REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan kronologi kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi Kota Bogor. Insiden ini kemudian ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat setelah lonjakan jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan.

Dadan menjelaskan dipilihnya kantin Sekolah Bosowa Bina Insani dipilih sebagai lokasi proyek percontohan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena memiliki fasilitas kantin yang dinilai memadai. Ia mengatakan sejak 6 SPPG tersebut berjalan tidak terjadi masalah.

"itu sudah berlangsung sejak 6 Januari. Jadi sudah mulai dari awal ini menjadi proyek percontohan dan sejauh ini kan baik-baik saja," ujarnya, Selasa (14/5/2025).

Ia menyebutkan, SPPG di sekolah tersebut bertujuan menunjukkan bahwa program makan bergizi bisa dijalankan dengan baik melalui kantin sekolah, dengan sistem distribusi in-house yang efisien. Namun, insiden yang terjadi pada pekan lalu menjadi perhatian serius.

"Sampai akhirnya terjadi pada hari Selasa kemarin," katanya.

Dadan menjelaskan, kasus keracunan di Bogor memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain. "Yang di Bogor ini agak slow reaksi, jadi reaksi lambat. Jadi makannya hari Selasa, reaksinya baru diketahui hari Rabu. Dan peningkatan yang mengeluhnya justru terjadi di hari Kamis dan Jumat," katanya.

Akibat lambatnya reaksi, pelayanan SPPG sempat masih berlangsung pada Rabu dan Kamis. Namun, setelah Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan penelusuran dan mencatat peningkatan signifikan jumlah siswa yang terdampak, status KLB akhirnya ditetapkan.

Penetapan status KLB, menurut Dadan penting untuk memastikan seluruh siswa yang terdampak bisa mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

"Nah ini penting sekali penetapan KLB ini agar pemerintah daerah bisa menangani seluruh penerima manfaat yang berobat. Itu penetapan KLB untuk seperti itu," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengeklaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai 99,99 persen.

Klaim keberhasilan tersebut disampaikannya dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

Dalam rapat tersebut, ia juga menyinggung kasus keracunan MBG yang terjadi hanya sekitar 0,005 persen atau sekitar 200 siswa.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Kendati mengeklaim keberhasilan MBG, ia tetap menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah.

Ia menargetkan tidak boleh lagi ada kasus keracunan MBG atau zero accident ke depannya. Target tersebut juga sejalan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," ujar Prabowo.

223 Siswa di Bogor Keracunan MBG

Seminggu setelah pernyataan Prabowo targetnya tersebut, sebanyak 223 siswa di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi korban keracunan MBG.

Bahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) mengingat jumlah korban yang ada.

Berdasarkan hasil uji sampel Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor, menunjukkan adanya kandungan bakteri E.coli dan bakteri Salmonella di paket menu MBG yang disediakan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bosowa Bina insani.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, kedua bakteri itu ditemukan di dua jenis makanan yaitu ceplok telur yang dicampur bumbu barbeque serta tumis tahu dan tauge.

Teguran Keras ke SPPG

Menanggapi kasus keracunan di Bogor, BGN akan memberi teguran keras kepada SPPG jika ditemukan kelalaian dalam kasus keracunan MBG yang menimpa 223 siswa di Bogor, Jawa Barat.

SPPG akan menerima teguran keras jika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa keracunan massal terjadi karena kualitas makanan.

"Jika terjadi seperti ini, kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan," ujar Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan dalam keterangan resmi, Selasa (10/5/2025).

"Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," sambungnya.

Setelah kasus keracunan MBG terulang, BGN akan memberikan pelatihan kepada SPPG agar kejadian serupa tak kembali terjadi.

BGN juga akan menyetop pasokan bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya yang menyebabkan keracunan.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal supplier-nya. Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan, kita setop supplier tersebut," ujar Tigor.

Saat ini, uji lab tengah terhadap makanan yang menjadi penyebab keracunan MBG terjadi di Bogor. BGN juga memastikan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan terkait masalah keracunan MBG.

Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya saat ini masih menyusun skema jaminan asuransi untuk kasus keracunan dan kecelakaan terkait program makan bergizi gratis (MBG).

Tigor menjelaskan BGN berencana menambah biaya operasional agar bisa dialokasikan untuk asuransi. Namun, pihaknya masih menghitung besaran biaya asuransi yang proporsional untuk setiap pelaksana program."Di dalam biaya operasional itu kan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik, air, gas," ujar Tigor di Jakarta Pusat, Sabtu (10/5)."Kami akan tambahkan porsi dari sana sekaligus juga untuk cover biaya asuransi. Nah, tentu kita harus hitung bersama-sama dengan perusahaan asuransi, sewajarnya berapa?" sambungnya.

Tigor mengaku pihaknya sudah dihubungi beberapa perusahaan asuransi yang tertarik untuk bermitra dalam program MBG. Mereka juga telah mengirim proposal, dan saat ini sedang ditinjau BGN.Setelah itu, BGN akan memutuskan perusahaan asuransi yang paling tepat dan besaran yang akan dialokasikan untuk jaminan tersebut. Asuransi itu pun akan disalurkan ke dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kami. Saat ini kami dalam proses review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat," ujarnya."Nanti begitu sudah selesai, kami sudah oke dengan ketentuannya, nanti akan diluncurkan ke dalam konteks perjanjian dengan seluruh SPPG," sambung Tigor.

Wacana penerapan perlindungan asuransi untuk MBG itu pertama kali diungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menjelaskan rencana itu setelah mendapati insiden keracunan makanan yang diduga terkait dengan distribusi MBG.Skema asuransi ini dirancang untuk melindungi baik penerima manfaat maupun para pelaksana program dari berbagai risiko yang mungkin terjadi di lapangan.Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan risiko seperti keracunan dan kecelakaan kerja tengah dibahas untuk dimasukkan dalam cakupan pertanggungan."Beberapa risiko yang mungkin bisa di-support oleh asuransi yaitu pertama risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil, menyusui," ujarnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jakarta, Jumat (9/5).

Badan Koordinasi Nasional Desa Indonesia (BKNDI), salah satu organisasi pengelola teknis program makan bergizi gratis (MBG) mengatakan bahwa kasus keracunan di sejumlah daerah di luar koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua BKNDI Isra A Sanaky bahkan menyebut bahwa kasus keracunan MBG merupakan hoaks. Dia menyebut kasus tersebut terjadi karena dilakukan secara swadaya tanpa koordinasi dengan BGN.

"Ya hoaks itu oknum yang di masyarakat bikin dapur, enggak koordinasi dengan MBG, tahu-tahu ngasih makan orang. Terus keracunan, yang disalahin pemerintah, padahal yang bersangkutan enggak pernah koordinasi dengan yang berwenang," kata Isra di Jakarta, Rabu (7/5).

Pernyataan itu disampaikan Isra di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sosialiasi program MBG di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Rakernas dihadiri para tenaga lapangan program MBG di bawah BKNDI.

Dia termasuk menyebut kasus keracunan MBG di Cianjur dan Sulawesi Tenggara baru-baru ini di luar sepengetahuan BGN.

"Kita udah trial di mana-mana, alhamdulillah enggak pernah [keracunan]. Kita sampai hari ini alhamdulilah lihat di media, kita BKNDI enggak pernah ada keracunan, karena sudah lima bulan kita sudah melakukan percontohan, enggak ada," katanya.

Menurut Isra, kasus keracunan MBG terjadi karena ketidakpahaman masyarakat terhadap program tersebut. Dia menegaskan kasus keracunan MBG merupakan ulah oknum.

"Itu personal bukan BGN," katanya.

Sejumlah kasus keracunan dari program MBG terjadi di beberapa daerah baru-baru ini. Sejumlah kasus keracunan massal siswa ini diduga terjadi karena makanan yang disediakan basi dan mengandung bakteri.

Di Cianjur, Jawa Barat, sekitar 21 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Cianjur mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap makanan MBG yang disediakan di sekolah pada Senin (21/4) lalu.

Kasus serupa terjadi di SD Negeri 33 Kasipute, Kabupaten Bombana. Puluhan siswa dilaporkan mengalami muntah-muntah setelah menyantap makanan MBG.

Kasus keracunan juga terjadi di SD Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kepala sekolah, Damiyati (56), dan dua siswanya mengalami gejala sakit perut dan diare setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Rabu, (24/4).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bandung, Jawa Barat telah diolah dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Bahkan ia menyebut, makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sana dimasak oleh chef dari restoran untuk memastikan mutunya.

"Chef-nya pun adalah chef restoran. Jadi, sebetulnya dari segi kualitas makanan, higienis sudah memenuhi syarat. Tapi, ada beberapa siswa yang terdampak," ujar Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (6/5/2025).

Dadan melanjutkan, BGN masih melakukan pendalaman terhadap kasus keracunan yang terjadi di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Namun ia menduga, keracunan MBG disebabkan oleh pengolahan makanan yang dilakukan terlalu awal.

"Yang (kasus) di Bandung, di Tasikmalaya, di PALI, yang baru terjadi, itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk di-delivery," kata Dadan.

Sementara terkait kasus di PALI, Sumatera Selatan, pengolahan masakannya juga tidak bermasalah. Meski Dadan mengakui, penyimpanan makanan dilakukan cukup lama.

"Di PALI, di mana ikan itu diterima hari Jumat, kemudian dimasukkan ke freezer, lalu pada saat memasak dikeluarkan, dan diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer dan kemudian diolah. Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi baru-baru ini di sejumlah daerah. Pertama adalah kasus keracunan di SMP Negeri 35 Bandung, pada 30 April 2025.

Kemudian, terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5/2025).

Terbaru, terjadi keracunan MBG terhadap ratusan siswa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, pada Senin (5/5/2025).

Berhasil 99,99 Persen

Kendati kasus keracunan marak terjadi, Presiden Prabowo Subianto mengeklaim program MBG berhasil 99,99 persen.

Klaim tersebut didasarkan pada jumlah kasus keracunan terhadap jumlah penerima MBG. Sebab, diketahui bahwa program ini menyasar sekitar 3 juta penerima, dan akan terus bertambah setiap tahun.

Adapun kasus keracunan MBG setidaknya sudah dialami oleh lebih 200 orang. Secara persentase, Prabowo mengeklaim kasus keracunan hanya sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya enggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Namun, Prabowo tetap menyoroti kasus keracunan MBG menyusul pesannya kepada seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak cepat puas.

Ia pun menargetkan, tidak boleh ada lagi keracunan MBG ke depannya.

Presiden Prabowo Subianto mengakui ada pelajar yang keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan penerima manfaat program MBG mencapai 3 juta.

"Hari ini memang ada yang keracunan, yang keracunan sampai saat ini dari 3 koma sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang (yang keracunan)," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo lalu menyebut ada 5 pelajar keracunan yang sampai menjalani rawat inap. Ia menyebut persentase kasus keracunan makanan dari program MBG sekitar 0,005 persen.

"Yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang, itu 200 dari 3 koma sekian juta kalau tidak salah adalah 0,005 persen. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," jelasnya.

Prabowo menilai program Makan Bergizi Gratis secara umum berjalan sukses. Prabowo mengingatkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk tidak cepat puas.

"Di mana ada usaha, usaha manusia di mana bidang kerjaan apapun, kalau 99,99 persen keberhasilannya, oke dong? Walaupun kita tidak boleh cepat puas, Pak Dadan, ya, kita harus lihat nanti Desember 2025," kata Prabowo.

"Tapi saya hargai karena Kepala BGN dan jajaran mengatakan, 'Pak, sasaran kita adalah zero penyimpangan, zero kesalahan'. Dan kita mengerti tidak gampang di dapur itu yang kerja 50 orang, satu dapur yang kerja 50 orang," lanjut Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kasus pelajar keracunan makanan dari program makan bergizi gratis (MBG) mulai bermunculan di berbagai daerah. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyarankan makan bergizi gratis disediakan oleh kantin sekolah.

"Salah satu pendekatan yang bisa dipertimbangkan adalah penguatan dan pemberdayaan kantin sekolah sebagai pusat penyedia makanan, sebagaimana yang dilakukan di negara-negara seperti Jepang. Dalam model ini, makanan disiapkan langsung oleh pihak sekolah dengan standar ketat dan pengawasan rutin," ujar Charles lewat pesan singkat, Minggu (4/5/2025).

Melalui pemberdayaan kantin sekolah, terangnya, warga bisa lebih mudah memastikan kualitas bahan makanan, kebersihan proses pengolahan, hingga pemenuhan standar gizi. Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat juga dapat dilibatkan secara aktif untuk melakukan pemantauan rutin terhadap operasional kantin, termasuk uji laboratorium dan audit sanitasi secara berkala.

"Jika makanan disiapkan langsung di kantin sekolah, maka pengawasan secara alami akan melibatkan orang tua murid sebagai pihak yang ikut melakukan kontrol. Dengan pola ini, keterlibatan orang tua bisa ditingkatkan, dan setiap kekurangan dalam penyediaan makanan, baik dari segi gizi maupun kebersihan, akan lebih cepat terdeteksi," imbuh Charles.

Dengan banyaknya kasus keracunan makanan dari makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional (BGN), terang Charles, tidak boleh lepas tangan. Charles menilai harus ada pertanggungjawaban moral dan administratif terhadap para korban dan keluarganya, termasuk transparansi hasil investigasi, pemulihan kesehatan para siswa, serta jaminan agar insiden serupa tidak terjadi kembali.

Bila di kemudian hari, ditemukan kelalaian atau kesalahan dalam proses pengadaan maupun distribusi, maka pihak-pihak terkait harus diberikan sanksi yang tegas."Kami juga mendorong agar pola-pola lama seperti kemitraan dengan yayasan atau pihak ketiga dalam penyediaan makanan sekolah segera ditinjau ulang atau bahkan dihapuskan, karena terbukti menimbulkan banyak persoalan di lapangan," ucap Charles.

Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengatakan Badan Gizi Nasional perlu memperkuat quality control. Terutama pada saat makanan disajikan kepada para siswa.

"Menurut saya memang perlu ada uji sampel dari makanan yang akan disajikan kepada siswa itu yaitu bagian dari protap quality control," jelas Zainul.

Zainul menilai kasus keracunan makan bergizi gratis bukan sepenuhnya salah Badan Gizi Nasional. "Kasus-kasus yang menimpa siswa penerima mampat MBG yang kasus keracunan ini saya kira itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dari pengelola dapur yang menjadi mitra dari BGN," lanjutnya.

Sebelumnya, kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

BGN pun sudah merespons terkait bermunculannya kasus-kasus keracunan ini. BGN akan memperketat prosedur distribusi makanan sebagai upaya evaluasi.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (3/5/2025).

Lalu yang kedua yakni pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) dan menargetkan zero accident atau tidak ada lagi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana usai rapat yang digelar di kediaman pribadi Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (3/5/2025).

"Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar Dadan lewat keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Adapun rapat pada akhir pekan ini menegaskan keseriusan Prabowo dalam mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) gunna memperluas cakupan program MBG.

Dadan mengungkapkan, Prabowo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting, mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Dalam pertemuan tersebut, Dadan juga melaporkan capaian hingga April 2025 dan rencana percepatan pembentukan satuan pelayanan baru.

"Pada intinya dua hari yang lalu Presiden telepon terkait dengan progres tentang makan bergizi. Kemudian kami sampaikan, dan beliau bertanya terkait dengan target-target yang ingin dicapai," ujar Dadan.

Ia menjelaskan, program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat. Selain itu, ia mengungkap adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada 5 dan 14 Mei 2025.

"Sehingga Insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani kurang lebih, lebih dari 4 juta penerima manfaat," ujar Dadan.

Sebelumnya, terdapat dua kasus terbaru terkait dugaan keracunan MBG yang terjadi di Jawa Barat. Pertama, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG.

Peristiwa keracunan MBG lainnya juga baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) bekerja lebih teliti dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo tak ingin kasus keracunan siswa usai santap hidangan MBG kembali terulang.

Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana usai mengikuti pengarahan dari Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Sabtu (3/5).

"Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar Dadan.

Dadan menyebut Prabowo juga mengingatkan bahwa MBG adalah program strategik untuk investasi SDM masa depan bangsa.

"Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," katanya.

Di sisi lain, Dadan menargetkan pada pertengahan bulan Mei 2025 penerima manfaat program MBG mencapai angka 4 juta siswa.

Ia optimis target itu dapat dicapai dengan adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 5 dan 14 Mei 2025.

"Sehingga Insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani kurang lebih, lebih dari 4 juta penerima manfaat," ujarnya.

Tak hanya itu, Dadan mengatakan BGN tengah mengejar target penerima manfaat MBG pada awal Juni 2025 kelak akan mencapai angka 6 juta siswa

"Kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta," tutur dia.

Sebelumnya, program MBG mendapat sorotan setelah kasus keracunan di sejumlah daerah. Sejumlah kasus keracunan massal siswa ini diduga terjadi karena makanan yang disediakan basi dan mengandung bakteri.

Gejala keracunan yang dialami para siswa hampir serupa, seperti pusing, mual, muntah, hingga buang air besar terus menerus. Mayoritas kasus keracunan terjadi di Jawa Barat dalam sepekan terakhir.

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal dugaan keracunan makanan yang dialami siswa di wilayah Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat. BGN menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut.

Salah satu kejadian terbaru dilaporkan terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, pada Kamis (1/5). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat menyelidiki penyebab insiden ini.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Dadan dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/5/2025).

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak termasuk satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu untuk memastikan seluruh proses penyediaan MBG memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Hal itu mulai dari pemilihan bahan hingga proses distribusi.

Michael Julius Tobing, Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, menyampaikan semua prosedur penanganan bahan pangan telah dilakukan secara teliti sebelum pengolahan.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ujarnya.

Hasil uji awal yang dilakukan tim ahli gizi SPPG menunjukkan bahwa makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke penerima manfaat. Dadan memastikan seluruh proses pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional.

Namun ia menyebut investigasi mendalam tetap diperlukan untuk memastikan titik kritis masalah.Sementara itu, laporan insiden serupa juga muncul dari wilayah SPPG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Menyikapi hal ini, BGN telah menerjunkan tim investigasi gabungan dan tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan, yang diperkirakan akan tersedia dalam 10 hari ke depan.

BGN juga memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.

Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan, khususnya pada:

1. Protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.
2. Pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan.
3. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.
4. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.
5. Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan Program MBG untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya.

Badan Gizi Nasional berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memastikan program MBG tetap menjadi solusi gizi yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Simak Video: 24 Siswa di Rajapolah Tasik Diduga Keracunan Usai Santap MBG

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat prosedur distribusi makanan menyusul bertambahnya kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan, insiden keracunan di dua wilayah tersebut menjadi refleksi penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas, pengawasan, dan ketelitian di setiap tahapan penyelenggaraan program MBG.

"Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan untuk menjamin keamanan pangan dalam program ini ke depannya," ujar Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

Dadan menyampaikan, setidaknya ada lima langkah pengetatan prosedur distribusi MBG yang akan segera dilakukan oleh BGN. Berikut lima langkah tersebut:

1. Protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah.
2. Pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan.
3. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.
4. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.
5. Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG.

Peristiwa ini terjadi di sekolah yang berlokasi di Jalan Dago Pojok, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Selain siswa, dua orang guru juga mengalami gejala serupa.

Peristiwa keracunan MBG juga baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

BGN memastikan bahwa siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis yang diperlukan di fasilitas kesehatan setempat.

Tim investigasi gabungan juga diturunkan dan saat ini BGN menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan serta bahan mentah yang digunakan.

Uji laboratorium penyebab keracunan MNG di sekolah tersebut diperkirakan akan keluar dalam waktu 10 hari ke depan.

Badan Gizi Nasional (BGN) bakal memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (3/5), melansir Antara.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Kasus keracunan MBG kembali terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Di Kota Bandung, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 mengalami gejala keracunan makanan setelah menyantap MBG pada Selasa (29/4).

Sedangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan penanganan terhadap 25 pelajar SD dan SMP diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan yang dibagikan dari sekolah.

Dadan meminta masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN. Informasi lebih lanjut dan perkembangan kasus akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi BGN.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.