Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Peraturan Presiden (Perpres) yang salah satunya memuat hak keuangan pegawai BGN telah dibahas bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Hal tersebut disampaikan Dadan saat ditemui usai pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat.

"Sudah langsung diselesaikan oleh Pak Menteri Sekretariat Negara, bukan (tentang) gaji, melainkan itu Perpres Hak Keuangan, jadi Perpresnya dulu, kalau sudah selesai baru tunjangan kinerjanya," ujar dia.

Dadan menjelaskan, pertemuan untuk membahas Perpres Tata Kelola MBG tersebut bertujuan untuk sinkronisasi kebijakan antar-kementerian agar percepatan Program MBG segera bisa segera dilakukan.

"Tadi ada banyak ide yang bagus sekali, bisa saja yang saya usulkan karena ada mekanisme-mekanisme yang sudah saya susun. Tadi ada banyak sekali usulan, bisa saja jauh lebih cepat sehingga apa yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden bisa terserap," ucapnya.

Menurut dia, Perpres tersebut baru disusun setelah Program MBG berjalan selama empat bulan untuk melihat berbagai evaluasi terlebih dahulu.

"Kita ini kan harus bekerja, berjalan, kemudian melihat (evaluasi) setelah dijalankan itu. Awalnya, orang kan berpikir ini (Program MBG) tidak akan jalan, dan ternyata setelah jalan, ini harus lebih cepat lagi," tuturnya.

Ia mengemukakan, Presiden Prabowo Subianto merasa perlu meningkatkan penerima MBG setiap berkunjung ke beberapa daerah sehingga percepatan yang diatur melalui Perpres perlu segera dilakukan.

"Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," demikian Dadan Hindayana.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ucap Dadan Hindayana.

Dadan mengemukakan Presiden Prabowo Subianto merasa perlu meningkatkan penerima MBG setiap berkunjung ke beberapa daerah sehingga percepatan yang diatur melalui Perpres perlu segera dilakukan.

"Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," tuturnya.

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah terus menggodok perpres atau instruksi presiden inpres untuk mempercepat capaian target Program MBG sebanyak 82,9 juta orang.

Ia menyebut perpres atau inpres tersebut nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting. Nah, nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujar Menko Zulkifli Hasan.

Menko Pangan itu menyampaikan untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mewujudkan multiplier effect (efek berganda) bagi perekonomian lokal.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Bumdes Tridadi di Sleman, D.I Yogyakarta pada Kamis (8/5) bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

"Saya kira (peran Bumdes) itu harus kita sambut baik, karena multiplier effect-nya akan luar biasa. Lima puluh orang akan bekerja, ibu-ibu yang tadinya tidak bekerja kemudian dapat penghasilan," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Dadan mengemukakan, setiap kali satu SPPG berdiri membutuhkan minimal 15 pemasok, sehingga berpotensi muncul 15 wirausaha baru.

"Kami harapkan semua pasokan ke SPPG itu dari lokal," ujar dia.

SPPG memiliki tiga peran utama, yaitu produksi MBG, tempat bertemunya satuan pelayanan dengan produsen bahan baku, dan tempat di mana ahli gizi melakukan pemantauan produksi MBG agar sesuai dengan standar pemenuhan gizi.

Dadan menyambut baik antusias dari Bumdes dalam bermitra dengan BGN. Menurut dia dengan bergabungnya Bumdes dalam mengelola MBG, maka pergerakan perekonomian di tingkat lokal akan semakin optimal.

SPPG tersebut nantinya juga akan menerima kucuran dana Rp8-10 miliar per tahun, yang 85 persennya diproyeksikan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal.

Sementara itu, Menko PM Muhaimin Iskandar mengapresiasi keterlibatan Bumdes yang menjadi mitra BGN untuk membentuk SPPG.

"Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman Bumdes, di mana Bumdes berinisiatif menjadi partner dari BGN. Ini langsung multiplier efeknya, luar biasa," katanya.

Menurut dia, upaya Bumdes membentuk SPPG akan turut membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya melatih penjamah makanan secara intensif, utamanya di akhir pekan untuk mencegah keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami siswa di berbagai daerah terus berulang.

"BGN membuat program penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin pada Sabtu dan Minggu, seperti yang di Cianjur dan Tasikmalaya, Jawa Barat, kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali," katanya ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, pelatihan secara intensif juga dilakukan di Pali dan Palembang, Sumatera Selatan yang juga baru saja mengalami kejadian keracunan diduga akibat MBG.

"Kami juga menetapkan kewajiban untuk uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) untuk MBG di sekolah sebelum dibagikan. Kami akan tugaskan orang tertentu untuk uji tersebut," ucapnya.

Selama ini, menurutnya Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) agak terlena dengan distribusi yang baik-baik saja untuk MBG, sehingga evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan, utamanya dalam hal pelatihan penjamah makanan yang akan dilakukan lebih rutin.

"Pelatihan ini kelihatannya harus dilakukan rutin minimal dua bulan sekali, supaya kelengahan-kelengahan itu tidak terjadi," ujar dia.

Selain melatih penjamah makanan, BGN juga memperketat pengawasan dengan membatasi waktu memasak dan distribusi, mengingat di beberapa kejadian, disinyalir penyebab keracunan berawal dari proses memasak yang terlalu awal.

"Kemudian, kita juga sudah mulai memperketat mekanisme pengiriman ke sekolah. Kalau bisa memang kami sudah targetkan tidak lebih dari 30 menit, mungkin sekarang harus lebih singkat lagi. Begitu sampai di sekolah distribusinya, juga harus kita evaluasi tambahan, jangan pula misalnya sampai di sekolah jam 09.00, baru dimakan jam 12.00," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tunjangan kinerja (tukin) belum diterima oleh pegawai struktural, termasuk dirinya. Dadan menyebut pembayaran tukin menunggu peraturan presiden.

"Gaji sudah lengkap semuanya. Oh struktural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara, jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengaku tak masalah lantaran tukin yang belum dibayarkan itu akan dirapel. Ia menyebut penandatanganan Perpres akan segera dilakukan.

"Saya dilantik kapan? Agustus kan, sekarang bulan apa? Itu Perpresnya baru akan diselesaikan," ujar Dadan.

"Hak keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf, nggak apa-apa kan itu dirapel," ujarnya.

Ia mengatakan BGN adalah badan baru yang hak keuangannya perlu didapatkan dalam bentuk Perpres. Dadan mengungkap Perpres terkait tukin ada di meja Mensesneg.

"Gini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya itu harus dalam bentuk Perpres. Nah Perpresnya sekarang sudah di meja Mensesneg karena sudah diparaf" ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 116,6 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Dadan menyebut pihaknya membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 50 triliun dari Rp 71 triliun anggaran yang telah dimiliki.

Hal itu disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran hingga Mei tahun ini baru di angka Rp 2,386 triliun atau 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Dadan dalam rapat.

Dadan mengatakan pihaknya akan maksimal merealisasikan anggaran yang dimiliki. Ditargetkan pada Juni 2025 anggaran yang terserap bisa di angka Rp 4,7 triliun, Juli Rp 16 triliun, dan Agustus Rp 28 triliun.

"September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," ujar Dadan.

Ia mengatakan anggaran Rp 71 triliun sudah disepakati oleh DPR RI. Kendati demikian, untuk percepatan pelayanan Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

"Jadi kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

"Jadi MBG ini, jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta," tambahnya.

Dadan pun menyinggung pihaknya membutuhkan tambahan senilai Rp 50 triliun. Total anggaran Rp 116,6 triliun itu akan digunakan sampai Desember 2025.

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan hingga kini struktural pegawai di institusinya belum mendapat gaji. Ia mengatakan, dari anggaran senilai Rp 71 triliun bagi BGN, penyerapannya baru di angka Rp 2,386 triliun.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran BGN baru di angka 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen terkait dengan pegawai baru 0,11 persen," ujar Dadan dalam rapat.

"Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," sambungnya.

Dadan menyebut penyerapan anggaran untuk pegawai masih rendah. Adapun yang diprioritaskan oleh Badan Gizi untuk gaji pegawai baru di ranah Badan Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ungkapnya.

