Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di enam belas lokasi di Indonesia. Rencananya, SPPG ini dibangun di lahan milik Tempo Scan.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan langkah ini sebagai salah satu dari empat quick win Kadin dalam mendukung program pemerintah. Bahkan Kadin telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong Kadin.

"Nah, kita membuat khusus satgas. Dimana diketuai oleh Pak Handoyo Mulyadi di belakang saya. Ini juga kantor beliau. Menyediakan suatu kantor dan ini bakal mulai aktif besok," kata Anindya usai meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong, di Gedung Tempo Scan, Selasa (13/5/2025).

Anindya menerangkan enam belas lokasi ini akan menjadi proyek percontohan atau pilot project yang nantinya dapat diadopsi dengan anggota Kadin lainnya. Saat ini, Yayasan Tempo Scan Lifecare telah resmi terdaftar dan terverifikasi sebagai Mitra Badan Gizi Nasional.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelatihan serta sertifikasi bagi pekerja-pekerja yang terlibat. Anindya menyebut saat ini baru ada 6 pilot project SPPG yang telah terdaftar serta terverifikasi, yakni di Bandung, Bekasi, Cirebon, Depok, Semarang, dan Tegal.

"Mulanya dengan 6 SPPG. (Kemudian) itu untuk diskalakan oleh teman-teman Kadin lainnya bisa (ikut). Dan ada lagi Kadin Institute yang melakukan pelatihan-pelatihan tadi. Jadi semua ini merupakan contoh. Kita ingin supaya contoh ini bisa jadi 17 Agustus," terang Anindya.

Ketua Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Handojo S. Muljadi mengatakan pihaknya menyediakan panduan bagi anggota Kadin lainnya yang ingin ikut serta terlibat dalam pilot project.

"Intinya pembentukan daripada Satgas MBG. Dinamakan MBG Gotong Royong. Itu adalah kita jabarkan semua know-how dalam satu buku panduan atau guidebook. Jadi ini bagi seluruh anggota kadin di seluruh Indonesia bisa mengikuti pilot project. Pilot project pertama itu ada di 16 titik lokasi yang kebetulan bekerja sama dengan Tempo Scan," terang Handojo.

Lebih lanjut, pihaknya akan menyediakan pelatihan untuk administrasi, keuangan, hingga keamanan makanannya.

"Kami juga bagaimana pelatihan administrasi keuangan, juga bagaimana perekrutan tenaga kerja. Administrasi, tadi ada pertanyaan mengenai food safety. Jadi lebih baik tidak usah kita bicara ke belakang. Sekarang bagaimana kita memperbaiki kedepannya masalah food safety," jelas dia.

Berikut lokasi yang akan dibangun 1.000 SPPG oleh Kadin:

1. Jambudipa, Bandung
2. Bypass Soekarno Hatta, Bandung
3. Citayam, Depok
4. Gemblongan, Surabaya
5. Cengkareng, Jakarta Barat
6. Bekasi Barat, Bekasi
7. Brigjen Sudiarto, Semarang
8. Jodoh Square, Batam
9. Binjai, Medan
10. Tanjung Pura, Pontianak
11. Maesa, Manado
12. Pelabuhan Timur, Banjarmasin
13. Perintis Kemerdekaan, Palembang
14. Jelutung, Jambi
15. Jl. Seram, Tegal
16. Mundi Pesisir, Cirebon

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengakui belum ada investor asing yang berinvestasi di program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan memang sudah ada komunikasi dengan investor dari berbagai negara. Akan tetapi, komunikasi itu masih sebatas komitmen untuk berinvestasi.

"Belum ada yang berhasil, konkret, belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya. Kita berusaha, Pak, tapi maaf, mungkin belum sesuai," kata Ara dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

Meski begitu, dia mengklaim tak akan menyerah. Ara tetap optimistis bisa menarik investasi asing untuk menyokong program perumahan.

Dia pun enggan menawar target pembangunan 3 juta rumah yang diperintahkan Prabowo. Menurut Ara, dia siap dievaluasi bila dinilai tak mampu memenuhi target tersebut.

"Kalau tidak berhasil, ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap, harus siap, tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi," ujar Ara.

Ara mengatakan akhir-akhir sedang menjalin komunikasi intens dengan Ooredoo QSC, perusahaan asal Qatar. Dia juga sudah menawarkan peluang berinvestasi di lahan seluas 3,5 hektare di Lippo Karawaci, Tangerang.

"Kita sudah tawarkan itu untuk dari Ooredoo QSC, itu investor waktu saya mendampingi presiden di Qatar. Mungkin dalam waktu dua minggu ini, mungkin mereka akan datang ke sini untuk menindaklanjuti pertemuan," ujarnya.

Selain itu, ada beberapa bantuan dari sejumlah konglomerat untuk program perumahan. Para pengusaha membangun dan merenovasi rumah rakyat melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bukan investasi.

Beberapa perusahaan yang terlibat meliputi PT Harum Energy/PT Santan Batubara, Agung Sedayu Group, Adaro Group, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

"Kami sudah mungkin sekitar Rp400 miliar-Rp500 miliar itu dari CSR, dari pengusaha," ucap Ara.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) akan terlibat dalam program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu peran pengusaha, yakni membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Kadin mendukung pemerintah dengan empat program quick win. Empat program ini nantinya akan dibuatkan prototipe sebelum 17 Agustus 2025. Dalam mendukung tersebut, Kadin Indonesia telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Badan Gizi Nasional.

Anindya menyebut telah bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Menurut Anin, Dadan menyambut baik dan membuka peluang kepada pengusaha untuk terlibat.

"Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional hadir di Kadin. Kita berdiskusi, beliau ufah membuka lebar. Nah, teman-teman di sini silahkan. Titipan saya, administrasinya pasti rapi karena ini memakai APBN. Jadi, ini yang saya sampaikan," kata Anindya dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Salah satu peluang yang dapat terlibat dengan membangun SPPG 100 unit sebelum 17 Agustus. Anindya pun mendorong agar pengusaha yang terlibat nanti dapat melihat hambatan dan mengatasinya.

Menurut Anindya, pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu. Anindya menilai hal ini bukanlah jumlah yang kecil.

"Yang pertama MBG, makanan bergizi gratis. Nah, pemerintah telah menetapkan ada 11 ribu, mau menjadi 30 ribu dapur namanya SPPG sekarang. Jadi belajar saya, Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi. Nah, jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan. Tapi dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka," tambah Anindya.

Selain pembangunan SPPG, pengusaha juga dapat terlibat dengan memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG. Anindya menyebut pengusaha terbuka lebar untuk berpartisipasi dalam 8 komoditas pangan, kecuali jagung dan padi.

"Tapi yang menarik daripada MBG ini, bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi dan 3 hari lalu kita bertemu dengan Menteri Petanian, kita terbuka lebar untuk berpartisipasi di 8 komoditas yang dibutuhkan, di luar, jagung dan padi. Ada cabai, ada kacang mete, ada palm oil, lalu dan lain-lain. Dan ini juga tentunya ditambah dari ternak, ayam, dan juga perikanan. Jadi, teman-teman, mengapa kita fokus di MBG? Bukan seta merta hanya dapurnya, tapi turunan yang diciptakan," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutus pengembang ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (10/2/2025) mendatang.

Ajakan ini disampaikan Ara kepada Ketua Umum KADINAnindya Bakrie di kantor Kadin, Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Agenda yang akan dilaksanakan berupa pemaparan mana saja lahan idle (telantar) milik BUMN yang potensial.

Sehingga, anggota Kadin dapat melihat-lihat mana lahan yajg cocok dijadikan investasi Program 3 Juta Rumah.

“Tadi barusan saya telepon Pak Erick (Menteri BUMN), saya minta nanti hari Senin jam 3, pak Anin utus pengusaha di bidang perumahan karena saya minta BUMN membuka diri kepada dunia usaha,” ungkap Ara.

“Ya, akan dipaparkan aset-aset BUMN dimana, kemudian teman-teman yang mau berminat ya saya akan undang juga, pasti dari Kadin dan juga dari asosiasi seperti Apersi, Himpera, dan REI,” lanjutnya.

Dalam membuat kebijakan, Ara memikirkan tiga hal yakni, bermanfaat untuk negara, rakyat, maupun dunia usaha.

Sebelum di bidang pemerintahan, Ara yang notabene sebagai pengusaha memikirkan apa yang baik untuk usahanya.

“Saya sekarang enggak bisa begitu sebagai pemerintah, saya berpikir apa yang baik bagi rakyat dan negara. Perubahan transformasi dari pengusaha menjadi pemerintah, Pak Prabowo menjadi menteri yang harus mengeluarkan kebijakan yang pro-rakyat,” tandas Ara.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Menara Kadin, Kamis (6/2/2025). Pada kesempatan itu, Kadin menyatakan dukungan penuh pada program 3 juta rumah.

Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo Subianto merupakan inisiatif yang baik yang akan sangat membantu bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Inilah kesempatan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan rumah. Tadi disampaikan insentifnya luar biasa, PPN dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB, sekarang PBG juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Ini contoh bahwa sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," katanya, Kamis (6/2/2025).

Anindya juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri PKP yang meski anggaran di kementeriannya telah dipangkas, namun tetap memiliki keyakinan bahwa program 3 juta rumah bisa dicapai dengan hasil yang maksimal.

Anindya menyebut, hal tersebut jelas tidak mudah mengingat target program mencapai hingga 3 juta rumah, dan ini juga bisa menjadi peluang tersendiri bagi Kadin untuk bisa ikut serta bekerja secara optimal dalam memajukan perekonomian nasional.

"Tentu tidak mudah, angkanya sangat besar, 3 juta. Tapi di sinilah Kadin sebagai kamar dagang dan industri harus memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas, tentu dengan memikirkan negara tetapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar tapi pengusaha pemula, pengusaha menengah," ujar Anindya.

"Dan inilah yang menyebabkan kita sangat menarik dan Pak Menteri ini akan menjadi salah satu program bagaimana bisa men-support program kementerian Bapak dan Pak Prabowo," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)