Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan setiap desa membutuhkan setidaknya 700 ekor ayam per minggu untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Jumlah ini dihitung berdasarkan kebutuhan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibangun di berbagai desa guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

"Satu Satuan Pelayanan melayani 3 ribu penerima manfaat itu setiap hari membutuhkan 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam. Kalau 1 kg ayamnya satu, itu artinya butuh 350 ayam sekali masak. Kalau 2 kali masak dalam seminggu, butuh 700 ayam dalam satu desa," ujar Dadan dalam acara Buka Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Ia menyebut program andalan Presiden Prabowo Subianto ini akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, yang merupakan segmen baru dalam perekonomian Indonesia. Ia menyebutnya sebagai "new emerging market" atau pasar baru yang belum pernah ada sebelumnya.

"82,9 juta itu adalah new emerging market. Itu market yang tidak pernah ada sebelumnya. New emerging market 82,9 juta," jelasnya.

Dadan juga menjelaskan jika setiap penerima manfaat diwajibkan mengonsumsi telur dalam satu hari, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur per hari. Dengan asumsi satu kg telur berisi 16 butir, total kebutuhan telur mencapai 5 juta ton.

"Berapa ton 82,9 juta telur itu? Ada yang tahu gak? Satu kilo berapa? Ini kan pengusaha semua. Satu kilo 16 (butir). Jadi kalau 82,9 juta dibagi 16 itu artinya 5 juta kg atau 5 juta ton. Dari mana telur akan kita ambil 5 juta ton sekali makan?" lanjutnya.

Saat ini, Dadan mengungkap Indonesia mengalami surplus produksi pangan, dengan kelebihan 200 ribu ton telur dan 600 ribu ton ayam.

Namun, kata dia, kondisi ini terjadi karena hanya 30 persen penduduk yang mampu membeli ayam dan telur, sementara 60 persen anak-anak di Tanah Air masih mengalami kekurangan gizi.

Oleh karena itu, Dadan berkata BGN berupaya menyerap surplus tersebut untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Untuk mendukung distribusi pangan bergizi, pemerintah berencana membangun 30 ribu SPPG. Hingga saat ini, baru 726 satuan yang beroperasi dan melayani 2,2 juta orang.

Dalam waktu dekat, jumlahnya akan bertambah menjadi 1.100 satuan untuk melayani 3 juta penerima manfaat.

Selain ayam, Dadan menyebut SPPG juga memerlukan 300 kg sayuran setiap hari. Ia koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu terlibat untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil.

Ia menyarankan agar petani bekerja sama dalam sistem agrikultur terkoordinasi, di mana setiap hari mereka menanam jenis sayuran berbeda guna memenuhi kebutuhan pangan satuan pelayanan.

"Jadi ini luar biasa, jadi tidak mungkin petani sendirian yang menanam, ini harus dalam bentuk kerja sama, diagregasi oleh apa? Koperasi, BUMDes, oleh para pengusaha, sehingga petani bisa meningkatkan produktivitas daerahnya," tandasnya.

Pemerintah tengah merancang aturan baru terkait program makan bergizi gratis (MBG) untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif antar kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyatakan aturan tersebut akan disusun guna mengatur peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan program yang berskala besar ini.

"Baru saja kami rapat koordinasi mengenai makan bergizi gratis. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret akan dilaksanakan. Mungkin per bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun," ujar dia dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Menurutnya, program MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang karena cakupannya luas dan kebutuhan pangan tiap daerah berbeda-beda.

"Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kita perlu persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya," tambahnya.

Selain itu, ia menegaskan program ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, serta sektor perdagangan dan logistik. Oleh karena itu, lanjutnya, aturan khusus perlu disusun untuk memastikan kelancaran koordinasi dan implementasi.

"Diharapkan pemerintah daerah, kementerian terkait, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) kan enggak bisa sendiri. Perlu semua kerja sama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya, kemudian juga ada yang antar pelabuhan, antar daerah perdagangannya, dan seterusnya," jelasnya.

Aturan tersebut nantinya akan dirumuskan bersama dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

"Oleh karena itu perlu satu aturan tadi kita sepakati, yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng. Apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres nanti, sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur," kata Zulhas.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari program ini. Hal itu mengingat besarnya skala distribusi makanan yang akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat.

"Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik agar dampak lingkungan juga tidak terjadi," tutur dia lebih lanjut.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diluncurkan sejak 6 Januari 2025. Wajah-wajah ceria setiap hari tampak dari siswa yang menerima menu MBG. Mereka menyantap makanan di kelas secara bersama-sama dengan menu yang sama, dan tidak ada penolakan terhadap beragam menu yang disajikan dan berganti setiap hari. Pada tahap awal, program ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 3 juta orang penerima manfaat di seluruh Indonesia, dan pada Agustus 2025 sasaran yang akan dijangkau mencapai 15 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG harus mengutamakan pemakaian produk pangan lokal sehingga sekaligus dapat memberdayakan ekonomi petani. Kebijakan impor pangan yang mulai dibatasi sejak 2025 adalah wujud adanya perhatian pada kesejahteraan petani. Kalau setiap kali terjadi gejolak pangan hanya dipecahkan dengan kebijakan impor, maka sumberdaya lokal sejatinya tidak pernah diberdayakan secara serius.

Petani-petani kita dibiarkan harus bertarung dengan petani luar yang lebih efisien dan mendapat dukungan subsidi serta fasilitas infrastruktur yang lebih baik dari negaranya. Oleh sebab itu, adanya masalah pangan di tingkat masyarakat harus menjadi cambuk bagi pemberdayaan petani-petani kita sehingga bisa lebih optimal dalam berproduksi sehingga sumberdaya lokal termanfaatkan secara baik.

Program MBG mengajarkan pentingnya konsumsi pangan yang beragam sebagai cerminan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan seyogianya jangan hanya diterjemahkan sebagai mengganti pangan pokok beras dengan pangan pokok lain seperti jagung atau umbi-umbian. Inti dari diversifikasi adalah mengonsumsi aneka ragam pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh serta membuat seseorang menjadi sehat. Program MBG sejak diluncurkan awal Januari 2025 secara konsisten telah menyajikan nasi, sayur, lauk, dan buah dalam menu sehari-hari.

Dominasi Beras

Pada era 1950-an peran pangan non beras sebagai sumber karbohidrat masih sangat menonjol; jagung berkontribusi 18,9%, umbi-umbian 28,3%, dan beras 53,5%. Namun kini dominasi beras semakin tinggi dan disusul di peringkat kedua adalah terigu. Oleh sebab itu, upaya mendongkrak pangan lokal sumber karbohidrat sebagai bagian konsumsi masyarakat memerlukan edukasi dan keterjaminan produksi sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah pangan-pangan lokal yang kini dianggap inferior.

Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumberdaya keanekaragaman hayati luar biasa. Kita memiliki 77 jenis pangan sumber karbohidrat, 389 jenis buah, 228 jenis sayuran, 75 jenis pangan sumber protein, 26 jenis kacang-kacangan, dan 110 jenis rempah/bumbu. Pangan-pangan sumber karbohidrat banyak di antaranya yang memiliki Indeks Glisemik rendah yang cocok untuk penderita diabetes. Sayuran, buah, dan rempah banyak yang mengandung antioksidan dan ini sangat bermanfaat untuk mendukung kesehatan masyarakat agar terhindar dari penyakit tidak menular (PTM).

Sangat disayangkan konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan yang berarti. Sebagai contoh, konsumsi singkong pada 2020 hanya 8,6 kg/kapita/tahun, ubi jalar 3,2 kg, kentang 2,5 kg, dan sagu 0,3 kg. Konsumsi jagung hanya tinggi di Gorontalo 15,9 kg/kapita/tahun dan NTT 7,0 kg; sementara sebagian besar provinsi di Indonesia konsumsi jagungnya kurang dari 1 kg/kapita/tahun.

