Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KPKP) siap berkolaborasi menggali potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kerja sama ini tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Adapun kolaborasi antara dua kementerian ini terlihat melalui kunjungan kerja yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah ke sejumlah lokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) Rabu (19/2) kemarin.

Trenggono dan Fahri Hamzah meninjau lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Udang Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Keduanya berdialog dengan masyarakat nelayan dan meminta dukungan untuk merevitalisasi tambak udang seluas 800 hektare, yang kini masih menjadi tambak tradisional dan lahan belum terpakai. Dalam revitalisasi nanti, Kementerian PKP akan mendukung revitalisasi tambak udang melalui penataan rumah para nelayan tambak di lokasi PSN.

"Kami akan merevitalisasi tambak udang, harapannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta kesejahteraan rumah tangga perikanan. Nanti Pak Fahri yang akan menata pemukiman masyarakat nelayan tambak," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2025).

Selanjutnya, Trenggono dan Fahri berkunjung ke lokasi budidaya lobster modern yang dikelola pihak swasta dengan para tenaga ahli budidaya dari Vietnam.

"Saya optimis budidaya lobster di Sumbawa ini bisa memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar, bisa memenuhi permintaan lobster di dalam dan luar negeri. Serta bisa meningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari budidaya lobster," ungkapnya.

Trenggono menyebut pihaknya akan membangun kampung nelayan Pulau Bungin menjadi modern. Kampung Nelayan Modern merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Adapun fasilitasnya yaitu sentra kuliner, indoor dan outdoor area, riverside area, rooftop area, bale nelayan, dan shelter pendaratan ikan. Selain juga dilengkapi bengkel kapal nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), fish store, pabrik es, dan lainnya.

"Kami akan bangun kampung bungin modern, abis nangkap langsung dijual disini, kami akan kirim tim untuk menindaklanjutinya. Pak Fahri juga akan menata pemukiman masyarakat nelayan yang merupakan terpadat di dunia ini," ungkapnya.

Tidak hanya melihat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan saja, Trenggono dan Fahri juga meninjau SMK Negeri 1 Alas yang memiliki jurusan Kelautan dan Perikanan.

Trenggono menyatakan siap mendukung rencana pengembangan pendidikan kelautan dan perikanan melalui pembangunan Politeknik. Apalagi dengan melihat mayoritas masyarakat pulau Sumbawa adalah masyarakat pesisir.

Sementara itu, Fahri menilai daerah Sumbawa memiliki potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar, baik sumber daya alam maupun manusianya. Kedatangannya bersama Trenggono, kata dia, bertujuan untuk menata potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kapasitas ekologi dan usaha. Sedangkan Kementerian PKP akan mengurusi pemukimannya.

"Kami datang ke sini karena pak Presiden Prabowo prihatin, yaitu protein dari nelayan tapi pemukiman tidak layak. Dengan sinergi ini, kami yakin bukan hanya mampu menjaga ketahanan pangan, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," jelasnya.

(ega/ega)

Jakarta -

Ikan menjadi salah satu menu di program makan bergizi gratis (MBG). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ikan yang dipasok ke dapur MBG terjamin kualitasnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo meninjau pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kampar, Riau. Di lokasi tersebut, ikan menjadi salah satu bahan baku yang diolah menjadi menu makanan.

Untuk menjaga kualitas ikan, di sana tersedia satu unit Integrated Cold Storage (ICS) yang dikelola unit pengolahan ikan PT. Delta Mina Perkasa. ICS dilengkapi Air Blast Freezer (ABF) kapasitas 2 x 2,5 ton dan Cold Storage kapasitas 2 x 50 ton.

Budi mengapresiasi pengelola ICS yang telah menjadi pemasok utama ikan patin ke 6 dapur MBG, yakni di Tuah Madani, Kampar, Dumai, Ujung Tanjung, Bangko, dan Marpoyan. Dari dapur-dapur tersebut, menu berbasis ikan disalurkan ke 54 sekolah di sekitarnya.

"Tentu kami bangga ICS bisa menjadi bagian dari kebutuhan gizi anak-anak sekolah sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semoga dengan dorongan dari pemerintah daerah, makin banyak pelaku usaha yang ikut terlibat dalam program MBG ke depannya," kata Budi dalam keterangannya, Jumat (7/2/2025).

Budi menjelaskan menu ikan biasa disajikan bergantian dengan menu protein lainnya. Untuk itu, Budi mendorong pemerintah daerah (Pemda) turut berperan aktif agar melibatkan pelaku usaha di daerahnya dalam menyukseskan program MBG.

