Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan kawasan Lembur Katumbiri yang berada di Jalan Siliwangi, RT 03 RW 12 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pemukiman dengan rumah berwarna-warni ini berdiri di lereng Sungai Cikapundung.

Di balik keindahan permukiman yang berwarna-warni, Aktivis Lingkungan Sungai Cikapundung Aqil Syahbana meminta kepada Pemkot Bandung tak hanya membenahi permukiman warga, melainkan juga harus membenahi aliran Sungai Cikapundung.

"Karena dengan reaktivasi kampung Pelangi rebranding jadi Lembur Katumbiri di satu sisi jadi daya tarik yang terkini, ditambah dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi warga sekitar terutama warga Tjibarani dan Lembur Katumbiri itu," kata Mang Aqil sapaan karib Aqil Syahbana kepada detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Ketika berbicara ekonomi yang mengorbankan lingkungan, Mang Aqil menyebut, itu kurang etis dan jika diibaratkan masih jauh panggang dari api ketika lingkungan itu harus dicapai, sementara sisi lain dengan mengaktivasi Lembur Katumbiri yang didandani dengan beragam warna cat, ada yang luput dari perhatian pemerintah Kota Bandung, secara tidak langsung abai terhadap Sungai Cikapundung.

"Kenapa? Seolah-olah melegitimasi warga bantaran untuk buang air ke sungai, karena mayoritas warga di sepanjang bantaran baik Kampung Pelangi atau kampung Tjibarani masih banyak buang air sembarangan, meskipun tidak jongkok langsung di pinggir sungai atau di atas batu seperti zaman dulu, ini pembiaran ketika pemerintah mendahulukan kosmetik, sisi estetika, sementara sisi etik masih kurang," ungkapnya.

Penanganan dan memulaikan sungai dari pemerintah masih kurang. Menurutnya, infrastruktur itu harus didahulukan di samping daya tarik dan di satu sisi lain menurutnya wisata kampung kota cenderung menjadi ajang bagi pengunjung baik kelas menengah dan atas untuk mempertontonkan kekumuhan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah kota karena abai dengan perencanaaan dan tata ruang, karena menrutu regulasi bantaran harus terbebas dari pembangunan.

"Bagimana juga mitigasi bencana, amit-amit misalnya terjadiu bencana karena gempa atai kebakaran sejauh mana ketahanan masyarakat di Lembur Katumbiri dan itu harus dipikirkan pemerintah wisata yang mempertontonkan permukiman yang padat dan tidak sesuai etika lingkungan akan menambah beban yang panjang dan PR yang berat di masa mendatang," jelasnya.

"Kami melihat mempertontonkan kemiskinan meskipun didandani, melanggar hak asasi manusia," tambahnya.

Harus Dibangun Septic Tank Komunal

Pihaknya berharap dalam program pembangunan baik jangka pendek dan panjang harus berkesinambungan dengan pemerintah sebelumnya dan pemerintah yang akan datang.

"Kami berharap pemerintah tidak hanya sekedar mendahulukan hal estetis tapi harus mengedepankan hal yang lebih subtansial dan krusial. Fasilitas yang mendukung agar sungai ini dimuliakan antara lain pembangunan septic tank komunal," ujarnya.

Anak-anak melihat dari jendela rumahnya yang telah diwarnai usai peresmian Lembur Katumbiri di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Pemerintah Kota Bandung meresmikan Kawasan yang dulu bernama Kampung Pelangi 200 menjadi Lembur Katumbiri dengan memberi warna sebanyak 347 rumah sebagai kawasan wisata yang rapi, inklusif, dan bernilai edukatif berbasis kearifan lokal dan kemasyarakatan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI

Tak hanya warga Lembur Katumbiri dan Tjibarani, seluruh permukiman yang ada di sepanjang aliran Sungai Cikapundung harus disedikan septic tank komunal.

"Tidak bisa dibenarkan mengokupansi bantaran sungai, apalagi dengan kontur yang sangat curam, ketika sudah terlanjur padat seperti ini pembangunan septic tank akan sangat menyulitkan. daripada meluas setiap bantaran ikut-ikutan untuk membangun rumah semacam di Kampung Pelangi, sebelum jauh lebih panjang dan berat lagi harapan pemerintah harus memonitor bagaimana masyarakat berkontribusi terhadap kerusakan Sungai Cikapundung," jelasnya.

Sumber Air Tercemar

Mang Aqil juga menuturkan jika sumber air yang ada di aliran Sungai Cikapundung kondisinya mengkhawatrirkan dan sudah tercemar.

"Dan juga sumber mata air di kawasan bantaran Sungai Cikapundung di segmen tengah di wilayah perkotaan sudah banyak yang tercemar oleh limbah sungai itu sendiri, seperti terjadi di kawasan sekitar aliran Cikapundung Kolot, sekitar Kiaracondong dan Gumuruh, warga masyarakat di sana mengeluhkan air sumurnya itu sudah berwarna dan juga sudah tidak berkualitas, artinya sudah berpolutan, itu terjadi sejak lama dan meluas," terangnya.

"Pemerintah harus menertibkan ketika sudah mengokupansi bantaran sungai, kemudian diperhatikan juga bahwa ada faktor resiko yang berat ketika masyarakat harus menghuni di lereng yang curam, itu langkah yang harus dipikirkan dulu oleh pemerintah, langkah itu dulu perlu diprioritaskan, karena dari regulasi sudah lengkap tinggal tindaklanjut saja," tambahnya.

Wisata Bisa Datangkan Sampah Baru

Menurutnya, pariwisata juga menyumbang kontribusi cukup besar untuk kerusakan lingkungan, apalagi over tourism, ketika viral, pengunjung datang karena viral kemudian datang sementara pengunjung tidak paham prinsip di mana bumi dipijak langit dijunjung.

"Mereka datang bisa jadi meninggalkan sampah, jadi yang terdampak warga sekitar yang dipaksa atau terpaksa dititipkan sampah yang dibawa mereka, sementara persoalan sampah di tempat tersebut kewalahan dan belum terselesaikan," paparnya.

Hadirnya pariwisata ada dampak menggeser sampah di pusat kota masuk ke kampung dan itu jadi tugas yang tidak kalah pelik ketika persoalan sampah di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap dan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong penanganan sampahnya masih belum optimal.

"Kami menyarankan Pemerintah Kota dan SKPD nya, terutama DLH dan Dinas Pariwsiata agar pengunjung yang mengunjungi kawasan ini itu diimbau dan diwajibkan untuk membawa keluar sampahnya masing-masing," pungkasnya.

Kami usulkan itu dimanfaatkan untuk hunian vertikal. Mudah-mudahan dikabulkan supaya kebutuhan rumah warga bisa terjawab

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, menyediakan lahan seluas 1,5 hektare (ha) di kawasan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggisuntuk Program Nasional Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah pusat.

Wali Kota Depok Supian Suri di Depok, Jumat, menyampaikan bahwa pihaknya sudah turun langsung meninjau lokasi dan menginventarisasi aset pemerintah di wilayah tersebut.

"Kemarin saya juga sudah melihat ke sana, menginventarisasi aset yang memang menjadi aset Kota Depok, aset pemerintah termasuk juga aset Setneg," ujarnya.

Ia menjelaskan Pemkot Depok akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan kebijakan lanjutan.

"Kami usulkan supaya lahan itu dimanfaatkan untuk hunian vertikal. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan, supaya kebutuhan rumah warga bisa terjawab," katanya.

Supian menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni di lokasi tersebut akan membuka jalan bagi penataan administratif, termasuk pemberian identitas kependudukan yang selama ini masih menjadi kendala bagi sebagian warga di sana.

"Kalau rumah sudah tersedia dan mereka sudah tinggal di situ, identitas kependudukan bisa kita berikan. Karena sudah ada kepastian terhadap tempat tinggal," jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa upaya ini memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat, namun pihaknya siap bekerja sama lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat.

"Ini juga akan kami sampaikan dan koordinasikan dengan pemerintah provinsi, mudah-mudahan jadi salah satu lokasi dari program 3 juta rumah itu, dan warga bisa dapat kepastian hukum serta tempat tinggal yang layak," jelasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menjawab kegelisahan warga terkait hak atas tempat tinggal, khususnya di kawasan yang selama ini rawan konflik kepemilikan lahan.

Sebelumnya diketahui ribuan warga yang tinggal di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, belum tercatat secara resmi sebagai penduduk Kota Depok.

Secara geografis, Kampung Baru memang berada dalam wilayah administratif Kota Depok. Namun, karena lokasinya sangat dekat dengan perbatasan Jakarta, Pondok Ranggon dan Bekasi, sering terjadi kerancuan batas wilayah.

Dua akar masalah yang saling terkait terus membayangi wilayah tersebut, yaitu persoalan status tanah dan administrasi kependudukan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya melalui program perumahan yang tepat sasaran.

"Tugas dari Kemensos (Kementerian Sosial) adalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Hal itu dia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah di Jakarta beberapa waktu lalu. Rapat yang digelar di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi soal data perumahan.

Agus Jabo menjelaskan Kemensos pada dasarnya bukan kementerian teknis pembangunan, melainkan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat, membuat Kemensos turut terlibat dalam program renovasi rumah dan sanitasi.

Dia menambahkan sejak beberapa tahun terakhir Kemensos telah memiliki program Rumah Layak Huni, meski kuotanya sangat terbatas.

"Jadi kita kemarin-kemarin ini punya program untuk membangun rumah layak huni, basisnya adalah rehabilitasi, tahun 2025 kuotanya 1.500. Padahal kebutuhan lebih banyak lagi," kata dia.

Dalam skema yang sedang berjalan, pihaknya berfokus pada pembangunan atau revitalisasi rumah di kawasan miskin. Agus Jabo menyebut banyak warga miskin yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

"Ini yang menjadi program pertama kita, yaitu melakukan pembangunan ataupun revitalisasi terhadap sanitasi-sanitasi yang belum beres di masyarakat miskin," katanya.

Ia mencontohkan salah satu model lain yang sedang dikerjakan, yakni pembangunan Kampung Nelayan Sejahtera di Indramayu. Di lokasi tersebut, Kemensos bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Baznas serta instansi terkait menyediakan lahan serta membiayai pembangunan rumah bagi warga yang kerap terdampak banjir rob.

Adapun saat ini progres pembangunannya telah mencapai 95 persen. Terdapat 93 unit rumah yang dibangun di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur. Kemensos menargetkan seluruh rangkaian program selesai maksimal pada 1 Juni 2025, dengan total anggaran yang telah dikucurkan mencapai Rp 9,3 miliar.

Agus Jabo mengusulkan agar sinergi serupa dilakukan di banyak titik rawan lainnya, terutama kampung-kampung nelayan di sepanjang garis pantai yang rentan terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan KemenPKP dalam pembangunan rumah tidak layak huni dan rumah bagi nelayan. Namun ia juga menyoroti bahwa peran Kemensos dalam pembangunan perumahan sebagai pendukung.

"Karena orang tahu urusan orang miskin ke Kemensos, akhirnya lari ke Kemensos semua, maka perlu urusan perumahan ini dibagi-bagi," ujarnya.

Dia pun mendorong adanya rapat koordinasi ini menjadi sarana untuk memperkuat sinergi program-program antar kementerian. Ia berharap rumah layak huni menjadi salah satu pilar utama dalam strategi pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menambahkan perbedaan data kerap menjadi penghambat realisasi program.

"Kami mendapatkan beberapa banyak data yang berubah-ubah dan kita harus memutuskan data yang sebenarnya itu seperti apa. Sehingga nanti begitu melihat data yang sama, kita bisa menciptakan program yang sama," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Hujan deras mengguyur sejumlah perumahan di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, Banten. Imbasnya terjadi genangan air di beberapa titik pada malam ini.

Seperti yang dilaporkan Bhabinkamtimbas Polsek Pondok Aren Aiptu M Soleh terkait situasi banjir di Perumahan Maharta RW 09-10, dan 11, Kavling Pondok Kacang Permai, Pondok Aren, Tangsel. Dia menyebut genangan air di titik ini setinggi 60 cm hingga 70 cm.

"Melaporkan situasi di Komplek Maharta, terjadi genangan air setinggi kurang lebih 60 hingga 70 cm yang mengakibatkan warga Perumahan Maharta tergenang," kata Soleh dalam sebuah video diunggah akun Instagram Polsek Pondok Aren, Minggu (6/4/2025).

Bhabinkamtibmas Polsek Cilegug, Aipda Suhaedi, juga tengah melakukan pemantauan titik banjir di Kampung Duren Sawit, Jl Kavling Brebes, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Suhaedi melaporkan ketinggian banjir di lokasi mencapai 50 cm.