Pangan Lokal

Pangan lokal adalah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai potensi, kearifan, dan budaya masyarakat setempat. Mungkin karena kurangnya perhatian dari sisi produksi, pangan lokal semakin langka dan menjadi neglected and forgotten foods (pangan terabaikan dan terlupakan).

Pangan lokal mempunyai peran penting sebagai: (1) sumber keragaman pangan untuk pencapaian ketahanan pangan dan gizi keluarga, (2) katup pengaman dalam menjaga pasokan pangan bagi masyarakat di perdesaan pada saat terjadi guncangan (shock) terhadap ketersediaan pangan, (3) pencipta kesempatan kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga, serta penggerak ekonomi daerah.

Berbagai studi tentang pangan lokal khususnya kacang-kacangan menunjukkan perannya yang signifikan untuk perbaikan gizi balita. Pemanfaatan kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedele yang handal sebagai sumber protein dapat memperbaiki performans berat badan dan tinggi badan anak balita. Ubi ungu bahkan kini telah ditangkap oleh industri pangan menjadi Makanan Pendamping ASI yang kaya antioksidan antisoanin. Antosianin pada ubi ungu bermanfaat untuk meningkatkan proliferasi bakteri Bifidobacterium dan Lactobacillus/Enterococcus spp. Kedua jenis bakteri ini merupakan probiotik yang baik untuk kesehatan saluran cerna.

Yang menarik adalah rencana pemanfaatan serangga sebagai sumber protein alternatif dalam program MBG. Para orangtua sebagian sudah harap-harap cemas bila ada menu serangga ini. Di seluruh pelosok Nusantara, mungkin hanya sebagian kecil lokasi-lokasi yang masyarakatnya mengonsumsi serangga.

Serangga mempunyai kandungan protein yang tinggi berkisar 15 persen atau lebih. Di Gunung Kidul dapat dijumpai orang berjualan belalang goreng; di Ciamis konon kita bisa mendapatkan jangkrik goreng; satai ulat sagu dikonsumsi oleh sebagian masyarakat di Papua; botok tawon dijumpai di Banyuwangi, Kediri, dan Blitar. Namun, saya beranggapan bahwa tidak berarti di kota/wilayah tersebut semua masyarakatnya doyan makan serangga.

Saat ini, serangga mungkin menjadi sumber protein yang terlupakan. Mengapa? Karena keberadaan serangga tersebut semakin langka dan tidak pernah dibudidayakan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kebutuhan pangan sumber protein Program MBG yang sedemikian besar akan bisa disuplai dari serangga yang tidak diketahui sentra produksinya. Sebagian serangga bahkan hanya muncul menjelang musim hujan.

Kemudahan mendapatkan pangan seperti telur, ikan, dan daging ayam menyebabkan kebiasaan mengonsumsi serangga semakin ditinggalkan. Makan serangga hanya sekadar klangenan (rasa rindu), karena dulu di masa sulit pangan masyarakat pernah mengonsumsi serangga sebagai pangan alternatif.

Bukan Sekadar Kandungan Gizi

Persoalan makan tentu bukan sekadar mempertimbangkan berapa kandungan gizi dalam seporsi makanan bergizi gratis. Lebih dari itu, konsumsi pangan adalah juga menyangkut soal budaya pangan, tabu makanan, status sosial makanan, dan halal-haram suatu jenis makanan. Oleh karena itu, sosialisasi pemanfaatan serangga dalam program MBG tidak cukup sekadar informasi yang disampaikan di media bahwa serangga akan menjadi alternatif sumber protein.

Serangga-serangga tertentu yang dianggap menjijikkan harus mendapatkan fatwa MUI tentang status kehalalannya. Tim Badan Gizi Nasional perlu mencermati data-data produksi serangga di berbagai kabupaten di Indonesia (kalau ada). Apakah benar bahwa memperoleh serangga sama mudahnya dengan beternak ayam, beternak burung puyuh, dan mencari ikan di lautan? Kalau kita hanya pernah mendengar bahwa di suatu kabupaten ada penjual jangkrik goreng, ini tidak berarti wilayah tersebut merupakan sentra produsen jangkrik, apalagi kemudian kita menyimpulkan bahwa masyarakat di kabupaten tersebut semua doyan makan jangkrik goreng.