Budi menilai keberadaan ICS Kampar telah menyokong produktivitas unit pengolahan ikan (UPI) dengan kapasitas produksi mencapai 3 ton bahan baku per hari. Dari bahan baku tersebut, perusahaan mampu mengolah produk fillet 1 ton per hari. Semua bahan baku tersebut berasal dari hasil produksi para pembudidaya ikan patin di Kabupaten Kampar.

"Ini wujud nyata ekonomi sirkular di Kabupaten Kampar. Manfaatkan fasilitas yang diberikan ini, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dari sisi hulu hingga hilirnya," tambah Budi.

(rrd/rrd)

JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada kuartal II tahun 2024 lalu berkontribusi sebesar 54.53% terhadap PDB nasional. Dari jumlah persentase yang relatif besar ini, 22.69% di antaranya dialokasikan untuk konsumsi makanan dan minuman selain restoran.

Mengetahui hal tersebut, program makan bergizi gratis yang tengah ramai diperbincangkan menjadi lebih masuk akal untuk direalisasikan. Oleh karenanya, Aruna kian berkomitmen untuk mendukung terwujudnya program tersebut dengan melakukan kolaborasi bersama mitra yang memiliki fokus serupa.

Kendati konsumsi makanan dan minuman selain restoran mendominasi pengeluaran rumah tangga, pemenuhan gizi, terutama protein, masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan di antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang dinilai ideal adalah 2,100 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein per kapita per hari.

Di sisi lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi masyarakat Indonesia masih berada sedikit di bawah AKG, yakni 2,087.64 kkal per kapita per hari. Untuk konsumsi protein, Indonesia sejatinya sudah melampaui angka yang disarankan, yakni 62.33 gram per kapita per hari. Hanya saja, capaian ini belum merata.

Dilihat dari kelas sosialnya, kelompok penduduk 20% terbawah hanya mengonsumsi 1,663.05 kkal per hari, tertinggal jauh oleh kelompok penduduk 20% teratas yang mencapai 2,504.91 kkal. Sama halnya dengan protein - kelompok terbawah hanya mengonsumsi 45.76 gram per hari. Sementara kelompok teratas mencapai 81.22 gram, hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada kelompok terbawah.

Hal ini juga paralel terjadi pada angka konsumsi ikan, udang, cumi, kerang, dan daging. Karena sumber proteinnya berkualitas tinggi, protein hewani dinilai memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga pembelian hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berada.

Dengan demikian, Aruna menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan ini bukan hanya tentang ketersediaan produk, tetapi juga daya beli yang lemah.

Co-Founder dan Chief Operating Officer Aruna, Indraka Fadhlillah mengatakan, ?Anggaran untuk program ini mencapai Rp450 triliun dan ditujukan untuk menjangkau 81 juta orang. Jumlahnya fantastis, ya, melebihi jumlah penduduk Singapura. Dengan skala sebesar ini, semua keputusan harus berdasarkan riset dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami sudah mulai melakukan penyelarasan melalui advokasi dengan berbagai pihak."

Sebagai contoh, pada awal Desember 2024 lalu, Aruna menginisiasi PKS dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Indraka hadir untuk mewakili Aruna dalam penandatanganan PKS tersebut, sedangkan KKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.



Penguatan tata kelola perikanan, pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, dan fasilitasi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat menjadi fokus utama kerja sama ini.

Guna mendukung program makan bergizi gratis yang telah menjadi wacana besar nasional, kerja sama ini digadang untuk membuka jalan bagi perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diandalkan, khususnya dalam berbagi pakai data perikanan.

Lotharia setuju bahwa berbagi data perikanan dapat membantu realisasi program makan bergizi gratis. Dengan demikian, pelaku usaha, pengolah, hingga koperasi yang terlibat dapat diketahui dengan baik. Aruna sendiri berharap akan ada banyak nelayan skala kecil yang dapat diberdayakan dengan adanya program ini, sehingga pemerataan ekonomi dapat terjadi.

Biak (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyediakan makan bergizi gratis untuk 2.000 siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dengan menu ikan tuna dalam rangka Hari Nusantara 2024.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud di Biak, Jumat, mengatakan KKP berkomitmen dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk makan bergizi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemimpin sektornya.

"KKP siap menyukseskan program makan bergizi menu ikan mengingat program ini adalah bagian dari investasi masa depan, khususnya dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas," ujarnya.

