Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum ada investasi yang masuk untuk Program 3 Juta Rumah. Hal itu diungkapkannya pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (30/4).

Awalnya, ia membicarakan terkait target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dan merenovasi dalam Program 3 Juta Rumah. Untuk melaksanakan target tersebut, diperlukan pembiayaan yang salah satunya bisa didapat dari investasi. Target tersebut ia bagi-bagi bersama dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajaran direktur jenderal lainnya.

"Karena mungkin di kementerian yang lama tidak perlu mencari pembiayaan ini. Mohon maaf, kami nggak bisa. Kami harus bekerja juga mencari investasi supaya bisa jalan," katanya.

Ara lalu mengakui bahwa upayanya mendapatkan investasi untuk Program 3 Juta Rumah belum berhasil. Meski demikian, pihaknya masih berupaya untuk menggaet investor, seperti ke Qatar, bertemu Standard Charter, dan lainnya.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak, saya akui belum ada yang berhasil. Tapi kan Bapak nggak mau saya tenang-tenang aja Pak. Belum ada yang berhasil, konkrit belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya," ungkapnya.

Walau belum ada investasi yang masuk, Ara optimistis program tersebut akan tetap berjalan. Pun jika Program 3 Juta Rumah tidak berhasil, kata Ara, dirinya siap untuk direshuffle.

"Kalau saya tidak berhasil, ya risiko Pak. Mungkin saya direshuffle. Harus siap. Harus siap. Tapi saya nggak mau direshuffle karena korupsi," tuturnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP sudah melakukan pertemuan dengan investor asing, salah satunya adalah Qatar yang berminat untuk membangun 1 juta rumah. Komitmen tersebut baru tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di Istana Negara pada Januari lalu.

Rencananya, groundbreaking 1 juta rumah dari Qatar baru dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

Rumah susun (rusun) merupakan rumah vertikal yang beberapa tahun belakangan ini pembangunannya tengah didorong oleh pemerintah karena lahan di perkotaan semakin terbatas. Sebelum adanya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pembangunan rusun tersebut dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan setelah Kementerian PKP terbentuk, tanggung jawabnya diserahkan kepada mereka. Ada pun target Kementerian PKP untuk rusun adalah mereka akan fokus meneruskan pembangunan, perawatan, dan revitalisasi rusun yang sebelumnya dikerjakan oleh Kementerian PUPR tersebut.

"Pembangunan rusun, tetapi memang untuk tahun 2025 ini fokus pada rusun multi years contract (MYC). Jadi kalau ada program-program rusun dari Kementerian PUPR dulu yang sekarang dilanjutkan oleh PKP, kami pastikan akan berjalan dan akan diteruskan. Untuk seluruh daerah di Indonesia," kata Sri dalam acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan,di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Dalam paparannya seluruh rusun yang termasuk dalam MYC akan ditargetkan selesai pembangunannya pada 2025 ini.

Sri menyebut saat ini terdapat 1.912 unit rusun baru yang dibangun dalam periode 2024-2025. Lalu untuk rusun yang tengah direvitalisasi atau diperbaiki agar tampak seperti baru kembali sebanyak 6.687 unit.

"Untuk rusun baru ada 1.912 unit dan ada revitalisasi rumah susun 6.687 unit," ucap Sri.

Ke depannya Kementerian PKP akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar penyaluran rusun tersebut tepat sasaran.

Sebelumnya diberitakan Kementerian PKP telah merampungkan renovasi tiga dari 10 tower Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan seluruh tower Wisma Atlet yang ada di Kemayoran dan Pademangan akan rampung pada April 2025.

Tiga tower Wisma Atlet yang telah rampung yaitu tower 8, 9, dan 10 di Blok C2 Pademangan. Nantinya, bangunan tersebut bisa dihuni oleh ASN, TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketiga tower yang sudah rampung tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk dikelola.

"Untuk tower yang sudah selesai segera diserahkan pengelolaannya ke Kementerian Sekretariat Negara. Untuk seluruhnya ditargetkan rampung pada April 2025 yang rencananya akan diresmikan Presiden Prabowo," kata pria yang akrab disapa Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (25/2/2025).

