Keberadaan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah masih menjadi tanda tanya. Terkait hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Pria yang akrab disapa Ara ini berkata bahwa ia akan dengan senang hati menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Namun, hal itu akan ia lakukan di depan DPR.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia juga siap untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI. Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan alasan tidak diberikannya susu secara serentak ke semua program makan bergizi gratis. Dadan mengatakan hal itu lantaran 80 persen susu masih impor.

Hal itu disampaikan Dadan dalam diskusi acara Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025). Dadan mengaku tidak ingin angka impor meningkat dengan pemberian susu ke program makan bergizi.

"Kenapa susu tidak boleh diberikan serempak di seluruh Indonesia? Karena susu kita masih 80 persen impor. Kami ingin susunya berbasis sumber daya lokal, jadi jangan sampai program ini meningkatkan impor juga," ujar Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan 60 persen masyarakat tidak mampu membeli telur dan ayam. Dadan mengatakan kondisi itu mendorong pihaknya memperbanyak stok telur dan ayam, untuk memperbaiki gizi masyarakat.

"Sementara 60 persen itu kekurangan gizi. Ketika Badan Gizi hadir di tengah-tengah, kami beli itu ayam dan telur yang kelebihan itu. Kami salurkan kepada yang tidak mampu," ungkapnya.

"Sehingga nanti kalau sudah berjalan, ini rantai pasok itu harus kita pertimbangkan dengan benar. Jangan sampai kemudian terjadi impor," imbuh Dadan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka suara soal tidak adanya menu susu di program makan bergizi gratis yang dimulai hari ini. Hasan mengatakan keberadaan susu memang tidak diwajibkan setiap hari.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).

Hasan menjelaskan susu memang tidak masuk dalam menu wajib di program ini. Sebab, susu belum merata di setiap daerah.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini