Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji segera menerbitkan aturan gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi.

Awalnya, Ara berniat menerbitkan keputusan menteri (kepmen) terkait MBR pada 21 April 2025 alias hari ini. Waktu tersebut bertepatan dengan Hari Kartini, tetapi batal terlaksana.

"Mudah-mudahan ya minggu ini kita akan mengeluarkan aturan soal MBR di Kementerian Hukum dan juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS)," janjinya usai Halalbihalal dengan DPP Real Estat Indonesia (REI) di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4).

Ia menegaskan pemerintah akan menaikkan batas maksimal gaji masyarakat miskin. Ara menekankan tujuannya memperluas syarat penghasilan ini agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga menyinggung soal inflasi yang terjadi beberapa tahun ini sebagai salah satu pertimbangan merelaksasi kelompok MBR. Begitu pula dengan masalah daya beli yang dialami warga Indonesia.

Sang menteri juga meminta bantuan untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat. Ara menegaskan menaikkan syarat gaji yang dimaksud adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal.

"Contoh nih ya, kemarin kan (MBR yang berhak atas rumah subsidi) penghasilan Rp0 sampai Rp7 juta. Nanti Rp0 sampai misalnya Rp12 juta, Rp13 juta, atau Rp14 juta ya, begitu," tuturnya.

"Jadi, makin luas. Jangan salah ngerti, makanya dibantu yang kurang mengerti karena tidak mengerti substansi," pinta Ara.

Di lain sisi, Menteri Ara mengakui bahwa kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah hampir habis. Ini karena Kementerian PKP telah membagi-bagikan alokasinya untuk sejumlah kategori, misalnya petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, sampai wartawan.

Walau begitu, ia menegaskan Kementerian PKP mengantongi dukungan dari stakeholder terkait. Ara memberi sinyal akan ada tambahan kuota FLPP pada Juni 2025 mendatang, meski tak dirinci berapa.

"Mohon doanya ya (tambahan kuota FLPP), namanya juga usaha kan. Supaya waktunya kan jangan sampai terlambat. Tentu dengan pengalokasian ini (rumah subsidi dibagi per kategori) kan pertama kali terjadi. Dengan begini ada kepastian buat pengembang, konsumen, bank, kan jadi terarah," tandasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku menerima surat dari para pemimpin dunia yang ingin mempelajari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Prabowo, keinginan para pemimpin dunia mempelajari program MBG adalah prestasi yang luar biasa bagi pemerintahannya.

"Apa pun yang terjadi, ini suatu prestasi yang luar biasa. Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita," kata Presiden Prabowo ketika memberi arahan kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3), seperti dilansir Antara.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra ini menerangkan bahwa banyak tujuan kunjungan dari pemimpin dunia ke Indonesia salah satunya untuk mengetahui lebih dalam mengenai program Makan Bergizi Gratis.

Prabowo menyebut meski Indonesia tergolong sebagai negara pemula dalam menerapkan pelaksanaan program MBG ke seluruh negeri, tapi para pemimpin dunia menilai bahwa Indonesia salah satu negara paling serius dalam menerapkan program itu ke seluruh provinsi.

"Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius. Dan paling besar usaha kita menangani ini," ujar Prabowo.

Dia menyatakan bahwa dalam tiga bulan setelah diluncurkan pada awal 2025, MBG telah menjangkau 38 provinsi di tanah air dengan 3 juta penerima manfaat.

Namun di sisi lain, Prabowo mengaku terusik hatinya setelah tahu cerita dari para orang tua yang anaknya belum merasakan MBG.

"Hanya masalahnya kalau saya datang ke suatu desa atau suatu tempat, orang tuanya yang nanya, 'Pak kami disini belum terima makan bergizi'. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah (terima MBG), dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa," tuturnya.

Prabowo pun meminta Kepala BGN dan jajaran untuk mencari inovasi agar jangkauan MBG dapat lebih cepat, mengingat masyarakat sangat membutuhkan dan mengharapkan menjadi penerima manfaat program itu.

"Saya minta ya Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Karena kasian, rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan," kata Prabowo.