Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku menemukan adanya hasil olahan sayur yang basi saat hendak digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut temuan itu didapati pihaknya ketika ikut melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program MBG.

Ia mengatakan kasus sayur basi itu ditemukan di salah satu daerah.

"Seluruh Balai Besar dan UPT bekerja bersinergi, mulai dari bagaimana mengevaluasi produk yang akan diberikan, bagaimana dapurnya, bagaimana produknya," ujarnya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (10/1).

Kendati demikian, Ikrar memastikan kasus sayur basi yang tidak layak itu ditemukan oleh petugas saat masih belum diedarkan kepada para siswa. Karenanya, ia menjamin hal itu tidak berdampak pada kesehatan siswa."Ada beberapa yang seharusnya sudah hampir sampai terus kita cegah, ini jangan diberikan karena mungkin ada hal yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan," tuturnya.

"Ada sayur yang basi intinya begitu, sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak diminum, tidak didistribusikan itu contohnya," imbuhnya.

Meski begitu, Ikrar tidak mengungkap dimana lokasi pasti ditemukannya kasus makanan tidak layak edar tersebut. Ia hanya menyebut BPOM akan terus melakukan pengawasan agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Tidak elok kalau saya menyampaikan tempatnya. Karena kami tidak mau menimbulkan kepanikan. Tapi kami ingin tunjukkan bahwa BPOM sudah berperan di garis terdepan untuk kesuksesan MBG ini," katanya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku pihaknya mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut BPOM juga diminta untuk mengawal UMKM dan program makan bergizi gratis.

"Kami juga mendapat tugas dari pemerintah, hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu, dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan," kata Taruna di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Taruna mengatakan ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdata di BPOM dan masih ada jutaan UMKM yang harus didata. Kini, kata dia, BPOM tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian.

"Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu. Dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya, dan obat-obat atau retail obat ya," ucapnya.

Taruna menyebut BPOM juga ditugasi untuk mengawal program makan bergizi gratis, yang rencananya akan dimulai pada awal Januari tahun 2025.

"Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi atau makan siang bergizi ini kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari, dengan budget yang sangat besar," ujarnya.

Taruna mengatakan ada 13 item yang ditugaskan pemerintah kepada BPOM. Mulai dari mengawasi rumah produksi hingga distribusi makanan untuk program prioritas Prabowo tersebut.

"Kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa," katanya.