Belakangan ini kerap terjadi penipuan di sejumlah daerah yakni dengan modus mencatut program Makan Bergizi Gratis. Anggota Komisi IX DPR F-NasDem Irma Suryani Chaniago menyarankan agar pendaftaran mitra dilakukan dengan sistem satu pintu.

Awalnya, Irma menyebut bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum memaparkan konsep sepenuhnya tentang pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Dia menyebut pihaknya masih menunggu jadwal masa sidang.

"Sebetulnya kami di Komisi IX belum terima secara utuh grand design dari BGN, kami masih menunggu awal masa sidang untuk mematangkan route mapnya, agar penipuan-penipuan seperti yang terjadi bisa disetop, dan BGN harus satu pintu di tiap kabupaten agar kontrolnya jadi lebih mudah," kata Irma kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).

Irma menyebut program tersebut tentu harus tetap diawasi dengan ketat. Hal itu agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

"Lagi pula karena itu makanan, soal gizi dan kebersihan jadi sangat penting, oleh karena itu proses kerja sama dengan pihak pengelola catering harus betul-betul diawasi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Melihat Brosur Rumah Tahun 80-an

Aksi penipuan dengan mengatasnamakan program makan bergizi gratis terjadi di Kediri hingga Bojonegoro. Menyikapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta agar korban melapor.

"Iya sudah (dicek) dan diminta lapor pihak berwajib," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat dihubungi, Rabu (1/1/2025).

Dadan kemudian menjelaskan mekanisme menjadi mitra BGN untuk program makan bergizi gratis. Pertama-tama, calon mitra bisa mengisi formulir pendaftaran serta menggunggah dokumen-dokumen terkait yang tercantum dalam website mitra.bgn.go.id.

Makan Bergizi Gratis Mulai 6 Januari

BGN mengatakan saat ini persiapan program makan bergizi gratis tengah bergulir. Rencananya, program tersebut akan diselenggarakan pada 6 Januari mendatang.

"Sedang dalam proses persiapan agar jalan 6 Januari," ujar Dadan.

Dadan mengatakan nantinya program akan digelar di setiap provinsi seluruh Indonesia.

"Seluruh Indonesia, diwakili tiap provinsi," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu, 72 pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Mereka tergiur tawaran kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para korban.

Sebanyak lima pengusaha katering menerima surat palsu order katering untuk program makan bergizi gratis. Dandim 0913 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim mengatakan modus penipuan tersebut mencatut nama institusi TNI.

"Sekitar ada lima orang, iya mereka usaha katering yang dapat selebaran. Beruntung mereka ini konfirmasi dulu ada yang ke koramil dan kodim," kata Dandim Letkol Czi Arief Rochman Hakim, dilansir detikJatim, Rabu (1/1/2025).

"Alhamdulillah mereka ini belum jadi korban. Untuk nilai orderan yang ditawarkan juga lumayan bervariasi, ada yang belasan juta hingga puluhan juta," sambungnya.

Dalam surat selebaran yang beredar, jelas dia, terdapat tanda tangan Dandim dan stempel kodim yang dipalsukan. Dengan adanya peristiwa ini, Kodim 0813 akan melakukan investigasi internal dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap pelaku.

"Karena yang memberikan selebaran itu belum diketahui keberadaannya,ya nanti paling kita internal dulu akan melakukan crosscheck. Kalau nanti sudah ketemu orangnya baru kita akan serahkan ke polisi," tegas Dandim Arief.

Seperti diketahui, penipuan dengan modus serupa juga terjadi di Kota Kediri. Dalam kasus itu puluhan pengusaha makanan diminta memberikan uang jaminan untuk mendapat pesanan makanan untuk program makan bergizi gratis. Masyarakat pun diharapkan waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran semacam ini.

Baca selengkapnya di sini.

KEDIRI, investor.id - Puluhan pemilik katering di Kota Kediri, Jawa Timur, memilih menyelesaikan persoalan dugaan penipuan tender program makan bergizi gratis (MBG) secara kekeluargaan, asalkan uang jaminannya dapat kembali. Para korban enggan melapor hal ini ke pihak kepolisian.

“Enggak ada (niatan lapor polisi), soalnya orangnya sudah mau mengembalikan uang. Ada itikad baik. Diselesaikan secara kekeluargaan,” kata Dyah, pemilik katering warga Kecamatan Mojoroti, Kota Kediri, Senin (30/12/2024). 

Dyah menuturkan, meski sudah merasa tertipu, kejadian ini bisa diakuinya menjadi musibah yang hanya dapat diambil hikmahnya. Padahal, pada kasus dugaan penipuan MBG ini, dirinya telah merugi uang Rp 2 juta dengan alasan jaminan sebagai anggota keikutsertaan.

Menurut dia, uang yang sudah dibayarkan notabene sebagai jaminan itu merupakan modal usaha katering.

"Awalnya tidak ada embel-embel apapun untuk menjadi pemasok MBG, namun seiring berjalannya waktu, kami dimintai oleh seseorang berinisial "M" uang Rp1 juta sebagai bentuk kesanggupan menyediakan seribu kotak makanan, dan Rp2 juta untuk 2 ribu kotak makanan,” jelasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kediri Kota Iptu Fathur Rozikin, menyebut telah melakukan mapping dan penyelidikan setelah viralnya kasus penipuan program MBG. Ia juga menegaskan, sejauh ini belum ada pelaporan korban penipuan MBG tersebut.

"Belum ada satu korban pun yang melaporkan. Karena korban masih mengharapkan uangnya kembali," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

72 Pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban dugaan penipuan oknum Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak Pokmas pun buka suara.

Adalah Kelompok masyarakat (Pokmas) Manunggal Cipto Roso Kediri, yang dianggap menjadi kelompok yang mengumpulkan para pengusaha katering. Pihak Pokmas Manunggal Cipto Roso Kediri mengklarifikasi dugaan penipuan tersebut.

Pembina Pokmas Manunggal Cipto Roso Kediri, Nuriko Pramega, mengatakan organisasinya tersebut tidak pernah memungut biaya ke para sub koordinator pemilik katering yang ingin bergabung.

"Pokmas Manunggal Cipta Rasa itu tidak pernah memungut biaya apapun, terutama di sub. Sama sekali tidak ada. Jadi kita sendiri juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini, tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami ada pungutan sebesar Rp 1 sampai Rp 2 juta," kata Nuriko, Minggu (29/12/2024).

Nuriko mengaku tindakan pemungutan uang tersebut diduga dilakukan oleh oknum pengurus sekretaris berinisial M. yang notabene juga menjadi koordinator pendataan sub koordinator di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Menurut dia, program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini menjadi momentum para oknum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Oknum tersebut mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara mengumpulkan sub-sub atau kemitraan pemilik katering menyambut program makan gratis inisiasi Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dengan cara seperti apa, menarik iuran atau menarik jaminan dari para sub-sub yang ingin bergabung. Padahal di sini, di Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak pernah menarik apapun kepada sub-sub yang ingin bergabung," jelasnya.

"Jadi silakan kepada siapapun mitra-mitra yang pengin bergabung pada Manunggal Cipta Rasa silahkan mendata. Dan saya juga berharap sama teman-teman kalau ada yang datang mengatasnamakan pokmas Manunggal Cipta Rasa untuk lebih berhati-hati lagi," tambahnya.

Pihaknya menegaskan, tidak pernah datang ke rumah-rumah menawarkan untuk ikut bergabung seperti yang tersiar kabar di berbagai media.

Pokmas Manunggal Cipto Roso itu juga masih eksis berlokasi di Jalan Penanggungan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

"Pokmas juga tidak pernah menyatakan memenangkan tender dari Kodim, tidak ada. Pernyataan itu keluar dari oknum tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Puluhan pemilik katering makanan di Kota Kediri diduga tertipu ajakan sebagai suplier program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para pemilik katering diharuskan membayar sejumlah uang jutaan rupiah sebagai bentuk jaminan keikutsertaan dalam suplier makanan dalam program pemerintah pusat tersebut.