Machmud mengatakan ikan merupakan salah satu sumber asupan protein hewani yang penting, salah satunya kandungan omega 3 pada ikan sangat membantu kesehatan bagi tubuh sehingga anak-anak bisa tumbuh sehat dan cerdas.

Ia mengatakan dukungan KKP terhadap program makan bergizi antara lain menyiapkan data yang dibutuhkan, seperti peta produksi, peta komoditas, sebaran UMKM pengolah perikanan, ragam produk hilirisasi perikanan, hingga koperasi guna menumbuhkan dampak ekonomi.

Machmud mengatakan KKP berpartisipasi dalam uji coba pertama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN di Kota Bitung dengan menggunakan menu ikan.

Uji coba makan bergizi menu ikan Bitung, lanjut dia, jumlah makan bergizi total 12.000 paket dengan rincian 2.000 uji coba pada 9-12 Desember 2024 dan 10.000 paket menu ikan pada 13 Desember 2024, bertepatan dengan Hari Nusantara.

Selain di Bitung, lanjutnya, pihak KKP juga bekerja sama dengan BGN dalam uji coba SPPG untuk penyiapan sampai pembagian 10.000 paket makan bergizi menu ikan di Kampar (Riau), Pekalongan (Jateng), Biak (Papua), Banjarmasin (Kalsel) dan Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

"KKP menyediakan bahan dan melakukan pengawasan proses pemasakan, membantu distribusi, dan membantu pelaksanaan di sekolah, dengan melibatkan semua UPT KKP di setiap titik pelaksanaan kegiatan," katanya.

Ia mengatakan untuk bahan baku makan bergizi menu ikan yang disiapkan berbasis kearifan lokal dan tematik sesuai potensi perikanan paling dominan di daerah.

Sementara itu Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Biak ZL Mailoa mengatakan jajaran Pemkab Biak Numfor memberikan dukungan penuh Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan strategis nasional di Kabupaten Biak Numfor.

"Anak orang asli Papua merupakan generasi emas Indonesia 2045, sehingga disiapkan dengan memberikan makanan sehat bergizi," ujarnya.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan susu ikan menjadi salah satu menu makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Susu ikan nantinya akan menjadi pengganti susu sapi di beberapa daerah.

"(Susu ikan) salah satunya," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo merespons pertanyaan terkait masuknya susu ikan dalam program makan bergizi gratis dikutip dari Antara, Senin (2/11/2024).

KKP disebut juga bakal melakukan sosialisasi terkait manfaat susu ikan kepada masyarakat, terutama di dapur-dapur yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Penentuan susu ikan bakal digunakan sebagai menu makan bergizi gratis akan diserahkan kepada masing-masing kepala dapur.

"Nanti kita mengenalkan. Kan, itu ada sekian dapur. Nah, dapur nanti akan beli apa dan nanti ketua dapurnya yang menentukan, tapi kita dorong, kita promosikan, dan kita pantau standarnya," jelas Budi.

Polemik susu ikan

Susu yang dibuat dari ekstrak daging ikan disebut bisa menjadi pilihan sumber protein hewani. Keunggulan dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya adalah memiliki jenis lemak yang baik juga sebagai sumber omega 3. Kandungan Omega 3 sendiri sangat baik untuk jantung serta tumbuh kembang otak anak.

Hanya saja tidak semua pakar berpandangan sama mengenai pemberian susu ikan. Spesialis gizi klinik dr Putri Sakti, MGizi, SpGK, AIFO-K, CBCFF, mengaku khawatir dengan kandungan maltodekstrin yang terdapat di susu ikan. Maltodekstrin memiliki indeks glikemik lebih tinggi ketimbang gula pasir sehingga berpotensi membuat anak mengalami kelebihan konsumsi gula harian.

"Karena di beberapa merek (susu ikan), kandungan gulanya cukup tinggi lho. Kemudian juga ada tambahan maltodekstrin, padahal maltodekstrin, indeks glikemiknya jauh lebih tinggi dibandingkan gula pasir, jadi tentunya terutama untuk anak-anak itu nggak bagus," terang dr Putri.

Pada prinsipnya, pemberian gizi pada anak juga harus memperhatikan kandungan nutrisi dan bahan-bahan lainnya. Beragam bahan pangan diperlukan untuk menyajikan menu makanan dengan gizi seimbang.

(kna/naf)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menjadikan makanan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu program prioritas dalam masa pemerintahannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jadi salah satu pihak yang turun tangan dalam pelaksanaan program ini, dan akan melaksanakan rapat teknis dengan badan gizi.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perlu memastikan di tiap dapur yang menjadi tempat produksi MBG ini ada produksi atau stok perikanan. Hal ini juga untuk mendorong penyerapan hasil ikan dari para penangkap ikan.

"Jadi nanti kita secara teknis itu akan kita lakukan rapat dengan badan gizi. Tetapi yang pasti kita harus pastikan di seluruh wilayah, dapur-dapur itu, itu ada produksi-produksi perikanan. Kalau tidak ada produksi perikanan, harus ada stok-stok perikanan di situ. Kita akan dorong para pelaku penangkapan ikan, di wilayah mana yang cocok, tematik ya," ujar Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Kamis kemarin.

Trenggono bilang bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) dalam hal ketersediaan protein dari sektor perikanan.

"Misalnya produksi saya dengan Menteri Desa sudah koordinasi, ada kampung lele nanti di situ, ada kampung gurame, ada kampung nila yang kita develop. Bahwa ketersediaan soal protein dari sektor perikanan itu harus tersedia di seluruh wilayah dapur-dapur makan bergizi gratis," katanya.

Perihal susu ikan dalam menu MBG, Trenggono menjelaskan bahwa kebutuhannya akan menyesuaikan dengan wilayahnya. Hal ini lantaran belum tentu semua penerima MBG nantinya akan suka susu ikan.

"Kan tidak semuanya, kalau di Indonesia Timur susu ikan 'kan pasti suka. Susu ikan sekarang sudah dimodifikasi dengan rasa-rasa yang macam-macam. Tetapi kalau kebiasaan minum susu sapi, terus bergeser 'kan agak sedikit ada perubahan. Tidak semua, itu 'kan substitusi, tetapi kalau mau 'kan tidak apa-apa juga," tambah Trenggono.

Trenggono menambahkan, sampai saat ini susu ikan untuk MBG masih dalam proses pemetaan, dan ia mengaku mengusulkan susu ikan agar masuk dalam MBG. "Artinya sedang dalam pemetaan. Ya, kita usulkan. Besok pastinya setelah kita berkoordinasi," katanya.

Terkait dengan penyimpanan atau storage produk perikanan di desa-desa, Trenggono membeberkan bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa (PDT) untuk siap melakukan produksi sesuai dengan jenis-jenis ikan yang digemari di tiap daerah.

"Kita sudah kerja sama dengan Menteri Desa. Di mana ada produksi, di mana di wilayah tersebut itu siap dan ready untuk melakukan produksi sesuai dengan jenis-jenis ikan yang disukai. Seperti di Jawa Tengah, lele misalnya. Jawa Barat ada gurame, nila. Nah, itu yang kita kejar," tandas Trenggono.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Desa PDT berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan ekonomi biru di desa. Menteri Desa PDT Yandri Susanto optimistis kolaborasi lewat penandatanganan MoU ini dapat membantu desa memenuhi bahan baku protein untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa. Kita punya dana desa 20 persennya untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa untuk mengelola persiapan bahan baku makan siang bergizi, salah satunya sumber protein," kata Yandri setelah penandatanganan Mou di Gedung Mina Bahari IV Jakarta, Senin (25/11/2024), seperti dalam keterangan tertulis.

Nota kesepahaman bersama demi sinergi dan kolaborasi mewujudkan ekonomi biru yang Inklusif dan berkelanjutan di desa ini akan memanfaatkan badan usaha bersama (BUMDesa) sebagai tonggak penggerak ekonomi desa. Diharapkan ini dapat menjadi ruang dalam memproduksi dan memastikan terpenuhinya kebutuhan bahan baku makan bergizi gratis, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mendorong BUMDesa yang akan nanti jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya. Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing," tutur Mendes Yandri.

Mendes Yandri juga sudah melakukan berbagai kunjungan untuk melihat potensi desa sehingga desa tematik di seluruh Indonesia dapat diwujudkan. Sektor yang meliputi di antaranya perkebunan hingga perikanan.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis keberadaan desa tematik akan memperbesar peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam menyediakan bahan pokok yang dibutuhkan.

"Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin. Beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana saya pikir kami juga harus ikut. Karena begini ketika makan bergizi gratis jalan dan itu ada di setiap desa lebih dari 75 ribu desa kalau di sana bisa jadi pusat produksi seluruh bahan untuk makan bergizi gratis, maka ekonomi yang bergerak bisa 4 sampai 5 kali lipat," ujar Menteri Sakti.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/dhn)