Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa kebutuhan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat puasa sama dengan waktu normal sehari-hari.

"Sebenarnya sama saja (kandungan gizi yang dibutuhkan), karena saat puasa, kebutuhan yang dihitung itu sama seperti kebutuhan pada saat tidak puasa, hanya berbeda waktu makannya saja," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, penentuan menu MBG saat puasa merupakan kewenangan dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau ditanyakan apakah cukup atau tidak (kandungan gizi) dengan menu roti dan lain sebagainya, itu memang kewenangan dari Badan Gizi Nasional untuk memantau mengenai bentuk dari makanan tadi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan makan bergizi anak-anak saat Ramadhan," ujar dia.

Nadia juga mengemukakan, untuk program MBG Kemenkes selama ini turut menentukan kandungan gizi yang diperlukan dalam porsi makanan sesuai usia.

"Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat program MBG itu kan ada di Badan Gizi Nasional, kemudian Kementerian Kesehatan itu menyusun menu, kandungan gizi, kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan usianya, nah, mengenai nanti bentuknya itu menjadi makanan seperti apa, itu BGN yang akan membuatnya," paparnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa menu MBG bagi siswa dapat dibawa pulang selama Ramadhan untuk dinikmati saat berbuka puasa.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya.

Menurut Dadan, hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan ini akan dievaluasi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta akan digantikan oleh menu lainnya yang sesuai dengan kandungan gizi yang ada pada susu. Hal ini dikarenakan wilayah Jakarta tidak memiliki sentra produksi susu.

"Di Jakarta kan bukan sentra susu ya. Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta. Susu akan digantikan oleh sumber lain, ada telur, ada daging, dan tahu, tempe dan lain-lainnya," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa menu susu dalam program MBG akan diprioritaskan untuk di wilayah-wilayah yang memang memiliki sentra produksi susu.

Adapun terkait dengan kapan pelaksanaan menu susu akan ada dalam program MBG, Philips belum dapat menyampaikannya. Ia menegaskan bahwa menu yang telah disusun oleh BGN sudah memenuhi kebutuhan gizi.

"Belum tahu (kapan diberikannya susu di Jakarta). Yang jelas adalah menu yang sudah disusun oleh BGN kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya," katanya.

Di sisi lain, Philips bilang bahwa dalam program MBG tidak akan ada perbedaan komponen gizi yang diberikan baik untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun siswa sekolah reguler.

Ia menyampaikan salah satu komponen MGB ini yakni Inklusi, di mana program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang, kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi mereka.

Ia memastikan, kebutuhan gizi dan menu ini disalurkan melalui Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memastikan asupan menu makanannya dengan standar gizi yang sama. Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

"Jadi kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang baik ekonominya, cukup baik atau kurang baik makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gizi antara siswa SLB maupun siswa reguler," katanya.

Pasalnya kata Philips, setiap SPPG di suatu wilayah akan menyalurkan makanan bergizi untuk beberapa sekolah yang berada dalam jangkauannya.

"Karena 1 SPPG itu kan melayani 3.000 siswa yang tersebar di beberapa sekolah. Dan untuk SPPG Palmerah ini 11 sekolah itu menunya sama, angka kecukupan gizinya juga sama," katanya.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan, tidak ada perbedaan komponen gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan baik untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun siswa sekolah reguler.

Pernyataan ini dilakukan usai ia meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025). Di mana SLB Negeri 5 ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA.

Pada hari ini, sebanyak 197 porsi MBG yang diberikan di SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta. Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

Philips menyampaikan salah satu komponen MGB ini yakni Inklusi, di mana program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang, kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi mereka.

Ia mengatakan, kebutuhan gizi dan menu ini disalurkan melalui Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memastikan asupan menu makanannya dengan standar gizi yang sama.

"Jadi kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang baik ekonominya, cukup baik atau kurang baik makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gizi antara siswa SLB maupun siswa reguler," katanya.

Pasalnya kata Philips, setiap SPPG di suatu wilayah akan menyalurkan makanan bergizi untuk beberapa sekolah yang berada dalam jangkauannya.

"Karena 1 SPPG itu kan melayani 3.000 siswa yang tersebar di beberapa sekolah. Dan untuk SPPG Palmerah ini 11 sekolah itu menunya sama, angka kecukupan gizinya juga sama," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Philips menyampaikan bahwa program MBG ini juga sebagai langkah intervensi pemerintah terhadap kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.

"Kecukupan gizi dan lain-lain itu tentu bagian yang sangat inherent. Dan itu adalah boleh dibilang intervensi gizi juga dari pemerintah yang dikelola oleh profesional, di mana ada ahli gizi dan lainnya," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan dua pekan sejak 6 Januari 2025 lalu. Sejauh ini, program MBG menuai respons dari berbagai pihak.

Pakar gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dr Dwi Sarbini SSt, M Kes menilai ada beberapa evaluasi dalam pelaksanaan MBG. Ia pun memberikan pandangannya soal keberadaan susu.

"Tapi yang sering terjadi saat ini, menu MBG belum sepenuhnya sesuai, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai kendala, seperti logistik atau anggaran," jelas Dwi dikutip dari laman UMS.

Keberadaan Susu Jadi Sorotan

Menurut Dwi, banyak warga yang mengunggah konten di media sosial yang menanyakan soal keberadaan susu. Ternyata tak semua menu berisikan susu.

Berdasarkan pedoman Isi Piringku, susu bukan lagi menu esensial untuk anak. Dwi mengatakan, susu kini bukan lagi menu penyempurna gizi seimbang terlebih susu kemasan di luar mengandung banyak gula.

"Sumber kalsium kan ada banyak. Brokoli misalnya. Tanpa susu pun sumber kalsium itu banyak," katanya.

Kebutuhan Gizi Anak Harus Diperhatikan

Dwi menyebut pedoman Isi Piringku yang diterbitkan Kementerian Kesehatan seharusnya menjadi acuan untuk menu MBG. Sesuai pedoman tersebut, menu yang baik terdiri dari 1/3 piring berisi sayuran, 1/3 berisi makanan pokok, 1/6 berisi buah, dan 1/6 berisi protein.

Sementara itu, angka kecukupan gizi setiap anak berbeda. Besarnya tergantung pada usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan dan aktivitas anak.

Anak SD usia 6-12 tahun membutuhkan 1.400-2.000 kalori per hari, anak SMP usia 13-15 tahun membutuhkan 2.050-2.400 kalori per hari, dan anak SMA usia 16-18 tahun membutuhkan 2.100-2.650 kalori per hari.

Menurut Dwi, makan siang harusnya memenuhi 30 persen dari jumlah kebutuhan kalori. Angka tersebut sekitar 400-800 kalori.

Manfaatkan Sumber Pangan Lokal

Dwi menyarankan pemenuhan sumber bahan MBG bisa menggunakan pangan lokal. Beberapa pangan lokal bisa dijadikan sumber karbohidrat lain.

"Nasi bisa diganti sumber karbohidrat lain. Bisa kentang, jewawut, ubi, singkong, atau gembili. Kita harus memperhatikan kearifan lokal. Apa yang dipunyai, itu yang dimanfaatkan," tuturnya.

Ia berharap pemerintah bisa melakukan evaluasi. Mengingat program ini masih baru berjalan, hal-hal buruk yang bisa terjadi harus dicegah dari sekarang.

"Agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh anak-anak," tuturnya.

Video: Pentingnya Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Video: Pentingnya Susu Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah Pusat pada Senin (6/1/2024) mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa sekolah, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, program ini melibatkan komunitas marginal seperti, buruh tani, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, kelompok penyandang difabel, untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaannya. Program unggulan ini menjadi salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Memberi Manfaat Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dikutip Antara, Kamis (17/10/2024), setiap Rp 1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp 63.500 terhadap perekonomian. Program ini juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait.

Studi Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak tiga orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia sekitar 33,68 persen. MBG menunjukkan contoh yang nyata program pemberdayaan masyarakat yang bukan saja mampu mengatasi masalah sosial, seperti gizi buruk, tetapi menciptakan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja.

Menggerakkan Semua Lapisan

Program MBG sangat wajar dinantikan oleh masyarakat, terutama kelompok marginal. Program ini menggerakkan semua lapisan masyarakat; tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa asupan gizi bagi siswa sekolah, tetapi juga mencerminkan pendekatan pemberdayaan komunitas yang bersifat bottom-up.

Selama ini, kelompok marginal berada di pinggiran dari struktur sosial, ekonomi, politik, atau budaya dalam masyarakat. Mereka acap tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kelompok mayoritas yang mempunyai kekuasaan yang dominan. Ketidakmampuan kelompok ini disebabkan karena keterbatasan akses sumber daya, diskriminasi, hingga minimnya representasi dalam struktur sosial masyarakat.

Kondisi ketidakberdayaan semacam itu menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat melalui program MBG untuk dapat menyejahterakan kelompok marginal. Salah satu cara untuk melibatkan komunitas marginal adalah dengan menggunakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program.

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif Arnstein yang menyatakan bahwa tingkat pemberdayaan tertinggi tercapai, ketika masyarakat memiliki kendali penuh atas proses dan hasil program tersebut. Dalam konteks program MBG, pemberdayaan bottom-up dapat dilihat melalui keterlibatan komunitas marginal, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan.

Peluang Berkelanjutan

Selain itu, kemampuan pemerintah pusat dapat mengintegrasikan program MBG ini dengan pelatihan keterampilan, seperti memasak, pengelolaan makanan, atau manajemen rantai pasokan, program ini menciptakan peluang berkelanjutan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Pendekatan ini melibatkan penerima manfaat sebagai bagian dari solusi. Misalnya, perempuan kepala keluarga atau komunitas lokal dapat dilibatkan dalam proses pengolahan makanan, mulai dari tahap persiapan hingga distribusi. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, keterlibatan langsung ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan keberlanjutan inisiatif tersebut.

Lebih jauh lagi, integrasi pelatihan keterampilan memberikan peluang bagi peserta untuk membangun usaha mandiri di bidang katering, pengelolaan makanan, atau layanan terkait lainnya, yang pada akhirnya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan cara ini, program MBG tidak hanya menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi yang memberdayakan komunitas marginal secara holistik.

Pada akhirnya, pendekatan pemberdayaan komunitas marginal yang bersifat bottom-up menjadikan program MBG tidak hanya solusi atas masalah gizi di sekolah, akan tetapi juga menjadi solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, penting untuk menjaga kesinambungan program MBG agar nilai manfaat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendalam dan inklusif bagi masa depan bangsa.

Atho'ilah Najamudindosen Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengedukasi orang tua tentang kebutuhan gizi keluarga.

"Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, masing-masing orang tua baik ayah atau ibu bisa melihat, 'Oh ternyata sebetulnya setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini,' jadi nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya nanti gizinya dapat terpenuhi setiap hari," katanya di Jakarta Timur, Jumat.

Pembagian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita dilakukan hari ini di Posyandu Anyelir dan Dahlia, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Pada tahap pertama masih dilaksanakan sepekan sekali. Namun, seiring dengan kesiapan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, ke depannya kegiatan akan digelar setiap hari.

"Kalau Senin kemarin kita fokus MBG kepada 190 titik untuk anak sekolah, hari ini kita memberikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tentunya ini kelanjutan dari program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden," ujar dia.

PHTC yang dimaksud yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Ia juga menegaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki ahli gizi yang menentukan menu dengan kecukupan gizi tertentu bagi masing-masing penerima manfaat sesuai takaran gramasi berbeda yang dibutuhkan oleh ibu hamil dengan anak-anak.

"Tapi, yang paling penting, para ibu harus rajin membawa anaknya ke posyandu. Periksa secara rutin kondisi badan anak. Ini merupakan bagian dari edukasi dengan cara orang tua masing-masing mengetahui tumbuh kembang anaknya," tuturnya.

Berdasarkan Data Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2024, di Indonesia terdapat 1.074.414 ibu hamil dan 3.784.725 juta ibu menyusui. Sementara itu, di DKI Jakarta terdapat sekitar 8284 ibu hamil dan 93.060 ibu menyusui.

Kolaborasi dukungan Kemendukbangga/BKKBN dalam penyaluran MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mencakup penyediaan data sasaran program MBG, yakni keluarga risiko stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun (balita).

"Latar belakang atau alasan utama pemerintah meluncurkan program MBG untuk ibu hamil dan menyusui adalah mengurangi malnutrisi dan stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Isyana.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenen Republik Indonesia Prita Laura mengatakan untuk saat ini, sekali dalam sepekan MBG diberikan. Ke depan, MBG akan diberikan tiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa usia emas, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya," katanya.

Dalam kegiatan tersebut juga hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan yang mengemukakan bahwa program MBG sangat penting dalam mencegah stunting.

Menurut Veronica, upaya pencegahan itu harus dilakukan selama usia emas, yaitu periode krusial tumbuh kembang anak pada 1.000 hari pertama kehidupan, yang terdiri dari 270 hari selama
kehamilan dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan.

"Edukasi ini yang penting tersampaikan dalam Program MBG," kata Veronica.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi di Indonesia sejak Senin (9/1/2025). Tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan soal menu dalam MBG.

Apakah menu MBG sudah sesuai dengan kebutuhan gizi siswa? Menurut dosen gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Airlangga (Unair), Lailatul Muniroh SK MKes beberapa di antaranya belum sesuai dengan pedoman Isi Piringku.

Isi Piringku adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengkampanyekan konsumsi makanan yang sesuai gizi seimbang. Isi Piringku juga memuat ajakan konsumsi delapan gelas air sehari, aktivitas fisik hingga mencuci tangan dengan sabun.

"Kemarin saya dapat kiriman contoh menu Makan Bergizi Gratis di Sidoarjo. Jika dilihat sekilas, nampak belum memenuhi Isi Piringku. Tidak ada sayuran, lauk meski dengan protein hewani pun, secara kuantitas terlalu sedikit, begitupun buahnya. Secara kuantitas belum memenuhi 40 persen total kalori sehari, dan secara kualitas pun masih belum sesuai," ujarnya dilansir dari laman Unair, Kamis (9/1/2025).

MBG Harusnya Beragam, Seimbang dan Aman

Lebih lanjut Lailatul mengatakan makan bergizi harus punya prinsip beragam, seimbang, aman dan sesuai kebutuhan. Isi menu MBG harus mencakup protein, lemak, vitamin, mineral hingga serat.

"Makan bergizi yang baik seharusnya memenuhi kebutuhan gizi secara seimbang. Baik karbohidrat, protein, lemak, dan terpenuhinya kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan air," katanya.

Mengapa Tak Ada Susu dalam Menu MBG?

Selain soal keseimbangan gizi dalam makanan di menu MBG, masyarakat juga mempertanyakan ketidakhadiran susu. Padahal susu punya kandungan kalsium, vitamin D, vitamin A, zat besi, dan protein.

Namun, Lailatul menilai fungsi susu bisa digantikan oleh makanan lain. Misalnya yogurt, keju, telur, dan lain-lain.

"Sebagai alternatif lain, perlu disiapkan misalnya produk olahan susu seperti yogurt atau keju, sumber nabati yang kaya kalsium. Seperti tempe, sayuran hijau, ataupun sumber hewani seperti ikan teri, sarden, telur, dan daging ayam," tuturnya.

Program MBG Perlu Dievaluasi secara Berkelanjutan

Lailatul berpendapat perlu adanya evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap MBG. Evaluasi bisa melihat proses, input, output, dampak dan evaluasi keberlanjutan.

"Mulai dari jumlah siswa yang mendapatkan makanan apakah sudah sesuai dengan sasaran, kandungan gizi pada menu berdasarkan pedoman Isi Piringku. Kemudian tingkat penerimaan siswa terhadap rasa dan variasi makanan, kepuasaan guru, siswa, dan orang tua, dan tingkat keluhan terkait dengan distribusi makanan," urainya.

Lalu hal yang tak kalah penting adalah evaluasi mengenai kuantitas MBG. Perlu didata juga jumlah makanan termakan, terbuang, dan jumlah siswa yang makan.

Untuk melihat dampak MBG, menurut Lailatul ada tiga aspek yang bisa jadi komponen pengukuran yakni status gizi pada anak, prestasi akademik dan kesehatan serta kesadaran gizi.

Video: Susu Tak Wajib di Menu Makan Bergizi

Video: Susu Tak Wajib di Menu Makan Bergizi

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis tetap berada di angka Rp 71 triliun meski alokasi per porsinya turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi. Penurunan nilai tiap porsi ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran (Program) Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 tetap 71 triliun," kata Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi, Senin (2/12/2024) dilansir dari detikFinance.

Hasan Nasbi menekankan uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600 hingga 700 kalori dalam satu porsi. Hal ini terbukti dari beberapa uji coba dilakukan selama hampir setahun di Pulau Jawa.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," jelas Hasan Nasbi.

Namun, untuk di luar Pulau Jawa, Hasan mengatakan nominal Program Makan Bergizi Gratis bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Asalkan patokan ketercukupan gizi, seperti yang disampaikan sebelumnya, bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan, yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Program Makan Bergizi Gratis. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 10 ribu per porsi, turun dari awalnya sekitar Rp 15 ribu per porsi.

Prabowo bercerita dirinya baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada.

Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Program Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, tetapi anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kami ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kami ingin Rp 15 ribu, tetapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kami hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Banggar DPR Tak Keberatan Anggaran Makan Bergizi Capai Rp 71 T

Banggar DPR Tak Keberatan Anggaran Makan Bergizi Capai Rp 71 T

Presiden Prabowo Subianto menyatakan anggaran Makan Bergizi Gratis dipatok Rp 10 ribu per porsi untuk setiap penerima. Nominal itu sedikit berkurang dari kabar awal yang menyebutkan Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan menjadi Rp 15 ribu per porsi.

Istana buka suara perihal hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengklaim uang Rp 10 ribu dapat memenuhi ketercukupan kebutuhan gizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi.

Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa. Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom, Senin (2/12/2024).

Nah untuk di luar Jawa, Hasan bilang mungkin nominalnya bisa disesuaikan tidak jauh-jauh dari Rp 10 ribu per porsi. Yang terpenting adalah patokan ketercukupan gizi seperti yang disampaikan sebelumnya bisa terpenuhi.

"Pasti akan disesuaikan. Yang jadi patokan adalah ketercukupan gizinya," ujar Hasan Nasbi.

Soal menu apa saja yang ada di dalam satu porsi Makan Bergizi Gratis, sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan rinciannya memang tidak ditentukan oleh Badan Gizi.

Tapi, pihaknya menentukan komposisi nutrisi secara nasional. Soal rincian menu akan menjadi tanggung jawab para ahli gizi pada masing-masing satuan pelayanan di daerah dengan memperhatikan komposisi nutrisi yang ditetapkan.

"Menunya nanti merupakan tanggung jawab dari ahli gizi di masing-masing satuan pelayanan, kan kita menempatkan satu ahli gizi di setiap satuan pelayanan," jelas Dadan saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.