Dadan mengatakan, untuk Makan Bergizi Gratis, penyerapan anggaran baru 4,16 persen atau senilai Rp 2.386.275.222.490 (triliun). Sedangkan penyerapan anggaran untuk pegawai di persentase 0,01 persen atau Rp 386.873.982 (juta).

"Kemudian untuk Makan Bergizi Gratis sendiri ini baru 4,16 persen, untuk modal masih 0 persen, karena kami masuk dalam tahap perencanaan," imbuhnya.

'Simak juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap penyebab dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan. Dadan menyebut penyebab keracunan di sana lantaran masakan terlalu awal dimasak.

"Baik yang di Bandung, maupun di Tasik, maupun di PALI yang baru terjadi itu karena masakan terlalu awal dimasak dan tidak cepat untuk bisa di-delivery," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan pihaknya telah memperbaiki prosedur menyikapi kasus ini. Ia menyebut pemilihan bahan baku juga dilakukan lebih selektif.

"Karena ini terjadi di PALI di mana ikan diterima hari Jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak dikeluarkan, kemudian diolah setengah matang, setelah diolah setengah matang masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah," ujar Dadan.

"Dan setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan. Kami kemudian memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik," sambungnya.

Sebelumnya, jumlah siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel mencapai 121 orang. Dinkes PALI masih menyelidiki penyebab keracunan massal ini.

Ratusan siswa itu berasal dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA). Jumlah ini berdasarkan data Dinkes PALI.

"Laporan terbaru dari Dinkes PALI ada 121 siswa dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA yang diduga keracunan usai makan-makanan MBG," ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel, Deddy Irawan dilansir detikSumbagsel, Senin (5/5).

Dia memastikan, dugaan keracunan ratusan siswa itu usai menyantap MBG. Para siswa mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan pusing.

Selanjutnya, sebanyak 50 siswa dari 121 siswa itu sudah diperbolehkan pulang. Kondisi para siswa mulai membaik pasca mendapat perawatan.

"Ada 50 siswa yang sudah diperbolehkan pulang malam ini karena kondisinya sudah membaik. Sisanya, 71 siswa masih dirawat untuk diobservasi lanjutan," ujar Deddy.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyikapi sejumlah kasus kejadian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia memaparkan penyebab keracunan peristiwa MBG di Sukoharjo hingga Batang.

"Ini adalah beberapa kasus kejadian, tadi saya sudah diingatkan sama Bu Irma jangan disebut keracunan tapi kasus kejadian dari program MBG. Yang pertama sebetulnya dulu operasional tanggal 13 (Januari) di Sukoharjo penyebabnya sebetulnya teknis karena ini baru mulai," kata Dadan di rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (6/5/2025).

Dadan menyebut saat masakan sudah diolah, ternyata gas untuk menggoreng habis. Ia mengatakan permasalahan MBG di Sukoharjo sudah diatasi dan tidak terulang lagi.

"Jadi pada saat masakan sudah diolah, pada saat mau menggoreng gasnya habis. Itu kejadian yang pertama dulu di Sukoharjo dan sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah terjadi lagi, karena sudah disiapkan lebih baik," ujar Dadan.

"Waktu itu yang terdampak 40 siswa karena petugas sangat cepat mengidentifikasi ada kelainan di makanan itu sehingga kemudian masakan ditarik kembali dengan telur," tambahnya.

Dadan menyebut untuk MBG di daerah Batang penyebabnya lantaran hidangan terlambat dimakan oleh siswa. Ia mengklaim masakan MBG dikirim dalam kondisi baik dan tepat waktu.

"Kemudian terjadi di Batang, memang kejadiannya masakan dalam keadaan baik dan dikirim tepat waktu. Tapi, kemudian di sekolah ada acara sehingga makanan itu terlambat dimakan oleh siswa. Jadi sebenarnya saat itu makanannya dalam keadaan baik, kalau tepat waktu itu tidak kejadian," katanya.

Ia menyebut untuk kejadian di Cianjur hasil penelitian keracunan makanan negatif. BGN disebut sudah menguji air yang digunakan, fasilitas untuk masak hingga muntahan siswa yang terdampak.

"Kemudian berikutnya yang di Cianjur, sudah hampir minggu ketiga dan kami sudah mendapatkan hasilnya, ada dua sekolah yang terdampak dari 9 sekolah, yaitu dari 72 siswa yang terdampak dari 2.701. Dan hasilnya sudah keluar dari lab baik itu tray-nya, untuk airnya, untuk fasilitas termasuk untuk masakan yang waktu itu dikonsumsi oleh siswa termasuk muntahannya," ujar Dadan.

"Dan alhamdulillah seluruh hasilnya negatif. Jadi kami sedang mencari kurang lebih apa sih sebetulnya yang menyebabkan karena dari hasil lab itu negatif," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya terus memaksimalkan program makan bergizi gratis (MBG). Ditargetkan, penerima MBG pada Agustus 2025 mendatang mencapai 20 juta orang.

"Kemudian nanti setelah pendidikan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) batch 3 selesai, peningkatan pelayanan akan lebih cepat karena SDM-nya sudah siap dan kami targetkan di akhir Agustus bisa melayani lebih dari 20 juta," kata Dadan dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Dadan mengatakan, sejauh ini program tersebut sudah on the track sesuai target yang ditetapkan. Dadan mengatakan, target penerima manfaat pada April sebanyak 3 juta orang.

"Sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni, penerima manfaat sudah mencapai 6 juta dan akan bertahan sampai akhir Juli," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wati agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih teliti dalam menjalankan program tersebut. Dia menyebut MBG merupakan program investasi untuk masa depan Indonesia.

"Karena ini adalah program strategik program untuk investasi SDM masa depan, dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, para SPPI yang merupakan garda terdepan bisa bekerja lebih teliti, lebih cermat dan juga selalu semangat. Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa kesejahteraan akan dipikirkan," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana rapat bersama dan mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait program makan bergizi gratis (MBG). Dadan berharap, setelah evaluasi dilakukan tidak ada lagi peristiwa keracunan.

"Insyaallah mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, para SPPG juga tambah semangat, sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat lebih cermat dan target kita adalah zero accident atau tidak ada kejadian keracunan di lapangan," kata Dadan dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/5/2025).

Dadan menegaskan pemantauan kualitas dan faktor higienis makanan menjadi hal penting dalam program tersebut. Untuk itu, lanjut Dadan, dalam rapat evaluasi tersebut dibahas terkait SOP penyeleksian mitra demi kelancaran program.

"Tapi tantangan berat untuk SPPG yang bermitra itu adalah pemantauan kualitas dan aspek higienis. Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait penyeleksian mitra dan juga supervisi infrastruktur yang harus ada, yang harus disiapkan oleh para mitra," ujarnya.

Dadan mengatakan, sejauh ini program tersebut sudah on the track, dengan target penerima manfaat pada April sebanyak 3 juta orang. Dia mengatakan, penerima MBG pada Agustus 2025 mendatang ditargetkan mencapai 20 juta orang.

"Kemudian nanti setelah pendidikan SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) batch 3 selesai, peningkatan pelayanan akan lebih cepat karena SDM-nya sudah siap dan kami targetkan di akhir Agustus bisa melayani lebih dari 20 juta," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden RI Prabowo menggelar rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait program makan bergizi gratis (MBG). Dalam rapat dibahas tiga kunci sukses pelaksanaan program MBG yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Rapat digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (3/5). Dadan mengatakan, dari ketiga hal utama tersebut, masalah anggaran telah terselesaikan.

"Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis," ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Sementara terkait hal SDM, kata Dadang, menjadi tantangan terutama terkait kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan mengatakan saat ini ribuan tenaga telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

"Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya," jelasnya.

Dadan menambahkan, BGN bekerjasama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga. Program tersebut ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

"Insya Allah akan selesai di akhir Juli. Nah makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus," tambahnya.

Sementara itu, terkait infrastruktur, Dadan mengatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan. Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek penting.

"Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Dadan menambahkan, penguatan tiga hal tersebut diharapkan bisa membuat program pemenuhan gizi nasional tepat sasaran.

"Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra," pungkasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya