tarakan kesulitan memahami perkembangan dan kendala yang dihadapi SPPG di lapangan. Yunus menambahkan bahwa DPRD berencana memanggil SPPG melalui mitra kerjanya untuk membahas persoalan ini secara langsung.

"Seharusnya SPPG melaporkan perkembangan ke Pemkot agar pemerintah tahu apa yang terjadi. Kami juga berharap jurnalis bisa membantu mengungkap penyebab SPPG sulit berkomunikasi," tegasnya.

Kendala komunikasi ini diduga diperparah oleh adanya ego sektoral, di mana SPPG merasa sebagai bagian dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berdiri sendiri, terpisah dari struktur pemerintahan daerah.

"BGN ini badan tersendiri. Kami harap, jika mereka ditempatkan di daerah, pemerintah lokal juga bisa memberikan sumbangsih," ujar Yunus.

Ia menegaskan bahwa tanpa sinergi dengan Pemkot, program MBG tidak akan berjalan maksimal.

Hingga kini, belum ada komunikasi formal antara DPRD atau Pemkot dengan SPPG terkait kendala teknis seperti akses jalan dan instalasi gas."Wali Kota Tarakan pernah bilang, kalau ada masalah, silakan laporkan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, pemerintah tentu tidak tahu," kritik Yunus.

Akibat hambatan ini, program MBG di Tarakan baru terlaksana di Kecamatan Tarakan Utara. Sementara itu, Kecamatan Tarakan Timur, Tengah, dan Barat masih belum tersentuh karena dapur umum belum beroperasi secara optimal.

"Kendalanya, dapur umum belum tersedia maksimal. Organ yang berkepentingan juga belum berkomunikasi baik dengan pemerintah," jelas Yunus.

DPRD dan Pemkot Tarakan kompak menyuarakan pentingnya peran aktif BGN dalam membuka jalur komunikasi."Pemerintah lokal tahu kondisi wilayahnya sendiri. Tanpa komunikasi, program ini tidak akan maksimal," tambahnya.

Sementara itu, Ketua SPPG Kota Tarakan, Rudy Christian Nadapdap, hingga berita ini diturunkan, enggan memberikan tanggapan kepada detikcom.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak ada keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Nunukan, Kalimantan Utara.

"Enggak ada (kejadian keracunan). Itu hanya satu orang yang menemukan sesuatu dan itu tidak ada kejadian," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Pihaknya sudah memeriksa kejadian itu. Ia pun memastikan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aman.

"Sudah tahu dan itu tidak ada kejadian. Aman, aman (dapurnya)," ucap Dadan.

Sebelumnya diberitakan, kasus anak sekolah keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan di Nunukan, Kalimantan Utara.

Puluhan murid dan sejumlah guru SDN 03 Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami diare, diduga akibat menu MBG yang disajikan pada Senin (13/1/2025) lalu.

Pihak sekolah menduga, kejadian tersebut disebabkan oleh lauk yang sudah basi dalam menu ayam kecap yang disajikan.

‘’Kami, pihak sekolah menduga, menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu pengantaran siang.

Karena memang ada lauk yang basi, ada juga yang masih bagus,’’ ujar Kepala Sekolah SDN 03 Nunukan Selatan Hairudin, saat dihubungi, Kamis (16/1/2025).

Dugaan tersebut berdasarkan sejumlah pengakuan murid-murid yang mengalami diare dan menceritakan peristiwa tersebut kepada orang tua mereka.

Meski begitu, tidak sedikit juga murid yang tidak terkena diare.

’Yang tidak mengalami diare, mungkin kebagian lauk yang bagus,’’ kata Hairudin lagi.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menghadapi masalah distribusi pada hari kedua pelaksanaannya, Selasa (14/1/2025).

Sebanyak 285 pelajar kelas VII SMPN 2 Nunukan tidak kebagian menu makanan yang seharusnya menjadi bagian dari program tersebut.

Berbagai dugaan muncul terkait penyebab kejadian ini.

Salah satu dugaan adalah keterpisahan lokasi SMPN 2 Nunukan yang memiliki dua area sekolah.

Kelas VII terletak di Jalan Pembangunan, sementara kelas VIII dan IX berada di Jalan Sei Fatimah, dengan jarak sekitar 3 kilometer.

Ketua LKSA Aisyiyah Ruhama Nunukan, Suwarni, mengakui bahwa jarak ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan keterlambatan atau terlewatnya distribusi makanan.

"Bisa jadi karena kelasnya terpisah jauh, ini menjadi alasan mengapa terlewatkan. Namun, kami tetap menunggu penjelasan dari pengelola katering. Laporan ini sudah masuk, dan kami segera rapatkan," ujar Suwarni, Rabu (15/1/2025).

Dugaan penyebab siswa tidak kebagian makanan

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor Cerianya pelajar SMPN 1 Nunukan saat menerima MBG

Selain faktor jarak, koordinasi antara pihak katering dan sekolah juga diduga menjadi kendala.

Bidang Kesiswaan SMPN 2 Nunukan, Impun Novitasari, mengungkapkan bahwa pihak sekolah tidak mendapat informasi atau penjelasan terkait tidak adanya distribusi makanan pada hari tersebut.

"Kami tidak tahu sebabnya apa, dan anak-anak kelas VII akhirnya pulang dengan kecewa," katanya.

Suwarni menambahkan bahwa pihaknya telah meminta pengelola katering An Nisa memberikan penjelasan terkait insiden ini.

Dalam rapat evaluasi, akan dibahas kemungkinan adanya kompensasi atau penggantian makanan bagi siswa yang tidak kebagian.

"Ini jadi catatan besar untuk perbaikan distribusi ke depannya. Kami harus pastikan program MBG ini berjalan lancar tanpa ada siswa yang merasa dirugikan," kata Suwarni.

Program MBG yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) ini bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk ribuan pelajar di Nunukan.

Namun, kendala teknis seperti lokasi yang tersebar dan sistem distribusi yang belum optimal menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

Ke depan, Suwarni berharap koordinasi antara penyedia katering, pihak sekolah, dan pengawas program dapat ditingkatkan agar insiden serupa tidak terulang.

"Kejadian ini tidak hanya merugikan siswa tetapi juga mencoreng tujuan mulia program ini, yaitu meningkatkan asupan gizi para pelajar," tutupnya.