Setiap program, apalagi berskala nasional, akan mempunyai nilai plus-minus dalam penyelenggaraannya. Misalnya, bila program MBG sudah bisa mencapai target atau sasaran 82,9 juta orang dan semua sekolah di seluruh pelosok Tanah Air sudah rutin mendapatkan kiriman makanan bergizi gratis, lalu bagaimana nasib penjual makanan di sekolah yang pasti akan mengalami penurunan omzet? Kalau peran SPPG diganti oleh para pemilik kantin di sekolah, sejauh mana mereka bisa memproduksi makanan dengan kandungan gizi yang terjamin dan keamanan pangan yang memenuhi syarat yang ditetapkan?

Kita semua berharap bahwa program MBG membawa manfaat besar bagi bangsa ini. Dari aspek asupan gizi anak yang lebih baik, ini semua akan berdampak positif terhadap status gizi dan kecerdasan anak. Dengan melibatkan UMKM penyedia bahan pangan, maka sirkulasi ekonomi lokal akan berputar lebih kencang. Sudah saatnya pemerintah memikirkan masalah gizi pada semua kelompok umur, bukan hanya anak balita tetapi juga siswa-siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Prof. Dr. Ali KhomsanGuru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menginstruksikan jajarannya memastikan bahan baku program makan bergizi gratis terlaksana di berbagai desa se-Indonesia. Dia ingin pasokan bahan baku di tiap desa terpenuhi.

"Coba segera Pak Sekjen, Pak Dirjen dicek makan bergizi gratis itu masuk desa mana saja atau kota mana saja, dicocokkan dan dipastikan di desa itu sebagaimana komitmen Pak Menteri kita bisa mensuplai," kata Ahmad Riza Patria dalam rapat paripurna Kemendes dan PDT di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Dia mengatakan data itu penting agar pemerintah pusat bisa memetakan penyerahan bantuan bahan baku ke desa-desa. Meski demikian, Riza Patria berharap desa bisa secara mandiri menyediakan bahan baku untuk program makan bergizi gratis.

"Jadi harapan kita di desa itu segera dipastikan apa yang bisa kita suplai apakah berasnya, sayurnya, buahnya, ikannya apa namanya ayamnya, telur dan sebagainya coba dibuat target. Katakanlah tahun ini tidak boleh satu kabupaten dalam satu desa dalam satu kabupaten membeli di kabupaten lain, ini nggak boleh," ujarnya.

"Di Kabupaten Lebak itu nggak boleh nanti memenuhi kebutuhan desa di kabupaten Lebak. Itu harus beli dari kabupaten lain itu nggak boleh. Harus bisa, nanti dihitung lagi tahun ke berapa desa dalam kecamatan tidak boleh beli dari kecamatan lain, artinya dia harus bisa mensuplai, nah tahun berapa pertanyaannya," imbuh Ariza.

Dia mengatakan, dengan demikian, pemerintah pusat bisa mengukur potensi desa yang bisa memenuhi bahan baku makanan bergizi gratis. Riza menyebut dengan suplai mandiri itu desa tak perlu membeli dari wilayah lain.

"Nanti ke depan tahun berapa di republik ini setiap desa dalam satu kabupaten tidak perlu membeli dari kabupaten lain untuk memenuhi kebutuhan pangannya sekabupaten, sekecamatan, bahkan sedesa. Jadi ini kita baru mencoba berusaha bagaimana setiap desa nanti bisa memenuhi kebutuhan makan gizi gratis, ini masih sedikit kan jumlahnya kan? Nanti pada waktu kapan, setiap desa bisa memenuhi kebutuhan pangannya satu desa bukan hanya kebutuhan makan gratis tapi kebutuhan pangan satu desa," paparnya.