Sementara itu, Bhabinkamtimbas Polsek Ciledug Aiptu Nawawi memantau titik banjir di Perumahan Mahkota Simprug, Ciledug, pada malam ini. Nawawi turun langsung ke lokasi banjir bersama Lurah Paninggilan Utara Bapak Agus Lesmana.

"Melaporkan dari Perumahan Mahkota Simprug, Kelurahan Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang. Kami berada di lokasi banjir di mana ketinggian air kurang lebih 20 cm," ucap Nawawi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seekor macan kumbang dilaporkan masuk ke dalam pemukiman warga di Kampung Sepang, Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten. Berdasarkan laporan itu, Tim balai konversi sumber daya alam (BKSDA) Wilayah III, Jabar-Banten melakukan evakuasi.

Kepala Report BKSDA III, Tuwuh Rahardianto Laban mengatakan salah satu spesies kucing besar itu dilaporkan masuk ke wilayah permukiman, pada (12/3/25) lalu. Ia mengatakan macan tersebut juga dilaporkan menerkam ternak warga.

"Kami mendapat laporan dari warga bahwa ada macan kumbang yang masuk ke perkampungan yaitu Kampung Sepang, Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, yang telah memakan hewan ternak warga yaitu anak kambing," kata Tuwuh saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (1/4/2025).

Tuwuh mengatakan Tim BKSDA kemudian memasang kandang jebak yang berisi unggas. Namun, macan kumbang tidak berhasil ditangkap.

"Kami memasang kandang jebak selama dua minggu, namun belum membuahkan hasil, meskipun kandang jebak dengan umpan ayam yang kami pasang menutup. Dan ayam yang kami pasang juga dimangsa, tapi macan belum bisa terperangkap dikarenakan kandang jebak kami kurang tinggi," ucapnya.

Tuwuh melanjutkan pada (26/3/25), Tim BKSDA bersama dengan Taman Safari Indonesia Bogor kembali memasang kandang jebak. Pada saat itu, menurutnya, macan kumbang jenis kelamin betina berumur sekitar 2 tahun, berhasil masuk perangkap.

"Kemudian malam itu juga, pukul 22.00 WIB, macan kumbang masuk kandang jebak dan terperangkap," lanjutnya.

Tuwuh menyatakan Cagar Alam Gunung Tukung Gede yang merupakan habitatnya itu tidak mengalami kerusakan. Ia menduga macan tersebut turun gunung karena untuk mencari wilayah teritori baru.

"Kalau kerusakan hutan atau habitat di sekitar lokasi atau kampung tidak ada kerusakan hutan. Ada kemungkinan macan keluar hutan untuk mencari wilayah teritori baru, apalagi macan kumbang yang kami evakuasi masih remaja dan masih dalam tahap belajar untuk berburu mencari mangsa," katanya.

Saat ini, kata Tuwuh macan sedang direhabilitasi di taman safari Indonesia (TSI). Dia mengatakan butuhkan waktu lama untuk kembali melepas liarkan.

"Masih direhabilitasi, perawatan dan cek kesehatan di laboratorium. Prosesnya masih panjang untuk dilepasliarkan, karena kalau dilepaskan langsung pasti akan menimbulkan masalah baru lagi," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) belum diterima oleh anak-anak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, khususnya di SDN 04 Babelan yang terdampak banjir.

Prabowo menghubungi Dadan dari teras salah satu rumah warga di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Bekasi, Sabtu (8/3), yang saat itu masih terendam banjir.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan, di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan. Ya, tetapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan,” kata Presiden kepada Kepala BGN.

Prabowo kemudian menyebut beberapa lokasi di Babelan rawan banjir, termasuk SDN 04 Babelan yang masih terendam air.

“Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi, harus dipikirkan nanti gimana,” sambung Presiden saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala BGN.

Kepala BGN kemudian menyampaikan rencananya kepada Presiden. Dadan menyebut dapur MBG untuk wilayah Babelan akan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga diharapkan tak kena banjir.

“Kami akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” kata Dadan kepada Presiden.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Presiden merespons rencana Kepala BGN.

Dadan kemudian melaporkan saat ini ada satu dapur MBG di Bekasi yang berhenti beroperasi karena terkena banjir. Walaupun demikian, ada dapur MBG lainnya yang tetap operasional. Di Kabupaten Bekasi, ada dua dapur umum yang dibangun untuk makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan BGN saat ini juga mempersiapkan dapur berkapasitas besar di salah satu kota di Jakarta yang diperuntukkan khusus untuk memasok makanan bergizi gratis manakala ada dapur-dapur di daerah tertentu yang bermasalah, misalnya karena terdampak banjir sebagaimana yang terjadi di Bekasi.

Banjir merendam beberapa daerah di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok sejak awal pekan ini, dan beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pun mengecek langsung kondisi korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Sabtu sore.

Presiden, mengenakan sepatu bot karet, berjalan menyusuri jalan-jalan yang masih terendam banjir di Tambun, menemui warga, dan menanyakan langsung kebutuhan serta keluhan mereka.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir di Tambun Inpres.

Dalam sela-sela kunjungannya itu, Presiden juga berbuka puasa bersama warga di teras rumah mereka sambil mendengarkan masalah warga di Babelan, dan mencatatnya di buku notes kecil.

Presiden kemudian menelepon beberapa pejabat, termasuk Kepala BGN, dan memberikan sejumlah instruksi kepada mereka untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Banjir kembali terjadi di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, hari ini. Air yang meluap dari Sungai Ciliwung merendam rumah warga.

Ketua RT 16/RW 07 Cililitan, Cici Marlina, mengatakan banjir di wilayahnya awalnya terjadi pada Senin (3/3/2025) pagi akibat pintu air yang jebol. Dia mengatakan air mulai surut sekitar pukul 21.00 WIB kemarin.

Namun, katanya, banjir kembali terjadi pagi ini, Selasa (4/3/2025). Menurutnya, banjir kali ini lebih deras dibanding kemarin.

"Jam 05.00 WIB-an masuk lagi ke rumah warga. Benar-benar kencang airnya, nggak ketampung, luber dari Kali Ciliwung," ujar Cici.

Banjir di Cililitan, Jakarta Timur (dok. Istimewa)

Kini, air masih menggenangi rumah-rumah warga di RW 07. Ketinggian air berbeda di setiap lokasi.

"Ada yang sampai 180 cm," ujarnya.

Banjir di Cililitan, Jakarta Timur (dok. Istimewa)

Banjir juga terlihat menggenangi jalanan di permukiman warga. Cici mengatakan saat ini pihak RW telah membuka posko di depan salah satu kampus swasta.

"Sekarang RW buka pengungsian di depan kampus STBA Pertiwi," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pemerintah rencananya akan menata kawasan pesisir di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebelum ditata, kawasan tersebut ditinjau terlebih dahulu oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan wilayah pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

Nantinya, masyarakat pesisir akan mulai dibiasakan untuk bisa tinggal di rumah susun (rusun) setelah wilayah tersebut ditata.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/2/2025).

Fahri mengungkapkan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.032 kepala keluarga. Hal itu menjadikannya pulau terpadat di dunia.

Ke depan, pihaknya bersama dengan Direktorat Jenderal Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan akan membangun kampung nelayan tematik.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," kata Wamen Fahri.

Video: Menteri PKP Minta Polisi Usut Pidana Penutupan Akses Jalan di PIK

Video: Menteri PKP Minta Polisi Usut Pidana Penutupan Akses Jalan di PIK

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KPKP) siap berkolaborasi menggali potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kerja sama ini tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Adapun kolaborasi antara dua kementerian ini terlihat melalui kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah ke sejumlah lokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rabu (19/2) kemarin.

Trenggono dan Fahri Hamzah meninjau lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Udang Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Keduanya berdialog dengan masyarakat nelayan dan meminta dukungan untuk merevitalisasi tambak udang seluas 800 hektare, yang kini masih menjadi tambak tradisional dan lahan belum terpakai. Dalam revitalisasi nanti, Kementerian PKP akan mendukung revitalisasi tambak udang melalui penataan rumah para nelayan tambak di lokasi PSN.

"Kami akan merevitalisasi tambak udang, harapannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta kesejahteraan rumah tangga perikanan. Nanti Pak Fahri yang akan menata pemukiman masyarakat nelayan tambak," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Selanjutnya, Trenggono dan Fahri berkunjung ke lokasi budidaya lobster modern yang dikelola pihak swasta dengan para tenaga ahli budidaya dari Vietnam.

"Saya optimis budidaya lobster di Sumbawa ini bisa memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, bisa memenuhi permintaan lobster di dalam dan luar negeri. Serta bisa meningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari budidaya lobster," ungkapnya.

Trenggono menyebut pihaknya akan membangun kampung nelayan Pulau Bungin menjadi modern. Kampung Nelayan Modern merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Adapun fasilitasnya yaitu sentra kuliner, indoor dan outdoor area, riverside area, rooftop area, bale nelayan, dan shelter pendaratan ikan. Selain juga dilengkapi bengkel kapal nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), fish store, pabrik es, dan lainnya.

"Kami akan bangun kampung bungin modern, abis nangkap langsung dijual disini, kami akan kirim tim untuk menindaklanjutinya. Pak Fahri juga akan menata pemukiman masyarakat nelayan yang merupakan terpadat di dunia ini," ungkapnya.

Tidak hanya melihat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan saja, Trenggono dan Fahri juga meninjau SMK Negeri 1 Alas yang memiliki jurusan Kelautan dan Perikanan.

Trenggono menyatakan siap mendukung rencana pengembangan pendidikan kelautan dan perikanan melalui pembangunan Politeknik. Apalagi dengan melihat mayoritas masyarakat pulau Sumbawa adalah masyarakat pesisir.

Sementara itu, Fahri menilai daerah Sumbawa memiliki potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar, baik sumber daya alam maupun manusianya. Kedatangannya bersama Trenggono, kata dia, bertujuan untuk menata potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kapasitas ekologi dan usaha. Sedangkan Kementerian PKP akan mengurusi pemukimannya.

"Kami datang ke sini karena pak Presiden Prabowo prihatin, yaitu protein dari nelayan tapi pemukiman tidak layak. Dengan sinergi ini, kami yakin bukan hanya mampu menjaga ketahanan pangan, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," jelasnya.

Video: Ini Bentuk Pagar Misterius di Laut Tangerang yang Kini Disegel KKP

Video: Ini Bentuk Pagar Misterius di Laut Tangerang yang Kini Disegel KKP

Buaya berukuran 3,8 meter ditangkap saat masuk permukiman warga di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Buaya tersebut kini diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulsel.

Pantauan detikSulsel di kantor BKSDA Sulsel, Kamis (13/2/2025) pukul 12.37 Wita, buaya berada dalam bak mobil. Buaya itu baru saja tiba setelah proses penyerahan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Makassar.

Tubuh hewan reptil itu diikat dan talinya dikaitkan ke teralis besi pada kendaraan tersebut. Kondisi itu membuat buaya sulit bergerak.

Terlihat kepala buaya tersebut ditutup dengan sepotong kain. Buaya itu tampak diam di dalam mobil.

"Ini 3,8 meter panjangnya, panjang badannya 130 cm," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa BKSDA Sulsel, Tamsil kepada detikSulsel.

Tamsil mengatakan buaya tersebut akan dibawa ke Gowa. BKSDA mengaku punya tempat penangkaran khusus di wilayah tersebut.

"Di Gowa itu salah satu mitra BKSDA, lembaga konservasi yang ada di Kabupaten Gowa kita titip sementara di sana," tuturnya.

Dia mengaku buaya yang dievakuasi tidak serta merta dilepasliarkan. Hal ini termasuk upaya memberikan perlindungan kepada buaya yang termasuk hewan dilindungi.

"Jadi semua buaya yang namanya evakuasi kita menyelamatkan buaya ini dan tidak dilepas di alam," tambah Tamsil.

Sebelumnya diberitakan, buaya itu muncul saat banjir merendam permukiman warga di Kampung Kajang, Lorong 1, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala Rabu (12/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Buaya itu awalnya terlihat oleh pengemudi ojek online (ojol) yang hendak mengantar paket di lokasi.

"Itu buaya awalnya dilihat oleh ojol yang mau masuk antar paket di lorong, dia kaget teriak ada buaya. Jadi tidak jadi masuk, dia putar motornya," ujar warga setempat, Muhammad Arfah.

Buaya itu pun ramai-ramai ditangkap oleh warga. Setelah itu diserahkan ke Damkarmat Makassar sebelum akhirnya diamankan BKSDA Sulsel.

"Baru kali ini ada masuk buaya sampai di sini, kayaknya dari sungai di belakang lewat sawah baru sampai di sini," imbuhnya.

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Selatan (Sulsel) menduga buaya berukuran 3,8 meter yang muncul saat banjir merendam permukiman warga di Makassar diduga karena habitatnya terganggu. Kondisi ini juga dipicu karena tingginya debit air di sungai.

"Ini faktor banjir, kemudian habitatnya yang terganggu," kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Gowa BKSDA Sulsel, Tamsil kepada detikSulsel, Kamis (13/2/2025).

Tamsil mengatakan sejumlah titik di Kecamatan Manggala, termasuk di Kelurahan Antang, memang rawan kemunculan buaya. Sungai yang berada di lokasi menjadi habitat buaya.

"Ya, untuk sementara ini yang ada laporannya itu di Antang, sungai Antang," ucapnya.

Buaya juga sempat dilaporkan muncul di rawa belakang Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang termasuk di sungai wilayah Tamangapa. Pihaknya sempat berupaya melakukan evakuasi beberapa hari lalu namun gagal.

"Jadi itukan kita sudah melakukan upaya evakuasi kemarin dengan memasang kandang perangkap namun belum berhasil (buaya) masuk di dalam kandang," sebutnya.

Pihaknya mengimbau warga Makassar untuk berhati-hati. Tamsil meminta warga tidak beraktivitas di lokasi yang menjadi tempat kemunculan buaya.

"Yah untuk warga yang di sekitar kelurahan Tamangapa yang dekat dengan pembuangan sampah TPA Antang harap berhati-hati beraktivitas di sungai, karena di situ masih ada buaya di situ," imbuh Tamsil.

Sebelumnya diberitakan, buaya berukuran 3,8 meter ditangkap warga usai muncul saat banjir merendam permukiman warga di Kampung Kajang, Lorong 1, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala Rabu (12/2) sekitar pukul 23.00 Wita. Buaya itu kemudian diamankan Damkarmat Makassar sebelum akhirnya diserahkan ke BKSDA Sulsel.

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Video: Heboh Pemobil di Makassar Serang Petugas SPBU gegara Masalah Antrean

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sejarah baru kebijakan membentuk generasi unggul dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

"Melalui pelaksanaan MBG Presiden Prabowo membuktikan komitmen program unggulannya dalam kampanye, sekaligus membuka jalan lebar-lebar munculnya pemuda-pemudi generasi emas jelang tahun 2045," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025)

Doktor Ilmu Politik FISIP UI ini menjelaskan, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul harus diawali dengan memberikan makanan bernutrisi secara dini dan teratur bagi anak-anak Indonesia.

"Presiden Prabowo mampu mewujudkan mimpi besar membangun SDM Indonesia yang unggul melalui pelaksanaan program MBG. Sebuah terobosan program yang fokus pada mempersiapkan generasi masa depan," lanjutnya.

Eddy menyampaikan, sebagai Pimpinan MPR RI ia mendukung penuh pelaksanaan MBG dan akan turun langsung untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program ini.

"Saya tentu mendukung penuh dan memastikan agar Program MBG yang diluncurkan berhasil dan kelak menjangkau seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ungkapnya.

Sebagai Pimpinan MPR RI, Eddy juga menghimbau agar jangan ada yang berani 'cawe-cawe' dengan mengurangi hak ataupun mutu MBG demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

"MBG ini adalah hak anak-anak kita. Jika ada yang tega memangkas anggaran atau kualitas makanan yang disajikan demi keuntungan dirinya, sudah layak dihukum secara tegas dan konsekwen," ungkapnya.

"Sebagai Anggota DPR RI, saya juga akan memastikan kelancaran program MBG di Dapil Jawa Barat III (Kota Bogor dan Cianjur) untuk memastikan siswa mendapatkan haknya sesuai dengan porsi dan kualitas yang ditetapkan Badan Gizi Nasional," tutup Eddy.

Lihat juga Video 'Mendikdasmen soal Makan Bergizi Gratis: Bagian dari Pendidikan Karakter':

[Gambas:Video 20detik]