Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan kunjungan kerja ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/3).

Kunjungan tersebut bertujuan membahas aspek teknis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kedatangan Bupati Bandung disambut langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam mekanisme pelaksanaan program, jenis makanan bergizi yang akan disediakan, mekanisme distribusi, mitra pelaksana, serta kriteria penerima manfaat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan SDM dan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Program ini bertujuan menekan angka malnutrisi dan stunting, memenuhi kebutuhan gizi harian sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG), serta meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta nelayan sebagai mitra penyedia bahan pangan.

Dengan semangat menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas, Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS berkomitmen untuk terus berupaya dalam mengimplementasikan Program Makanan Bergizi Gratis dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.

"Kunjungan ke Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi tersebut," katanya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut sudah ada 300 dapur sehat yang disiapkan untuk memfasilitasi program Makan Bergizi Gratis untuk siswa sekolah dasar (SD) dan ibu hamil. Pembangunan ratusan dapur sehat itu telah menelan biaya sebesar Rp 7 miliar.

"Dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi buat masyarakat. Sampai sekarang mungkin 300 (dapur sehat yang sudah dibangun). Belajar dari penyampaian Bapak Presiden, bisa sampai Rp 7 miliar untuk menyiapkan dapur sehat," kata Maruli di sela kunjungan di Makorem 163/Wirasatya, Denpasar, Bali, Sabtu (8/12/2025).

Maruli mengatakan, anggotanya dan Badan Gizi Nasional fokus mendata para siswa SD serta ibu hamil yang menjadi sasaran Makan Bergizi Gratis itu. Termasuk lokasi dapur sehatnya, kebutuhan logistik atau bahan pangan yang akan diolah untuk jadi makanan bergizi, para pekerja, dan peralatan lainnya.

Maruli mengeklaim, jika dapur sehat sudah siap dibangun di lokasi tertentu dan siap dioperasikan, maka perekonomian daerah sekitar akan terdongkrak. "Dapur tersebut akan perlu beras, sayur, daging, telur, dan lain sebagainya. Dan uang akan beredar di situ. Belum termasuk pembangunan daerah," kata Maruli.

Sebelumnya, sebanyak 2.838 porsi makanan diberikan kepada siswa di 18 sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK di Karangasem, Bali, dalam program Makan Bergizi Gratis. Para petugas yang bekerja di dapur sehat di Desa Jasri, Kelurahan Subagan, sudah mulai sibuk memasak sejak pukul 02.00 Wita.

Tak hanya soal makan bergizi. Maruli juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian dalam hal pengairan sawah. Lokasi sawah yang total luasnya 51 ribu hektare sudah diajukan ke dua kementerian itu dan akan diairi dari sungai yang berasal dari laut.

"Dalam waktu dekat akan kami mulai untuk mengejar (musim) kemarau)," katanya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Badan Gizi Nasional menyebut tidak semua penerima Makan Bergizi Gratis akan mendapatkan susu dalam menu mereka. Daun kelor dan telur ayam akan menjadi menu pengganti susu.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan telur dan daun kelor bisa menggantikan kebutuhan gizi yang terkandung dalam susu.

Ia menjelaskan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan protein, sementara daun kelor menyediakan kalsium bagi anak-anak peserta program.

"(Menu susu) cukup bisa diganti dengan telur. Kalsiumnya bisa dengan (daun) kelor. Yang jauh dari susu dan logistiknya susah, ya tidak usah dipaksakan. Bisa ada telur, bisa kelor," ujar Dadan usai Rakortas CPP 2025 di Jakarta, Senin lalu (23/12).

Menurutnya, penyaluran susu akan diprioritaskan ke daerah-daerah sentra sapi perah. Sementara keberadaan menu di daerah-daerah non peternakan sapi perah tidak akan dipaksakan.

"Susu itu akan diberikan di daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan," imbuhnya.

Namun, Dadan memastikan susu tetap akan menjadi bagian dari menu di daerah dengan peternakan sapi perah yang mencukupi.

"Di daerah-daerah dengan peternakan sapi perah yang cukup, itu akan menjadi bagian dari makanan mereka," tegas dia.

Ia juga mengungkapkan program makan bergizi gratis ini direncanakan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, mulai 6 Januari 2025.

"Pokoknya 3 juta penerima manfaat. Kita mulai bertahap lah, 6 Januari (2025) kan pembukaan," pungkasnya.

Selama ini, pasokan susu lokal memang belum mampu memenuhi kebutuhan susu nasional. Sebanyak 80 persen susu yang diminum masyarakat merupakan produk impor, sisa 20 persennya baru dipasok peternak lokal. Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis, kebutuhan susu nasional kian besar.

Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029. Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

"Sumber (impor): Australia, Brazil, New Zealand, Amerika Serikat, dan Meksiko," bunyi paparan Amran.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran ini dipergunakan untuk memastikan meratanya ketersediaan dan distribusi bahan baku.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, ia sudah meminta Ditjen Hortikultura serta Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) untuk mem-backup dapur-dapur MBG. Amran menjelaskan, sekitar Rp 400 miliar dialokasikan dari anggaran Ditjen Hortikultura. Sementara itu, sekitar Rp 300 miliar dialokasikan dari Ditjen PKH untuk keperluan peternakan ayam dalam penyediaan telur dan daging ayam.

"Jadi semuanya Rp 700-an miliar," kata Amran, ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, (30/12/2024).

Ia mengatakan, dirinya telah meminta Ditjen Hortikultura dan PKH untuk berkolaborasi dengan Kementerian Desa. Kedua kementerian juga sudah menjalin kesepakatan melalui Memorandom of Understanding (MoU) untuk menggeber program ini.

Di samping itu, pihaknya juga menjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah (pemda), khususnya dalam hal distribusi bahan baku. Pihaknya juga melakukan pendampingan, serta membelikan bibit maupun ayam untuk dikembangkan.

"Kita menyiapkan bahan baku dengan anggaran dari Kementan. Ini kolaborasi dari Kementan. Kemudian anggaran untuk pangan total di Kementerian Desa ada Rp 16 triliun. Cukup besar," ujarnya.

Mengingat waktu tersisa beberapa hari lagi menuju tahun 2025, Amran tetap optimistis program MBG dapat berjalan sesuai target. Berbagai dukungan mulai dari anggaran, kolaborasi lintas sektor, dan kesiapan bahan baku menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa menu susu sapi dalam program makan bergizi gratis akan diberikan di daerah-daerah sentra sapi perah atau daerah yang memiliki stok susu segar mencukupi.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, usai rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

“Disampaikan untuk minum susu, tentu menu ini untuk daerah-daerah yang ketersediaan susunya ada,” kata Agung kepada wartawan usai rapat.

Agung mencontohkan daerah Pujon, Malang, yang merupakan kawasan sentra sapi perah. “Di sana ada koperasi di Pujon, yang juga menghasilkan produk susu pasteurisasi. Itu diharapkan nanti bisa mensupply untuk program makan bergizi,” kata Agung.

Selain itu, lanjut Agung, kandungan susu segar dalam produk susu tersebut minimal harus 20 persen.

“Dibatasi bahwa kandungan susunya minimum di angka 20 persen ada kandungan susu segar,” tutur Agung.

Di sisi lain, pemerintah akan mengimpor sekitar 1,2 juta sapi perah hingga 2029 untuk memperkuat produksi susu nasional.

Kementan memperkirakan kebutuhan susu segar nasional mencapai 8,5 juta ton pada 2029.

Rinciannya, 4,9 juta ton kebutuhan susu reguler dan 3,6 juta ton susu untuk program makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai Informasi, program makan bergizi gratis akan dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025. Setelah itu, berkembang menjadi 2.000 titik pada April 2025, dan berkembang lagi menjadi 5.000 titik pada Juli-Agustus 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa target tersebut merupakan bagian dari impor sekitar 1,2 juta ekor sapi perah hingga 2029.

“Target kami pada tahun 2025 nanti kami harapkan 200.000 (sapi perah) itu akan masuk ke Indonesia,” kata Agung usai focus group discussion (FGD) percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Terbaru, 50 ekor sapi perah bunting dari Australia berjenis Friesian Holstein (FH) tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (4/11/2024).

Bersamaan dengan itu, Indonesia juga mendatangkan 600 ekor domba dan kambing perah dari Australia.

Kedatangan sapi perah itu, kata Agung, untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sementara kedatangan domba dan kambing perah bertujuan untuk memperbaiki bibit.

“Untuk yang masuk itu kan bibit ya, karena untuk bibit kambing perah dan bibit domba itu kita masih membutuhkan untuk perbaikan genetik. Itu tidak untuk makan bergizi,” kata Agung.

“Untuk yang masuk itu kan bibit ya, karena untuk bibit kambing perah dan bibit domba itu kita masih membutuhkan untuk perbaikan genetik. Itu tidak untuk makan bergizi,” tutur dia.

Hingga saat ini, Agung menyebutkan ada sekitar 141 investor atau industri yang berkomitmen berinvestasi pada sapi di Indonesia.

“141 (perusahaan) untuk yang sapi perah, yang 70 sapi potong,” kata Agung.

Perusahaan-perusahaan tersebut diperkirakan akan memasok sekitar 1,2 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan.

Kementan memperkirakan kebutuhan susu segar nasional mencapai 8,5 juta ton pada 2029.

Rinciannya, 4,9 juta ton kebutuhan susu reguler dan 3,6 juta ton susu untuk program makan bergizi gratis, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun impor yang dilakukan ini bukan untuk langsung dikonsumsi, tetapi dikembangkan guna meningkatkan produksi susu dan daging sapi dalam negeri. Dengan begitu Indonesia tak lagi impor susu dan daging sapi.

"(Perusahaan yang komitmen) 141 untuk yang perah, yang 70 sapi pedaging," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, usai melalukan FGD dengan Kementerian/Lembaga tentang Investasi Pengembangan Sapi Perah dan Sapi Pedaging di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Agung menyebut, total target impor sapi perah dan pedaging sebanyak 2 juta ton selama lima tahun ke depan. Rinciannya, sebanyak 141 investor berkomitmen mengimpor 1,2 juta ekor sapi perah dan 70 investor mengimpor sapi pedaging.

"Berdasarkan komitmen yang mereka sudah sampaikan itu sebanyak 1,2 juta selama 5 tahun. Dari tahun 2025 sampai 2029. Kemudian kalau untuk sapi pedaging itu ada 70 calon investor yang berkomitmen akan memasukkan sapi pedaging betina produktif ya itu 800 ribu ekor 5 tahun ke depan," terangnya.

Untuk menarik investor melakukan pengembangan produksi sapi perah dan pedaging, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk perusahaan. Pertama, Agung meyakini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan untuk kemudahan impor sapi perah dan pedaging dari negara lainnya.

Karena untuk diketahui, selama ini Indonesia bergantung dengan beberapa negara seperti Australia dan Amerika. Dengan beberapa aturan yang akan direvisi, maka akan ada kemudahan impor sapi dari sumber lainnya terbuka lebar.

"Bapak Presiden sudah menandatangani revisi kedua peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2016 dimana dengan ditanda tangannya revisi kedua peraturan pemerintah tersebut maka akan diikuti dengan revisi peraturan turunannya dan ini akan membuka peluang masuknya sapi perah maupun sapi pedaging betina produktif dari Brasil,"terangnya.

Kedua, tadi dari sisi lahan. Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi dengan pemerintah daerah lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging. Lalu dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut pemerintah akan memberikan skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah.

"Untuk periode yang agak panjang, di atas 3 tahun. Itu juga sedang kita diskusikan karena tentu untuk investasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan terutama yang model kemitraan. Karena para peternak itu kita bukan untuk bantuan tapi bentuknya adalah kerjasama bisnis dengan calon-calon investor sehingga perlu ada dukungan pembiayaan tadi," jelasnya.

Ketiga dukungan infrastruktur, ada 21 lokasi yang disediakan untuk perusahaan membangun peternakan. Lokasi-lokasi ini akan diusulkan menjadi proyek strategi nasional (PSN).

"Ada lahan di 21 wilayah salah satunya di Sulawesi, di Jawa Tengah," pungkasnya.

Lihat Video: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan sapi perah dari Australia mulai datang untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Tahap pertama, 50 ekor sapi perah bunting berjenis Friesian Holstein (FH) tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (4/11/2024).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan bahwa kedatangan sapi perah bunting ini merupakan bagian dari rencana blueprint atau cetak biru Kementan dalam mendorong peran investor untuk meningkatkan populasi sapi perah di Indonesia.

“Kehadiran sapi perah bunting ini diharapkan dapat mendukung program makan bergizi gratis dan minum susu yang digalakkan pemerintah,” kata Agung, dikutip dari siaran pers Kementan, Rabu.

Rencana tersebut juga sejalan dengan target pemerintah untuk menambah 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan.

"Kedatangan sapi perah bunting ini merupakan wujud komitmen nyata sektor swasta untuk berperan dalam percepatan investasi di Indonesia,” ujar Agung.

Sapi-sapi tersebut akan dikembangkan oleh PT Juang Jaya Abdi Alam di Lampung. Kementan mengapresiasi PT Juang Jaya Abdi Alam yang telah memulai investasi sapi perah di Indonesia.

“Memang upaya ini akan bertahap pada periode berikutnya. Kami berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi investor lain untuk turut berkontribusi dalam pembangunan subsektor peternakan," kata Agung.

Sapi-sapi yang didatangkan tersebut sudah dalam keadaan bunting dengan usia bervariasi, yakni antara 3 hingga 7 bulan.

"Harapannya, selain menghasilkan pedet (anak sapi), sapi-sapi ini juga akan mulai memproduksi susu untuk kebutuhan lokal pada pertengahan tahun depan," kata Agung.

Kementan memproyeksikan akan mengimpor satu juta ekor sapi untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan. Impor sapi ini untuk mendukung program makan bergizi gratis.

“Jumlahnya 1 juta untuk lima tahun ke depan. Itu sapinya,” kata Agung Suganda usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa impor sapi nantinya akan dilakukan oleh pihak swasta. “Kita sinergi, tapi kita upayakan semua legalitas dipermudah,” ujar Amran.

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menarasikan Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan impor 1,8 ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Beda nasib petani boyolali dan petani vietnam

Kirain suplai susunya bakal diambil dari peternak lokal, karena itu akan ikut membantu perputaran ekonomi dalam negri, harusnya bisa untuk mencicil hutang juga

Netizen menduga adanya indikasi permainan lahan bisnis, dan yang diuntungkan adalah tender kolega sendiri”

Namun, benarkah akan dilakukan impor 1,8 ton susu dari Vietnam untuk program Makan Bergizi Gratis?

Penjelasan:

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief, dilansir dari ANTARA.

Arief mengungkapkan, investor asal Vietnam yang berminat mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

Langkah ini diharapkan membawa dampak positif berupa penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Cek fakta: Cek fakta, Prabowo akan bekukan KPK untuk sementara waktu

Cek fakta: Cek fakta, Prabowo wajibkan anak muda ikut wajib militer

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Pejabat Badan Gizi Nasional yang mengurus program makan gratis didominasi purnawirawan TNI.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengumumkan jajaran anak buahnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. Ia menegaskan seluruh jajaran eselon I itu sudah resmi dilantik.

"Alhamdulillah untuk jajaran eselon I (Badan Gizi Nasional), kami sudah lengkap," kata Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

Pertama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung. Kedua, Sekretaris Utama Brigjen Purnawirawan Sarwono yang sebelumnya bertugas di Kementerian Pertahanan.

Ketiga, Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting. Dadan menyebut Jimmy baru saja pensiun dari jabatan inspektur di Kemenhan.

"Berikutnya (keempat), Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola  Tigor Pangaribuan. Ini sebelumnya sebagai direktur SDM di PT Timah dan 30 tahun malang melintang sebagai profesional di perusahaan multinasional menggawangi bidang sistem dan tata kelola, termasuk SDM," jelas Dadan.

Pejabat eselon I kelima juga purnawirawan TNI. Ia adalah Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Brigjen Purnawirawan Suardi, yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan.

Sedangkan yang keenam adalah Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Nyoto Suwignyo. Ia sebelumnya adalah deputi bidang kerawanan pangan dan gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Terakhir alias yang ketujuh adalah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha. Dadang sebelumnya menjabat sebagai direktur jenderal potensi pertahanan Kemenhan.

"Kemudian, kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III. Kami sedang intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain karena hal ini harus diisi oleh ASN," ungkapnya.

"Jadi, kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok, yang bisa bekerja sama dengan baik," tambah Dadan.

Bos Badan Gizi Dadan Hindayana menegaskan ia dan jajarannya sekarang berkantor di Gedung E Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya telah memiliki kantor. Kantor badan baru tersebut terletak di Gedung E Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Kami sekarang berkantor di gedung E komplek Kementerian Pertanian," kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang baru dibentuk untuk menjalankan program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dadan menyebut pihaknya telah mengisi jajaran eselon I secara lengkap. Sementara jajaran eselon II dan III akan diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Terkait Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional, Dadan berharap bisa menerimanya pada akhir tahun ini. Dengan begitu Januari 2025 program tersebut bisa langsung jalan.

"Kami sedang menginput rancangan kerja anggaran melalui aplikasi Krisna dan juga sedang input aplikasi SAKTI. Sehingga insyaallah DIPA kami barangkali akan bisa kami terima di akhir November atau awal Desember (2024)," ucap Dadan.

Lihat Video: Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional akan berkantor di kompleks Kementerian Pertanian (Kementan).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi bahwa lokasi kantor Badan Gizi Nasional nantinya berada di kawasan kantor Bapanas. Menurut dia, Badan Gizi Nasional akan berkantor di gedung bagian bawah Bapanas.

"Saya kemarin komunikasi dengan Setneg (Sekretariat Negara) diminta untuk membantu supaya beberapa kegiatan seperti misalnya kantor, itu di bawah, bekas kepala Karantina, sekarang dipakai sementara untuk kepala Badan Gizi Nasional di gedung bawah," kata Arief ketika ditemui di kawasan Gedung DPR, Senin (26/8/2024).

Arief mengatakan, Bapanas juga akan membantu Badan Gizi Nasional dalam membentuk struktur organisasinya.

"Ya namanya organisasi belum full perangkatnya, struktur organisasinya dan lain-lain ya kami bantu supaya Badan Gizi Nasional dapat melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Secara penugasan, Arief menjelaskan, Badan Gizi Nasional akan fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, Bapanas akan tetap fokus pada kebutuhan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi pasokan.

"Jadi Badan Gizi Nasional itu memang dipersiapkan salah satunya untuk mengeksekusi makan bergizi gratis. Itu sudah jelas kok, ada apa saja. Badan Pangan, ya Badan Pangan, itu cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan, kerawanan pangan, dan gizi, nah gizinya itu di Badan Gizi Nasional,” ujar Arief.

Dia berharap, Bapanas dapat menjadi pihak yang menghubungkan antara produksi petani dan peternak dengan pembeli pasti atau offtaker yaitu Badan Gizi Nasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa lembaganya belum memiliki kantor secara resmi. Dadan yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo masih menunggu arahan lebih lanjut.

"Saya nunggu arahan, karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantornya). Jadi kita nunggu arahan saja," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan menjelaskan, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk melaksanakan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dengan adanya bantuan dari Bapanas, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat segera menjalankan tugasnya dan berkontribusi signifikan dalam memperbaiki gizi masyarakat Indonesia.