Setidaknya ada sebanyak 72 pemilik katering yang mengatasnamakan ajakan pokmas, dengan uang jaminan terkumpul sekitar Rp 72 juta.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri menjadi korban penipuan bermodus program makanan bergizi gratis. Mereka tergiur janji menjadi penyedia program tersebut, namun justru kehilangan uang hingga puluhan juta rupiah.

Berikut lima fakta terkait kasus ini:

1. 72 Pengusaha Katering Jadi Korban

Sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korban dalam kasus ini. Mereka awalnya tergiur tawaran dari kelompok masyarakat (pokmas) yang mencatut nama petinggi TNI untuk meyakinkan para calon korban.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apa pun," kata salah satu korban, NM (45), Minggu (29/12/2024).

2. Korban Diminta Bayar Uang Muka Rp 1 Juta

Modus penipuan ini meminta para pengusaha katering membayar uang muka sebesar Rp 1 juta. Uang itu disebut sebagai jaminan keikutsertaan dalam program unggulan pemerintah pusat. Jumlah total uang yang terkumpul dari 72 korban mencapai Rp 72 juta.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

3. Dijanjikan Kontrak 5 Tahun

Para korban tergiur ikut program ini karena dijanjikan kontrak kerja selama 5 tahun sebagai penyedia seribu kotak makanan per hari. Janji tersebut menjadi daya tarik, terutama bagi mereka yang ekonominya terpuruk pasca-pandemi COVID-19.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," tambah NM.

4. Program Tak Kunjung Jelas

Setelah uang disetor, program makan bergizi yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi. Ketika para korban mencari kejelasan, mereka mendapati bahwa rumah oknum Pokmas kosong, memperkuat dugaan penipuan.

5. Korban Tuntut Pengembalian Uang

Para korban kemudian mendatangi Pokmas untuk menuntut pengembalian uang mereka. Salah satu korban, DH, mengaku telah menyetor Rp 2 juta dan berharap uangnya bisa segera dikembalikan sesuai janji.

"Saya sudah menyetor uang sebesar Rp 2 juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Kasus ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap tawaran program yang mengatasnamakan pemerintah, terutama yang meminta pembayaran uang muka.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban mengaku diiming-imingi kontrak 5 tahun.

Para korban mengaku mendapat iming-iming dari kelompok masyarakat (Pokmas). Tawaran itu membuat para korban tergiur karena juga mencatut nama perwira TNI di Kota Kediri.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering," kata salah satu pemilik ketering NM (45), Minggu (29/12/2024).

Karena hal ini, lanjut NM, dirinya juga ikut menawarkan kerjasama ke pengusaha katering lainnya. "Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," imbuhnya.

Menurutnya, para pemilik katering awalnya tak ditarik uang, namun seiring berjalannya waktu, ia dan pemilik katering disuruh membayar uang jaminan Rp 750 rib untuk per seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," tandas NM.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (Pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Tercatat sebanyak 72 pengusaha katering menjadi korbannya. Sedangkan uang muka yang terkumpul mencapai Rp 72 juta. Sedangkan program tak kunjung ada kejelasan.

Karena hal ini, para korban kemudian menggeruduk pokmas yang menawarkan penyedia program makan bergizi gratis. Video asu mulut antara korban dan oknum Pokmas tersebut bahkan sempat viral di media sosial.

Salah satu korban, NM (45) mengaku tertarik karena dijanjikan akan diberi kontrak selama 5 tahun sebagai penyedia makanan.

"Kami tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Setelah ditawarkan ke ibu-ibu pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak COVID tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," kata NM, Minggu (29/12/2024).

Menurutnya, awalnya dalam saat ajakan bergabung ini ia dan korban lainnya tak ditarik uang jaminan. Namun kemudian disuruh membayar uang jaminan Rp 750 ribu per orang sesuai suplier seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250 ribu Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelas NM.

Namun para korban mulai curiga karena tak ada tindaklanjut setelah pembayaran itu. Para korban kemudian berkumpul dan berupaya meminta kejelasan uang dan rencana kerjanya.

"Sudah ditengok ke rumahnya tidak ada, posisi kosong. Namun untuk Ibu MG yang menjadi perwakilan Pokmas menjanjikan jaminan untuk mengembalikan uang para ibu-ibu katering," jelas NM.

Senada, korban lainnya, DH juga mengalami hal sama. Ia bahkan mengaku telah setor uang sebesar Ro 2 juta. Karena merasa ditipu, ia lantas meminta uangnya dikembalikan.

"Saya sudah menyetor uang sebesar 2 Juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Sebanyak 72 pengusaha katering di Kota Kediri jadi korban penipuan penawaran penyedia makanan bergizi gratis. Para korban kemudian menggeruduk kelopok masyarakat (pokmas) yang menawari.

Aksi penggerudukan ini sempat viral di media sosial. Dalam video beredar, para korban sempat adu mulut meminta uang muka yang telah dibayarkan dikembalikan.

Para korban diketahui telah ditarik uang muka rata-rata sebesar Rp 1 juta. Uang tersebut ditarik sebagai jaminan untuk bergabung sebagai penyedia makanan bergizi gratis.

DH, salah saru korban mengaku dirinya bahkan telah menyetor uang hingga Rp 2 juta. Namun demikian, tak ada kejelasan terkait kerjasama sebagai penyedia jasa makanan bergizi gratis.

Karena hal ini lah, ia dan para korban lainnya kemudian menggeruduk rumaj salah satu pokmas. Para korban hanya menuntut uang yang telah dibayarkan agar segera dikembalikan.

"Saya sudah menyetor uang sebesar 2 Juta, namun saya berharap bulan ini segera ada titik terang, karena disepakati pada akhir bulan ini uang akan dikembalikan oleh oknum MG," tandas DH.

Sebelumnya, puluhan pengusaha katering di Kota Kediri mengaku jadi korban penipuan. Mereka tertipu setelah tergiur ditawari jadi penyedia program makanan bergizi gratis.

Dari informasi yang dihimpun, modus penipuan itu berawal saat para korban diiming-imingi menjadi penyedia dari kelompok masyarakat (pokmas) setempat.

Iming-iming itu rupanya membuat para korban tergiur. Sebab pokmas yang menawarkan juga mencatut nama petinggi TNI setempat.

Sedangkan modusnya, para korban diharuskan membayar uang muka Rp 1 juta sebagai jaminan keikutsertaan program unggulan pemerintah pusat tersebut.

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

Video: Pihak IM Sempat Kirim Somasi sebelum Polisikan Reza Artamevia

KEDIRI, investor.id - Komandan Kodim 0809 Kediri, Jawa Timur, Letkol Inf Ragil Jaka Utama, mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap iming-iming yang mengatasnamakan instansi.

Hal ini sehubungan dengan pencatutan nama Kodim yang dipimpinnya untuk penipuan program makan bergizi gratis, sehingga merugkan puluhan pemilik usaha katering jutaan rupiah. 

"Saya menghimbau kepada masyarakat luas. Jangan mudah percaya. Jangan mudah terimiming-iming atau diiming-imingi oleh seseorang yang tidak dikenal, mengatasnamakan instansi pemerintahan. Apalagi mengatasnamakan institusi TNI sebagai pihak rekanan dan lain sebagainya, terus memungut uang. Itu tolong masyarakat jangan mudah percaya hal tersebut," kata Ragil, Jumat (27/12/2024).

Ragil mengatakan, program makan bergizi gratis yang berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN) pastinya sudah terencana dengan baik.

Menurutnya, dalam pelaksanaan program pemerintah pusat ini tentu tidak akan memerintahkan orang untuk melakukan pemungutan liar atau meminta uang kepada pihak katering makanan dan masyarakat. 

Sejauh ini, Ragil menegaskan belum ada petunjuk untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari Badan Gizi Nasional soal program makan bergizi gratis di wilayah kerja Kodim 0809 Kediri.

Dia pun meminta masyarakat tidak mudah percaya dan sebaiknya konfirmasi bila ada keterkaitan dengan Kodim Kediri.

“Tolong konfirmasi ke Kodim dulu sehingga tidak terjadi kasus penipuan di mana-mana, khususnya di wilayah Kediri," pungkasnya. 

Diketahui sebelumnya, kasus dugaan penipuan dengan tender penawaran suplier program makan bergizi gratis terkuak di Kota Kediri. Tak tanggung-tanggung, puluhan pengusaha katering telah tergabung ditaksir kerugian mencapai Rp 72 juta.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KEDIRI, investor.id – Sebanyak 72 orang pemilik katering di Kota Kediri tertipu oleh oknum sebuah kelompok masyarakat (Pokmas) untuk menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pemilik katering tergiur dengan ajakan bisnis itu, karena dijanjikan ada kontrak selama 5 tahun.

Para pemilik katering tersebut bahkan bersedia membayar uang jaminan sebesar Rp 1 juta per kesanggupan melayani seribu kotak makanan, sehingga terkumpul uang jaminan sebesar Rp 72 juta.

Pokmas itu mengklaim optimis akan memenangkan penawaran tender program MBG dari Komandan Kodim 0809 Kediri. Namun saat dicek, Pokmas bernama Manunggal Cipto Roso Kuliner yang berada di Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, itu diketahui merupakan lahan kosong dan tidak ada kegiatan.

Merasa tertipu, sebanyak 43 pemilik katering menuntut uang jaminan yang telah disetorkan untuk menjadi pemasok MBG agar dikembalikan oleh Pokmas tersebut.  

Diceritakan Nining, salah satu pemilik katering yang menjadi korban, awalnya dia mendapat ajakan sebagai pemasok program MBG itu dari rekannya. 

Ia tertarik menjadi pemasok program MBG itu karena ada perjanjian kontrak kerja sama selama 5 tahun. Selanjutnya Ia pun mengajak, sejumlah pemilik katering lainnya untuk bersama-sama menjadi pemasok program MBG.

“Pertama tertarik karena ada kontrak 5 tahun kerja. Kemudian ditawarkan ke ibu-ibu ini yang memang pemilik katering, yang di mana tahun-tahun lalu terdampak covid tidak mendapat pendapatan dan pemasukan. Begitu saya tawari ibu-ibu mau gabung tanpa ada paksaan apapun," kata Nining, Jumat (27/12/2024).

Nining menerangkan, awalnya dalam ajakan bergabung ini tidak ada embel-embel apapun termasuk penarikan uang jaminan. Namun seiring berjalannya waktu, ia dan para pemilik katering lainnya disuruh membayar uang jaminan Rp 750.000 per kesanggupan melayani seribu kotak makanan.

"Kemudian hari berikutnya disuruh nambah Rp 250.000. Jadi per seribu kotak setiap pemilik katering yang gabung harus membayar Rp 1 juta," jelasnya.

Terpisah, Wakil Pokmas Margaretha melalui Rudy, suaminya, membenarkan tentang jaminan yang dibebankan kepada para pemilik katering.

Menurut dia, jaminan uang Rp 1 juta per seribu kotak itu akan dicairkan atau diserahkan pada pemilik katering setelah menyuplai makanan di hari-H launching MBG bulan Januari 2025.

Atas kejadian ini, pihaknya juga mengaku menjadi korban dengan kerugian menjaminkan mobil dan motornya. Mobil dan motor itu dijual untuk mengembalikan uang jaminan 43 pemilik katering senilai Rp 43 juta. 

Sementara itu, Komandan Kodim (Dandim) 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, menegaskan sejauh ini tidak ada pengadaan tender penawaran sebagai suplier progran MBG.

"Itu tidak benar. Jangan mudah percaya, jangan mudah teriming-iming, diiming-imingi oleh seseorang yang tidak dikenal mengatasnamakan instansi pemerintah," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News