Kemudian, tujuh tower di Kemayoran yang tersisa yakni 1-7 akan rampung pada April mendatang.

"Kami sudah memang ready untuk serah terimakan (3 tower). Nanti kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita rencana tanggal 22 April kita sudah siap serahterimakan," ujar Ara di Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta Utara.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kementerian dan lembaga terkait memang saling bersinergi untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

“Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” kata Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

“Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam arahannya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini ditunjukkan dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP.

Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

“Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujar Fahri.

Di sisi lain, ia mengatakan selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

“Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” tambahnya.

Sebagai informasi, rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah. Mereka di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, menyatakan bahwa dari 93,1 juta keluarga di Indonesia 1 persen atau kurang lebih 1 juta keluarga di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem, di mana pengeluarannya kurang lebih Rp 400 ribu per bulan.

Pemerintah mau membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya dari hunian yang layak. Lantas, dengan jumlah keluarga dengan kategori miskin ekstrem tersebut, bisakah dibantu melalui Program 3 Juta Rumah?

Menanggapi hal ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Program 3 Juta Rumah bisa membantu kurang lebih 3 juta keluarga, maka untuk memenuhi 1 juta keluarga tergolong miskin ekstrem tentu memungkinkan.

"Dalam program kita setahun 3 juta keluarga dapat 3 juta rumah. Artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrem, itu juga sederhana sebenarnya," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Untuk biaya pembangunannya, Fahri menekankan anggarannya cukup besar berada di pusat, tetapi anggaran tersebut baru bisa dimanfaatkan apabila terdapat program perumahan di desa.

"Kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, didistribusikan secara baik, itu efeknya akan masif," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan jika APBN saat ini merupakan dana yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, APBN untuk program-program yang dijalankan masa Presiden Prabowo akan ditetapkan dalam proposal APBN 2026 pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat kebijakan untuk sektor perumahan beserta mekanismenya.

"Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026. Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana menyerap anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," terangnya.

Ada pun bentuk bantuan yang akan disiapkan oleh pemerintah di pedesaan berfokus pada renovasi rumah. Renovasi tersebut akan menggandeng 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai 1 triliun," sebutnya.

Selain di pedesaan, pemerintah juga akan membangun rumah di perkotaan yang bentuknya bukan lagi rumah tapak melainkan rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Pemerintah akan memakai lahan-lahan milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda). Untuk anggaran, pemkot bisa menarik dana dari investasi termasuk investasi luar negeri.

"Saya udah bilang tadi tantangan perkotaan adalah rumah susun karena tanah sudah gak ada. Di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silahkan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta warga yang mengalami masalah perumahan agar melapor ke Kementerian PKP. Pelaporan bisa dilakukan melalui Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Ia pun meminta jajarannya untuk mengaudit dan mengambil langkah hukum bagi pengembang. Hal itu disampaikannya usai menerima aduan dari warga ketika meninjau salah satu perumahan di Manggung Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang kemarin.

"Kami minta warga berani melawan pengembang yang bermasalah dan merugikan masyarakat. Kami siap menindaklanjuti pengaduan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat dan jangan sampai negara kalah dan tidak menyelesaikan pengaduan dari masyarakat dengan baik dan cepat," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Pada kesempatan itu, Ara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan agar Kementerian PKP fokus pada penyelesaian masalah rumah bersubsidi yang sering dihadapi rakyat.

"Silakan adukan ke Kementerian PKP apabila rakyat menghadapi masalah perumahan melalui BENAR-PKP di nomor WhatsApp 081288888911. Kami siap melakukan pendampingan agar masyarakat benar-benar terlindungi dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Ia mendapati akibat pengembang yang tidak bertanggung jawab, banyak warga yang mengalami kerugian secara finansial. Sebab, sertifikat rumahnya belum diterima meskipun sudah membayar lunas.

"Saya mendapatkan pengaduan dari warga Perumahan Punsae (Perumahan Ungaran Asri Regency) di Kabupaten Semarang. Lokasi perumahan yang berada di kawasan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor juga tidak layak huni dan membahayakan nyawa para penghuninya dan banyak pengaduan lainnya seperti adanya sertifikat rumah yang tidak diterima warga," ucapnya.

Peninjauan lokasi perumahan tersebut dilakukan oleh Ara bersama Bupati Semarang, Komisioner BP Tapera, dan Perwakilan BTN Kota Semarang. Ara melihat banyak kondisi rumah rusak berat dan tidak layak huni karena dibangun di sisi jurang dan menemukan banyak rumah subsidi yang dikontrakkan oleh pemiliknya. Lalu, ada pemindahan lokasi rumah secara sepihak oleh pengembang.

Kemudian, ia menunjuk Direktur Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Aziz Andriansyah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dan mencari solusi maupun menempuh langkah hukum bagi pengembang perumahan tersebut. Langkah ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi warga perumahan selama enam tahun terakhir.

Sementara itu, Ketua RW 20 Perumahan Punsae, Julianto Deni Saputra, mengungkapkan ada beberapa masalah yang dihadapi warga seperti belum serah terima sertifikat rumah warga. Kemudian, terdapat ancaman tanah longsor yang membuat banyak warga was-was saat hujan turun karena aliran air yang cukup deras.

"Terima kasih atas perhatian Menteri PKP atas masalah yang kami hadapi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mulai menyerahkan kunci rumah subsidi untuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ia menyerahkan kunci di Perumahan Puri Delta Asri 9. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220 ribu unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara mengatakan adanya rumah bersubsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekadar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ara menceritakan bahwa ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan. Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, tercapai kami akan undang presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terima kasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Inspektur Jenderal (Irjen), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman melaporkan dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Kementerian PKP mengambil sampling di 13 kecamatan yang ada di Sumenep, termasuk di kepulauan. Setelah terjun ke lapangan diketahui jika mekanisme yang dijalankan tidak sepenuhnya berjalan.

"(Kami) turun ke lapangan, mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dijalankan. Kami menyimpulkan adanya beberapa penyimpangan," katanya.

Dia paparkan 18 temuan penyimpangan yang dia dapatkan kepada awak media. Antara lain bantuan salah sasaran, upah pekerja tidak dibayarkan, hingga kondisi bangunan yang tidak sesuai yang dilaporkan.

"Saya temukan pembayaran ke toko dilakukan secara tunai oleh kepala desa bukan transfer uang dari rekening penerima bantuan tapi penerima bantuannya ini suruh tanda tangan slip penarikan kosong,"katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Sigit Waseso mengatakan pihaknya akan segera mempelajari dan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan oleh Irjen Kementerian PKP.

"Kami akan menindaklanjuti dengan langkah berikutnya, baik penyelidikan maupun penyidikan untuk memperjelas atau membuat terang suatu perkara," katanya.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pantauan detikjatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Diketahui bahwa anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai 109 Miliar. Namun saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, Ia masih belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Nanti setelah acara penyerahan kami akan konferensi pers ya. Sabar dulu, ya," katanya.

Meski demikian dalam keterangan singkat saat ditemui wartawan Heri membenarkan bahwa kasus BSPS yang dia laporkan terkait dengan dugaan korupsi.

"iya insyaallah (dugaan korupsi). Oke ya, makasih ya," tutupnya.

Dari seorang sumber diketahui bahwa Irjen PKP sudah berada di Madura sejak Jumat (18/4). Dia berkeliling Sumenep hingga ke Pulau Kangean untuk meninjau para penerima BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS

Sumenep (ANTARA) - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP ) menemukan puluhan motif dugaan penyimpangan realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

"Kami bersama tim sejak akhir pekan lalu berada di Sumenep untuk mencari informasi dan data dugaan penyimpangan Program BSPS. Kami mengecek ke lokasi penerima bantuan di 13 dari 24 kecamatan di Sumenep," kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman di Sumenep, Senin.

Sesuai data di Kementerian PKP, terdapat 5.490 rumah warga berpenghasilan rendah di Sumenep yang menjadi sasaran Program BSPS 2024. Total anggaran Program BSPS 2024 di Sumenep sebesar Rp109,8 miliar.

Ribuan warga yang menjadi penerima bantuan BSPS di Sumenep itu tersebar di 24 dari 27 kecamatan baik di wilayah daratan maupun kepulauan.

"Kami bersama tim sudah cek lokasi dan temukan puluhan motif dugaan penyimpangan dalam realisasi BSPS di Sumenep. Ada dokumennya dan lengkap, baik rekaman wawancara maupun foto di lokasi," katanya.

Motif dugaan penyimpangan itu antara lain terdapat semua nama warga di satu Kartu Keluarga (KK) menjadi penerima bantuan, penerima bantuan tak tepat sasaran karena memiliki telah rumah mewah, dan lokasi program tak sesuai verifikasi sebelumnya.

Selain itu pengerjaan program tersebut diserahkan kepada orang tertentu dan penerima bantuan tinggal menerimanya, nota pembelian bahan bangunan yang itemnya sama, dan transfer pemilik toko bahan bangunan ke nomor rekening seseorang dengan nominal ratusan juta rupiah.

"Hasil temuan kami dan tim di lapangan, termasuk di wilayah kepulauan, memang menunjukkan mekanisme yang seharusnya dijalankan ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan. Ada dugaan penyimpangan dan itu akan kami proses lebih lanjut," kata Heri.

Pewarta: Abd Aziz/ Slamet Hidayat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita humaniora dalam sepekan masih menarik untuk dibaca, mulai dari perlindungan pekerja Makan Bergizi Gratis hingga Gunung Marapi dua kali meletus.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

BGN alokasikan Rp20,16 miliar per bulan untuk lindungi pekerja MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,16 miliar per bulan guna menjamin perlindungan kerja bagi sekitar 1,2 juta tenaga kerja yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/4), mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Selengkapnya baca di sini.

Komisi X minta perusahaan tidak tahan ijazah karyawan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta perusahaan maupun pengusaha untuk tidak melakukan penahanan ijazah pendidikan karyawan maupun mantan karyawan.

Ia mengatakan hal tersebut usai rapat kerja tertutup bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu (23/4), untuk menanggapi adanya perusahaan maupun pengusaha yang kedapatan melakukan penahanan ijazah karyawan, baik kepada karyawan lama, baru bahkan kepada mantan karyawan.

Selengkapnya baca di sini.

Ketum tegaskan MUI terus dukung kemerdekaan Palestina

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menegaskan MUI berkomitmen untuk terus mendukung bangsa Palestina hingga mampu meraih kemerdekaan atas kejahatan genosida yang dilakukan oleh zionis Israel.

"MUI bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia terus memberikan dukungan dan tidak pernah berhenti sampai kapan pun. Dukungan yang konkret untuk saudara-saudara kita di Palestina," kata Anwar saat memberikan sambutan dalam Silaturahmi Nasional Ormas-Ormas Islam dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Majelis Ulama Indonesia di Asrama Haji Jakarta, Kamis (24/4).

Selengkapnya baca di sini.

Mendikdasmen imbau guru berhati-hati gunakan medsos

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti mengimbau para guru di Indonesia agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial (medsos), sebab di era digitalisasi saat ini banyak konten hanya mencari sensasi dan mengejar viral.

"Sekarang ini banyak konten yang hanya mencari sensasi untuk sesuap nasi. Yang penting viral, padahal isi kontennya belum tentu kebenarannya," kata Abdul Mu'ti saat membuka Pekan Olahraga dan Seni SMK Muhammadiyah (Porsikam) di SMK Muhammadiyah 3 Metro, Provinsi Lampung, Sabtu (26/4).

Selengkapnya baca di sini.

Gunung Marapi meletus dua kali Jumat sore

Pos Gunung Api (PGA) Gunung Marapi melaporkan dua kali letusan atau erupsi gunung yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), tersebut dalam waktu berdekatan.

"Erupsi pertama terjadi pukul 15.13 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 800 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara," kata petugas PGA Gunung Marapi Teguh di Padang, Jumat (25/4).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini