Kembali gaduh laporan kasus keracunan massal makanan bergizi gratis (MBG). Teranyar terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya SDN 33 Kasipute pada Rabu, (23/4/2025).

Belasan murid dilaporkan setelah mencium aroma amis dari paket MBG yang berisi nasi, chicken karaage, tahu goreng, dan sayur sop. Kepala sekolah setempat, Santi Jamal, menyebut aroma tak sedap berasal dari ayam krispi yang sudah tidak layak konsumsi. Kepolisian mengonfirmasi ada 53 dari 1.026 paket makanan yang tidak segar.

Beberapa hari sebelumnya, kasus yang mirip terjadi di Cianjur. Pada Senin (21/4), keracunan massal terjadi pada 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur. Peristiwa itu menjadi bagian dari Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah, setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan dari acara hajatan warga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menekankan sudah ada evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah. Utamanya pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas sebagai distribusi dan pengawasan MBG.

Khusus terkait kasus Cianjur, dua perbaikan yang diminta BGN adalah pergantian food tray dari berbahan plastik, menjadi stainless steel. Kedua, alur proses yakni akses bahan baku yang berbeda dengan akses makanan setelah selesai dimasak, untuk dikirim.

"Seperti diketahui, MBG di SPPG Cianjur telah dilaksanakan mulai 15 Januari 2025 dan baru pertama kali terjadi. Jadi butuh penyegaran dan tambahan pelatihan," tandas Prof Dadan saat dihubungi detikcom Jumat (25/4/2025).

Sementara di Kabupaten Bombana, disebutnya berhasil dicegah di sekolah-sekolah lain.

"Sekolah lainnya aman, BGN akan melakukan pelatihan peningkatan kualitas makanan secara berkala," pungkasnya.

Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

Video: Kepala BGN Sentil PSSI Sulit Menang Karena Gizi Tak Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek keamanan pangan.

Kejadian tersebut, tidak hanya menimbulkan keprihatinan publik, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap penyediaan pangan yang aman dan berkualitas.

Kasus keracunan di Sukoharjo, Cianjur dan Majene, misalnya, mengindikasikan potensi kontaminasi bahan pangan, sebagai salah satu penyebab utama.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Seram Bagian Timur terkendala sumber daya manusia

Kejadian keracunan makanan tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga ketelurusan rantai pasok pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Epi Taufik, guru besar dari IPB University sekaligus anggota tim dewan pakar senior Badan Gizi Nasional, menekankan pentingnya sumber bahan pangan yang tersertifikasi.

“Contoh mudah misalnya, daging ayam yang digunakan dalam SPPG seharusnya berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang telah mengantongi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Epi dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Epi bilang, sertifikat NKV memberikan jaminan bahwa produk hewan, baik yang segar maupun olahan telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menggunakan cara produksi yang baik.

Dengan adanya sertifikat NKV pada produk hewan, ini dapat menjamin produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat.

Sebagai langkah korektif, diperlukan monitoring terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi bahan pangan dalam program MBG di seluruh dapur umum yang telah dan akan beroperasi.

Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan bahan makanan perlu dilakukan secara lebih ketat, dan penerapan sanksi tegas terhadap pengelola dapur yang melanggar.

"Keamanan pangan harus menjadi bagian kunci dari perencanaan dan pelaksanaan program, sejajar dengan pertimbangan nilai gizi,” tutur Epi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perlunya pengawasan menyeluruh.

“Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program harus memperkuat sistem pengawasan secara holistik, mulai dari pemasok, pemantauan penyedia katering hingga pengawasan terhadap tenaga pengolah makanan. Karena MBG merupakan program strategis nasional, maka pengawasan terhadap rantai pasok harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,” papar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kasus keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek keamanan pangan.

Kejadian tersebut, tidak hanya menimbulkan keprihatinan publik, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen terhadap penyediaan pangan yang aman dan berkualitas.

Kasus keracunan di Sukoharjo, Cianjur dan Majene, misalnya, mengindikasikan potensi kontaminasi bahan pangan, sebagai salah satu penyebab utama.

KOMPAS.COM/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUM Ilustrasi Makan Bergizi Gratis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Seram Bagian Timur terkendala sumber daya manusia

Kejadian keracunan makanan tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga ketelurusan rantai pasok pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Epi Taufik, guru besar dari IPB University sekaligus anggota tim dewan pakar senior Badan Gizi Nasional, menekankan pentingnya sumber bahan pangan yang tersertifikasi.

“Contoh mudah misalnya, daging ayam yang digunakan dalam SPPG seharusnya berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang telah mengantongi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Hal ini sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Epi dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Epi bilang, sertifikat NKV memberikan jaminan bahwa produk hewan, baik yang segar maupun olahan telah memenuhi persyaratan hygiene-sanitasi dan menggunakan cara produksi yang baik.

Dengan adanya sertifikat NKV pada produk hewan, ini dapat menjamin produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat.

Sebagai langkah korektif, diperlukan monitoring terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi bahan pangan dalam program MBG di seluruh dapur umum yang telah dan akan beroperasi.

Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan bahan makanan perlu dilakukan secara lebih ketat, dan penerapan sanksi tegas terhadap pengelola dapur yang melanggar.

"Keamanan pangan harus menjadi bagian kunci dari perencanaan dan pelaksanaan program, sejajar dengan pertimbangan nilai gizi,” tutur Epi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perlunya pengawasan menyeluruh.

“Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program harus memperkuat sistem pengawasan secara holistik, mulai dari pemasok, pemantauan penyedia katering hingga pengawasan terhadap tenaga pengolah makanan. Karena MBG merupakan program strategis nasional, maka pengawasan terhadap rantai pasok harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,” papar dia.

Nampak sejumlah makanan yang disediakan pada SMP Negeri 174 meliputi nasi, ayam goreng, tahu semur, sayur sawi, dan buah salak, dengan sekotak susu. Sementara pada SMAN 58 Jakarta, menu yang disajikan adalah nasi, ayam katsu, tahu, sayur buncis, dan buah pisang.

"Apabila tidak habis dimakan, makanan dapat dibungkus dan dibawa pulang," pesan Wapres Gibran, mengimbau untuk tidak memiliki kebiasaan gemar membuang makanan.

BACA JUGA:

Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama sisa makanan di sekolah sebaiknya diproses menjadi limbah yang bisa kembali dimanfaatkan. Ia meminta pemerintah agar berhati-hati untuk menyarankan membawa sisa makanan MBG.

Pasalnya, dalam beberapa kasus, kondisi sisa pangan yang dibawa pulang sudah tidak lagi higiene dan bahkan bisa memicu keracunan. Kebiasaan untuk tidak membawa sisa makanan juga diterapkan di beberapa negara, salah satunya Jepang.

"Kita biasa kalau makan di restoran dan tidak habis, maka kita akan minta dibungkus untuk dibawa pulang. Di beberapa restoran di Jepang berbeda hal nya. Di salah satu restoran di kota Otaru, daerah Hokaido yang penuh bersalju tinggi di bulan Februari ini maka besar-besar tertulis, mengizinkan makanan yang tidak habis untuk dibawa pulang. Ini untuk mencegah keracunan makanan," sorot Prof Tjandra, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (21/2/2025).

"Kita ingat bahwa pernah juga diberitakan kejadian pada jatah makan Jamaah Haji kita yang disimpan beberapa waktu dan waktu dimakan sudah agak basi dan menimbulkan sakit perut dan lain-lain."

Prof Tjandra berharap, program baik MBG bisa diberikan tepat sasaran secara berhati-hati dengan tetap memastikan keamanan pangan atau food security. Bila kasus keracunan pangan terjadi, pemberian MBG malah membahayakan siswa.

"Dari sekarang baik kalau kita berhati-hati, ingatkan bahwa makanan harus dihabiskan saja di tempat pembagiannya, jangan disimpan untuk dibawa pulang. Ingat, ini program makanan bergizi, perlu antisipasi agar jangan jadi masalah kemungkinan yang tidak diinginkan dan malam jadi kontra produktif," sambung dia.

"Harus dijaga ketat oleh pengelola Makan Bergizi Gratis, sesuai konsep from farm to plate, mulai dari penyediaan bahan pangannya sampai tersaji ke depan yang akan memakannya, dan bahkan juga pengelolaan limbahnya," pungkasnya.

BACA JUGA:

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Video: KPAI Harap Program Makan Gratis Bukan Cuma agar Siswa Kenyang, tapi...

Istana menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPOM bakal mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan ke anak-anak.

"Kami mulai dari rumah produksinya. Kami evaluasi produk yang dijadikan bahan makanan di (program) Makan Bergizi Gratis ini, mulai dari gizi dan sumbernya, termasuk pelatihan," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

"Lalu fase distribusinya kami akan terlibat. Kemudian, sampai mitigasi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa. Kemudian, bagaimana kalau terjadi," sambung Taruna dilansir dari detikHealth.

BPOM mendapatkan tugas itu setelah menerima kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Kamis (13/2/2025). Keduanya membahas terkait sinergi BPOM dan pemerintah dalam program MBG.

Hasan Nasbi berterima kasih kepada BPOM karena telah mengupayakan secara optimal dalam hal membantu menyukseskan program MBG.

"Kemarin ada beberapa kejadian di program makan bergizi gratis ini dan BPOM langsung turun tangan. Setelah itu, perbaikan-perbaikan langsung terjadi. Alhamdulillah sampai saat ini (MBG) lancar," terang Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menambahkan sinergi antar lembaga ini diperlukan agar bisa menyukseskan semua program pemerintah ke depan.

Artikel ini telah tayang di detikHealth. Baca selengkapnya di sini!

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum terlaksana di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara siswa di daerah lain telah menikmati program ini, Manggarai Barat masih fokus pada pelatihan keamanan pangan bagi penjamah pangan sebelum program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Barat menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan di Labuan Bajo, Kamis (13/2/2025). Pelatihan ini diperuntukkan bagi pengelola dapur MBG yang dikelola Yayasan Sejahtera Desaku. Hingga kini, Dinkes belum dapat memastikan kapan program MBG mulai diterapkan di daerah tersebut.

"Pelatihan ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan para penjamah makanan dalam menjaga kebersihan, keamanan, serta kualitas makanan yang disajikan kepada anak sekolah dan penerima manfaat MBG lainnya," kata Kepala Dinkes Manggarai Barat Adrianus Ojo, Kamis malam.

Adrianus menjelaskan, pelatihan ini merupakan hasil koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggarai Barat dan Dinas Kesehatan, menindaklanjuti arahan Kementerian Kesehatan. Selain memberikan pelatihan, Dinkes juga bertugas melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) serta pemeriksaan kualitas air di dapur penyedia MBG.

"Pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap makanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah atau sasaran lainnya telah melalui proses penanganan yang higienis dan sesuai standar kesehatan," jelas Adrianus.

Sebanyak 29 penjamah pangan dari Dapur Yayasan Sejahtera Desaku mengikuti pelatihan ini. Mereka mendapatkan materi tentang kebijakan keamanan pangan siap saji, cemaran pangan dan penyakit bawaan pangan, pemeliharaan lingkungan kerja, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, pembersihan dan sanitasi peralatan, higiene perorangan, serta tahapan proses produksi pangan siap saji.

"Hasilnya, semua peserta dinyatakan lulus sehingga layak untuk mendapatkan Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan," kata Adrianus.

Diharapkan, pelatihan ini memastikan pangan MBG yang diproduksi Dapur Yayasan Sejahtera Desaku aman dan memenuhi syarat kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 mengenai Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Kesehatan.

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Video: KPAI Soroti Pembagian Makan Gratis Ganggu Jam Belajar

Dalam praktiknya, BPOM RI akan ikut melakukan mitigasi kesehatan dan kebersihan makanan yang nantinya dibagikan. Taruna menuturkan keterlibatan BPOM RI akan dimulai sejak makanan tersebut diproduksi.

"Pertama kita tahu bahwa ada yang kita sebut dengan kesehatan dan kebersihan makanan. Oleh karena itu, pertama dalam hal mitigasi karena ada risiko terjadinya hal-hal yang kejadian luar biasa," kata Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Selain itu, Taruna menuturkan pihak BPOM nanti juga ikut memberikan pelatihan pada orang-orang yang terlibat dalam proses distribusi MBG ke masyarakat. Pengembangan laboratorium pemeriksaan juga akan dilakukan.

Menurut Taruna, apabila mitigasi dilakukan dengan baik, maka probabilitas untuk kejadian luar biasa terjadi bisa ditekan.

"Kita juga membantu seperti pemadam kebakaran, bisa secepatnya bertindak supaya tidak terjadi kejadian, bisa berbahaya pada tingkatan anak sakit bahkan kehilangan jiwa," sambungnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan keterlibatan BPOM RI sangat penting dalam mendukung kelancaran program MBG. Ia berharap kerjasama yang dilakukan bisa berjalan lancar sehingga masyarakat tetap sehat dan aman.

"Kita butuh segala pihak termasuk BPOM untuk bisa mitigasi, evaluasi, dari aspek higienis, keamanan pangan. Memitigasi apa yang akan terjadi di lapangan, sehingga keterlibatan BPOM ini penting. Kita masak setiap hari selama seminggu selama setahun," tandasnya.

Video: BPOM Segera Tanda Tangani MoU dengan BGN Dukung Program MBG

Video: BPOM Segera Tanda Tangani MoU dengan BGN Dukung Program MBG

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi adanya insiden keracunan yang melibatkan 40 orang akibat konsumsi ayam marinasi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan mengatakan, seluruh warga yang mengalami keracunan tersebut telah diobati dan kini dalam kondisi baik.

"40 orang makan ayam yang dimarinasi. Setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," kata Dadan, saat dihubungi, pada Kamis (16/1/2025).

Dadan mengindikasikan bahwa keracunan tersebut mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam teknis pengolahan menu.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertindak cepat dengan menarik menu ayam marinasi dan menggantinya dengan telur rebus untuk mencegah kejadian serupa pada penerima manfaat lainnya.

"Teknis pengolahan. Tapi menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus. Dan yang lain tidak mengalami seperti 40 orang," ujar dia.

Sebelumnya, insiden ini terjadi pada Senin (13/1/2025), ketika puluhan murid dan beberapa guru dari SDN 03 Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami diare yang diduga disebabkan oleh menu MBG.

Kepala Sekolah SDN 03 Nunukan Selatan, Hairuddin, mengatakan, pihak sekolah menduga penyebabnya adalah lauk yang sudah basi dalam menu ayam kecap yang disajikan.

"Kami menduga, menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu pengantaran siang. Karena memang ada lauk yang basi, ada juga yang masih bagus," ungkap Hairuddin.

Di sisi lain, puluhan siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, juga mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu MBG pada Kamis (16/1/2025).

Mereka diduga mengalami keracunan akibat program tersebut.

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi kejadian itu, meskipun para siswa tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujar dia.

Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis, agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya indikasi sayur basi di program makan bergizi gratis. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan laporan ini didapatkan dari balai besar POM yang ada di bawah koordinasinya.

"Ada sayur yang basi intinya begitu. Sayur yang basi kita cegah untuk tidak didistribusikan, itu contohnya," beber Taruna kepada awak media, Jumat (10/1/2025).

Taruna mengungkapkan laporan tersebut didapatkan dari balai besar POM yang ada di bawah koordinasinya. Setelah itu, laporan telah disampaikan ke satuan kerja untuk mencegah kejadian seperti itu terulang lagi.

Namun, Taruna tidak menyebutkan secara jelas lokasi atau tempat ditemukannya sayur basi dari program makan bergizi tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kepanikan.

"Dan tidak elok kalau saya menyampaikan tempatnya, kenapa? Karena kita tidak mau menimbulkan kepanikan," tutur dia.

"Tapi, artinya kami ingin menunjukkan bahwa BPOM sudah berperan di front terdepan untuk kesuksesan makan bergizi gratis ini," sambungnya.

Taruna menjelaskan bahwa BPOM memiliki tugas yang penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi yang belum lama dijalankan. Pihaknya bertugas mengecek kemungkinan terjadinya keracunan atau pemenuhan gizi yang tidak cukup.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh pemerintah akhirnya dimulai pada Senin (6/1/2025). Salah satu hal yang menjadi sorotan banyak pihak adalah apakah program ini benar-benar bisa menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak atau tidak.

Ahli gizi Dr dr Tan Shot Yen, MHum menuturkan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar menu dari program MBG berkualitas baik untuk masyarakat.

Faktor pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kuantitas makanan secara porsi dan kalori diatur dengan baik. Ia memberikan contoh jumlah makanan yang diberikan pada anak tentu berbeda dengan makanan yang diberikan pada ibu hamil.

Selain itu, menurutnya program MBG juga harus memerhatikan metode Hazard Analysis Critical and Control Point (HACCP) atau pengelolaan keamanan dari makanan. Ia menuturkan ada setidaknya lima poin dalam HACCP yang harus bisa dipenuhi agar makanan yang sampai pada penerima dalam kondisi baik dan berkualitas.

"Pertama saat bahan pangan itu dipilih. Jadi jangan sampai bahan pangan yang akan diolah adalah bahan pangan yang sudah busuk misalnya. Busuk itu berarti bukan cuma dagingnya, tapi bawang merahnya dah busuk, jahenya dah busuk nggak karuan," kata dr Tan dalam media briefing bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Rabu (8/1/2025).

Faktor selanjutnya adalah bagaimana bahan baku makanan itu dipilih dan disimpan, serta bagaimana racikan bumbu-bumbu itu dibuat. dr Tan menuturkan bahwa produsen makanan harus bisa menyediakan tempat penyimpanan berupa gudang atau lemari pendingin yang baik, sehingga keamanan mutu makanan dapat terjaga.

Setelah penyimpanan dan peracikan bumbu, dr Tan mengingatkan bagaimana proses makanan dibuat juga sangat penting.

"Selanjutnya adalah bagaimana ketika barang bahan pangan itu setelah diracik, kemudian dimasak. Bagaimana cara masaknya? Tentu pepes, dibikin woku, diarsik, dibakar dengan bungkusan daun, dibikin sop bikin kuah itu tentu jauh lebih baik daripada digoreng, misalnya seperti itu," tambahnya.

Faktor terakhir yang harus diperhatikan menurut dr Tan adalah bagaimana makanan yang sudah jadi didistribusikan. Produsen dan distributor makanan harus bisa memperhitungkan durasi perjalanan, penyimpanan, hingga akhirnya makanan itu sampai di tangan anak.

Ia menuturkan makanan di suhu ruang sebaiknya tidak boleh melebihi waktu 2 jam. Menurut dr Tan, makanan yang disimpan di suhu ruang selama lebih dari 2 jam lebih berisiko terkontaminasi.

"Kita mengetahui bahwa di suhu ruangan, selama 2 jam ke atas, maka risiko makanan terkontaminasi bakteri dan tumbuhnya bakteri dan jamur itu sudah terjadi. Sebab antara suhu 5 derajat-60 derajat celsius, itu adalah suhu kritis," tandasnya.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan oleh pemerintah.

Dikutip dari Antara, Senin (9/12/2024), BPOM menyiapkan 13 program unggulan untuk memastikan keberhasilan program tersebut dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.

Taruna menambahkan, BPOM telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mengawal suksesnya program ini.

Keterlibatan BPOM sangat penting, mengingat tugas pokok dan fungsi lembaga ini dalam memastikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang, di mana Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi.

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sekitar 4,78 persen rumah tangga di Indonesia pada 2024 diprediksi masuk dalam kategori miskin menurut kelas pengeluaran, sehingga keberadaan program Makan Bergizi Gratis sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana demografi.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan,” kata Dadan.

Program ini direncanakan akan dimulai pada 2 Januari 2025 dan akan berlangsung selama tiga bulan pada tahap awal.

Sebanyak 3 juta penerima manfaat diharapkan dapat menerima manfaat dari program ini, dengan anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan dari APBN.