Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di Jawa Timur tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK.

Imron menyampaikan pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lain untuk mengendalikan wabah PMK.

“Diharapkan kasus segera terkendali terjadi penurunan kasus [PMK], sehingga tidak mengganggu program MBG,” kata Imron kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

Secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK. Data ini sebagaimana mengacu pelaporan harian Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya.

Kementan juga mengakui bahwa kasus wabah PMK terbanyak memang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Data menunjukkan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir.Kendati demikian, Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.

“PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” terangnya.

Selain vaksinasi, Imron menyampaikan bahwa pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.

Di samping itu, pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan disinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.

Selain itu, Kementan melalui Ditjen PKH juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dan pengaturan lalu lintas ternak. Di samping itu, Imron menuturkan bahwa kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari wabah ini.

Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa di hari pertama penyelenggaraan program MBG, tepatnya pada Senin (6/1/2025), sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

Dadan menjelaskan bahwa penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Secara bertahap, Dadan menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG akan terus bertambah, yakni sampai 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk minimal 3 juta penerima manfaat sampai April 2025.“[Target sampai akhir 2025] 15-17 juta penerima manfaat,” kata Dadan kepadaBisnis.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempersiapkan total anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk berkolaborasi mendukung terlaksananya program makan bergizi gratis (MBG) pada awal tahun 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementan akan memberi dukungan bahan baku yang dialokasikan untuk kesiapan dapur-dapur program MBG.

"Kalau tidak salah anggaran untuk hortikultura, sekitar Rp400 Miliar, yang ke peternakan ayam sekitar Rp300-an miliar. Jadi semuanya Rp 700an miliar," jelas Amran di kantor Kementan, Selasa (31/12/2024).

Amran menuturkan anggaran tersebut dialokasikan sebagai kolaborasi dari Kementan. Selain itu, ia mengatakan dari pihak Kementerian Desa juga berkolaborasi dalam penyediaan pangan sebesar Rp16 Triliun.

"Ini anggaran dari Kementan (Rp700 Miliar), ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp 16 triliun. Cukup besar," jelas Amran.

Menurut Amran, kolaborasi program MBG ini sudah disahkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Karena itu, Ditjen Hortikultura dan PKH harus menindaklanjuti agar berkolaborasi dengan Kementerian Desa guna menyukseskan progam MBG pada awal Januari 2025 mendatang.

"Kami minta Hortikultura dan Peternakan itu kolaborasi dengan Kementerian Desa. Karena kita sudah MoU, dan kami minta ditindaklanjuti. Anggaran kita, kita sudah siapkan di Peternakan dan Hortikultura. Kita sudah siapkan," tegas Amran.

Sebelumnya, Pemerintah berencana untuk mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Berbagai proses persiapan dan uji coba telah dilaksanakan. Salah satunya adalah kerja sama dengan para peternak sebagai supplier bahan baku makan bergizi gratis.

Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro mengatakan, pihaknya menyambut baik program makan bergizi gratis. Nanang menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG dapat mendorong pendapatan dari para peternak.

"Kami menyambut dengan sangat sukacita program makan bergizi gratis ini. Karena kami sangat berharap di antara menu-menu makan yang diberikan kepada 82 juta siswa, nantinya ada dalam satu minggu itu paling tidak satu hari yang menggunakan daging sapi," kata Nanang kepada Beritasatu.com, Senin (16/12/2024).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengimpor sekitar 2 juta sapi hidup hingga 2029. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan, impor sapi ini dilakukan karena proyeksi kebutuhan daging dan susu yang cukup besar menyusul program Makan Bergizi Gratis. Sementara, produksi nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“80 persen susu yang kita minum itu, impor. Makanya Kementan dari tahun lalu inisiasi sediakan daing dan susu dengan mendatangkan induknya (dari luar negeri),” kata Sudaryono di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam “Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jateng 2025” di Gedung Gradhika Bakti Praja, Komplek Gubernuran, Kota Semarang.

Sudaryono menjelaskan, impor sapi tersebut akan dilakukan mulai 2025 dengan rincian 200 ribu ekor sapi perah dan sapi pedaging. Adapun target impor 2 juta sapi hidup tersebut hingga 2029 terdiri atas 1,2 juta ekor sapi perah dan 800 ribu ekor sapi pedaging.

“Kita akan mendatangkan sapi dari banyak negara, seperti dari Brasil karena iklimnya di sana tropis relatif cocok untuk kita, dan juga negara terbesar populasi sapi," katanya.

Dalam impor tersebut, ada 60 perusahaan yang terlibat. Sudaryono memastikan proses importasi sapi-sapi tersebut tak menggunakan APBN, melainkan murni swasta. Kementan memberikan sejumlah syarat agar perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan rekomendasi impor.

Untuk mendukung program itu, kata Sudaryono, pemerintah menyediakan total luas lahan sebesar 1,7 juta hektare di seluruh Indonesia untuk peternakan sapi seperti di Jawa Tengah. Selain itu, investasi sapi perah dan potong ini juga akan menggunakan skema Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Skemanya diajukan jadi PSN, ini banyak manfaatnya dan keringanan agar memudahkan pengusaha untuk investasi, kalau (lahan) di Jateng seperti di Blora," ujar Sudaryono.

(Rahmat Fiansyah)

Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran ini dipergunakan untuk memastikan meratanya ketersediaan dan distribusi bahan baku.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, ia sudah meminta Ditjen Hortikultura serta Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) untuk mem-backup dapur-dapur MBG. Amran menjelaskan, sekitar Rp 400 miliar dialokasikan dari anggaran Ditjen Hortikultura. Sementara itu, sekitar Rp 300 miliar dialokasikan dari Ditjen PKH untuk keperluan peternakan ayam dalam penyediaan telur dan daging ayam.

"Jadi semuanya Rp 700-an miliar," kata Amran, ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, (30/12/2024).

Ia mengatakan, dirinya telah meminta Ditjen Hortikultura dan PKH untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa. Kedua kementerian juga sudah menjalin kesepakatan melalui Memorandom of Understanding (MoU) untuk menggeber program ini.

Di samping itu, pihaknya juga menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah (pemda), khususnya dalam hal distribusi bahan baku. Pihaknya juga melakukan pendampingan, serta membelikan bibit maupun ayam untuk dikembangkan.

"Kita menyiapkan bahan baku dengan anggaran dari Kementan. Ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp 16 triliun. Cukup besar," ujarnya.

Mengingat waktu tersisa beberapa hari lagi menuju tahun 2025, Amran tetap optimistis program MBG dapat berjalan sesuai target. Berbagai dukungan mulai dari anggaran, kolaborasi lintas sektor, dan kesiapan bahan baku menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp700 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bakal bergulir mulai awal Januari 2025.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa anggaran jumbo ini dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk mempersiapkan bahan baku program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, Kementan akan meminta Ditjen Hortikultura dan Ditjen PKH untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa guna mendukung program MBG ini.

“Anggaran kita sudah siapkan di Peternakan dan Hortikultura. Kita sudah siap. Kalau tidak salah Rp400-an miliar, yang ke Peternakan Ayam sekitar Rp300-an miliar. Jadi semuanya Rp700-an miliar,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Di samping itu, Amran juga menyampaikan bahwa pihaknya ikut berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal pendistribusian bahan baku program MBG, melakukan pendampingan, hingga membelikan bibit ternak dan hortikultura.

Lebih lanjut, Amran menambahkan Kementerian Desa juga ikut menggelontorkan sekitar Rp16 triliun dari total anggaran dana desa senilai Rp71 triliun.

Dana ini akan digunakan untuk mendukung kemandirian pangan desa pada 2025. Adapun, alokasi dana desa ini setara dengan 20% untuk ketahanan pangan.“Ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp16 triliun. Cukup besar,” jelasnya.

Adapun, Kementan sendiri juga menganggarkan dana untuk mendukung swasembada pangan yang menjadi prioritas negara.

Berdasarkan catatan Bisnis, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024), Mentan Amran mengungkap bahwa Kementan mendukung program makan bergizi.

Rinciannya, melalui kegiatan pekarangan pangan bergizi dengan anggaran yang dialokasikan Rp413,67 miliar pada 2.500 desa. “Melalui bantuan benih, sayuran, buah, ayam petelur, dan bantuan ubi jalar,” ujar Amran.

Dari anggaran itu, Ditjen Tanaman Pangan melalui bantuan ubi jalar dengan volume 1.500 hektare ubi jalar. Dengan anggaran yang dialokasikan adalah Rp7,43 miliar.

Kemudian, Ditjen Holtikultura berupa bantuan benih sayur dan buah dengan volume 2.500 desa. Alokasi yang digelontorkan adalah Rp206,44 miliar.

Serta, Ditjen Peternakan dan Keswan berupa bantuan ayam petelur yang volumenya mencapai 600.000 ekor dengan alokasi Rp199,8 miliar.

Malang Raya (ANTARA) - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyebut daerah penghasil susu sapi menjadi bagian penting menyukseskan program makan bergizi gratis yang akan dijalankan di awal tahun 2025.

"Saat ini susu merupakan menu makan bergizi, tetapi ini juga melihat kondisi suplai dalam negeri. Beberapa kali disampaikan bahwa daerah yang memang ada produksi susu sapi menjadi bagian penting," kata Agung saat meninjau Milk Collection Center (MCC) di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa.

Salah satu daerah yang disebutnya mampu menunjang kesuksesan program makan bergizi gratis adalah Kabupaten Malang, lantaran memiliki koperasi susu sapi dengan hasil mencapai ratusan ton per hari.

"Mudah-mudahan Koperasi SAE Pujon yang bisa menghasilkan susu pasteurisasi, mampu memberikan pelayanan untuk program makan bergizi," ujarnya.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Malang, total produksi susu sapi di wilayah setempat mencapai 143 ribu ton per tahun. Kemudian, populasi sapi perahnya ada 90 ribu ekor dan 22 ribu diantaranya terdapat di wilayah Pujon.

Pemerintah daerah setempat pun kini menunggu petunjuk teknis mengenai pelaksanaan program tersebut.

Melihat pada data yang ada, ia pun optimis di Kabupaten Malang paket makan bergizi gratis juga akan mencakup susu sapi di dalamnya.

"Paket makan bergizi gratis bahan bakunya berasal dari sekitar tentu harganya terjangkau, dengan harga yang ada, maka menu paket ini akan mengandung gizi. Kalau di Kabupaten Malang ini salah satunya susu, bisa menjadi menu," ucap dia.

Agung berharap para pelaku industri juga memberikan dukungan maksimal demi kelancaran berjalannya program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini, yakni dengan menggencarkan kolaborasi bersama pihak koperasi susu sapi di masing-masing daerah.

"Pemerintah berharap industri melakukan pembinaan menyediakan unit. Ini akan membuat kualitas susu menjadi baik dan diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini terus berjalan sehingga tidak ada lagi isu produksi susu nasional yang tidak terserap," kata dia.

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan impor 1,8 ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Beda nasib petani boyolali dan petani vietnam

Kirain suplai susunya bakal diambil dari peternak lokal, karena itu akan ikut membantu perputaran ekonomi dalam negri, harusnya bisa untuk mencicil hutang juga

Netizen menduga adanya indikasi permainan lahan bisnis, dan yang diuntungkan adalah tender kolega sendiri”

Namun, benarkah akan dilakukan impor 1,8 ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis?

Penjelasan:

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief, dilansir dari ANTARA.

Arief mengungkapkan, investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Cek fakta: Cek fakta, Prabowo akan bekukan KPK untuk sementara waktu

Cek fakta: Cek fakta, Prabowo wajibkan anak muda ikut wajib militer

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memaksakan menu susu sapi dalam program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono mengatakan produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi jika harus digunakan untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, ia menyarankan agar menu susu dapat diganti dengan sumber-sumber protein yang lain.

"Susu itu memang produksinya belum cukup, kita menyarankan dan kita minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu," ujar Sudaryono di Jakarta, Selasa.

Makan bergizi gratis, lanjut Sudaryono, tidak harus meminum susu. Menurut Sudaryono, protein yang berasal dari hewani seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.

Namun demikian, Sudaryono mengatakan, bila produksi susu sapi di Indonesia telah mencukupi, perlahan-lahan menu ini bisa dimasukkan ke dalam makan bergizi gratis.

Sudaryono menyampaikan, makan bergizi gratis ini harus disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional. Sebab, ia tidak ingin program ini malah membebani negara dengan memaksa pemberian susu sapi, sehingga harus melakukan impor.

"Nanti pelan-pelan seiring dengan produktivitas susu kita, kita akan tingkatkan. Tentu saja kita ingin ngasih susu, di beberapa daerah sentra-sentra susu seperti di Banyumas, Boyolali, yang dia dekat dengan sentra susu, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya," katanya.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono dalam keterangan di Jakarta, Minggu (27/10), mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief.

Arief menyatakan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar, sehingga tidak salah dalam menangkap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait investasi perusahaan Vietnam untuk produksi susu sebesar 1,8 juta ton.

Arief mengungkapkan, Mentan menekankan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Vietnam difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan, sesuai arahan Presiden.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024