JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri/kepala lembaga untuk menindaklanjuti dua instruksi penting Presiden Prabowo Subianto mengenai pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pertama, kata Cak Imin, instruksi Presiden Prabowo agar kemiskinan ekstrem menjadi 0% di Tahun 2026. Kedua, Prabowo menginstruksikan agar angka kemiskinan yang saat berada di angka 8,7% dapat turun menjadi 4,5% pada 2029.

“Kemiskinan yang berjumlah hampir 25 juta, sekitar 24,8 juta itu sejumlah 8,7% dari jumlah penduduk kita. Itu pada tahun 2029 maksimal hanya 4,5%, syukur-syukur bisa lebih turun lagi jumlah persentase kemiskinan kita,” ujar Cak seusai rapat tertutup tingkat menteri di Ballroom BPJS Ketenagakerjaan, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Cak Imin mengatakan, rapat tingkat menteri ini untuk membahas langkah-langkah konkrit menanggulangi kemiskinan dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Dia berharap kolaborasi Kemenko Pemmas dan Kemenko PMK bersama 17 kementerian/lembaga (K/L) lainnya dapat mewujudkan instruksi Presiden Prabowo tersebut.

“Karena itu, dua Menko dan lebih dari 17 kementerian dan lembaga menjadi bagian integral dari instruksi Presiden, yang keluar, akan segera keluar untuk bergerak bersama-sama dalam satu rangkaian kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem,” urai Menko Pemmas.

Cak Imin mengungkapkan, salah satu instrumen yang akan digunakan dalam langkah penanggulangan kemiskinan adalah data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Menurut Cak Imin, DTSEN akan terus disempurnakan untuk memastikan akurasinya sehingga berbagai program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

Sebagai contoh adalah program rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Menurut Cak Imin, program tersebut membuat data yang akurat sehingga rumah subsidi benar-benar diperoleh untuk mereka yang membutuhkan.

“Misalnya Pak Ara (Menteri Maruarar Sirait) punya banyak program, apa namanya programnya, BSPS, rumah subsidi, itu agar tepat sasaran ke orang yang memang betul-betul membutuhkan dan berhak menerima bantuan. Begitu juga bantuan-bantuan lain, ada dua program utama APBN kita yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pembiayaan masyarakat,” jelas Cak Imin.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Kemenko Pemmas di bawah komando Cak Imin dalam menciptakan DTSEN, satu basis data terintegrasi. Menurut Maruarar, DTSEN membuat pihaknya bisa menjalankan program-program tepat sasaran.

“Kami sudah bisa menjalankan program kami, karena kami selama ini menunggu data yang hari ini sudah bisa digunakan. Jadi kami akan segera menjalankan program BSPS, kemudian juga rumah subsidi karena perintah Presiden Prabowo itu harus tepat sasaran dan tepat sasaran artinya itu adalah kuncinya di data,” ungkap dia.

“Data ini akan menjadi penting supaya tepat sasaran, supaya jangan lagi ada orang yang kaya atau mendengar dapat, (sementara) yang miskin enggak,” demikian beber pria yang akrab disapa Ara itu.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sebagai upaya negara untuk memperbaiki nutrisi, melainkan juga untuk mengaktifkan ekosistem ekonomi lokal.

Menurut Muhaimin, langkah ini dapat dilakukan dengan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional dan perguruan tinggi.

“Kita bersama Badan Gizi Nasional juga bekerja keras menyukseskan Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Kita berharap program ini menjadi bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju,” kata Cak Imin, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini yakin program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema Badan Gizi Nasional yang menyalurkan hingga Rp 8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan Makan Bergizi Gratis sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," kata Cak Imin.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis bertujuan mencerdaskan generasi bangsa yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program Makan Bergizi Gratis adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," kata Cak Imin.

Menurut Menko PM, manfaat program Makan Bergizi Gratis bersifat multiaspek.

Tidak hanya dapat membentuk generasi cerdas, melainkan juga generasi sehat sekaligus menciptakan lingkungan ekonomi yang mandiri.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Cak Imin.

“Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," ucapnya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sebagai upaya negara untuk memperbaiki nutrisi, melainkan juga untuk mengaktifkan ekosistem ekonomi lokal.

Menurut Muhaimin, langkah ini dapat dilakukan dengan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional dan perguruan tinggi.

“Kita bersama Badan Gizi Nasional juga bekerja keras menyukseskan Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Kita berharap program ini menjadi bagian dari ekosistem lahirnya usaha masyarakat yang maju,” kata Cak Imin, di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jawa Timur, Jumat (20/12/2024).

Pria yang karib disapa Cak Imin ini yakin program Makanan Bergizi Gratis yang tersebar di 30.000 titik di seluruh Indonesia mampu memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Hal ini tidak terlepas dari skema Badan Gizi Nasional yang menyalurkan hingga Rp 8 miliar per satuan pelayanan per desa.

Jumlah tersebut digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal dan mempekerjakan masyarakat setempat.

"Sekali dayung, dua pulau terlampaui. Memberikan Makan Bergizi Gratis sekaligus melahirkan pengusaha-pengusaha baru," kata Cak Imin.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis bertujuan mencerdaskan generasi bangsa yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Maksud Pak Prabowo membuat program Makan Bergizi Gratis adalah agar anak-anak yang hari ini sekolah menjadi cerdas, upaya membangun sumber daya manusia Indonesia agar unggul dan berkualitas," kata Cak Imin.

Menurut Menko PM, manfaat program Makan Bergizi Gratis bersifat multiaspek.

Tidak hanya dapat membentuk generasi cerdas, melainkan juga generasi sehat sekaligus menciptakan lingkungan ekonomi yang mandiri.

"Kerja keras ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa tumpuan kita pada ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Cak Imin.

“Saya harap melalui kolaborasi ini kita semua mempercepat terwujudnya kemandirian yang menghasilkan kesejahteraan," ucapnya.

Masih ada 23 kelurahan lagi yang belum kami data. Jadi kemungkinan jumlahnya masih bisa berubah

Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan sebanyak 1.500 rumah di kota itu masuk database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebar di 27 kelurahan se-Kota Mataram.

Kepala Disperkim Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Rabu, mengatakan sebanyak 1.500 rumah yang sudah kategori RTLH itu baru terdata di 27 kelurahan dari total 50 kelurahan se-Kota Mataram.

"Masih ada 23 kelurahan lagi yang belum kami data. Jadi kemungkinan jumlahnya masih bisa berubah," katanya.

Dikatakan, database sebanyak 1.500 rumah masuk kategori RTLH itu sesuai dengan data riil yang dilaksanakan sejak akhir 2023 dan didata secara lengkap dengan nama dan alamat serta titik koordinat.

Ia mengatakan pendataan rumah di Kota Mataram dilakukan penilaian melalui tiga komponen bangunan rumah warga.

Pertama, komponen keselamatan bangunan yang meliputi struktur bangunan apakah menggunakan besi kolom dan ring atau tidak. Kedua, kesehatan bangunan apakah rumah warga itu memiliki toilet, jendela, dan pintu.

Sedangkan komponen ketiga adalah luasan bangunan yang berkaitan dengan indikasi kekurangan rumah ketika dilakukan pendataan terjadi satu rumah dengan ukuran kecil ditempati dua Kepala Keluarga (KK).

Dikatakan, database RTLH itu dapat memudahkan pemerintah, baik pemerintah kota dalam melakukan pemetaan dan intervensi program, maupun melalui anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN pemerintah pusat.

"Kalau sudah ada data, kami lebih mudah untuk mengarahkan program-program pemerintah," katanya.

Database RTLH tersebut, lanjutnya, juga bisa dimanfaatkan atau menjadi acuan dasar untuk pelaksanaan program ke pemerintah pusat ke daerah.

"Data itu bisa kami 'jual' ke pemerintah untuk bantuan program perbaikan atau lainnya. Apalagi program perbaikan RTLH menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat," katanya.

Terkait dengan itu, lanjut Fikri, program pendataan RTLH tahun depan akan terus dilanjutkan terhadap 23 kelurahan yang tersisa. Disperkim menargetkan RTLH di 23 kelurahan yang belum terdata akan tuntas tahun 2025.

"Akhir 2025 kami sudah punya data riil selain RTLH juga rumah layak huni," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024