Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat peran 841 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) demi mendukung ketahanan pangan daerah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Penguatan ini kami inisiasi melalui kolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan lokal," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Sabtu.

Ia mengungkapkan hal ini usai menghadiri sosialisasi dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Kementerian Pertanian di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Samarinda.

Wagub Seno menekankan pentingnya peran aktif BUMdes dalam mendukung program MBG, khususnya dalam penyediaan bahan pangan bergizi.

"Kita sudah minta agar BUMDes aktif. Bersama SPPG, mereka sudah bertukar pikiran mengenai suplai yang dibutuhkan," ujarnya.

Pemprov Kaltim berencana memberikan bantuan kepada BUMDes jika anggaran memungkinkan. Seno Aji juga menyoroti harapan agar sektor pertanian di Kaltim semakin maju, sehingga petani sejahtera dan produksi beras lokal meningkat.

"Itu tujuan kita. Kita harapkan kemandirian pangan dari tingkat desa, khususnya beras," katanya.

Wagub menambahkan bahwa dengan meningkatnya produksi pangan yang berada di Kaltim, dapat menekan angka inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan pangan.

Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian untuk membahas pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B). Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah warga sebagai sumber pangan keluarga, dan juga diharapkan dapat mendukung program MBG.

Hal yang menjadi penajaman ialah pemanfaatan 20 persen dana desa untuk pengelolaan pekarangan produktif. Salah satu poin penting adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat desa, serta penggunaan dana desa secara efektif untuk mendukung pertanian berbasis pekarangan.

Melalui program P2B, maka setiap keluarga di Kaltim dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk menanam berbagai tanaman pangan. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, terutama dalam penyediaan sumber gizi yang baik.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan -

Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Nanang Avianto melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Kaltim. Langkah ini sebagai dukungan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden RI.

"Dengan adanya SPPG ini, diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Kaltim dan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas," ucap Irjen Nanang, Selasa (18/2/2025).

Kegiatan groundbreaking dilaksanakan di Kawasan Stal Kuda, Balikpapan, Selasa (18/2/2025). Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolda Kaltim Brigjen M Sabilul Alif, Pejabat Utama Polda Kaltim, serta pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Kaltim dan para tamu undangan lainnya.

Pembangunan SPPG ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi 3.287 anak dari berbagai jenjang pendidikan yang berada di Kota Balikpapan. Fasilitas ini dibangun di lahan seluas 400 meter persegi dan ditargetkan selesai dalam 2-3 bulan.

"Data-data ini sudah kami kompulir dari awal yang ada dalam jangkauan SPPG ini. Direncanakan, tidak lebih dari 15 menit dari sekolah untuk menjaga kualitas makanan," tuturnya.

"Dengan kecepatan kita dalam membangun akan menghasilkan bangunan yang berkualitas karena akan digunakan untuk jangka panjang," ujar Irjen Nanang.

Dengan anggaran sekitar Rp 3,1 miliar dari Badan Gizi Nasional (BGN), proyek ini juga menjadi percontohan di Kaltim. Rencananya, fasilitas serupa akan dibangun di Penajam Paser Utara dan Kutai Barat.

"SPPG Balikpapan ini akan menjadi proyek percontohan untuk wilayah Provinsi Kaltim, dengan rencana pembangunan SPPG di tiga lokasi lainnya, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat," pungkasnya.

(sar/asm)

Bisnis.com, BALIKPAPAN –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto ibarat pedang bermata dua bagi Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, Benua Etam tengah bergelut untuk memastikan ketersediaan bahan pangan lokal demi menyukseskan program ambisius berskala nasional tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan kekhawatiran ini datang lantaran Kaltim selama ini masih mengandalkan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Ini tantangan buat kita. Terlebih Kaltim selama ini bahan pangannya bergantung dengan daerah lain," ujar Akmal Malik.

Akmal turut menyoroti perhitungan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait harga per porsi MBG yang dinilai kurang relevan dengan kondisi riil di Kaltim.

Menurutnya, patokan harga dari BGN sebesar Rp12.000 per porsi belum bisa memotret kondisi Kaltim dengan benar, di mana harga riil per porsi diperkirakan bisa mencapai Rp17.000.

Lebih lanjut, Akmal dengan lugas menegaskan urgensi bagi Kaltim untuk berdikari dalam hal pangan.

"Ke depannya, supaya tidak mahal biaya hidup kita. Kaltim jangan lagi datangkan bahan-bahan pangan dari seberang," tegasnya.

Di sisi lain, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa program yang menelan anggaran Rp71 triliun itu efektif bergulir mulai Februari 2025.

"Program nasional ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada 82,9 juta jiwa, mencakup anak-anak sekolah dari PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," jelasnya.

Secara spesifik, Tigor mengungkapkan data penerima manfaat MBG di Kaltim mencapai 1,2 juta jiwa, yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota.

"Untuk menjangkau seluruhnya, diperlukan setidaknya 450 satuan layanan yang tersebar di seluruh Kaltim," katanya.

Adapun, Tigor menuturkan setiap hari, satu satuan layanan idealnya memasak 300 kg sayur mayur.

"Untuk itu, diperlukan minimal 50 orang yang akan melayani sekitar 3.000 orang setiap harinya," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah terus memacu persiapan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dijadwalkan mulai bergulir pada 17 Februari mendatang.

Sosialisasi intensif dilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan optimal, meskipun sejumlah tantangan logistik dan anggaran masih menjadi perhatian utama.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menyatakan bahwa persiapan program MBG di Kaltim difokuskan pada tiga aspek krusial.

Pertama, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai ujung tombak di lapangan.

SPPI yang telah direkrut akan mengemban amanah sebagai kepala satuan pelayanan makan bergizi di tingkat tapak.

"Kemudian kita juga bicara bagaimana mempersiapkan materialnya, jadi itu harus perlu ada dapurnya juga. Nah, di seluruh Kalimantan Timur ini nantinya akan perlu 450 (dapur umum) kira-kira," kata Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (11/2/2025).

Pada tahap awal program MBG, Tigor menyebutkan fokus utama pengoperasian dapur-dapur tertuju pada optimalisasi 37 SPPI yang telah tersedia.

Ketiga, memastikan dukungan bahan pangan khususnya sayur-mayur yang menjadi kendala krusial.

"Karena setahu saya sayur-mayur di Kaltim itu datangnya dari Jawa. Nah itulah yang perlu kita pikirkan sama-sama, karena nanti satuan-satuan pelayanan itu akan perlu 300 kilo sayur sekali masak untuk 3.000 anak," ucap Tigor.

Saat ini, program percontohan telah berjalan di SD 004 Samarinda Utara dan sekolah-sekolah lain akan menyusul secara bertahap.

Dari 37 SPPI yang disiagakan, mereka dipersiapkan untuk ditempatkan di satuan-satuan pelayanan yang ditargetkan beroperasi pada 17 Februari.

Tigor menyebutkan verifikasi kesiapan dapur, termasuk dapur yang dibangun oleh Polda Kaltim, terus dikebut. Target awal yang dicanangkan adalah memastikan minimal satu satuan pelayanan dapat beroperasi pada tanggal tersebut.

Di sisi lain, tantangan geografis Kaltim yang memiliki wilayah terpencil seperti Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu turut menjadi perhatian.

Meskipun SPPI telah tersedia di Kubar, percepatan pembangunan dapur dan persiapan material di daerah-daerah ini menjadi prioritas untuk menjamin pemerataan program.

Lebih lanjut, Tigor mengungkapkan standar anggaran bahan pangan saat ini adalah Rp10.000 per anak dengan sistem reimbursement berdasarkan bukti pembelian.

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri berencana meningkatkan anggaran menjadi Rp15.000 per anak. Selisih Rp5.000 dialokasikan sebagai langkah antisipatif terhadap indeks kemahalan di Kalimantan, potensi fluktuasi harga bahan pangan, serta biaya operasional satuan pelayanan, termasuk gaji karyawan, listrik, air, gas, dan sewa bangunan/mobil.

Namun, Tigor menegaskan penyesuaian anggaran ini memerlukan bukti pembelian bahan pangan yang valid, mengingat disparitas harga antara Jawa dan Kalimantan.

Dia menuturkan BGN membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mencari solusi inovatif untuk pengelolaan menu dan pemenuhan bahan pangan.

Model dapur hybrid yang berkolaborasi dengan kantin sekolah, seperti yang telah diterapkan di Cimahi dan Semarang, menjadi salah satu opsi yang dilirik BGN di Kaltim.

"Kemarin saya meninjau yang di sekolah Bagimu Negeri di Semarang, itu di kantin sekolah yang diperbesar dapurnya diperbaiki. Jadi semua pihak kita akan berkongsi untuk bisa men-support bahan pangan," pungkasnya.

Jika ada siswa yang alergi terhadap makanan tertentu, menunya akan disesuaikan agar mereka tetap bisa makan bersama teman-temannya

Samarinda (ANTARA) - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda menerangkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan lima hari pada salah satu sekolah di Samarinda Kalimantan Timur memperhatikan sejumlah aspek, mulai dari pemenuhan gizi, variasi menu, hingga penanganan alergi makanan pada siswa.

"Program ini menyesuaikan kebutuhan pemenuhan gizi berdasarkan angka kecukupan gizi, yaitu sekitar 25 persen untuk satu kali makan," kata Wakil Ketua SPPG Samarinda Sirajul Amin di Samarinda, Jumat.

Dia menjelaskan, porsi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak Sekolah Dasar (SD).

Guna mencegah kejenuhan, menu makanan untuk MBG tahap pertama di SDN 004 Samarinda Utara itu divariasikan setiap hari dengan siklus lima menu berbeda. "Senin hingga Jumat menunya berbeda, dan akan kembali ke menu awal pada Senin berikutnya," jelas Sirajul.

Tim SPPG juga terus melakukan evaluasi terhadap menu, termasuk menyesuaikan ukuran potongan makanan untuk anak-anak yang giginya ompong. Selain itu, alergi makanan dipantau melalui formulir alergen yang telah disebarkan kepada orang tua siswa.

"Jika ada siswa yang alergi terhadap makanan tertentu, menunya akan disesuaikan agar mereka tetap bisa makan bersama teman-temannya," kata Sirajul.

Terkait alergi telur yang dilaporkan, Sirajul menyampaikan bahwa data masih dalam tahap pengumpulan. Biasanya membutuhkan waktu karena harus diisi oleh orang tua siswa.

Implementasi Bertahap dan Anggaran

Saat ini, program MBG baru berjalan di SD 004 Samarinda Utara. Tujuh sekolah lainnya akan menyusul secara bertahap sesuai perkembangan dan kesiapan.

Pihaknya menjelaskan bahwa anggaran program ini mengikuti indeks kemahalan daerah. Rata-rata bahan baku makanan di Samarinda sekitar Rp11.000 per porsi, tergantung menu yang disajikan.

Susu diberikan dua kali dalam seminggu karena Samarinda bukan daerah penghasil susu. "Sebagai gantinya, kami memberikan asupan protein dari bahan makanan lain," kata Sirajul.

Menanggapi anak-anak yang merasa porsi makannya kurang, Sirajul menjelaskan bahwa porsi sudah disesuaikan dengan kebutuhan, mengingat anak-anak makan tiga kali sehari.

Kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah proses adaptasi. Tim baru dibentuk dan masih ada penyesuaian.

Pihaknya juga ingin memastikan tidak ada kendala besar, seperti keterlambatan distribusi.

"Kami berharap program berjalan lancar dan semua siswa di Samarinda bisa merasakan manfaatnya," katanya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: PT Pupuk Kaltim (Persero) membangun pabrik soda ash pertama di Indonesia. Pabrik ini menjadi momen penting karena akan mendukung sejumlah program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dan Kementerian BUMN, yaitu di bidang kemandirian ekonomi, swasembada pangan, hilirisasi dan transisi ke ekonomi hijau.

Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan pembangunan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dilakukan pada momentum yang tepat mengingat pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat.

“Proyek 3 juta rumah itu diperkirakan akan membutuhkan banyak material konstruksi yang salah satu bahan baku utamanya terbuat dari soda ash, seperti kaca dan keramik,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Januari 2025.

Selain itu, Rahmad menilai momentum pembangunan pabrik soda ash ini juga tepat karena pemerintah memiliki program prioritas lain, yakni transisi ke ekonomi hijau. Produk soda ash dihasilkan dari amonia dan karbondioksida (CO2) yang merupakan produk utama dan produk sampingan dari unit produksi lain di Pupuk Kaltim.

Dengan pemanfaatan CO2 tersebut, pabrik soda ash diperkirakan mampu menyerap hingga 170.000 ton CO2 per tahun. Dengan demikian, keberadaan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dapat mendukung transformasi hijau melalui pengurangan emisi karbon.

“Pembangunan pabrik soda ash mendapatkan momentum yang sangat tepat, karena pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun dan juga untuk transisi ekonomi yang lebih bersih” kata dia.

Rahmad menambahkan Pupuk Indonesia sebagai bagian dari Kementerian BUMN memastikan pembangunan pabrik soda ash sebenarnya sudah direncanakan sekitar tahun 1995 namun batal karena krisis ekonomi. Dengan dimulainya pembangunan pabrik soda ash ini, Pupuk Kaltim berhasil mewujudkan mimpi Indonesia yang sempat tertunda tersebut.

“Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri,” kata Rahmad.

Rahmad menuturkan sebagai pionir industri soda ash di Indonesia, pabrik milik Pupuk Kaltim akan mampu memasok kebutuhan soda ash dalam negeri yang selama ini amat bergantung dari impor. Seperti diketahui, soda ash merupakan bahan baku yang amat penting untuk berbagai industri, seperti kaca, keramik hingga tekstil.

Lebih lanjut, Rahmad menuturkan pembangunan pabrik soda ash juga akan mendukung program pemerintah lainnya, yakni swasembada pangan. Dia menuturkan pabrik soda ash akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida. Amonium klorida merupakan sumber nitrogen yang digunakan untuk bahan baku produksi pupuk NPK.

“Mengetahui bahwa proyek ini akan mendukung ambisi Indonesia untuk membangun banyak rumah, mengetahui bahwa proyek ini akan membantu Indonesia untuk transisi ke ekonomi yang lebih hijau dan mengetahui bahwa proyek ini akan mengurangi emisi karbon, tentu saja saya mengharapkan Pupuk Kaltim sebagai pemilik proyek dan TCC, serta ETI sebagai pihak pelaksana untuk berkolaborasi, mengelola dan melaksanakan proyek ini dengan standar kualitas, keselamatan, dan efisiensi tertinggi,” ujar Rahmad.

Pabrik soda ash Pupuk Kaltim akan dibangun di lahan seluas 16 hektar di kawasan PT Kaltim
Industrial Estate, Kalimantan Timur, dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Ketika beroperasi penuh, pabrik akan memproduksi 300.000 ton sod a ash per tahun dan 300.000 ton amonium klorida per tahun sebagai produk sampingan.

Selain Pupuk Kaltim, pabrik soda ash serupa juga akan dibangun oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia lainnya, yakni PT Petrokimia Gresik. Dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun, pabrik soda ash milik Petrokimia Gresik kelak akan semakin mendukung program hilirisasi pemerintah dan mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

(KIE)

NUSANTARA, KOMPAS.com - Realisasi program Makan Bergizi Gratis di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), akan melibatkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) lokal.

Sebagai langkah awal, Pemkot Balikpapan melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) mengumpulkan pelaku UMKM.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, hal ini dilakukan untuk memetakan UMKM mana saja yang laik dilibatkan, mengingat program makan Bergizi Gratis tidak bsia dilakukan sembarangan.

"Kami ingin melihat siapa saja yang bisa, karena program ini tidak bisa dijalankan dengan sembarang. Bukan yang penting makan gratis," ujar Rahmad, di Balikpapan, Kamis (19/12/2024).

Tak hanya itu, unsur kebersihan, kesehatan, dan kadar gizi makanan yang akan dibagikan juga perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, selain UMKM, para ahli gizi juga dilibatkan, agar makanan yang tersajid benar-benar berkualitas, bergizi, sehingga dapat menghasilkan generasi unggul.

Untuk merealisasikan program ini, Rahmad membuka opsi untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.

Diketahui, dana APBN untuk program ini sebesar Rp 10.000, sementara bahan pangan di Balikpapan cenderung lebih tinggi.

"Untuk itu, kami akan melihat kondisinya nanti," cetus Rahmad.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan uji coba program Makan Bergizi Gratis.

Di Balikpapan, uji coba program dilaksanakan di dua sekolah yakni Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Balikpapan, dan SDN 010 Balikpapan.

Pada pelaksanaannya, Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim meninjau langsung untuk melakukan evaluasi agar pada pelaksanaan resminya nanti berlangsung lancar.

"Uji coba ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses kedepannya bila program makan siang bergizi gratis ini berjalan Kaltim," katanya.

Walaupun dana untuk merealisasikan program ini dari APBN, tapi harus mempertimbangkan untuk menambahkan anggaran.

Diketahui, terdapat perbedaan harga kebutuhan pangan di pulau Kalimantan khususnya Kaltim yang relatif tinggi dibanding daerah lainnya, lebih lagi Kota Balikpapan yang bukan merupakan kota penghasil pangan.

"Bila ikut pusat itu hanya Rp 10.000, dan pada percobaan ini kami coba gunakan yang satu porsi Rp 17.000," tuturnya.

Akmal meyakini dari percontohan tersebut untuk tahun 2025 program makan bergizi gratis di Kaltim siap dijalankan.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Program makan siang bergizi gratis merupakan peluang besar bagi para petani lokal dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) di Kalimatan Timur (Kaltim).

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, petani lokal dan UMKM akan dilibatkan dalam merealisasikan program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini.

"Mereka semua pastinya akan kami libatkan dalam program makan siang bergizi gratis, tapi kami harus melihat pedoman lebih lanjut dari pusat," kata Akmal, di Balikpapan, Rabu (11/12/2024).

Adapun anggaran penyediaan makan siang bergizi gratis ini senilai Rp 10.000 per paket. Di sisi lain, harga pangan di Kaltim cukup tinggi.

Hal ini karena Kaltim bukanlah daerah penghasil pangan, dan masih bergantung pada daerah lain melalui berbagai kerja sama.

Kondisi tersebut, jelas memicu perbedaan harga pangan di sejumlah wilayah Kaltim, seperti Balikpapan, meskipun secara garis besar indeks ketahanan pangan cukup tinggi yakni 79,23 persen.

"Indeks ini dilihat dari indikator pemanfaatan dan ketercapaian. Sementara indikator ketersediaan itu kurang," ungkap Akmal.

Oleh sebab itu, program makan siang bergizi gratis diharapkan bisa menjadi pemicu semangat untuk mengejar indikator ketersediaan.

Dalam hal ini, butuh peran aktif petani lokal untuk menciptakan lumbung pangan. Balikpapan, contohnya, meskipun bukan daerah penghasil pangan, namun punya lahan pertanian cukup luas.

Berdasarkan data dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DP3), luas lahan pertanian Kota Balikpapan mencapai 7,996,1 hektar atau sekitar 15,80 persen dari keseluruhan luas wilayah 503,300 hektar.

"Meskipun kecil, tapi Balikpapan bisa menciptakan lumbung pangan, maka ini juga bisa menjadi pemantik untuk lebih mandiri ke depan, masa harus beli dari luar terus," tegas Akmal.

Jika itu sudah terjadi, maka hasil petani lokal akan diolah oleh UMKM lokal sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah untuk makan siang bergizi gratis.

Menurut Akmal, Pemda adalah eksekutor dari kebijakan tersebut untuk menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang saling menguntungkan.